Ditemukan 3977 data
305 — 64
Agung No.623 K/Pdt.SusPHI/2014 tanggal 21 Januari 2015dengan pertimbangan hukumnya bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh parapenggugat adalah tidak sah oleh karena bukan mengenai gagalnya tuntutan/perundinganyang normatif tetapi karena adanya perselisinan internal pengurus unit kerja SPSI danPemohon Kasasi/Tergugat telah melakukan pelanggaran mogok kerja serta pemanggilanuntuk bekerja tetapi tidak dilakukan oleh para Termohon Kasasi/Para penggugatsehingga para Termohon Kasasi/Para Penggugat telah melangar
67 — 51
pidananya bahwa dakwaan PenuntutUmum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut menurut undangundang adalah kejahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, ternyataperbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari dakwaan Kesatu, sehinggaMajelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melangar
177 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
Salah menerapkan/melangar ketentuan Pasal 1917 ayat (1) KUH Perdatatentang daya berlaku dan daya mengikat suatu putusan.;, Bahwa judex facti Pengadilan Tinggi DKI Jakartatelah memberikan pertimbangan di dalam suratputusannya pada halaman 12 paragrap 3 yangberbunyi sebagai berikut :Menimbang, bahwa karena secara formil maupun materiil kewajiban PT.Karaba Digdaya untuk membayar kepada Kreditur yang dalam hal iniTergugat dan Tergugat Il sebagaimana diperintahkan dalam amarputusan perdamaian Pengadilan
Nomor 685 K/Pdt/2014Tergugat V (Kementerian Keuangan RepublikIndonesia in casu Pemohon Kasasi).14.Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakartatelah melangar ketentuan Pasal 1917 ayat (1) KUHPerdata, karena Judex Facti mengakomodir tuntutanPara Termohon Kasasi atas dasar putusanperdamaian dalam perkara kepailitan Nomor 01/Pailit/1998/PN.Niaga. Jkt.Pst jo.
(vide bukti T.V11 A).22.Bahwa dengan demikian, telah jelas dan berdasarhukum bahwa pertimbangan hukum Judex FactiPengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk mengakomodirserta mengabulkan tuntutan Hak Opsi yang diajukanoleh Para Termohon Kasasi dalam perkara a quotelah bertentangan dan melangar ketentuan Pasal1917 ayat (1) KUH Perdata.Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Dki Jakarta Telah NyataNyata SalahMenerapkan Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum23.Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan keberatanserta menolak
90 — 8
Psikotropika ;Halaman 25 dari 28Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN SkbMenimbang, bahwa dengan demikian terdakwa Secara tanpa hakmemiliki dan membawa Psikotroprika, sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut,ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur daridakwaan Kombinasi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya, yaitu melangar
Rame Br Manurung
Tergugat:
Arwando Hamonangan Manurung
Turut Tergugat:
1.Lurah Kelurahan Kedai Ledang
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan
3.Bank BRI Unit Imam Bonjol
137 — 101
Lebih lanjut, dikarenakan unsur pertamamengenai perbuatan melangar hukum tidak terbukti, maka unsurkedua yaitu unsur kesalahan dalam Gugatan Aquo juga tidak terbukti.Hal ini karena Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalammengursu Sertifikat Hak Milik atas tanah yang terletak di Jalan GatotSubroto, Lingkungan II (Dua), Kelurahan Kedai Ledang, KecamatanKota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, dengan Luas 303,60 m2adalah dengan menggunakan dokumendokumen yang sah danbenar;C.
73 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Di dalam buku Ill KUHPerdata, ketentuan yangmenyangkut Agraria adalah Pasal 1548 s/d 1600 dan khusus yangmenyangkut tanah adalah Pasal 1588 s/d 1600, dengan demikian Pasal1666 s/d Pasal 1691 tidak menyangkut tanah sehingga jelas masih berlaku.Dalam hal ini Judex Facti Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah salah dankeliru dalam memahami ketentuan Pasal 1666 dan 1668 KUHPerdatasehingga sudah barang tentu harus dinyatakan salah dalam menerapkanhukum dan sekaligus melangar hukum;Bahwa selanjutnya mengenai
105 — 91
Perdata yaitu Pengadilan NegeriSemarang ; Bahwa gugatan Penggugat adalah obscuur libel/kabur, karenawalaupun obyek gugatan adalah sertifikat Hak Milik Nomor1941 yang diterbitkan oleh Tergugat, tetapi dalam gugatannyatidak menguraikan/menjelaskan secara konkrit maksud = dariperbuatan Tergugat yang bertentangan dengan peraturanperundang undangan yang berlaku =; Dengan demkian gugatanPenggugat yang mengatakan Tergugat telah bertindakbertentangan dengan peraturan perundang undangan yangberlaku, sehinga melangar
31 — 5
yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, tentunya harus dipertimbangkandakwaan dari Penuntut Umum terhadap diri para Terdakwa;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindakpidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa Markiano Manik Als Pak Cintia dan terdakwa AndriIswandi Bintang telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secaraalternatif, yaitu :Dakwaan Kesatu : melangar
45 — 15
Bumi Citra Permai sejumlahRp.723.600.000, (tujuh ratus dua puluh tiga juta enam ratus riburupiah), atau sekitar sejumlah tersebut ;Perbuatan la Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancampidana dalam Pasal 372 KUHP ; 202 nono anno ne ne nnneePrimair : melanggar pasal 374 KUHP ; Subsidaer melangar pasal 372 KUHP ; Menimbang, bahwa atas isi dakwaan tersebut, Terdakwa danpenasihat hukum telah mengajukan keberatan atau eksepsi TERHADAPSURAT DAKWAAT ;Halaman 13 dari41 Halaman Putusan Akhir
54 — 6
dan tidak terbukti maka cukup alasan bagi MajelisHakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melanggar tindak pidana sebagaimana dimaksud dalamdakwaan primair Penuntut Umum dan cukup alasan pula bagi Majelis Hakim untukmembebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti atas perilakuTerdakwa maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaanSubsidair, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa melangar
BURHAN, SH. MH
Terdakwa:
H. MUHAMMAD TANG
112 — 12
Muhammad Tang tidak terbukti secara Sah dan Meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Dalam Dakwaan Pertama Melanggar Pasal110 Jo pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun2014Tentang Perdagangan, Maupun Dakwaan Kedua Melangar Pasal 106 JoPasal 24 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun2014Tentang Perdagangan, sehingga Majelis Hakim tidak perlumempertimbangkan pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwatersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka
88 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padangtersebut melangar ketentuan Pasal 178 ayat 3 (3) HIR kerenatelah mengabulkan halhal yang tidak digugat oleh Penggugatasli/Termohon kasasi;6.2.2.
49 — 35
Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifatalternatif, maka hal tersebut memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untukmempertimbangkan dakwaan manakah yang paling tepat untuk dikenakan kepadaperbuatan terdakwa tersebut;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan faktafakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan Pasaldalam dakwaan yang paling mendekati dengan faktafakta yaitu melangar
Terbanding/Tergugat : PT. BANK RAKYAT INDONESIA ( PERSERO ) CQ. PT. BANK RAKYAT INDONESIA ( PERSERO ) CQ CABANG PONTIANAK
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PEKAYANAN KEKAYAAN NEGARA KOTA PONTIANAK
Terbanding/Tergugat : M. FAIK
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK
66 — 34
mengeluarkanPengumuman Lelang ke 2 (dua) guna melakukan Penjualan SecaraLelang terhadap 2 (dua) SHM milik PENGGUGAT yang menjadi jaminanatas hutang H.ABDUL JALIL tersebut, lelang mana akan dilaksanakan padatanggal 10 Nopember 2011 dengan perantaraan TERGUGAT Ilsebagaimana ternyata dari Pengumuman Lelang (Kedua) Eksekusi HakTanguungan Dan Fidusia Nomor:B.2488XV/KC/ADK/10/2011 bertanggal 27Oktober 2011 yang diumumkan melalui Koran Pontianak Post bertanggal 27Oktober 2011 (Bukti P.9), perbuatan mana Melangar
YULI WIDIOWATI, SH.
Terdakwa:
HENDRI RUDIAWAN Bin ARIFIN
522 — 569
Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah melakukan usahapenambangan pengolahan batu menjadi batu split dan abu tanpa dilengkapidengan IUP, IPR maupun IUPK, maka oleh karena itu unsur ini telahterpenuhi.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur daridakwaan Kesatu sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya, yaitu melangar
68 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Tergugat Rekonvensi melangar UndangUndang No. 13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan;DALAM PROVISI1. Mengabulkan permohonan Putusan Provisi Penggugat Rekonvensi untukseluruhnya;2.
30 — 3
Zulfikar Isdadi alias Papa Agam ;an= Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai padapembuktian mengenai unsurunsur tindak pidana yang didakwakan kepadaTerdakwa, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan penuntut umum; ano= Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh penuntutumum dengan dakwaan subsidaritas yaitu primair melanggar pasal 374 KUHP,subsidair melangar
38 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan dalildalil sebagaimana pada nomor 2, Pemohon Kasasijuga sangat keberatan dengan pertimbangan Judex Facti dalam halaman 38yang menyatakan :"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelismemutuskan bahwa Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan olehTergugat terhadap Penggugat melalui Surat Keputusan Nomor 539/350/KEP/2009 tanggal 12 Agustus 2009 adalah tidak sah dan melangar undangundang tentang ketenagakerjaan ".Bahwa Keputusan Pemohon Kasasi I/Tergugat Nomor
1.Ida Bagus Lok Abiana
2.Ida Ayu Ratih Candra Dewi
Tergugat:
2.I Made Sudira
3.Ida Ayu Sri Marthini , S.H., M.Kn
4.Ni Wayan Netri
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung
899 — 322
Bahwa oleh kaena Akta tersebut dibuat oleh Pejabat yangberwenang yaitu Tergugat II dan dibuat tanpa ada melangar PeraturanPerundangundangan, maka Akta tersebut merupakan akta autentik.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para penggugatpoin 6 karena dalil gugatan Para Penggugat poin 6 adalah dalil yangtidak benar, salah, keliru dan tidak beralasan hukum, adapun alasanalasan hukum Tergugat menolak dalil dalil tersebut adalah bahwa :dalam pasal 5 Akta pengakuan hutang yang memakai jaminan
39 — 29
dan menjadi bagian dalam putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikanfaktafakta hukum tersebut diatas tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa PenuntutUmum yang menuntut terdakwa dengan Dakwaan melangar