;Pertimbangan hukum tersebut terjadi tumpang tindin karena Judex Facti didalam pertimbangan hukum sebelumnya menilai bukti surat P1 tidakmendukung dalil Para Penggugat atau tidak dapat dinilai bukti surat menuruthukum pembuktian karena tidak memberikan keterangan di persidangan dantidak di bawah sumpah dan di lain pertimbangan hukumnya surat keterangankepala desa diberi tanda bukti surat P1 dijadikan dasar dalam mengabulkangugatan Para Penggugat.

No. 301/K/TUN/2008Kartin' Albugis, yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi/TurutTerbanding/Tergugat adalah cacat hukum yaitu cacat yuridis karenadata yuridis yang tidak benar dan dibuat tidak melalui prosedur yaitu : Terjadi tumpang tindin dengan sertifikat yang telah adasebelumnya yaitu Sertifikat Hak Milik No. 270/Kelurahan Istiglal,tanggal 15 Februari 1994 atas nama Achmad Albugis, yangsebagian arealnya masuk dalam sertifikat hak milik yang terbitbeberapa tahun kemudian yaitu.

R.K Poeraatmadja (T.II.IntIl5), akan tetapitumpang tindin dengan tanah Penggugat sebagaimana tecatat pada KohirNo. 1979, C. 106 D.Il, luas 0, 135 Ha, terletak di Desa Tjipare a.n.Kartaatmadja (P1); Bahwa oleh karena substansi yang dipermasalahkan dalam sengketaa quo menyangkut sengketa keperdataan, yaitu adanya perbedaanmengenai kepemilikan atas tanah sengketa dan letak fisik tanah (adanyaperbedaan letak tanah dan identitas tanah) serta atas tanah yang termuatdalam objek sengketa dikuasai oleh Para

Alam Duta Kalimantan berdasarkan surat keputusanBupati Tanah Laut tersebut bertumpang tindin dengan wilayahpertambangan Penggugat;Dasar Hukum Dan Alasan Gugatan1. Bahwa, yang digugat oleh Penggugat adalah penolakan Tergugat ataspermohonan Penggugat kepada Tergugat yang disampaikan melaluiHalaman 2 dari 29 halaman.

Alam Duta Kalimantan tanggal 16 Maret2011 tersebut.Bahwa, pada tanggal 10 Oktober 2013 Penggugat menerima surat dariKepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah KabupatenTanah Laut sesuai surat Nomor: 540/115PUE/Distamben tertanggal10 Oktober 2013 Perihal: Mohon Konfirmasi dan Overlay KoordinatIUP, yang pada intinya berisi permohonan klarifikasi apakah terdapattumpang tindin antara wilayah pertambangan PKP2B Penggugatdengan wilayah pertambangan PT.

Nomor 2334 K/Pdt/201710.Bahwa terhadap surat Penggugat tersebut, kemudian Tergugat Ilmenanggapi dengan mengundang Penggugat sebagaimana surat tanggal17 Januari 2014 Nomor 005/0104/I/2014 perihal: undangan pengecekandan pengukuran ulang;Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran ulang bersamasama Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill serta diikuti denganbeberapa kali rapat, Penggugat baru mengetahui bahwa di atas lokasi milikPenggugat/objek sengketa telah diterbitkan/tumpang tindin denganSertifikat

Menurut Tergugat II yang palingtepat penyebutan untuk Tergugat II bukan perbuatan melawan hukum,tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat ataupenguasa atau dalam bahasa Belandanya disebut (onrechtmatigeoverheidsdaad), sedangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukanoleh orang yang di luar pejabat atau penguasa atau dalam bahasaBelanda diisebut (ontrechtmatige daad);Bahwa dalih gugatan Penggugat angka 7 menyebutkan objek sengketatelah tumpang tindin dengan Hak Pakai Nomor 51 atas

Sasana Yudha Bhakti seluas + 741.29 Hektar tersebut,telah menyebabkan terjadinya tumpang tindin atas 2 (dua) Keputusan yangditerbitkan oleh Tergugat untuk 1 (satu) areal / lokasi yang sama di desaBulugsen seluas + 741.29 Hektar, dalam hal ini kepentingan PT. Fajar SaktiPrima (Penggugat) sangat dirugikan oleh Tergugat mengingat PT.

Fajar Sakti Prima/ Penggugatsehingga merasa dirugikan, maka Pemikiran dan/ atau dalil yangseperti itu adalah sangat keliru;Bahwa terhadap tumpang tindin kepentingan Keperuntukan antara IjinOperasi Produksi PT. Fajar Sakti Prima/ Penggugat dengan PT. SasanaYudha Bhakti yang bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit /tuadalah adanya Kepentingn yang berbeda atas Lahan yang samadimana bahwa PT.

Sasana Yudha Bhakti tidak PerluTergugat tanggapi lagi karena sudah terjelaskan di Jawaban Tergugatpada poin 6 dan 7 diatas.Serta terhadap dalil Gugatan Penggugat pada halaman 7 yangmendalilkan terdapatnya tumpang tindin seluas 741.29 ha berdasarkantitik Koordinat yang Penggugat dalilkan itu apakah masuk atau tidak diIjin Lokasi dan Hak Guna Usaha (HGU) PT.

Tergugat Il Intervensi kemudian melakukanpengecekan terhadap titiktitik koordinat tersebut melalui MetodePengukuran Universal dan menemukan kejanggalan dan/atau keanehanterhadap lokasi yang diduga tumpang tindin dalam Obyek Gugatan yangdidalilkan oleh Penggugat. Tergugat II Intervensi kKemudian bertanyatanyasebenarnya lahan atau lokasi bagian mana dalam Obyek Gugatan yangdikatakan tumpang tindih oleh Penggugat dalam perkara ini?2.

Setelah Tergugat II Intervensi melihat secara rinci penjelasan Penggugatdalam butir 12 sampai dengan butir 17 Gugatan, tidak ada satupun yangmenjelaskan atau menyebutkan dimana letak, lokasi, atau batasbataswilayah mana yang didalilkan tumpang tindin dengan Obyek Gugatan.Halaman 66 dari 126 Halaman, Putusan Perkara Nomor 05/G/2018/PTUN.SMD3.

Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan OBJEK SENGKETA diatastanah milik Penggugat sehingga tumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik No.1555/1985 Mentawa Baru Hulu tentu sangat merugikan Penggugat selaku pemilikkarena proses penerbitan SERTIFIKAT HAK MILIK Perumahan Borobudur JalanMT Haryono Barat, Kelurahan/ Desa Mentawa Baru Hulu, Kecamatan MentawaBaru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Objeksengketa tidak pernah diberitahukan dan diumumkan kepada Penggugat,sehingga

Bahwa Perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa sehinggatumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik No. 1555/1985 Mentawa Baru Hulujuga telah bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu : Asas Kepastian Hukum, yang mengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan PenyelenggaraNegara, dengan diterbitkannya OBJEK SENGKETA oleh Tergugatmengakibatkan ketidak pastian hukum bagi Penggugat karena telah tumpangtindin dengan

Asas Tertib Penyelenggara Negara, yang menjadi landasan keteraturan,keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelengaraan Negara,dalam perkara ini Tergugat menerbitkan OBJEK SENGKETA sehinggatumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik No. 1555/1985 Mentawa BaruHulu) yang sudah dibeli Penggugat menyebabkan ketidak teraturan dalampenerbitan Sertifikat sehingga merugikan Penggugat.Asas Kecermatan, karena tindakan Tergugat yang telah menerbitkan OBJEKSENGKETA diatas bidang tanah milik Penggugat

KemerdekaanPasar Lama Banjarmasin; Artinya Penggugat mengakui bahwa sejak tanah a quohaknya berpindah kepada Penggugat, Penggugat sendiri tidak dapat mengontroltanah a quo, sungguh aneh, atau jangan jangan Penggugat memang tidakpernah sebelumnya melihat tanah a quo, sehingga Penggugat tidak mengetahuiletak tanah a quo secara pasti; Dan kemudian Penggugat datang mencari letaktanahnya, dan menemukan kawasan telah ramai dan tiba tiba mengklaimHal.49 dari 83 Putusan Pkr No.24/G/2017/PTUN.PLKtanahnya tumpang tindin

BAGUS JUNIARDHANA (yang kesemuanya adalah petugas kepolisian) sedangmelakukan tugas mengatur lalu lintas di jalan Raya SegenterLembar kemudian dari arah Sekotong datang sebuah mobil yaknimobil sedan Toyota Vios warna silver dengan nopol DR 282 AGyang dikendarai oleh terdakwa dan mobil tersebut tampakmencurigakan sehingga para saksi mencoba menghentikan mobiltersebut.e Bahwa setelah menghentikan mobil tersebut para saksi kemudianmemeriksa mobil terdakwa dan menemukan benda yangmencurigakan yang di tindin

Suratpernyataan nomor: 01/2033/GSSK/1/2001 tanggal 23 Maret 2001 ( Bukti P.1.3) sesuai dengan keterangan saksi para penggugat / pembanding yaituSYAHRIAL menerangkan antara lain: NURAHMAH dan RADJUMAH bukanorang Surau Kamba.Bahwa di MesjidSurau Kamba tidak pernah di umumkan baik secara langsung maupun padapapan pengumuman Mesjid perihal pengumuman sertifikat atas namaNURAHMAH dan RADJUMAH sesuai bantahan Pengurus mesjid SurauKamba sesuai (bukti P.IV.10)Bahwa Sertifikat HakMilik No. 1682 Tumpang tindin

Sejak dinyatakan tumpang tindin dengan Obyek Sengketa makastatus hukum atas tanah SHGB No. 5987/Gembor menjadi tidak pasti danHalaman 10 dari 83. Putusan Nomor 40/G/2016/PTUNS RGsangat berpotensi untuk menghambat setiap tindakan hukum yang akandilakukan terhadap tanah tersebut di kKemudian hari;IV.

Bahwa pernyataan tertulis Tergugat yang menyatakan SHGB No.5987/Gembor milik Penggugat telah tumpang tindin dengan obyeksengketa, menunjukkan bahwa Tergugat telah membuat keputusan yangbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, baiksecara material/substansial maupun prosedural/formal, yaitu:1.

untuk bidang tanah yang bersifat unik atautunggal untuk setiap bidang tanah di seluruh Indonesia.Pengertian tunggal untuk setiap bidang tanah di seluruh Indonesiamengandung makna bahwa terhadap setiap bidang tanah diIndonesia mempunyai 1 (Satu) buah penomoran identifikasi bidangtanah. lIdentifikasi bidang tanah inilah yang menjadi dasar letak,batasbatas, dan jumlah luas atas bidangbidang tanah yangdimohonkan haknya;Dalam perkara a quo, jika Tergugat menyatakan bahwa obyeksengketa telah tumpang tindin

dengan demikian pengajuan pembatalan SHM No. 540/Gembor atasnama Tergugat Il Intervensi yang diajukan oleh Penggugat TIDAKBERDASAR HUKUM dan HARUSLAH DITOLAK.29.Bahwa justru seharusnya yang dibatalkan adalah SHGB No. 5987/Gemboratas nama Penggugat karena bertentangan dengan pasal 24 ayat 1 Bab illtentang Pemberian Hak Guna Bangunan Peraturan Pemerintah No. 40 tahun1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atasTanah yang penerbitannya adalah CACAT HUKUM dan menyebabkantumpang tindin

Secara jelas pertimbangan Majelis Hakim tidak sesuaidengan fakta sebenarnya dan secara jelas dan nyata Pemohon Kasasi danTermohon Kasasi serta Termohon Kasasi Il mengetahui barangbarangyang dijaminkan dengan fidusia tersebut tumpang tindin sebelum prosespenjualan;3.4.Bahwa pertimbangan Majelis yang menyebutkan:Menimbang, bahwa apabila keadaan tersebut diketahui sebelumkedua mesin tersebut belum terjual, maka tentunya pihak yangFiducianya lebih dulu terdaftar yang didahulukan haknya, akan tetapiapabila

sedangkan gugatan Para Pemohon Kasasi bukanlah menyoaltumpang tindin antara kedua Sertifikat a quo, melainkan adanyaperbuatan melawan hukum (onrechts matigedaad) Termohon Kasasi dan atau Termohon Kasasi yang secara de facto telah mengusai tanahmelebihi luas tanah kepunyaannya sendiri berdasarkan Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 3660/Pondok Bambu yang luasnya hanya 238m? (dua ratus tiga puluh delapan meter persegi)melainkan mengklaimluasnya + 375 m?

Bahwa, pertimbangan hukum Judex Facti in litis bertentangan denganputusannya hal tersebut dapat diketahui bahwa, disatu sisi pertimbangannyatelah menegaskan tidak ada tumpang tindin antara tanah milik ParaPemohon Kasasi (ic. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 194/Pondok Bambuseluas 822 m?) dengan Tanah Termohon Kasasi (ic. Tanah Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 3660/Pondok Bambu seluas 238 m?); Dengan katalain Tanah Termohon Kasasi berdasarkan Sertifikat Hak Guna BangunanHalaman 20 dari 24 hal.

Nomor 435 K/Pdt/2014pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Takengon telah diambilalin keseluruhannya oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Aceh Nomor08/Pdt/2013/PTBNA, tanggal 30 Juli 2013, halaman 3 dan 4 isi putusana quo benar sangat keliru dan memalukan, maka disini Para PemohonKasasi memohonkan kepada Ketua/Majelis Hakim Agung yang memeriksadan mengadili perkara ini harus benarbenar memeriksa pokok perkaradalam perkara ini agar tidak tumpang tindin dengan Pasal 1917KUHPerdata yang telah diterapbkan

Bahwa Surat Keputusan Tergugat melampaui dan berada diareal tanahhak kepemilikan dari Penggugat yang sudah diperoleh dari PutusanPengadilan Negeri Bekasi No. 250 / Pdt.G / 1999 / PN.Bks tanggal 13Juli 2000, yang sudah memperoleh kekuatan Hukum tetap dari obyektanah yang nyatanyata telah tumpang tindin sehingga ada yangmenjadi dasar Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan obyektana SErgketa: B QUO. jp eseeae eect5.3.

kepada Penggugat tersebut diterbitkan setelah dilakukanpemeriksaan atau penelitian objek tanahnya dilapangan terlebih dahulu oleh StafKecamatan Palaran; Staf Kelurahan Simpang Pasir; Ketua RT.21 Kel.Simpang Pasir; yang disaksikan oleh saksisaksi batasnya, sesuai Berita AcaraHalaman 4 dari 18 Putusan Nomor 181/Pdt.G/2019/PN SmrPemeriksaan Tanah Perwatasannya dilapangan tertanggal 25 Nopember 2004,dan diperoleh fakta hukumnya bahwa tidak ada sengketa dengan pihak lain danpenguasaannya tidak tumpang tindin

PL.230/1037 a/0697 tanggal 2 Juni 1993 adanyapembuatan Jalan Palem Raja Raya dengan ketentuan tidak mengganggu/tumpang tindin dengan kapling Ditjen Perkebunan yang telah ada. Namundalam pelaksanaan Terdakwa memerintahkan saksi Ence Sutarma Bin Amdadan saksi Junaidin Bin H. Muhammad melalui saksi Agus Sunandar yangmengatakan Kalau ada mobil yang membawa alat berat tidak boleh lewat JalanPalem Raja Raya harus koordinasi dahulu dengan pihak pimpinan PT.

Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT, a quo menimbulkan akibathukum, yakni diberikannya Hak kepada KUD PADAT KARYA untukmelakukan kegiatan penambangan didalam wilayah Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT sehinggamenimbulkan overlap (tumpang tindin area penambangan).

ayat (2) huruf a angka 3 berbunyi KP Ekploitasi merupakan peningkatan dari KP Eksplorasi.22angka 6 berbunyi permohonan pencadangan wilayah tidak diajukanpada wilayah KK, PKP2B, atau IUP yang masih aktif dan samakomoditas. angka 7 berbunyi jangka waktu IUP Operasi Produksi tidak bolehmelebihi jangka waktu KP eksploitasi. angka 8 berbunyi KP yang masih berlaku setelah UndangUndangNomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 1 berbunyi WIUP tidak tumpang tindin

Bahwaterhadap putusan perkara a quo tersebut, inti daripada pertimbanganhukum Majelis Agung PK berbunyi sebagai berikut : Menimbang, bahwa terhadap alasan alasan Peninjauan Kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat : Mengenai alasan ke : Bahwa alasan ini dapat dibenarkan, karena unsur kepentingan hanyadidasarkan pada survey sepihak dari Penggugat sendiri (tentang letakkoordinat dan seterusnya), sehingga terjadi tumpang tindin dimanalokasi KP.

Oleh dan karena jika fakta hukumdimaksud disampaikan secara jujur oleh Penggugat, makasemakin menegaskan bahwa Wilayah Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Penggugat sama sekali tidaktumpang tindin dengan Wilayah Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi KUD Padat Karya (Tergugat II Intervensi) dandengan demikian semakin mengaskan pula tidakberdasar/kaburnya obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo;3.

ETAM MANUNGGAL JAYA Nomor : 503/440/IUPOP/BPPMDPTSP/III/2016, tanggal 11 Maret 2016 tumpang tindin dengan SuratKeputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/790/IUPOP/DPMPTSP/V/2017, tanggal 22 Mei 2017 tentang PersetujuanPenyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi menjadi Penciutan danPerpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksikepada KUD Padat Karya (vide bukti T 1 = T.ll.Int. 2) yang merupakan obyek sengketa

, atas namaPenggugat (Halomoan Napitupulu);Tidak tumpang tindin dengan tanah Para Termohon Kasasi , Il, Illdan lV/Tergugat I, Il, Ill dan IV Konvensi/Para PenggugatHalaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 2440 K/Pdt/2019Rekonvensi/Para Pembanding , Il, Ill dan IV berdasarkanSertifikat Hak Milik Nomor 3553, Gambar Situasi tanah Nomor1338/1998 tanggal 2 Maret 1998 yang tertulis atas nama RudolfB.M. Siahaan, S.H.

Daripertimbangan ini telah jelas bahwa kasus ini sama sekali tidak ada kaitannyadengan perdata ;Lagi pula telah dipertimbangkan oleh judex facti dalam pertimbangan unsurke5 (maka kalau) mempergunakannya dapat pendatangkan sesuatukerugian) dari dakwaan Kesatu, yang pada intinya bahwa justru terjadinyatumpang tindin serta perbedaan luas atas kepemilikan tanah tersebutdikarenakan adanya SPH No.593.11/606/Cls/1996 tanggal 18 September 1996yang dipalsu tersebut ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan

dan batasbatas sebagaimana Surat Ukur No. 149/Meranti Pandak/2005tertanggal 15 Januari 2005 jelasjelas telah merugikan kepentingan hukumPara Penggugat, dimana dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik di atasSertifikat Hak Milik Para Penggugat yang sudah ada sebelumnya telahterjadi tumpang tindin surat keputusan, sehingga menimbulkan kerugiankepada Para Penggugat dan juga menimbulkan ketidakpastian hukumkarena adanya alas hak yang tumpang tindih (overlape); .