Ditemukan 2030 data
ROMEL TARIGAN, S.H.
Terdakwa:
1.TUMIN Anak dari SALIDUNG
2.SUNDAK Anak dari LAMBUT
82 — 20
Soedarto, SH ; HukumHalaman 220 dari 313 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2020/PN Smrdan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142).
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Atas dasar pertimbangan tersebut, maka perkembanganPembentukan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dengan seluruhmateri muatan di dalamnya yang merupakan undangundang pidana khusus(Soedarto, "Hukum dan Hukum Pidana"; Alumni; 1960) di luar KUHP, selain telah183memenuhi asas legalitas yang diperkuat dengan asas /ex speciali derogat legigenerali dan.asas lex prior derogat lex posteri juga telah memenuhi aspek sosiologidan teleologi dari pembentukan suatu perundangundangan.Jika diteliti selurun
Ronald Oktha, SH
Terdakwa:
Ir. NOER SUWARTINA
184 — 352
Sedangkan kedudukan J menurut 0 Soedarto disamping dapat dipangku oleh pegawai negerisebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindakpidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta, senada denganhal ini R.
76 — 94
Soedarto, SH. dalamHal 352 dari 466 halaman, No. 11/Pid.Sus/2012/P.Tpkor. Yk.bukunya Hukum Pidana yang antara lain menyatakan : Bahwa ketentuan Pasal 3yaitu unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebutadalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi.
162 — 67
Adanya unsur ini haruspula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yangmenyertai perbuatan tersangka (vide : Soedarto, S.H., Hukum dan Hukum Pidana,Penerbit PT.
Alumni,Bandung, Tahun 1977, hIm. 142).Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat Soedarto, S.H. tersebut, MahkamahAgung Republik Indonesia dengan putusannya tertanggal 29 Juni 1989 Nomor :813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwaunsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup din ilaidari kenyataan yang terjadi atau dinubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuaidengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan.
74 — 32
Soedarto, SH dalam bukunya Hukum Dan HakimPidana, penerbit Alumni, Bandung 1977, halaman 142, berpendapat bahwa tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakanunsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakankewenangan dan sebagainya. Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukansecara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertaiperbuatan Terdakwa.
106 — 34
Soedarto:'yang dimaksud dengan kedudukan, disamping dapat dipangku olehPegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dijpangku olehpelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orangperseorangan swasta.. Bahwa Sebelumnya Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kab.Mukomuko RSUD Mukomuko) direncanakan Tahun 2007 dengan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) Sdra.
45 — 15
Sedangkan kedudukan menurut Soedarto diSsamping dapat dipangku olehpegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat jugadipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeriatau) perseorangan swasta, senada dengan hal ini R.
EKO PURWANTONO, SH
Terdakwa:
SUTRIANA binti M. RAHAB
98 — 16
Soedarto, SH ; Hukumdan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142).
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.Agus Khairudi, sh.,mh
3.RABANI. HALAWA, SH.,MH
4.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
5.SUSTINE PRIDAWATI, SH
6.YANTI KRISTINA, SH.
7.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
8.I PUTU RUDINA ARTANA, SH
9.INDRA A H SARAGIH, SH
Terdakwa:
AGUSTINUS SUJATMIKO, ST., Msi. Bin IGNATIUS SOENARTO
128 — 218
Soedarto, SH ;Hukum dan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142).
1.AGUS WIDODO ,SH MH
2.MUHAMMAD RASYID, SH
3.ADITYA NUGROHO, SH
4.DAUD ZAKARIA, SH
5.AGUNG TRI WAHYUDIANTO, SH
6.ANANTA ERWANDHYAKSA,SH
Terdakwa:
Drs. ROJIKINNOR JAMHURI BASNI, M.Si Bin H. JAMHUR
127 — 61
Soedarto, SH ; Hukumdan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142).
92 — 41
Jabatan FungsionalAdalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur org anisasi,tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi.Sehingga dari pendapat pakar dan penjelasan peraturan perundangundanganyang dimaksud dengan Jabatan dalam ketentuan Pasal 3 hanya dipergunakanuntuk Pegawai Negeri, sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangkusuatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional.Sedangkan yang dimaksud kedudukan menurut Soedarto dapat diartikansebagai
108 — 24
Soedarto, SH dalam bukunya Hukum Dan HakimPidana, penerbit Alumni, Bandung 1977, halaman 142, berpendapat bahwa tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakanunsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakan kewenangandan sebagainya.
46 — 325 — Berkekuatan Hukum Tetap
Soedarto, SH., dalam bukunyaHukum dan Hakim Pidana halaman 142, bahwa unsur dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, merupakanunsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakankewenangan, dan unsur bathin tersebut harus ditentukan secara objektifHal. 171 dari 334 hal. Put.
98 — 33
Soedarto, SH ; Hukumdan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, him 142).
112 — 25
Sedangkankedudukan menurut Soedarto disamping dapat dipangku olehpegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga395dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeriatau perseorangan swasta, senada dengan hal ini R.
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.AGUS WIDODO ,SH MH
3.RABANI. HALAWA, SH.,MH
4.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
5.SUSTINE PRIDAWATI, SH
6.KASPUL ZEN TOMY APRIANTO, SH
7.HADIARTO, SH.
8.ADITYA NUGROHO, SH
Terdakwa:
TEKLI, SE Bin LUNTJI
110 — 38
Soedarto, SH ; Hukum danHakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142). Demikian juga dalam putusanMahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 dalampertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan bahwa unsur menguntungkanHalaman 255 dari 293 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2019/PN PIkdiri sendiri atau orang lain atau suatu badan, cukup dinilai dari kenyataan yangterjadi atau dinubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenanganyang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya.
HERLINA SAMOSIR, SH.,MH
Terdakwa:
RIRIS OPAT JULIANA SIMANJUNTAK, S.AP
145 — 43
Sedangkan kedudukan menurut Soedarto disamping dapatdipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapatjuga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeriatau perseorangan swasta, senada dengan hal ini R.
213 — 86
Adanyaunsur ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segalakeadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa (vide: SOEDARTO, S.H.,Hukum dan Hukum Pidana, Penerbit PT.
ARBIN NU'MAN, S.H.
Terdakwa:
ALUDIMAN, S.Si.
121 — 67
;Menimbang, bahwa menurut pendapat Soedarto, dalam bukunya Hukumdan Hukum Pidana (Bandung : Alumni, 1977) him. 142, mengemukakan bahwaini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatanpenyalahngunaan kewenangan dan sebagainya.