Ditemukan 3977 data
CHANDRA SYAHPUTRA, S.H.,
Terdakwa:
1.JONI Als JONI Bin UMAR SICEK Alm
2.ROBI HOLANDA Als ROBI Bin YANTONIS
120 — 53
Oleh karenanya UnsurBarang Siapa belum dapat di tuduhkan Kepada Terdakwa Robi HolandaBin Yantonis karena didalam hasil dari pembuktian para saksisaksimaupun keteranga Terdakwa bahwa Terdakwa Robi Holanda Bin Yantonistidak terbukti ikut serta dalam tindak pidana pemerasan sesuai yangtertuang dalam dakwaan dari Penuntut Umum, bahwasanya Terdakwa RobiHolanda Bin Yantonis melangar Pasal 369 Ayat 1 KUHPidana Jo Pasal 55Ayat 1 ke 1 KUHPidana.
1.MUCHAMMAD ARIFIN, SH
2.MONICA SEVI HERAWATI, SH
Terdakwa:
1.SYAFRIANDI PGL ANDI Bin DAMIRIS
2.SUHATRIL PGL ISUL Bin NURDIN
91 — 24
Tanpa Nama,yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikanberupa Pukat Lampara Dasar/trawl dapat dikatakan telah melangar Pasal 85Jo.
66 — 25
Bahwa selain berdasarkan yang telah dikemukakan diatas, pelelangan yangdilakukan atas assetasset Penggugat senlial Rp. 3.500.000.000, (tiga miliar limaratus juta rupiah) ditambah dengan pelelangan kayu milik Penggugat senilai Rp.4.000.000.000, adalah berlebihan dan melangar hukum acara, dan karenanyalelang tersebut adalah tidak sah, karena jelas bertentangan dengan amar putusanpengadilan No. 1826/Pdt.G/2006/PN.JakSel, poln 3 (tiga) yang menyatakan"menghukum tergugat mengembalikan uang modal milik
24 — 14
AcaraPersidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah dari faktafakta tersebut dapat memenuhiunsurunsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada terdakwadan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang telah disusun secara tunggal, sebagaimana diaturdan diancam dalam melangar
Hamdan
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH
70 — 39
Kalau melangar tindak pidana, disiplin, dan profesi yangbisa di PTDH, harus melalui prosedur hukum yang tetap, tegasKapolda.
PT. Sinar Morokarta Perkasa
Termohon:
Bupati Morowali
208 — 120
yang adapadanya untuk kepentingan pribadi ataupun golongan yang melanggaraturan peraturan perundangundangan;Melanggar Asas KetidakberpihakanHalaman 19 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2021/PTUN.PLAsas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalammenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan denganmempertimbangkan kepentingan para pihak secara dan tidakDiskriminatif, dimana Termohon tidak membedakan antara pemegangIUP satu dengan pemegang IUP lainnya, ketika melangar
72 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak melaksanakan evaluasi atas kerjasama (melangar Pasal 6 ayat(2) Agreement);Tergugat II: Tidak membuat laporan keuangan kepada Penggugat mengenai keluarmasuknya keuangan dari Rekening Tergugat Il, termasuk sehubungandengan bisnis pelatihan berdasarkan Agreement (Melanggar Pasal 2ayat (3) Agreement);Halaman 11 dari 46 hal. Put.
48 — 4
Pel.WIRDA dan kelurga dengan Para Terdakwa ;Bahwa Para Terdakwa masih dalam satu suku;Bahwa terhadap barang bukti telah dibenarkan oleh Para Terdakwa danSaksisaks1;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Para Terdakwa didakwa melangar
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Iswan Noor, S.H.
162 — 123
Bahwa apa yang kita lihat dalamperkara ini sangat jelas, sebelumnya kami mohon maaf adanya kelalaianPenyidik Polres Kutai Barat, dan Saudara Jaksa Penuntut Umum yangkecendrungannya sewenangwenang menegakan hukum, melangar hukumitu sendiri , apa yang dimaksud melanggar hukum adalah sebagai berikut :1.
1.BADAN KESEJAHTERAAN MASJID AL HUDA diwakili oleh H. LEGINO JAURI, S.H.
2.BKM AL HUDA/H.LEGINO JAURI, S.H.
3.Burhanuddin Lubis
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
Intervensi:
BURHANUDDIN LUBIS
163 — 94
di atas;Bahwa tindakan Tergugat telan melanggar asas bertindak secarasewenangwenang, dimana Tergugat dalam menerbitkan ObjekSengketa tanpa mengindahkan tanah kepunyaan orang lain dalam halini kepunyaan Penggugat, padahal Tergugat mengetahui di atas tanahtersebut telah diterbitkan Surat Keterangan tanah dan Akta PenggantiIkrar Wakaf untuk dan atas nama Badan Kesejahteraan Masjid AlHuda/ Nazir Masjid Al Huda (Penggugat) yang masingmasingditerbitkan oleh Pihak yang berwenang;Bahwa tindakan Tergugat melangar
350 — 19
kayu0) 0) alBahwa perbutan yang dilakukan oleh ATAN Als BADRUN Bin (Alm)ABU BAKAR, Sdr JERI IRAWAN Als JERI Bin WAN SETIAWAN,Sdr MUNGALIM Als LIM Bin PUJIANTO dan Sdr RUDI MULYADI AlsRUDI Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN yang berperan sebagai orangyang mengangkut dan menguasai kayu olahan, memiliki kayuolahan, menebang dan mengolah kayu olahan tersebut tidakdiperbolehkan atau melangar undangundang RI Nomor 18 Tahun2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan; Bahwa untuk perbuatan ATAN Als BADRUN
Siti Mutmainah
Tergugat:
1.Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak
2.Kepala Desa, Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak
97 — 48
Majelis Hakim tindakan Tergugatmenerima dengan menandatangani serta mengumumkan danmemberlakukan hasil Ujian berupa Berita Acara (Objek Sengketa)merupakan tindakan yang menghargai proses yang telah dilalui sesuaitahapan yang diatur oleh Peraturan Perundangundangan, sehingga sikapTergugat menerbitkan Objek Sengketa merupakan tindakan yang tidakmelanggar atau sesuai dengan asas kecermatan, asas Kepastian Hukum,asas Profesionalitas, dan oleh karenanya alasan gugatan Penggugat yangmenyatakan telah melangar
256 — 80
TentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta illegal loging, dalamDakwaan Subsidair Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar ketentuanPasal 83 ayat 2 huruf b jo Pasal 12 huruf e UndangUndang Republik Indonesia Nomor18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sertaillegal loging;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang disusun oleh Jaksa/ PenuntutUmum adalah dakwaan subsidairitas , maka Majelis akan mempertimbangkan terlebihdahulu dakwaan Primair perbuatan Terdakwa melangar
MUSLIM, SH
Terdakwa:
FADLY
309 — 59
Aibow , Distrik Catubow , KabupatenPegunungan Arfak , Provinsi Papua Barat, sehingga lokasi tersebutbukan lah termasuk Wilayah Pertambangan;Bahwa jika ditemukan adanya kegiatan pertambangan baik dalam tahapeksplorasi maupun operasi produksi yang terjadi di Distrik Minyambouw ,Kabupaten Pegunungan Arfak dan Distrik Catubow , KabupatenHalaman 17 dari 40 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN MnkPegunungan Arfak , Provinsi Papua Barat , maka kegiatan tersebuttergolong PETI (Pertambangan Tanpa Izin) dan melangar
218 — 158
Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(A UPB) jn nena nnn ence cnn nnnennee6. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :a. Tidak terjadi Kesalahan prosedur; b. Tidak terjadi Kesalahan penerapan peraturan perundangundangan;c. Tidak terjadi Kesalahan Subyek Hak; d. = Tidak terjadi Kesalahan Jenis Hak; e. Tidak terjadi Kesalahan Perhitungan Luas;f. Tidak Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah; g. Data Yuridis atau Data Fisik yang diperoleh adalah benar; atauh.
Menetapkan dan Menyatakan, bahwa 25 (dua puluh lima) Sertipikat Hak Milikyang menjadi obyek perkara auqo, dalam proses penerbitannya:1.Sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Telah memenuhi norma kepatutan;Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;Tidak sewenangwenang;Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB));2 22a n nnn nnn nnn nnn nnn cnn nnn nn cnnTidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu
Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB)); 22a n nnn nnn nnn nnn nnn nce cnc nnn cnn cn nescencee. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :1). Tidak terjadi Kesalahan prosedur; 2). Tidak terjadi Kesalahan penerapan peraturan perundangundangan;3). Tidak terjadi Kesalahan Subyek Hak; 4). Tidak terjadi Kesalahan Jenis Hak; 5). Tidak terjadi Kesalahan Perhitungan Luas;6). Tidak Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah; 7).
PAHMI, SH.
Terdakwa:
RUSMANA AFANDI Alias PANDI Alias GAPUAK Bin RUSLI
39 — 3
Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan Alternatif yaitu:Kesatu : melanggar Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;ATAUKedua >: melanggar Pasal 111 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;ATAUKetiga : melangar
JULI
Tergugat:
PT. FINANSIA MULTI FINANCE
155 — 93
Finansia Multi Finance di Jakarta mengeluarkan surat PemutusanHubungan Kerja (PHK) tertanggal 13 Februari 2018 dengan No. 337/FMFIR/EDM/II/2018 terhadap karyawan yang benama Juli terhitung tanggal 14Februari 2018 dengan tidak dibayarkan pesangon;Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut diatas Pengggatmenganggap Tergugat telah melangar Pasal 80 UndangUndang Nomor 13tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu Pengusaha wajib memberikanHalaman 29 dari 40 Putusan PHI Nomor 7/Pdt.SusPHI/2018/PN Ttekesempatan
108 — 50
Tanggal 12April 2005, dan selanjutnya Tergugat Il dan Tergugat Ill membeli obyektanah 1 dan obyek tanah 2 dari Tergugat dan Tergugat keberatanmengembalikan uang Penggugat yang dahulu dibayarkan kepada Tergugat untuk pembelian obyek tanah 1 dan obyek tanah 2 sehinggajelas dan terang hubungan kausal antara Tergugat Il, Tergugat III denganTergugat dan Tergugat IV dalam bermufakat jahat dan melangar hukumyang menyebabkan kerugian bagi Penggugat;Bahwa tindakan Tergugat IV yang ikut sebagai pihak dalam
PT. FAAHRUL ANUGRAH RAZVITA
Termohon:
Bupati Morowali
194 — 122
dalam hal ini Termohon tidak pernahsekalipun menyalahgunakan keweanangan yang ada padanya untukkepentingan pribadi ataupun golongan yang melanggar aturan peraturanperundangundangan;Melanggar Asas KetidakberpihakanAsas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalammenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan denganmempertimbangkan kepentingan para pihak secara dan tidak Diskriminatif,dimana Termohon tidak membedakan antara pemegang IUP satu denganpemegang IUP lainnya, ketika melangar
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIOANAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Termohon:
MUHAMMAD HABIBI
248 — 148
Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) ;Menyatakan Informasi mengenai Daftar nama HGU dan Peta SHP adalahinformasi yang dikecualikan 5Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Surat Kepala Kantor WilayahHal.26 dari 54 Hal. Putusan Perkara.No.25/G/K1/2018/PTUN.PLKBadan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Nomor776/6.62200/IX/2018 Tanggal 18 September 2018, Perihal PermohonanInformasi Publik ;7.