Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 955/K.223/2010 tentang penetapan penggunaanggran/ pengguna barang, Kuasa penggunaanggaran / kuasa pengguna barang, bendaharapengeluaran dan pelimpahan sebagai kewenanganpengguna anggran / pengguna barang kepadakuasa pengguna anggaran / kuasa penggunabarang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum KabKutai Timur.25.

(PPK) Dinas pekerjaan Umum Kab Kutai Timur tahun2010.Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 955/K.223/2010 tentang penetapan pengguna anggran/pengguna barang, Kuasa pengguna anggaran / kuasapengguna barang, bendahara pengeluaran danpelimpahan sebagai kewenangan pengguna anggran /pengguna barang kepada kuasa pengguna anggaran /kuasa pengguna barang di lingkungan Dinas PekerjaanUmum Kab Kutai Timur.Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 959/K.509/2010 tentang perubahan kolom 1 lajur 2,3,4 dan5 lamiran

keputusan Bupati Kutai Timur nomor :955.k223/2010 tentang penetapan pengguna anggaran /kuasa pengguna anggaran barang, bendaharapengeluaran dan pelimpahan sebagai kewenanganpengguna anggran / pengguna barang kepada kuasapengguna anggran / kuasa pengguna barang dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab Kutai Timur.1 (Satu) rangkap surat jalan 1 (satu) unit mobilpemadam kebakaran pekerjaan Modifikasi Fire TrukIzusu Nomor GJK0130033, Tanggal 13 Pebruari2012.1 (Satu) unit mobil Merk ISUZU jenis mobil pemadamkebakaran

Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 955/K.223/2010 tentangpenetapan pengguna anggran/ pengguna barang, Kuasa penggunaanggaran / kuasa pengguna barang, bendahara pengeluaran danpelimpahan sebagai kewenangan pengguna anggran / pengguna barangkepada kuasa pengguna anggaran / kuasa pengguna barang di lingkunganDinas Pekerjaan Umum Kab Kutai Timur.25.

Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 959/K.509/2010 tentangperubahan kolom 1 lajur 2,3,4 dan 5 lampiran keputusan Bupati KutaiTimur nomor : 955.k223/2010 tentang penetapan pengguna anggaran /kuasa pengguna anggaran barang, bendahara pengeluaran danpelimpahan sebagai kewenangan pengguna anggran / pengguna barangkepada kuasa pengguna anggran / kuasa pengguna barang di lingkunganDinas Pekerjaan Umum Kab Kutai Timur.26. 1 (Satu) rangkap surat jalan (satu) unit mobil pemadam kebakaranpekerjaan Modifikasi

ALIMUDIN Selaku Kuasa Pengguna Anggran (KPA)Dinas Pertanian Kab. Muna, yang telah disahkan.52)Resume Kontrak Atau Ringkasan Kontrak 13 (Tigas Belas) KelompokTani Penerima Batuan Sosial Perluasan Areal Tanaman Pangan (CetakSawah) Ta 202 Dengan Ir.ALIMUDIN Selaku KPA / PPK Dinas PertanianKab.

Muna Tahun Anggran 2012, Tanggal 11 April 2012.81) 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Muna Nomor : 162 Tahun2012 Tentang Penetapan Tim Pembina Perluasan Areal TanamanPangan (Percetakan Sawah) Kegiatan Prasarana Dan Sarana PertanianDinas Pertanian Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2012.82) 13 (Tiga Belas) Examplar Foto Copy Gambar Rencana DesainSederhana Percetakan Sawah Dengan Total Luas Lahan 770 HektarYang Terbagi Dalam 13 (Tiga Belas) Kelompok Tani Penerima ManfaatDana Bantuan Sosial Kegiatan

Muna Tahun Anggran 2012, Yang Telah disahkan.83) 13 (Tiga Belas) Examplar Foto Copy Rencana Usulan KegiatanKelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (CetakSawah) Kab. Muna Tahun Anggaran 2012 Yang ditanda tangani OlehMasing masing 13 (Tiga Belas) Ketua Kelompok Tani PenerimaManfaat Dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal TanamanPangan (Cetak Sawah), Tim Teknis An. LA FEDUMU, STP.MP DanKuasa Pengguna Anggaran An. Ir.

ALIMUDIN Selaku Kuasa Pengguna Anggran (KPA)Dinas Pertanian Kab. Muna, yang telah disahkan.52)Resume Konitrak Atau Ringkasan Kontrak 13 (Tigas Belas) KelompokTani Penerima Batuan Sosial Perluasan Areal Tanaman Pangan (CetakSawah) Ta 202 Dengan Ir.ALIMUDIN Selaku KPA / PPK DinasPertanian Kab.

Muna Tahun Anggran 2012, Yang Telah disahkan.83)13 (Tiga Belas) Examplar Foto Copy Rencana Usulan KegiatanKelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (CetakSawah) Kab. Muna Tahun Anggaran 2012 Yang ditanda tangani OlehMasing masing 13 (Tiga Belas) Ketua Kelompok Tani PenerimaManfaat Dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal TanamanPangan (Cetak Sawah), Tim Teknis An. LA FEDUMU, STP.MP DanKuasa Pengguna Anggaran An. Ir.

Lampiran Keputusan ;= Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sidrap No : 429.a/2008 perihalpengangkatan Kuasa Pengguna Anggran, Pembuat Komitmen, PengujiSPM dan Bendahara dana tugas pembantuan (TP) kegiatanPengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Nene MallomoKabupaten Sidrap. Tahun 2008. Tanggal 25 Juni 2008.

Lampiran Keputusan ;= Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sidrap No : 429.a/2008 perihalpengangkatan Kuasa Pengguna Anggran, Pembuat Komitmen, PengujiSPM dan Bendahara dana tugas pembantuan (TP) kegiatan PengadaanAlat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Nene Mallomo KabupatenSidrap. Tahun 2008. Tanggal 25 Juni 2008.

Lampiran Keputusan ;Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sidrap No : 429.a/2008 perihalpengangkatan Kuasa Pengguna Anggran, Pembuat Komitmen, PengujiSPM dan Bendahara dana tugas pembantuan (TP) kegiatan PengadaanAlat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Nene Mallomo KabupatenSidrap. Tahun 2008. Tanggal 25 Juni 2008.

Dokumen penetapan usulan lokasi bidang tanah untuk Kegiatan PRONA Tahun Anggran 2014 seperti Surat Keputusan Penetapan, Surat Usulan dari Kelurahan/Kecamatan ;4. Dokumen penyuluhan/sosialisasi dalam Kegiatan PRONA Tahun Anggran 2014 seperti Surat Perintah Tugas Penyuluh dan Materi Penyuluh ;5.

Bahwa berdasarkan laporan polisi nomor : LP/136/VII/2013/NTT/RES SIKKA tanggal 5Juli 2013 Penggugat telah ditetapkan selaku tersangka oleh Polres Sikka dalam kasusDugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pembangunan Lanjutan Pasar Alok Tahun Anggran2006 2007 dengan total Pagu Anggran adalah senilai Rp.5.489.339.000. (lima milliarempat ratus delapan puluh sebilan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah ) ;2.

Bahwa dalam proyek Pembangunan Lanjutan Pasar Alok Tahun Anggran 2006 2007dimaksud maka Penggugat bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di manaselanjutnya terdapat 7 paket pekerjaan dalam proyek itu yaitu pekerjaan pembangunan kios78 unit oleh PT Surya Agung Permai senilai Rp.2.295.954.000. ( dua milliar dua ratussembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah), pembangunan kios30 unit oleh PT.Sarana Pembangunan Flores senilai Rp.1.512.179.000. ( satu miliar limaratus

Bahwa awalnya pada tanggal 27 Nopember 2006 Bupati Sikka pada saat itu (Drs.AlexanderLongginus) telah menerbitkan Rekomendasi tentang persetujuan izin Prisnsip Persetujuanlangsung yang menjadi dasar bagi 7 rekanan proyek guna mengerjakan 7 paket pekerjaandalam proyek Pembangunan lanjutan pasar Alok Tahun Anggran 2006 2007 itu, danRekomendasi penunjukan Langsung dari Bupati Sikka itu dibuat berdasarkan telaahan KadisKimpraswil kabupaten Sikka tertanggal 16 Nopember 2006 ;.

oleh Tergugat I pada tanggal 28 29 nopember 20013di lokasi pasar alok kabupaten Sikka sebagai obyek pemeriksaan dalam ranmgkaiankegiatan Perhitungan Kerugian Negara di mana kemudian hasil kajian tehnis dari Tergugat Idimaksud dijadikan sebagai data atau temuan kerugian Negara oleh tergugat II sehinggakemudian sesuai informasi yang beredar di masyarakat maka dalam kasus dugaan Tindakhalaman 3dari84 halaman Putusan No. 15/Pdt.G/2015/PN.Mme.Pidana Korupsi proyek Pembangunan Lanjutan pasar Alok Tahun Anggran

Menyatakan hukum bahwasannya dengan adanya gugatan penggugat dalam perkara ini makakasus dugaan tipikor Proyek Pembangunan lanjuran Pasar Alok Anggran Tahun 2006 2007sedang diperselisihkan secara keperdataan sehingga proses penuntutan secara pidanaharuslah dipertangguhkan, sambil menunggu putusan dalam perkara ini bersifat final danmengikat ;5.

Bahwa terdakwa Ir.HELY WEROR, M.Sisebagai Kepala Biro PemerintahanKampung Propinsi Papua adalah sebagai Pejabat Pengguna Anggaran tidakmengangkat PPTK (pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yang bertugas untuk :a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan.b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; danc.menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatann Bahwa terdakwa Ir.HELY WEROR, M.Si sebagai Kepala Biro PemerintahanKampung Propinsi Papua adalah sebagai Pejabat Pengguna Anggran

anggaranpengeluaran yangbersangkutan.e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.Ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yangberkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atasbeban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material danakibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.n Bahwa akibat dari terdakwa Ir.HELY WEROR, M.Si sebagai PenggunaAnggaran pada Biro Pemerintahan Kampung Propinsi Papua tidak meaksanakanTUPOKSI sebagai Pengguna Anggran

Marupi Jaya dan Pemerintah BiroPemerintahan kampung Propinsi Papua sebagai Penggina Anggran sehinggaberdasarkan pasal 30 ayat (1) Kepres Nomor 80 Tahun 2003 ayat (1) adalah bentukkontraknya adalah berbentuk Lump Sum, yaitu kontrak pengadaan barang/jasaatas seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yangpasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam prosespenyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/ jasa,sehingga Negara di rugikan kurang lebih

ADITYA CIPTA MEDIAJASA paket pekerjaan perencanaan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tahun anggran 2015 (Asli);

ADITYA CIPTA MEDIAJASA paket pekerjaan perencanaan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tahun anggran 2015 (Asli);

ADITYA CIPTA MEDIAJASA paket pekerjaan perencanaan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tahun anggran 2015 (Asli);

ADITYA CIPTAMEDIAJASA paket pekerjaan perencanaan Kantor Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) tahun anggran 2015 (Asii);1 bundel dokumen invoice CV. ADITYA CIPTA MEDIAJASA paketpekerjaan perencanaan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) tahun anggran 2015 (Asii);1 bundel dokumen laporan akhir (buku 1; Nota Design) CV.

ADITYACIPTA MEDIAJASA paket pekerjaan perencanaan Kantor DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tahun anggran 2015 (Asii):1 bundel dokumen laporan akhir (buku 3; Engineers Estimate, EE) CV.ADITYA CIPTA MEDIAJASA paket pekerjaan perencanaan KantorDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tahun anggran 2015 (Asii);Halaman 4 dari 127 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2021/PN.

ADITYA CIPTAMEDIAJASA paket pekerjaan perencanaan Kantor Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) tahun anggran 2015 (Asii);1 bundel dokumen laporan akhir (buku 3; Engineers Estimate, EE) CV.ADITYA CIPTA MEDIAJASA paket pekerjaan perencanaan Kantor DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tahun anggran 2015 (Asil);1 bundel dokumen laporan akhir (buku 4; Bill Of Quantitty, BOQ) CV.ADITYA CIPTA MEDIAJASA paket pekerjaan perencanaan Kantor DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tahun anggran 2015 (Asil);1 lembar

ADITYA CIPTAMEDIAJASA paket pekerjaan perencanaan Kantor Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) tahun anggran 2015 (Asli);1 bundel dokumen invoice CV. ADITYA CIPTA MEDIAJASA paketpekerjaan perencanaan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) tahun anggran 2015 (Asli);1 bundel dokumen laporan akhir (buku 1; Nota Design) CV.

ADITYACIPTA MEDIAJASA paket pekerjaan perencanaan Kantor DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tahun anggran 2015 (Asli);1 bundel dokumen laporan akhir (buku 3; Engineers Estimate, EE) CV.ADITYA CIPTA MEDIAJASA paket pekerjaan perencanaan KantorDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tahun anggran 2015 (Asli);1 bundel dokumen laporan akhir (buku 4; Bill Of Quantitty, BOQ) CV.ADITYA CIPTA MEDIAJASA paket pekerjaan perencanaan KantorDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tahun anggran 2015 (Asli);1 lembar

Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Blora tahun anggran 2012 sebesar Rp. 154.400,- (seratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) ;--------------------------------

Jaya Saputra.21 Berita Acara penyusunan dan penetapan Owner Estimate(OE).22 1 (Satu) lembar surat keterangan yang di kelurkan oleh PTMandiri Sejahtera Abadi tanggal 05 April 2012.23 Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum nomor : 770/15/DPUKT/IV/2010 tanggal 14 April 2010 tentang pembentukanpanitia pemeriksa dan penerima barang UPTD pencegahanpenanggulangan kebakaran (PPK) Dinas pekerjaan Umum KabKutai Timur tahun 2010.24 Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 955/K.223/2010tentang penetapan pengguna anggran

/pengguna barang, Kuasa pengguna anggaran / kuasapengguna barang, bendahara pengeluaran danpelimpahan sebagai kewenangan pengguna anggran /pengguna barang kepada kuasa pengguna anggaran /kuasa pengguna barang di lingkungan Dinas PekerjaanUmum Kab Kutai Timur.Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 959/K.509/2010 tentang perubahan kolom 1 lajur 2,3,4 dan5 lamiran keputusan Bupati Kutai Timur nomor :955.k223/2010 tentang penetapan pengguna anggaran /kuasa pengguna anggaran barang, bendaharapengeluaran

dan pelimpahan sebagai kewenanganpengguna anggran / pengguna barang kepada kuasapengguna anggran / kuasa pengguna barang dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab Kutai Timur.26 1 (Satu) rangkap surat jalan 1 (satu) unit mobilpemadam kebakaran pekerjaan Modifikasi Fire TrukIzusu Nomor GJK0130033, Tanggal 13 Pebruari2012.2d 1 (Satu) unit mobil Merk ISUZU jenis mobil pemadamkebakaran dengan nomor Polisi KT8502R warnamerah dengan nomor rangkaMHCNK66LY3JO03431, Nomor mesin : W003431warna merah , lengkap

/ pengguna barang, Kuasa penggunaanggaran / kuasa pengguna barang, bendahara pengeluaran danpelimpahan sebagai kewenangan pengguna anggran / pengguna barangkepada kuasa pengguna anggaran / kuasa pengguna barang di lingkunganDinas Pekerjaan Umum Kab Kutai Timur.25.

Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 959/K.509/2010 tentangperubahan kolom 1 lajur 2,3,4 dan 5 lamiran keputusan Bupati KutaiTimur nomor : 955.k223/2010 tentang penetapan pengguna anggaran /kuasa pengguna anggaran barang, bendahara pengeluaran danpelimpahan sebagai kewenangan pengguna anggran / pengguna barangkepada kuasa pengguna anggran / kuasa pengguna barang di lingkunganDinas Pekerjaan Umum Kab Kutai Timur.26 1 (Satu) rangkap surat jalan (satu) unit mobil pemadam kebakaranpekerjaan Modifikasi

Provinsi AcehBarus SibolgaPada Satker Pelaksaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera UtaraAPBN Tahun Anggran 2018 yang dilaksanakan Kelompok Kerja ( POKJA )Pengadaan barang / Jasa Satker pelaksanaan Jalan Nasional wilayah IlHalaman 2Penetapan Nomor 678/Pdt.SusKPPU/2019/PN MdnProvinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 ) dengan nilai Harga PaguPaket Pengerjaan sebesar Rp.35.792. 821.000, ( tiga puluh lima milyard tujuhratus sembilan puluh dua juta delapan ratus puluh dua satu ribu rupiah);.

ditandatangani terdakwa tersebutselanjutnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan evaluasi /verifikasiterhadap proposal tersebut dan kemudian dinyatakan layak;Bahwa kemudian dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaandan Pariwisata, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukanevaluasi terhadap proposal tersebut kKemudian dialokasikan anggaran untukOtorita Pengelola Obyek Daya Tarik Wisata Eks Pelabuhan Buleleng sebesarRp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) dalam APBD tahun anggran

ditandatangani terdakwa tersebutselanjutnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan evaluasi /verifikasiterhadap proposal tersebut dan kemudian dinyatakan layak;Bahwa kemudian dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaandan Pariwisata, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukanevaluasi terhadap proposal tersebut kemudian dialokasikan anggaran untukOtorita Pengelola Obyek Daya Tarik Wisata Eks Pelabuhan Buleleng sebesarRp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) dalam APBD tahun anggran

termasuk penyerapan anggran dan hambatanpelaksanaan pekerjaan kepada PA/ KPA setiap triwulatasnamaMenyimpan dan Menjaga Keutuhan Seluruh DokumenPelaksanaan Barang / Jasa.

Setelah dilakukan pembahasan oleh Tim Anggran PemerintahDaerah (TAPD) Kab. Inhil selanjutnya TAPD mengirimkan danatau memberitahukan jumlah anggaran dan atau alokasi untukDinas Kelautan dan Perikanatas namaKepala Dinas Kelautan dan perikanan dan seluruh bidang masingmasing mengadakan rapat untuk membahas pengalokasiananggaran untuk masing masing Bidang yang ada pada DinasKelautan dan Perikanan dan selanjutnya mengajukan dalambentuk Dokumen Pelaksanaan anggran (DPA)..

Setelah dilakukan pembahasan oleh Tim Anggran PemerintahDaerah (TAPD) Kab. Inhil selanjutnya TAPD mengesahkanDokumen Pelaksanaan anggran (DPA).Halaman 72 dari 301 halaman Putusan Nomor 50/Pid.SusTPK/2015/PN.Pbrh. Kemudian sekitar bulan Agustus tahun 2012, sebelumditandatangani kontrak kegiatan tersebut barulah muncul adanyapengajuan melalui permohonan proposal oleh kelompok nelayandalam hal ini adalah Kelompok Usaha Mandiri Sejahtera yangberada di Desa Panglima Raja Kec. Concong Kab.

Setelah dilakukan pembahasan oleh Tim Anggran PemerintahDaerah (TAPD) Kab. Inhil selanjutnya TAPD mengirimkan danatau memberitahukan jumlah anggaran dan atau alokasi untukDinas Kelautan dan Perikanatas namae.

Bahwa benar didalam RKA (Rencana Kerja Anggaran ) dan didalamDokumen Pelaksanaan Anggran (DPA) kegiatan tersebut diatas tidakada menyebutkan dan atau tidak ada dicantumkan nama kelompokmasyarakat penerima hibah kapal motor tersebut.

Putusan Nomor 4974/B/PK/Pjk/2020tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) DinasPerumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI JakartaNomor 015/DPPA/2018, tanggal 18 Oktober 2018, Tahun Anggran 2018sebagaimana tercantum pada Berita Acara Penelitian Riwayat Tanahuntuk lahan yang terkena rencana pembangunan rumah susun yangterletak di Jalan Daan Mogot KM. 18, Kelurahan Kalideres, KecamatanKalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat tertanggal 14 Desember2018, sehingga in casu tidak terdapat

KaurUmum.Saksi menerangkan tidak mengetahui proses penyusunanRancangan APBDes Desa Batu Ejung Tahun anggran 2014,karena yang melakukan Peroses Penyusunan adalah dijamanpemerintahan Saksi AMRI selaku Kades dan Sdr.

BAMBANG IRAWAN selaku Pjs.Kades Batu Ejung selain sebagai Kaur Pemerintahan saksi jugamenjabat sebagai Ketua Karang Taruna Saksi menerangkan selaku Kaur Pemerintahan tidak pernahdiajak rapat untuk menyusun, merencanakan dan membahasamasalah APBDes Desa Batu Ejung Tahun Anggran 2014.

selaku Ketua Adat Desa Batu Ejung saksitidak pernah mengetahui mata anggran untuk BMA yangtertera dalam APBDes Batu Ejung Tahun Anggran 2014, saksimengatahui BMA memiliki APBDes sejaksaksidiundang Rapat oleh saksi ANANG HASIM (Sekdes Batu Ejung)dirumahnya sekira bulan Februaridana di2015 yang hari dantanggalnya saksi tidak ingat, untuk membahas mengenai danaOperasional atau yang disebut juga BOP Elemen atau LembagaDesa Batu Ejung tahun 2014 yang belum dibayarkan, Pada saatRapat dihadiri oleh saksi

APBDes Tahun Anggran 2014 atau NotaPengajuan tahap tiga dan Nota Pengajuan tahap empat.

Surat Keputusan Persetujuan Badan Permusyawaratan DesaBatu Ejung Nomor 01 tahun 2014, tanggal 06 April 2014tentang Persetujuan BPD Desa Batu Ejung terhadapAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu EjungKecamatan Teramang Jaya Tahun Anggran 2014selanjutnyaTerdakwa tandatangani dengan cara menirukantanda tangan saksi MUKTARUDIN' sebagai ketua BPDBatu Ejung dan kemudian saksi Stempel BPD yang jugatelah Terdakwa dapat dari saksi MUKTARUDIN..

berdasarkan Surat UKur nomor 273/Roma/2009 sudah jelasmerupakan perbuatan melawan hukum;Bahwa jika judex facti mempertimbangkan bukti Surat yang dihadirkanTergugat II/Terbanding II berupa Foto copy Buku Tanah Hak MilikNomor : 273 Desa Roma Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembataatas nama Pemegang Hak Gregorius Goris Kiabeni dan Surat Ukurnomor 273/Roma/2009, selanjutnya diberi tanda bukti T.II.1, foto copySK Bupati Lembata Nomor 81 Tahun 2009 tentang penunjukan LokasiKegiatan Redistribusi Tanah Tahun Anggran

dalamputusannya terdapat sejumlah tanaman yang ditanam paraPenggugat / kini pembanding, maka jelasjelas pengadilan judex factitelah mengetahui bahwa tanah a quo adalah kebun / ladangmasyarakat yang telah diolah terlebih dahulu sebelum dilakukansertifikasi dengan merujuk pada buktibukti yang dihadirkan Tergugat dan Tergugat Il bahwa tanah a quo adalah tanah pembagianPemerintah Kabupaten Lembata berdasarkan SK Bupati LembataNomor 81 Tahun 2009 tentang penunjukan Lokasi KegiatanRedistribusi Tanah Tahun Anggran

tidak mempertimbangkan Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor: 224 Tahun 1961 Tentang PelaksanaanPembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, khususnya isiketentuan Pasal (3) dan Pasal (8) sebagai cikal bakal diberikan /dibagikan tanah kepada Gregorius Goris Kiabeni selaku Tergugat /Terbanding oleh Pemerintah Kabupaten Lembata berdasarkan SuratUkur Nomor 273/Roma/2009 (bukti T.ll.1), foto copy SK BupatiLembata Nomor 81 Tahun 2009 tentang penunjukan Lokasi KegiatanRedistribusi Tanah Tahun Anggran

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, MUHAMMAD SYAHREZA bin MUKHTAR HASYIM, dengan Pemohon II, NOOR WIDYAWATI binti MUHAMMAD KADARUDDIN, yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2014 di Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir kota Samarinda;

3. Membebankanbiaya perkaramelalui DIPA Pengadilan Agama Samarinda tahun anggran

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Zakaria bin Rozali) terhadap Penggugat (Ayu Lestari binti Sutarno);

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Supriono bin Semin) terhadap Penggugat (Nining Sutriana binti Hamdi);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Medan Tahun Anggran 2017 sejumlah

ada pembangunanjalan dikampung ini, tapi ada pula yang sok mau melaporkan seperti difotofoto) dan ketika Saksi Korban mendengar perkataan tersebut sehinggaSaksi Korban menjawab Ise aroa na ma fotofoto (artinya siapa rupanyayang menfotofoto) selanjutnya Terdakwa kembali mengatakan antarsongonon do tulang nol do diau bokas on jadi unang dianggar honPemuda Pancasila di ADD on (artinya seperti ini ya tulang, nolnya sepertisaya Bokas (Bongkar Kasus) ini, jadi jangan dianggarkan PemudaPancasila di ADD (Anggran

danAnggaran Rumah Tangga dan Keputusan Muktamar XXI AlJamiatulWashliyah, ketentuan pemberhentian tidak melalui prosedural yang benar.Bahwa usulan dari Dewan Pertimbangan maupun Dewan Fatwa PB AIWashliyah adalah tidak benar, mengingat Kepengurusan DewanPertimbangan dan Dewan Fatwa yang terbentuk adalah tidak sah dantidak sesuai dengan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tanggaterbentuknya tidak melalui mekanisme formatur melainkan berdasarkansurat kepetusan PB AlJamiatul Washliyah.Bahwa Anggaran Dasar dan Anggran