Ditemukan 3979 data
Hamdan
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH
69 — 39
Kalau melangar tindak pidana, disiplin, dan profesi yangbisa di PTDH, harus melalui prosedur hukum yang tetap, tegasKapolda.
ARDIANSYAH, SH
Terdakwa:
DION GUNAWAN BIN DARWANTO
80 — 9
menyerahkan tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 114 UU no. 35tahun 2009 tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dengan demikian pasal114 UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti sehingga terdakwaharuslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu pasal 114 UU RIno. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka majelisakan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melangar
MARZUKI
Tergugat:
BUPATI PIDIE JAYA
151 — 153
diberhentikan sebagaimana maksud dariayat (1) huruf c karena dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatanmaka perlu dilakukan pemberhentian yang bersangkutan dari jabatanKeuchik Gampong Bale Musa Kecamatan Bandar Baru;Bahwa sebelum Surat Pemberhentian Nomor 179 Tahun 2018 tersebutPenggugat tidak melakukan kesalahan apapun yang berhubungandengan jabatan Pengggugat dan tidak ada juga tahapan prosedur yangsah hingga Camat Bandar baru bisa mengeluarkan Rekom yangsedemikian, dengan alasan Penggugat telah melangar
SUSANTI MULYANINGRUM
Tergugat:
1.SUPARNI
2.SAMIARJO
3.CANDRA WAHYU ANDIANTO
4.NUNG WAHYU WIBOWO
5.SRI SUMARTINI
6.RHAMUNDYA ENGGAR KUSUMA
7.REYNALDI SUKMA JATI
8.NOVA KRISTA WIJAYA
88 — 23
Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata diatas dapatlah ditarikbenang merah, bahwa perbuatan Para Tergugat dengan menguasai sertamenempati tanah obyek sengketa dengan tanpa adanya jin darn Penggugattersebut, jelasjelas telah melangar hukum dan hal demikian jelas pulaHalaman 4 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pat.G/2018/PN Smnmenimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena sejak ditanda tanganinya Akta JualBeli Nomor 43 / 2016 pada tanggal 06 Februari 2016 hingga gugatan ini diajukan,Penggugat
DARMAWAN, S.E.
Tergugat:
BUPATI KAUR
99 — 59
kondusifnya masyarakat dan PNS/ASN yang saatini ada di lingkup Pemerintahan daerah Kabupaten Kaur danumumnya Semua ASN/PNS yang ada di Provinsi Bengkulu.Asas Keterbukaan ; Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 67/G/2019/PTUN.BKLAdalah Asas Yang mendahulukan Kesejahteraan Umum dengancara Yang aspiratif, Akomodatif dan Selektif, dalam hubungandengan Putusan A quo, Tergugat Dalam menjalankan tugasnyaTidak aspiratif dan tidak akomodatif dalam menyelengarakanPemerintahan, dalam Putusan Aquo Tergugat telah melangar
PAHMI, SH.
Terdakwa:
RUSMANA AFANDI Alias PANDI Alias GAPUAK Bin RUSLI
38 — 3
Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan Alternatif yaitu:Kesatu : melanggar Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;ATAUKedua >: melanggar Pasal 111 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;ATAUKetiga : melangar
107 — 48
Tanggal 12April 2005, dan selanjutnya Tergugat Il dan Tergugat Ill membeli obyektanah 1 dan obyek tanah 2 dari Tergugat dan Tergugat keberatanmengembalikan uang Penggugat yang dahulu dibayarkan kepada Tergugat untuk pembelian obyek tanah 1 dan obyek tanah 2 sehinggajelas dan terang hubungan kausal antara Tergugat Il, Tergugat III denganTergugat dan Tergugat IV dalam bermufakat jahat dan melangar hukumyang menyebabkan kerugian bagi Penggugat;Bahwa tindakan Tergugat IV yang ikut sebagai pihak dalam
JULI
Tergugat:
PT. FINANSIA MULTI FINANCE
154 — 90
Finansia Multi Finance di Jakarta mengeluarkan surat PemutusanHubungan Kerja (PHK) tertanggal 13 Februari 2018 dengan No. 337/FMFIR/EDM/II/2018 terhadap karyawan yang benama Juli terhitung tanggal 14Februari 2018 dengan tidak dibayarkan pesangon;Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut diatas Pengggatmenganggap Tergugat telah melangar Pasal 80 UndangUndang Nomor 13tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu Pengusaha wajib memberikanHalaman 29 dari 40 Putusan PHI Nomor 7/Pdt.SusPHI/2018/PN Ttekesempatan
148 — 60
Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun dan sebagian besar saksi bertempattinggal di wilayah Madiun dengan demikian Pengadilan Negeri Madiunberwenang mengadili perkara Terdakwa Gunadi Bin Suro SlametMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari dakwaantunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya, yaitu melangar
MARDI , S.Pd.
Tergugat:
BUPATI KAUR
82 — 44
Asas Keterbukaan ;Adalah Asas Yang mendahulukan Kesejahteraan Umum dengan cara Yang aspiratif,Akomodatif danSelektif, dalamhubungan dengan Putusan aquo,' Tergugat Dalammenjalankan tugasnya Tidak aspiratif dan tidak akomodatifdalam menyelengarakan Pemerintahan, dalam Putusan aquoTergugat telah melangar Asas ini karena Tergugat Dalammelaksanakan pemerintahanya tidak mengakomodasi Keinginan para pengugat, dan mempelajari semua aturanaturanhukum dan tumpang tindihnya aturan dalam dasar hukumpenerbitan
26 — 16
Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, danalasan Termohon semuanya tidak benar karena Termohon telahmemutarbalikkan fakta, Justru Termohonlah yang melangar batasannya denganmengabaikan Pemohon dengan cara menghianati pernikahan antara Pemohondan Termohon (selingkuh dengan lakilaki lain), dan Termohonlah yangmeningalkan tempat kediaman bersama diXXXXKXKXKXKXKXKXKXKXKKXKKKXKKXKXKXKXKXKXKXKXKXXX, Kabupaten Bombana tetapnyapada Agustus 2017 dan sebenarnya keinginan Termohonlah yang mengebungebu untuk berpisah
1.I Ketut Wiratjana, SE
2.PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT INDRA CANDRA
Tergugat:
1.Lembaga Penjamin Simpanan
2.PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT LEGIAN Qq Tim Likuidasi
3.LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)
4.PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT LEGIAN (DL)
362 — 243
PERKREDITANRAKYAT LEGIAN, adalah merupakan perbuatan yang melangar hukumyaitu. bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat sebagaiLEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN sebagaimana ditentukan dalamperaturan perundangundangan sebagai berikut: Undangundang Nomor 24 tahun 2004 Tentang Lembaga PenjaminSimpanan, Pasal 4 a:Fungsi LPS adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan, pasal 5 ayat (1) b:Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4huruf a, LPS mempunyai tugas melaksanakan penjaminansimpanan;
78 — 60
., Notaris di Denpasar adalah sah dan mengikatpihakpihak yang membuatnya; Menyatakan hukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi bersalahmelakukan perbuatan yang melanggar hukum yang menyebabkan kerugian kepadaPenggugatI Dalam Rekonvensi/TergugatI Dalam Konvensi dan PenggugatII DalamRekonvensi/TergugatI Dalam Konvensi berupa : melangar kewajibannya untuk mengosongkan tanah yang dilepaskan haknya untukkepentingan PenggugatI Dalam Rekonvensi/TergugatI Dalam Konvensi danmeneruskan penguasaannya
255 — 80
TentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta illegal loging, dalamDakwaan Subsidair Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar ketentuanPasal 83 ayat 2 huruf b jo Pasal 12 huruf e UndangUndang Republik Indonesia Nomor18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sertaillegal loging;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang disusun oleh Jaksa/ PenuntutUmum adalah dakwaan subsidairitas , maka Majelis akan mempertimbangkan terlebihdahulu dakwaan Primair perbuatan Terdakwa melangar
350 — 19
kayu0) 0) alBahwa perbutan yang dilakukan oleh ATAN Als BADRUN Bin (Alm)ABU BAKAR, Sdr JERI IRAWAN Als JERI Bin WAN SETIAWAN,Sdr MUNGALIM Als LIM Bin PUJIANTO dan Sdr RUDI MULYADI AlsRUDI Bin (Alm) MUHAMMAD HASAN yang berperan sebagai orangyang mengangkut dan menguasai kayu olahan, memiliki kayuolahan, menebang dan mengolah kayu olahan tersebut tidakdiperbolehkan atau melangar undangundang RI Nomor 18 Tahun2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan; Bahwa untuk perbuatan ATAN Als BADRUN
MUSLIM, SH
Terdakwa:
FADLY
308 — 56
Aibow , Distrik Catubow , KabupatenPegunungan Arfak , Provinsi Papua Barat, sehingga lokasi tersebutbukan lah termasuk Wilayah Pertambangan;Bahwa jika ditemukan adanya kegiatan pertambangan baik dalam tahapeksplorasi maupun operasi produksi yang terjadi di Distrik Minyambouw ,Kabupaten Pegunungan Arfak dan Distrik Catubow , KabupatenHalaman 17 dari 40 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN MnkPegunungan Arfak , Provinsi Papua Barat , maka kegiatan tersebuttergolong PETI (Pertambangan Tanpa Izin) dan melangar
Siti Mutmainah
Tergugat:
1.Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak
2.Kepala Desa, Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak
95 — 42
Majelis Hakim tindakan Tergugatmenerima dengan menandatangani serta mengumumkan danmemberlakukan hasil Ujian berupa Berita Acara (Objek Sengketa)merupakan tindakan yang menghargai proses yang telah dilalui sesuaitahapan yang diatur oleh Peraturan Perundangundangan, sehingga sikapTergugat menerbitkan Objek Sengketa merupakan tindakan yang tidakmelanggar atau sesuai dengan asas kecermatan, asas Kepastian Hukum,asas Profesionalitas, dan oleh karenanya alasan gugatan Penggugat yangmenyatakan telah melangar
41 — 5
Menyatakan terdakwa NURLELA BINTI ADAN teroukti bersalan melakukantindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidananarkotika sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan kedua melangar pasal131 Undangundng Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURLELA BINTI ADAN denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama masa penangkapandan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;3.
122 — 28
PENGGUGAT jugasudah menjelaskan kepada TERGUGAT bahwa retak yang timbul di dindingrumah TERGUGAT bukanlah akibat fondasi dan/atau struktur bangunan,akan tetapi akibat bangunan baru yang dibangun secara bergandeng(ditempel dengan bangunan lama); Padahal PENGGUGAT sebenarnya sudahdengan tegas menolak dan tidak memberikan ijin kepada TERGUGAT untukmembangun bangunan secara bergandeng (tempel) dengan bangunan lamakarena bangunan itu tidak dipersiapkan untuk dibangun secara bergandeng(tempel) dan juga telah melangar
77 — 4
Tgtmendakwa terdakwa melangar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor.35Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menguraikan unsurunsur tindakpidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika sebagai berikut;1. Unsur setiap penyalah guna ;2. Unsur Narkotika Golongan bagi diri sendiri;Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mempertimbangkan unsurunsurtindak pidana tersebut sebagai berikut;1.