Ditemukan 3328 data
201 — 188 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin A. Tumpa, SH., MH., Prof.Rehngena Purba, SH., MS., dan H. Dirwoto, SH., sebagai Hakim Agungpemeriksa perkara menguatkan penetapan Pengadilan Negeri JakartaTimur yang memberikan ijin kepada Pemerintah Provisi DKI Jakartasebagai pemegang saham mayoritas pada PT.
Pembanding/Tergugat II : SITORUS
Pembanding/Tergugat V : SAI
Pembanding/Tergugat II : SITORUS
Pembanding/Tergugat V : SAI
Pembanding/Tergugat III : Agus Junaidi
Pembanding/Tergugat IV : KOSASIH
Pembanding/Tergugat VI : EDI SUPRIADI
Pembanding/Tergugat VII : JURIYAH alias H. RATIB
Pembanding/Tergugat VIII : Ferinsal
Pembanding/Tergugat V : SAI
Terbanding/Penggugat : Johnny Chandra
Turut Terbanding/Tergugat III : Agus Junaidi
Turut Terbanding/Tergugat IV : KOSASIH
Turut Terbanding/Tergugat V : SAI
Turut Terbanding/Tergugat VI : EDI SUPRIADI
Turut Terbanding/Tergugat VII : JURIYAH alias H. RATIB
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Ferinsal
Turut Terbanding/Tergugat IX : LATIEF ABDULAH
Turut Terbanding/Tergugat X : Kepala Walikota Administrasi Jakarta Utara cq Kepala Kec. Kelapa Gading Cq Kepala Kel. Pegangsaan Dua
Turut Terbanding/Tergugat III : Agus Junaidi
Turut Terbanding/Tergugat IV : KOSASIH
Turut Ter
71 — 37
Dalam hal Penggugat menuntutganti rugi sebagaimana dalam perkara a quo, maka Penggugattidak diperkenankan untuk menuntut uang paksa (Qwangsom)(lihat, Harifin A. Tumpa, Memahami Eksistensi Uang PaksaDwangsom dan Implementasinya di Indonesia. Jakarta:Kencana, 2010);Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tuntutan Penggugatberupa uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000, (Seratus riburupiah) untuk setiap hari tidak beralasan dan berdasar, oleh karenaitu harus ditolak seluruhnya;13.
63 — 13
Harifin A. Tumpa,SH.MH, Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalammakalah yang diberikan pada pelatihnan Hakim Pengadilan Negeri tahun2002 pada halaman 26, menyatakan bahwa asas siapa yang mendalilkanHalaman 27 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Tkasesuatu dia harus membuktikan, kelihatannya asas tersebut mudah danbahkan banyak orang dengan simpel menyatakan bahwa siapa yangmenggugat maka ia yang harus membuktikan.
80 — 13
Sesungguhnya, suatu uang paksa tidak dapat dibebankan dalam halsuatu penghukuman untuk pembayaran sejumlah uang,Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim perlu mengemukakan pendapat dari Harifin Tumpa dan Abdul Manan,yang selanjutnya pendapat tersebut telah diambil alih menjadi pendapat MajelisHakim sebagai berikut: bahwa dari ketentuan Pasal 606a dan 606b RV ada tigahal yang merupakan sifat sekaligus sebagai prinsip dasar dari uang paksa(duangsom) yaitu: Pertama: dyvangsom
Adaperintah dari Ketua Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim perlu mengemukakan pendapat dari Harifin Tumpa dan Abdul Manan,yang selanjutnya pendapat tersebut telah diambil alih menjadi pendapat MajelisHakim sebagai berikut: bahwa yang menjadi patokan dalam menentukan kapanmulai berlaku dan diperhitungkannya hukuman duangsom itu tidak lain adalahterhitung sejak Tergugat dinyatakan ingkar menjalankan putusan (hukumanpokok) secara sukarela.
144 — 38
Majelis Hakim tanggal 20 Januari 2015;Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 bahwasanya suatugugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut Suatu hak atas sebidangtanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditariksebagai pihak Tergugat ataupun Turut Tergugat adalah orangorang yangsecara nyata benarbenar menguasai atau menghaki tanah yangdisengketakan dalam perkara a quo tersebut;Bahwa berdasarkan anotasi dari Harifin
Harifin A. Tumpa,SH.MH, Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalammakalah yang diberikan pada pelatihnan Hakim Pengadilan Negeri tahun 2002pada halaman 26, menyatakan bahwa asas siapa yang mendalilkan sesuatudia harus membuktikan, kelihatannya asas tersebut mudah dan bahkan banyakorang dengan simpel menyatakan bahwa siapa yang menggugat maka ia yangharus membuktikan.
143 — 201 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin A. Tumpa, SH.
131 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa padahal menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RINo.2280 K/PDT/2005 bertanggal 19 Juni 2006 (yang diputus olehMajelis Hakim MARI terdiri dari Harifin A Tumpa, S.H., MH., AndarPurba, S.H. dan Made Tara, S.H.) dengan tegas kaedah hukumnyayang antara lain menyatakan:Hal. 43 dari 47 hal. Put.
FIKI MARDANI
Terdakwa:
ALIA TUNNISIA Binti H. DEDI SOLEH
60 — 12
HARIFIN A. TUMPA, SH., MH. (Ketua Mahkamah Agung RI),cetakan PT.
102 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.IPaniteraPanitera Muda Pidana Khusus,SUNAR YO, S.H..M.H.NIP. 040.044.338Hal. 52 dari 52 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/2008
HERMAN DARMAWAN,SH
Terdakwa:
KHULAFA AL,GANDHI Bin LULU GANDHI NAN RAJATI
50 — 5
HARIFIN A. TUMPA, SH., MH. (Ketua Mahkamah Agung RI), cetakan PT.Sinar Grafika, halaman 289 menyatakan bahwa arti penyalahguna telahditentukan dalam Pasal 1 Angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 yaitu orang yangmenggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
109 — 12
tinggal dekat objek tanah sengketa diarah sebelah barat;Bahwa ukuran tanah saksi berukuran 36 meter x 25 meter ;33Bahwa pada tahun 2000 diatas tanah objek sengketa sudahditanami karet dan buahbuahan dan sudah ada jalan aspal porosMuara Teweh Benangin;Bahwa pada tahun 2000 yang menyadap karet di tanah sengketaadalah istrinya ATAKBULAT;Bahwa menurut istrinya ATAK BULAT pemilik kebun tersebutadalah ABDULAH SANI;Bahwa sepengetahuan saksi yang pernah membeli tanah diatastanah sengketa tersebut adalah HARIFIN
74 — 184 — Berkekuatan Hukum Tetap
Fotokopi Kumpulan Pernyataan Harifin A Tumpa terkait Polemik PimpinanDPD (ketua Mahkamah Agung Periode 20092012);Fotokopi Pendapat Ahli Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M;Fotokopi Pendapat Ahli Dr.
NUR HASANAH MURYANI
Tergugat:
PT. OASIS WATERS INTERNATIONAL
226 — 77
Merujuk pada pendapat Dr, harifin A Tumpa S.H.,M.H dalam bukunya yang Halaman 27 dari 49 halaman, Putusan Nomor: 138/Pdt.SusPHI /2019/PN.Bdg108.109.110.111.berjudul Memahami Eksistensi Uang Paksa (dwangsom) DanImplementasinya di Indonesia Jakarta, Kencana, 2010, beliau menyatakanbahwa lembaga uang paksa ini bersifat alternative sebagai berikut:(Tentunya di dalam masalah tersebut, Hakim tidak harus selalumenjatuhkan hukuman dwangsom.
HERMAN DARMAWAN,SH
Terdakwa:
RIZKY SANUBARI Bin AGUS HIDAYAT
88 — 4
HARIFIN A. TUMPA, SH., MH. (Ketua Mahkamah Agung RI), cetakan PT.Sinar Grafika, halaman 289 menyatakan bahwa arti penyalahguna telahditentukan dalam Pasal 1 Angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 yaitu orang yangmenggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
59 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
H Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. (Ketua MA)dan Drs. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum. (Wakil Ketua MA), sertaPemimpin Redaksi H. Abdul Kadir Mappong, S.H. (Ketua Umum PPIKAHI), Sekretaris Redaksi Drs. H.M. Fauzan, S.H., M.M., M.H. DewanRedaksi Prof. Dr. Paulus Efendi Lotulung, S.H. (Tata Usaha Negara);Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H. (Teori Hukum); H. Atja Sondjaja,S.H. (Hukum Acara/Hukum Perdata); Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.(Hukum Waris Islam); Drs. H. Taufig, S.H., M.H.
65 — 13
Harifin A. Tumpa,SH. MH dalam acara Penutupan Rakerda Pengadilan TinggiHalaman 21 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 479/Pat.G/2019/PN SmgBahwa20.21.BahwaMAKASumut tanggal 30 Nopember 2012, uang paksa (dwangsom)merupakan upaya paksa tidak langsung yang bertujuan untukmemaksa secara psychis kepada terhukum agar bersediamelaksanakan isi putusan hakim.Uang paksa (dwangsom) tersebut hanya dapat dikenakan dalamhal terhukum dihukum untuk melakukan suatu perbuatan.
44 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin A. Tumpa di dalammakalah yang dipresentasikan di hadapan para peserta pelatihnan untukhakimhakim Pengadilan Negeri tahun 2002, yang secara tepatmenyatakan:..apabila gugatan diajukan oleh seorang yang tidak mengandungkapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatanmengandung cacat hukum dan gugatandinyatakan mengandung cacaterror in person...
61 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin A.Hal. 56 dari 57 hal. Put. No 23 PK/Pid.Sus/2008Tumpa, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, Made Tara, SH., dan Prof. Dr. H. Muchsin, SH.
208 — 340 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, bapak Harifin A.Tumpa didalam makalah yang dipresentasikan di hadapan para peserta pelatihanuntuk HakimHakim Pengadilan Negeri tahun 2002, secara tepatmenyatakan:becuee apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitasuntuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacathukumdan gugatan dinyatakan mengandung cacat error in person... (Lihat:Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata, Mahkamah Agung RI.2003, Halaman 7273);M.
69 — 44
Harifin A. Tumpa,SH.MH, Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalammakalah yang diberikan pada pelatihnan Hakim Pengadilan Negeri tahun 2002pada halaman 26, menyatakan bahwa asas siapa yang mendalilkan sesuatudia harus membuktikan, kelihatannya asas tersebut mudah dan bahkan banyakorang dengan simpel menyatakan bahwa siapa yang menggugat maka ia yangharus membuktikan.