• Menyatakan barang bukti berupa :Asli 1 (satu) lembar berita acara Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Kesatria Wicaksana tertanggal 17 Pebruari 2012.Asli 1 (satu) Lembar Daftar Hadcir Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Kesatria Wicaksana tertanggal 17 Pebruari 2012.Fotocopy 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 6tanggal 25 April 2002 yang dibuat dari Notaris WIWIKASRIWAHUNINGSIH SANTOSA, SH.Fotocopy 1 (satu) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PemegangSaham Perseroan Terbatas PT.

  Cipto Mangunkusumo KelurahanPeninggilan Utara Kecamatan Ciledug Tangerang tertanggalTangerang 17022012;2. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham( RUPS ) PT. Kesatria Wicaksana hari Jumat tanggal 17Pebruari 2012.

  FC KTP atas nama TARKIM sedangkan untuk KTP Sar.MUHAMAD SATIBI diserahkan KTP aslinya ;b. 1 (satu) lembar Berita Acara RUPS PT. Kesatria Wicaksanatrtanggal 17 Februari 2012 ;c. Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Kesatria Wicakana tertanggal 17 Februari 2012 ;d. 1 (satu) bundel Dokumen Legalitas Perusahaan PT. KesatriaWicaksana tanggal 25 April 2002 yang dibuatkan di NotarisWiwik Asriwahyuni Santoso, SHe Bahwa benar yang terjadi setelan Sdr.

  Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham( RUPS ) PT. Kesatria Wicaksana, tertanggal 7 Februari 2012.2. Asli 1 (satu) lembar Daftar Hadir Umum Pemegang Saham( RUPS) PT. Kesatria Wicaksana 17 Februari 2012.3. Fotocopy 1 (satu) Bundel Akta Penderian Perseroan Terbatas No.6 tanggal 15 April 2002 yang dibuat dihadapan Notaris WIWIKASRIWAHYUNINGSI SANTOSA, SH.4. Fotocopy 1 (satu) Akta Pernyataan Keputusan dan RapatPemegang Saham Perseroan Terbatas PT.

  Asli 1 (satu) lembar berita acara Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT. Kesatria Wicaksana tertanggal 17 Pebruari2012.2. Asli 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Kesatria Wicaksana tertanggal 17 Pebruari 2012.3. Fotocopy 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan TerbatasNo. 6 tanggal 25 April 2002 yang dibuat dari Notaris WIWIKASRIWAHUNINGSIH SANTOSA, SH.4. Fotocopy 1 (satu) Akta Pernyataan Keputusan RapatPemegang Saham Perseroan Terbatas PT.

• ., yang dimohonkan banding, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

• Menolak gugatan Provisi Para Terbanding semula Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

• Menolak seluruh eksepsi Pembanding semula Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

• Mengabulkan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya ;
• Menyatakan bahwa RUPS-LB PT.

  RUPS, Pasal79 UU PT UU PT menjelaskan;(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengandidahului pemanggilan RUPS;(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yangbersamasama mewakili 1/10 (Satu persepuluh) ataulebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara,kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah

  Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT.

  kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

  keputusan RUPS, Direksi,dan.

  Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untukmufakat.2.

• Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai denganpermohonan pemegang saham, jangka waktupemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atauketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusanRUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ininatau anggaran dasar; dan/atauHal Hal 4 dari 38 hal. Put.No.212/Pdt.P/2016/PN. Jkt. Sel.b.

  BUMI SEBIDANG ALAS serta dalam Pasal 80 ayat (2)UUPT hanya diatur mengenai penyelenggaraan RUPS saja, bukanmengatur penyelenggaraan RUPS Luar Biasa.Dengan demikian, Permohonan RUPS LB yang diajukan oleh Pemohontidak beralasan karena Pemohon tidak menjelaskan keadaan/ kondisiyang menunjukkan adanya kepentingan yang vejar untukdiselenggarakannya RUPS, Maka oleh karenanya,permohonan ini harusditolak..

  Bahwa UU PT tidak mengatur secara tegas mengenai batasbatas danruang lingkup kewenangan yang dapat dilakukan oleh RUPS dalam suatuperseroan terbatas, akan tetapi sesuai doktrin dapat ditarik beberapapedoman sebagai berikut:a. RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang bertentangan denganhukum yang berlaku.b. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan denganketentuan dalam anggaran dasarnya. Akan tetapi anggaran dasar dapatdiubah oleh RUPS asalkan memenuhi syarat untuk itu.c.

  juga dalam pasal 16 ayat 3 menyebutkanAnggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima)tahun, ....

  Kayu Elang ( Bukti T.LIl 11) serta telah diadakan RUPS penggantianpengurus PT.

• Bahwa berdasarkan bunyi amar putusan Penetapan 54/Pdt.P/2014/ PN.Jkt.Seltanggal 07 Agustus 2014 dalam pokok perkara pada garis datar kedua adalah sebagaiberikut: Memberi ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT AMATRA CITRA INDONESIA;Kemudian Pemohon mengundang Termohon untuk menghadiri RUPS yangmasingmasing diadakan pada RUPS tanggal 02 Oktober 2014 dan RUPS Iltanggal 20 Oktober 2014;4.

  Bahwa dalam kedua RUPS tersebut khususnya pada RUPS KeIl Termohon telahmenyerahkan Laporan Keuangan PT. AMATRA CITRA INDONESIA kepadaPEMOHON, namun ditolak oleh PEMOHON dengan alasan Laporan Keuangantersebut belum pernah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)sebagaimana ketentuan yang termaktub didalam Pasal 69 UndangUndang Perseroan;Pasal 69 UU Perseroan :(1).

  makna dari pasal 138 UU PT tersebut kurang lebihnya adalah bahwakewenangan laporan bisa ditunjuk oleh Direksi untuk menunjuk akuntan publickemudian kalau penolakan terhadap RUPS didalam RUPS disebut tidak bisa dilakukanoleh Komisaris sendiri dalam artian tidak melalui RUPS ;Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyerahkan kesimpulannya padatanggal 29 Januari 2015, sedangkan Termohon menyusul mengajukan kesimpulannyapada tanggal 9 Februari 2015;Hal 25 dari45 hal, Penetapan No.459/Pdt.P/2014/PN.Jkt.

  ) PT.Amatra Citra Indonesia;eKemudian Pemohon mengundang Termohon untuk menghadiri RUPS yang masingmasing diadakan pada RUPS tanggal 02 Oktober 2014 dan RUPS II tanggal 20Oktober 2014;Bahwa dalam kedua RUPS tersebut, knususnya pada RUPS Kell Termohon telahmenyerahkan Laporan Keuangan PT.

  yang diatur pada Pasal 75ayat (3) dan (4) UU PT, maka halhal yang mengenai penunjukkan ahli danlaporanepertanggungjawaban harus diputuskan dalam RUPS, berikut bunyi dari Pasal 75ayat (3) dan (4) UU PT tersebut: Ayat (3):"RUPS dalam mata acara lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semuapemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahanmata acara rapat".

• (DALAM PKPU), terhitung sejak tanggalpenutupan RUPS Tahunan pada 27 Juli 2018.;Adapun, isi dari Surat 10 Agustus 2018 antara lain sebagaiberikut:1. Hasil keputusan RUPS Tahunan perseroan telahmemberhentikan saudarasaudara sekalian selaku seluruhanggota Direksi perseroan terhitung sejak tanggalpenutupan RUPS Tahunan;2. Seluruh kewenangan yang saudarasaudara miliki selakudireksi perseroan telah berakhir pada saat tanggalpenutupan RUPS Tahunan Perseroan;3.

  agenda/jadwal dalam RUPS itu adalah Dispensasi LaporanTahunan, Persetujuan Laporan tahunan dan perubahan susunanDireksi dan Komisaris;Bahwa terkait dengan perubahan agenda/jadwal dalam RUPS ituakhirnya beberapa orang termasuk Direksi melakukan walk out dansaksi pun ikut keluar dari RUPS itu;Bahwa saksi bekerja di PT.

  Terbatas menurut Pasal 78 UU No.40 tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPSlainnya.

  Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima;4. Jika Direksi tidak menyelenggarakan RUPS setelah 15 (lima belas) hariterhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS. diterima,maka permintaan RUPS diajukan kembali kepada Dewan Komisaris, atauDewan Komisaris melakukan pemanggilan RUPS sendiri;5.

  Dewan Komisaris wajid melakukan pemanggilan RUPS dalam jangkawaktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima;6.

• Tentang permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri Bekasi;Bahwa organ perseroan terbatas yang memiliki kKewajiban untukmenyelenggarakan RUPS, baik itu RUPS Tahunan maupun RUPS lain(untuk selanjutnya disebut RUPSLB) adalah direksi.

  Nomor 3570 K/Pdt/201616.17.18.19.RUPS (vide Pasal 80 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007).RUPS hanya boleh membicarakan mata acara rapat sebagaimana yangditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri (vide Pasal 80 ayat (5));Bahwa penetapan pemberian izin penyelenggaraan RUPS dari KetuaPengadilan Negeri bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat(vide Pasal 80 ayat (6) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas).

  Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadirandan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS,serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat padaketentuan undangundang ini atau anggaran dasar dan/atau;b.

  mengenai:a) Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadirandan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS,serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat padaketentuan undangundang ini atau anggaran dasar dan atau;b) Perintah yang mewajibkan direksi dan/atau dewan komisaris untuk hadirdalam RUPS;Bahwa dengan demikian Judex Facti tidak dapat menyatakan bahwaTermohon Kasasi/Termohon telah menyelenggarakan

  RUPS sehinggapermohonan RUPS dengan mata acara yang lebin khusus dari ParaPemohon Kasasi/Para Pemohon menjadi tidak beralasan hukum;Bahwa dengan adanya pengakuan menyepakati tidak perlu menyampaikanlaporan keuangan tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 dari TermohonKasasi/Termohon.

• President Taksi bukanatas Keputusan RUPS, sehingga secara formal tidak memenuhi ketentuanUndangUndang Nomor 1 tahun 1995 yang diperbaharui dengan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, hal ini jelasHal. 2 dari 18 hal.

  sebagai pengurus tanpa dipilih melalui RUPS yang sah, sehinggaKepengurusan mereka dari periode 2011 s/d 2016 berdasarkan PenetapanPengadilan tersebut yang dinilai cacat hukum adalah suatu kepengurusanyang tidak sah;7.

  Putusan Nomor 1464 K/Pdt/2015hemat kami bahwa Termohon Kasasi untuk minta RUPS LB ketiga kePengadilan Negeri Jakarta Timur yang akhirnya oleh hakim tunggal yangmemeriksa permohonan tersebut telah dikabulkan dengan PenetapanPengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 3/Pdt.P/RUPS/2011/PN.Jkt.Timtanggal 29 September 2011;Bahwa permohonan untuk RUPS LB ketiga yang ternyata berdasarkanketerangan palsu disampaikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timurdiketahui oleh Pemohon Kasasi setelah putusan pengadilan, sehinggaberdasarkan

  Terlebih dalam permohonannya dengan acarapengisian jabatan yang lowong yang berarti pengurus yang lainnya masihsah, padahal sejak tanggal 26 Oktober 2008 sampai diajukanpermohonan untuk RUPS LB ketiga PT. Presiden Taksi tidak pernahmengadakan RUPS LB untuk pemilihan pengurus PT.

  LB ketiga berdasarkanpenetapan Pengadilan Negeri Nomor 03/Pdt.P/RUPS/2011/PN.Jkt.Tim,Termohon Kasasi atas kewenangannya tanpa persetujuan pemegangsaham melalui RUPS LB telah mengeluarkan pengumuman Nomor03/A/Dirut/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 yang isinya antara laintelah menutup PT Presiden Taksi dan sampai saat ini belum diaktifkankembali.

• ;Bukti T8.a : Undangan RUPS Tahunan 2017 untuk SusastroSoephomo;Bukti T8.b : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2017Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 82 K/Pid/201924.25.26.2/.28.29.30.31.32.33.34.untuk Susastro Soephomo;Bukti T8.c : Undangan RUPS LB Tahun 2017 untuk SusastroSoephomo;Bukti T8.d : Tanda Pengiriman Undangan RUPS LB Tahun 2017untuk Susastro Soephomo;Bukti T8.e : Undangan RUPS Tahunan 2017 untuk Safi;Bukti T8.f : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2017untuk Safii;Bukti T8

  .g : Undangan RUPS LB Tahun 2017 untuk Safii;Bukti T8.h : Tanda Pengiriman Undangan RUPS LB Tahun 2017untuk Safii;Bukti T8.i : Undangan RUPS Tahunan 2018 untuk SusastroSoephomo;Bukti T8.j : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2018untuk Susastro Soephomo;Bukti T8.k : Undangan RUPS Tahunan 2018 untuk Safii;Bukti T8.1 : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2018untuk Safii;Bukti T9 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa PT.

• Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, Sesuai dengan atautanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atau anggarandasar, dan/atau ;b. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS.

  I/PEMOHONASAL untuk seluruhnya;Permohonan a quo RUPS luar biasa PT.

  Dewan komisaris ;Dewan komisari atau Komisaris dapat menyelenggarakan RUPS/RUPSLBbersarkan permintaan dengan membuat surat tercatat disertai alasanalasan untuk pengadaan RUPS/RUPSLB oleh Dewan Komisaris kepadaDireksi ;Prosedur untuk melakukan RUPS/RUPSLB adalah :1. Permintaan RUPS/RUPSLB diajukan kepada Direksi dengan surattercatat disertai alasannya ;2. Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannyadisampaikan kepada Dewa Komisaris ;3.

  Direksi wajid melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 ( lima belas ) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima ;Bahwa, dalam hal direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS makapermintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kembali kepada DewanKomisaris atau Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS;Bahwa, dalam hal Direksi maupun Komisaris tidak melakukanpemanggilan maka pemegang saham dapat menyelenggarakan sendiriRUPSLB dalam jangka waktu yang ditentukan

  Adanya kepentingan yang wajar;Menimbang, bahwa menurut pasal 78 Undangundang Nomor 40 tahun2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan danRUPS lainnya.

• Dwitunggal Teknik Utama;

• Copyan akta pendirian PT Guna Persada yaitu Akta No 01 tgl 02-10-2003 Notaris Ukon Krisnajaya SH berkedudukan di Jakarta Selatan;
• Copyan Akta RUPS No 23 tgl 19-01-2006 Notaris Ukon Krisnajaya SH berkedudukan di Jakarta Selatan;
• Copyan Akta RUPS No 02 tgl 16-09-2006 Notaris Tia Agustina, SH di Kota Depok;
• Copyan Akta RUPS No 01 tgl 08-01-2007 Notaris Tia Agustina, SH di Kota Depok;
• Copyan Akta RUPS No 03 tgl 21-01-2008 Notaris

  Tia Agustina, SH di Kota Dv epok;

• Copyan Akta RUPS No 04 tgl 15-11-2011 Notaris Tia Agustina, SH di Kota Depok;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5.

• DALAM EKSEPSI :

  • Mengabulkan eksepsi PENGAMPU TERMOHON I untuk sebagian;
  • Menetapkan permohonan PEMOHON kurang pihak serta agar PEMOHON mengundang PENGAMPU TERMOHON I apabila dilaksanakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa PT PURNAMA INDAH PUNTEN HOTEL maupun agenda-agenda lainnya;
  • Menolak eksepsi PENGAMPU TERMOHON I untuk selain dan selebihnya;

  DALAM POKOK PERKARA :

  • Menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;
  • Menghukum

• Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS~ diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.(2). Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklandalam Surat Kabar.(3).

  Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mataacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.(4). Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud padaayat (3) kepada pemegang saham secara Cuma Cuma Jika diminta.(5).

  Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu palinglambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPSdiadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS.(2).Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatatdan/atau dengan Iklan dalam Surat Kabar.(3).Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat,dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahanyang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di KantorPerseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPSsampai dengan tanggal

  RUPS diadakan.Halaman24 dari 38 halaman Perkara No 426/PDT/2019/PT BDG(4).

  Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan RUPS PerseroanTerbatas PT.

• , namun beberapa hari kemudian,Tergugat mengundang Penggugat dengan tanggal undangan RUPS 20 Meret2012 untuk melaksakan RUPS tanggal 4 April 2012 dengan AcaraPertanggungjawaban Direksi atas pemberhentian direksi PT.

  KASIH BUNDAMULIA terhadap penyimpangan yang dilakukan 2011;.Bahwa setelah RUPS tanggal 4 April 2012 diatas, Tergugat mengundangkembali Penggugat dengan undangan tertanggal 10 April 2012 untuk RUPS IIpada tanggal 24 April 2012 dengan agenda Pertanggungjawaban Direksidan Laporan Keuangan tahun 2011 dan Pengangkatan Pengurus Baru PTKasih Bunda Mulia ;12.Bahwa Penggugat selaku Direktur dan pemegang saham 50%memutuskan tidak datang pada undangan RUPS tersebut diatas (RUPS dan RUPSII), karena dalam RUPS

  ijin diselenggarakan RUPS ( ketiga )tahunan PT.

  BAMBANG WINARNO,SH.SU, pada pokoknya memberikan pendapatsebagai berikut : Bahwa RUPS berdasarkan UndangUndang paling tidak / minimaldiselenggarakan 1 tahun 1 kali, tidak ada maksimal ; RUPS adalah keputusan tertinggi dan PT, apabila ada ketidaksediaan daridireksi/Pemegang Saham, maka RUPS bisa dimintakan melalui PengadilanNegeri ( RUPS tidak terselenggara pasal 18 (2) ) ; Bahwa Pengajuan RUPS kelIIl kepada Pengadilan Negeri tidak memilikikepentingan yang wajar sesuai yang diisyaratkan oleh UndangundangKarena

  : Pengajuan RUPS kepada Pengadilan Negeri sebagaimana diatur oleh Undangundang telah diadakan 2 (dua) kali RUPS yang tidak memenuhiquorum , dalam hal ini apabila ada RUPS yang telah memenuhi quorummaka permohonan untuk mengadakan RUPS keIll kepada PengadilanNegeri tidak layak untuk diajukan ; Tidak ditemukan alasan yang penting untuk diajukan permohonan RUPS keIll Kepada Pengadilan Negeri, bilamana sudah terjadi RUPS yang telahmemenuhi quorum dan telah mempunyai kesepakatan maka seharusnyakesepakatan

• 529, vi) Addendum Perjanjian Kredit 529, dan (vii)Perjanjian Kredit 924, HANYA DIDASARKAN DENGAN 2 (dua)PERSETUJUAN RUPS yaitu :1) Akta Berita Acara RUPS Nomor 1 tanggal 2 Maret 2015 yangdibuat di hadapan Nyoman Suryawan, S.H., Notaris di KabupatenBadung ("Akta RUPS Nomor 1"); dan2) Akta Berita Acara RUPS Nomor 29 tanggal 27 April 2015 yangdibuat di hadapan Nyoman Suryawan, S.H., Notaris di KabupatenBadung ("Akta RUPS Nomor 29)Bahwa masingmasing persetujuan RUPS tersebut, menentukan batasmaksimal

  Bahwa selain itu, baik Akta RUPS Nomor 1 dan Akta RUPS Nomor 29secara spesifik menyebutkan bahwa persetujuan RUPS tersebut jugatermasuk dalam hal kapan Direksi mendapatkan persetujuan untukMengajukan Permohonan.

  persetujuan olehAkta RUPS Nomor 29 untukpinjaman Rp.5 .mengajukan permohonanmilyar pinjaman.terpenuhi)Tambahan Jumlah tambahan pinjamanAdden Rp 3.000 Rp 8.000 Kredit Akta RUPS Sudahmelewati jumlah yangdum 2 disetujui Akta RUPS Nomor 29Pinjaman Nomor 29TetapTambahan Akta RUPS Jumlah tambahan pinjamanAdden Rp 1.000 Rp 9.000 Kredit Nomor 29 sudahmelewati jumlah yangdisetujui Akta RUPS Nomor 29dum 3 .PinjamanTetapPerjanj Akta RUPS Jumlah tambahanan Rp 1.000 Rp 10.000 Installment Nomor 29 pinjaman sudah

  Bila ada Klausule seperti itu , maka tidak perlu akta RUPS.

  milyar Rupiah) disebutkan mendapatkan persetujuaan RUPS sesuaidengan Akta RUPS Nomor 29;6) Addendum Perjanjian Kredit 529 disebutkan mendapatkan persetujuanRUPS sesuai dengan Akta RUPS Nomor 29;7) Perjanjian Kredit No :924/ PK IL/ XI/2015 tanggal 19 Nopember 2015,dimana Tergugat memberikan kredit atau pinjaman sebesarRp1.000.000.000 (satu) milyar Rupiah) disebutkan mendapatkanpersetujuan RUPS sesuai dengan Akta RUPS Nomor 29;Menimbang, bahwa sedangkan dalildalil Penggugat yang disangkaloleh Tergugat

• Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5(lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untukmemberhentikan sewaktuwaktu.""Pasal 16"1 ."2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangkawaktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untukmemberhentikan sewaktuwaktu."

  "(5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.

  Pada tanggal 18 Maret 2021, Pemohon melalui kuasanya sekali lagimelakukan kunjungan kepada Alamat Terdaftar Termohon untukmenyampaikan surat Permintaan RUPS kepada Direksi (Lihat Bukti P6)dan surat Permintaan RUPS kepada Dewan Komisaris.

  i:"Pasal 80"(3) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud padaayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:"a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratanpengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat,sesuail dengan atau tanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atau anggaran dasar;"Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Pemohon memohon kepadaKetua Pengadilan

  kepada Direksi (BuktiP6) dan surat Permintaan RUPS kepada Dewan Komisaris.

• , yakni pasal 78, pasal 79 danpasal 80 ;Halaman 30 dari 42 halaman Penetapan No. 71/Pdt.P/2018/PN DpsMenimbang bahwa ketentuan dalam pasal 78 UndangUndang Nomor 40Tahun 2007, antara lain menentukan :Ayat (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya ;Ayat (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir ;Ayat (3).....

  :::::sseeeeeeeeeeees dst ;Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 79 nya antara lain menetukanbahwa :Ayat (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalamPasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasamamewakili 1/10 (Satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh sahamdengan

  bahwa selanjutnya dalam pasal 80 antara lain menetukanbahwa : Ayat (1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalamPasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada KetuaPengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanPerseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukansendiri pemanggilan RUPS tersebut.

  Ayat (3) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud padaayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu) pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atautanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atau anggaran dasar;dan/ataub. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS.

  , mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu) pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atautanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atau anggaran dasar;dan/ataub. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS.Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Termohon dan Turut Termohonbelum bisa untuk menyelenggarakan RUPS oleh karena sesuai dengan

• tanggal 15 Juni 2007tersebut secara sah dan meyakinkan juga bertentangan dengan ketentuanhukum yang berlaku maka selayaknya dinyatakan bahwa RUPS LB yangdilaksanakan pada tanggal tersebut demikian juga RUPSLB lanjutan yangakan dilaksanakan Terlawan adalah tidak sah menurut hukum;Bahwa berkaitan dengan hal diatas maka selayaknya pula Majelis Hakimuntuk menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum seluruh putusanhasil RUPS LB tertangal 15 Juni 2007, demikian pula terhadap putusanputusan RUPSLB

  Putusan Nomor 80 PK/Padt/2012Notaris di Jakarta;kesemuanya dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa tidak ada rapatberupa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau "RUPSLB"sebagaimana yang didalilkan olen Penggugat dalam gugatan a quo, akantetapi pada faktanya adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau"RUPS Tahunan" Tergugat III untuk tahun buku 2002, 2003, 2004, 2005 dan2006;Bahwa permintaan "RUPS Tahunan" tersebut terbukti dengan dasar hukumyang digunakan oleh Tergugat , dan Penetapan Pengadilan

  tidakmenyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang ditentukan; atau";(ii) Amar Penetapan Pengadilan: Butir 2."

  Dengandemikian seharusnya Penggugat berterima kasih kepada Tergugat untukmeminta diselenggarakannya RUPS Tahunan Tergugat III kepada TergugatIll untuk mengevaluasi hasil kerja dari para Direksi dan Komisaris TergugatIIl dalam mengurus dan mengawasi Perseroan selama tahun buku 2002.2003. 2004. 2005 dan 2006 sesuai dengan ketentuan hukum yang berlakusebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT;Bahwa adanya RUPS Tahunan Tergugat Ill yang diselenggarakan padatanggal 15 Juni 2007 di Grand

  melakukan RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri, namun haltersebut tidak berarti permohonan tersebut bersifat vo/untair murni,karena ada pihakpihak yang terkait, apalagi dalam, kasus a quoPemohon mendalilkan adanya perbuatan dari Direksi dan atauKomisaris yang tidak pernah menyelenggarakan RUPS, oleh karenaitu Mahkamah Agung berpendapat sebelum Hakim mengabulkanpermohonan itu wajib memanggil Direksi, Komisaris dan PemegangSaham lainnya, bahwa hal ini ternyata tidak dilakukan oleh Hakimsehingga Penetapan

• Sampang Mandiri Perkasa lagi; ; Bahwa RUPS Bupati selaku pemilik BUMD selalu hadir pada saatitu; Bahwa pada Tahun 2018 masih diadakan RUPS dan saksi pernahikut hadir pada saat itu dan membahas Pemberhentian saksi juga sekitarpembubaran PT ; Bahwa Saksi mengajukan pemberhentian saksi sekitar tanggal 15September 2016 dan disetujui di Tahun 2017 namun saksi tetapmenghormati untuk hadir di RUPS Tahun 2018 sebelum adapemberhentian saksi di RUPS ; Bahwa untuk masalah hutang piutang juga ada penjelasannyauntuk

  Asa Perkasa Abimulya tidak pernah hadir pada saatdiadakan RUPS ; Bahwa Saksi tidak tahualasan PT.

  Asa Perkasa Abimulya tidakhadir pada saat diadakan RUPS ; Bahwa sudah ada pemberitahuan terhadap PT Asa PerkasaAbimulya setiap diadakan RUPS ; Bahwa sejak RUPS Tahun 2013 waktu saksi masih menjabat PT.Geliat Sampang Mandiri, PT Asa Perkasa Abimulya masih ikut dalamRUPS dan setelah itu tidak pernah ikut lagi dalam RUPS tahun 2018 ; Bahwa yang menjadi penyebab utamanya PT Sampang MandiriPerkasa tidak beroprasi atau di hold karena SBLC yang harus dipenuhisebagai syarat dari PT untuk menyediakan Metering

  ASA) berdasarkan temuanhasil audit BPKP dan rencana Pembubarang PT Sampang MandiriPerkasa; Bahwa sebelum RUPS dan RUPS pada tanggal 2013 saksi tidaktahu keuntungan dari PT.

  Asa Perkasa Abimulya tidak hadirdalam RUPS dan salah satu keputusan RUPS adalah menyetujui pembubaranPT. Sampang Mandiri Perkasa;Menimbang, bahwa bukti P19, P38 s/d P40, P42 s/d P44menerangkan Surat menyurat antara PT. Santos dan PT. Sampang MandiriPerkasa serta dengan PT. Indonesia Power ;Menimbang, bahwa bukti P20 s/d 27, P29, menerangkan tentangNotulen RUPS, Undangan kepada PT. Asa Perkasa Abimulya, dan Daftar HadirRUPS, dalam tahun 2013, 2016 dan 2018 yang pada pokoknya menerangkanPT.

• HIA) mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), di manaberdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Horas InsaniAbadi (PT.

  Pasal 76 ayat 4 dan 5 UU No. 40 thn 2007 ttg PT.Ayat (4): Jika dalam RUPS hadir dan atau diwakili semua PemegangSaham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu,RUPS dapat diadakan di manapun sebagaimana dimaksud ayat 3.Ayat (5) RUPS sebagaimana dimaksud ayat 4 dapat mengambilkeputusan jika keputusan itu disetujui secara bulat ternyata tidakterpenuhi.5.

  Tan Kamello, SH, MHyang menyatakan apabila RUPS HIA 2007 dan RUPS 2008 tidaksah, maka RUPS PT HIA 2008 dan selanjutnya juga tidak sah dantindakan Kepengurusan yang dipilin berdasarkan RUPS tersebutmerupakan tindakan melanggar hukum, Majelis Hakim tidaksependapat dengan keterangan ahli tersebut karena belumadanya suatu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yangmenyatakan bahwa RUPS PT HIA 2007 dan 2008 tersebut tidaksah;Pertimbangan Majelis Hakim dalam hal ini jelas salah dan keliru,karena :12.4.1

  Petrus Yusuflah sejak RUPS PT HIA 27 Febr.2007 Akta No. 18 tgl. 27 Febr. 2007, Notaris Henry Sinaga, SH, bahkanhasil RUPS 27 Febr. 2007 Akta No. 5 tgl. 6 Maret 2008 Notaris HenrySinaga, juga tidak sah, sehingga dr.

• Irja Sehati Utama diselenggarakanpada 31 Oktober 2018, PENGGUGAT pandang sebagai surat panggilanyang tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 82UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT) yang menyatakan:(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau denganiklan dalam Surat

  Dengan begitu jelas bahwa Pmanggilan tersebutmemiliki jangka waktu 25 hari;23.Bahwa berdasarkan Pasal 82 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas yang menyatakan :(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS~ diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS ;Maka berdasarkan uraianuraian diatas PENGGUGAT telah menerima suratUndangan RUPS PT.

  Irja Sehati Utama ;Menimbang, bahwa bukti T3 adalah Surat undangan RUPS PT.

  Artinya yang dipedomani untuk menentukantenggang waktu antara undangan dengan pelaksaaan RUPS PT.

  kecuali semua pemegang saham hadirdan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat :Menimbang, bahwa Penggugat telah diundang secara resmi untukmenghadiri RUPS PT.