Ditemukan 2030 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 30-09-2020 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 21 Januari 2021 — Penuntut Umum:
ROMEL TARIGAN, S.H.
Terdakwa:
1.TUMIN Anak dari SALIDUNG
2.SUNDAK Anak dari LAMBUT
8220
  • Soedarto, SH ; HukumHalaman 220 dari 313 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2020/PN Smrdan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142).
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Tahun 2006
2228647
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • Atas dasar pertimbangan tersebut, maka perkembanganPembentukan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dengan seluruhmateri muatan di dalamnya yang merupakan undangundang pidana khusus(Soedarto, "Hukum dan Hukum Pidana"; Alumni; 1960) di luar KUHP, selain telah183memenuhi asas legalitas yang diperkuat dengan asas /ex speciali derogat legigenerali dan.asas lex prior derogat lex posteri juga telah memenuhi aspek sosiologidan teleologi dari pembentukan suatu perundangundangan.Jika diteliti selurun
Register : 29-03-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 28-02-2020
Putusan PN KUPANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN PNKPG
Tanggal 1 Juni 2016 — Penuntut Umum:
Ronald Oktha, SH
Terdakwa:
Ir. NOER SUWARTINA
184352
  • Sedangkan kedudukan J menurut 0 Soedarto disamping dapat dipangku oleh pegawai negerisebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindakpidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta, senada denganhal ini R.
Register : 19-09-2012 — Putus : 02-05-2013 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 11/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk.
Tanggal 2 Mei 2013 — TERNALEM PA., M.Si. bin BENAMALEM PA PAIMAN bin MENTOSETIKO SUKIJAN bin PARTONO H. PAIKUN WIDI PERMOKO, BA. bin KRAMASENTANA HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA. bin JOATMO
7694
  • Soedarto, SH. dalamHal 352 dari 466 halaman, No. 11/Pid.Sus/2012/P.Tpkor. Yk.bukunya Hukum Pidana yang antara lain menyatakan : Bahwa ketentuan Pasal 3yaitu unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebutadalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi.
Register : 28-04-2016 — Putus : 10-08-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 40/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 10 Agustus 2016 — Pidana Korupsi - BOBBY REYNOLD MAMAHIT
16267
  • Adanya unsur ini haruspula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yangmenyertai perbuatan tersangka (vide : Soedarto, S.H., Hukum dan Hukum Pidana,Penerbit PT.
    Alumni,Bandung, Tahun 1977, hIm. 142).Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat Soedarto, S.H. tersebut, MahkamahAgung Republik Indonesia dengan putusannya tertanggal 29 Juni 1989 Nomor :813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwaunsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup din ilaidari kenyataan yang terjadi atau dinubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuaidengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan.
Register : 09-08-2017 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 1 Desember 2016 — JUNAIDI Als EDI Bin TALIB
7432
  • Soedarto, SH dalam bukunya Hukum Dan HakimPidana, penerbit Alumni, Bandung 1977, halaman 142, berpendapat bahwa tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakanunsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakankewenangan dan sebagainya. Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukansecara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertaiperbuatan Terdakwa.
Register : 16-12-2016 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 87PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 4 Mei 2017 — Ir. POPO SUPARMA Bin (alm) WIGANA
10634
  • Soedarto:'yang dimaksud dengan kedudukan, disamping dapat dipangku olehPegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dijpangku olehpelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orangperseorangan swasta.. Bahwa Sebelumnya Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kab.Mukomuko RSUD Mukomuko) direncanakan Tahun 2007 dengan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) Sdra.
Putus : 21-11-2013 — Upload : 17-12-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 21/PID.SUS/TPK/2013/PN.KPG
Tanggal 21 Nopember 2013 — Drs. OKTOVIANUS LASIKO
4515
  • Sedangkan kedudukan menurut Soedarto diSsamping dapat dipangku olehpegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat jugadipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeriatau) perseorangan swasta, senada dengan hal ini R.
Register : 13-07-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smr
Tanggal 12 Oktober 2016 — Penuntut Umum:
EKO PURWANTONO, SH
Terdakwa:
SUTRIANA binti M. RAHAB
9816
  • Soedarto, SH ; Hukumdan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142).
Register : 23-07-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk
Tanggal 11 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.Agus Khairudi, sh.,mh
3.RABANI. HALAWA, SH.,MH
4.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
5.SUSTINE PRIDAWATI, SH
6.YANTI KRISTINA, SH.
7.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
8.I PUTU RUDINA ARTANA, SH
9.INDRA A H SARAGIH, SH
Terdakwa:
AGUSTINUS SUJATMIKO, ST., Msi. Bin IGNATIUS SOENARTO
128218
  • Soedarto, SH ;Hukum dan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142).
Register : 24-05-2018 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 06-09-2018
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk
Tanggal 27 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
1.AGUS WIDODO ,SH MH
2.MUHAMMAD RASYID, SH
3.ADITYA NUGROHO, SH
4.DAUD ZAKARIA, SH
5.AGUNG TRI WAHYUDIANTO, SH
6.ANANTA ERWANDHYAKSA,SH
Terdakwa:
Drs. ROJIKINNOR JAMHURI BASNI, M.Si Bin H. JAMHUR
12761
  • Soedarto, SH ; Hukumdan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142).
Register : 21-03-2013 — Putus : 30-07-2013 — Upload : 12-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 30 Juli 2013 — Drs. MOCHAMAD RIDWAN Bin ABDUL MUHYI
9241
  • Jabatan FungsionalAdalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur org anisasi,tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi.Sehingga dari pendapat pakar dan penjelasan peraturan perundangundanganyang dimaksud dengan Jabatan dalam ketentuan Pasal 3 hanya dipergunakanuntuk Pegawai Negeri, sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangkusuatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional.Sedangkan yang dimaksud kedudukan menurut Soedarto dapat diartikansebagai
Register : 27-01-2016 — Putus : 10-05-2016 — Upload : 28-12-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 10 Mei 2016 — SYOFIAN, M.Pd Bin ABU BAKAR KELING
10824
  • Soedarto, SH dalam bukunya Hukum Dan HakimPidana, penerbit Alumni, Bandung 1977, halaman 142, berpendapat bahwa tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakanunsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakan kewenangandan sebagainya.
Putus : 10-07-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1211 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 10 Juli 2012 — Drs. H. KHAIRUL ;
46325 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Soedarto, SH., dalam bukunyaHukum dan Hakim Pidana halaman 142, bahwa unsur dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, merupakanunsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakankewenangan, dan unsur bathin tersebut harus ditentukan secara objektifHal. 171 dari 334 hal. Put.
Register : 17-01-2017 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 18-05-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 30 Maret 2017 — Prof. Dr. BAMBANG TIMANG KONDRAT GARANG, MPd.
9833
  • Soedarto, SH ; Hukumdan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, him 142).
Register : 17-06-2013 — Putus : 21-11-2013 — Upload : 25-07-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 22/PID.SUS/2013/PN.KPG
Tanggal 21 Nopember 2013 — Drs. Urbanus Bella
11225
  • Sedangkankedudukan menurut Soedarto disamping dapat dipangku olehpegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga395dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeriatau perseorangan swasta, senada dengan hal ini R.
Register : 11-03-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 08-10-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk
Tanggal 25 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.AGUS WIDODO ,SH MH
3.RABANI. HALAWA, SH.,MH
4.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
5.SUSTINE PRIDAWATI, SH
6.KASPUL ZEN TOMY APRIANTO, SH
7.HADIARTO, SH.
8.ADITYA NUGROHO, SH
Terdakwa:
TEKLI, SE Bin LUNTJI
11038
  • Soedarto, SH ; Hukum danHakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142). Demikian juga dalam putusanMahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 dalampertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan bahwa unsur menguntungkanHalaman 255 dari 293 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2019/PN PIkdiri sendiri atau orang lain atau suatu badan, cukup dinilai dari kenyataan yangterjadi atau dinubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenanganyang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya.
Register : 29-06-2020 — Putus : 13-11-2020 — Upload : 30-11-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr
Tanggal 13 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
HERLINA SAMOSIR, SH.,MH
Terdakwa:
RIRIS OPAT JULIANA SIMANJUNTAK, S.AP
14543
  • Sedangkan kedudukan menurut Soedarto disamping dapatdipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapatjuga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeriatau perseorangan swasta, senada dengan hal ini R.
Putus : 06-05-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN BANJARMASIN Nomor - 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm
Tanggal 6 Mei 2020 — - LANGGENG SRI WAHYUNI, S.T
21386
  • Adanyaunsur ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segalakeadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa (vide: SOEDARTO, S.H.,Hukum dan Hukum Pidana, Penerbit PT.
Register : 17-06-2021 — Putus : 07-10-2021 — Upload : 21-10-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 7 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
ARBIN NU'MAN, S.H.
Terdakwa:
ALUDIMAN, S.Si.
12167
  • ;Menimbang, bahwa menurut pendapat Soedarto, dalam bukunya Hukumdan Hukum Pidana (Bandung : Alumni, 1977) him. 142, mengemukakan bahwaini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatanpenyalahngunaan kewenangan dan sebagainya.