yang berupa fotokopi Surat Pernyataan Hutang an.Pemohon kepada Termohon, yang dibuat oleh Termohon telah bermeterai cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya dan isinya dibantah oleh Pemohon, maka alat bukti T.1tersebut merupakan akta dibawah tangan dan isinya tidak diakui oleh Pemohon sertatidak ada relevansinya dengan pokok permohonan Pemohon, walaupun ada kaitanyadengan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan tetapi hal tersebutberkaitan dengan hutang piutang yang bukan merupakan kopetensi

Pemohon kepada Termohon sebesar Rp50.000,(lima puluh ribu rupiah) yang dibuatoleh Termohon, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah ditelititernyata cocok dengan aslinya alat bukti T.3 tersebut merupakan akta dibawah tangandan isinya tidak diakui oleh Pemohon serta tidak ada relevansinya dengan pokokpermohonan Pemohon, walaupun ada kaitanya dengan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan tetapi hal tersebut berkaitan dengan hutang piutang yangbukan merupakan kopetensi

TK yang diperhitungkan sebagai Hutang an Pemohon kepadaTermohon yang dibuat oleh Termohon, bermeterai cukup dan telah dilegalisir olehkantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya alat bukti T.4 tersebutmerupakan akta dibawah tangan dan isinya tidak diakui oleh Pemohon serta tidak adarelevansinya dengan pokok permohonan Pemohon, walaupun ada kaitanya denganrekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan tetapi hal tersebutberkaitan dengan hutang piutang yang bukan merupakan kopetensi

persis berapa penghasilan Tergugat Rekonvensisetiap bulannya, pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belumdikaruniai anak dan sejak Januari 2012 Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkanPenggugat Rekonvensi hingga sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;.Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti yang diajukan PenggugatRekonvensi, maka secara materiil telah terbukti faktafakta hukum sebagai berikut:1 Hutang piutang antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensibukan merupakan kopetensi

, bahwa keterangan 2 orang saksi Tergugat Rekonvensi tersebuthanya menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah samasama pensiunan PNS(guru), disamping itu Tergugat Rekonvensi juga bertani, pernikahan tersebut belumdikaruniai anak, masalah hutang piutang saksi tidak tahu;.Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti yang diajukan PenggugatRekonvensi, maka secara materiil telah terbukti faktafakta hukum sebagai berikut:1Hutang piutang antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensibukan merupakan kopetensi

Gs 1759 thn 91 sekarang AmaqHusni.Sebelah Selatan =Kenyataannya Hammusa dan Sungai sekarangSelokan Dam Tanju.DALAM EKSEPSI KOPETENSI ABSOLUT TERGUGAT IIBahwa setelah Kuasa Hukum Tergugat II membaca dan menganalisa isigugatan Penggugat dengan ini mengajukan Eksepsi dalam hal ini adalahEksepsi Kopetensi Absolut atas kewenangan Pengadilan Negeri Dompu untukmemeriksa perkara A quo dengan mengacu pada gugatan para Penggugat untukitu kami mengajukan Eksepsi Kopetensi Absolut yang pada pokoknya sebagaiberikut

tergugat adalah tidak memenuhipersyaratan data yuridis dan data fisik sebagai syarat sah penerbitansertipikat dan lainlain pada poin POSITA tersebut yang mana mewajibkanBPN sebagai tergugat dan sebenarnya bahwa menjadi KOPETENSIPENGADILAN TUN Mataram menandakan nahwa penggugat menyadarihal tersebut menjadi kKewengan Pengadilan TUN apabila mempersoalkanmengenai syarat sah pembuatan sertipikat sudah menjadi produk BadanPertanahan Nasional (BPN) Dompu mengenai syarat sah dan tidaknyaadalah kewenangan (KOPETENSI

Bahwa terkait diajukannya EKSEPSI KOPETENSI ABSOLUT maka kamiberharap agar diagendakan PUTUSAN SELA untuk mengkaji mengenaiKOPETENSI mana yang berhak mengacu pada gugatan penggugat yangtelah kami jelaskan pada EKSEPSI KOPETENSI ABSOLUT dari nomor 1(Satu) sampai dengan Nomor 2 (Dua) di atas sebelum melanjutkan padaagenda sidang selanjutnya atas perhatian dan dukungan kami ucapkan terimaKasih.Berdasarka alasan Eksepsi Kopetensi Absolut di atas Tergugat Il memohonkepada Pengadilan Negeri Dompu agar

merupakan milikTergugat Il yang harus di lindungi olen hukum;Bahwa berdasarkan alasan atau jawaban nomor 19 (Sembilan Belas) adalahbahwa yang di dalilkan Penggugat tidak mendasar suratsurat mana telahdiperiksa dan disidangkan pada perkara Hukum Pidana dengan Nomor(Sesuai dengan jawaban nomor 8 (Delapan) pada saat itu saksisaksi telahdiperiksa dan semuanya menyatakan tidak sesuai dengan dalil gugatan iniyang mana putusan tersebut akan kami jadikan bukti pada pembuktian nantiitupun apabilan EKSEPSI KOPETENSI

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Dpu.13.14.15.16.Bahwa berdasarkan alasan atau jawaban nomor 22 (Dua Puluh Dua) dan 23(Dua Puluh Tiga) adalah bahwa dalil penggugat tersebut sudah kamitanggapi pada EKSEPSI KOPETENSI ABSOLUT pada Nomor 1 (Satu) Hurufa di atas maka tidak perlu lagi bagi kami menanggapinya lagi denganberulangulang untuk itu alasan gugatan Penggugat posita nomor 19(Sembilan Belas) harus ditolak seluruhnya atau setidaktidaknyadikesampingkan.Bahwa karena Tanah Objek Sengketa bukan merupakan

dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TataUsaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku yang bersifat konkret, individualdan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan HukumHalaman 3 dari 69 halaman Putusan No. 30/G/2019/PTUN.KPGBahwa Tergugat dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati TimorTengahSelatanNomor : BKPP.803/02/3/2019, tanggal 3 Januari 2019, Tentang HasilIntegrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Dan Seleksi Kopetensi

seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil DaerahTimor Tengah Selatan dan telah dinyatakanlulus Ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan telah dinyatakan lulusUjian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), akan tetapi Penggugat tidakdiakomodir/ tidak diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerahpada Pemerintahan Timor Tengah Selatan berdasarkan Surat KeputusanBupatiTimor Tengah Selatan Nomor : BKPP.803/02/3/2019, Tanggal 3Januari 2019, Tentang Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar(SKD) Dan Seleksi Kopetensi

Bidang (SKB) Serta Peserta YangDinyatakan Lulus Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (Cpnsd)Kabupaten Timor Tengah Selatan Formasi Tahun 2018, Bahwa denganadanya Keputusan Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor :BKPP.803/02/3/2019, tanggal 3 Januari 2019, Tentang Hasil IntegrasiNilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Dan Seleksi Kopetensi Bidang(SKB) Serta Peserta Yang Dinyatakan Lulus Seleksi Calon PegawaiNegeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Timor Tengah Selatan FormasiHalaman 5 dari 69

Nomor : 11/PDGI Cab.Sltg/STR.TGS/I/2017tanggal 26 Januari 2017 untuk menjadi ahli atas permintaan Kapolres Salatigadalam perkara Terdakwa ini;Bahwa, yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah setiap orang yangmengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atauketrampilan melalui pendidikan melalui bidang kesehatan yang untuk jenis tertentumemerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;Bahwa, perbedaan dokter dan tenaga kesehatan adalah untuk dokter mempunyaistandar kopetensi

seorang dokter kemudian tenaga kesehatan mempunyai standarkopetensi seorang tenaga kesehatan dan tetunya standar kopetensi dokter dan tenagakesehatan sangat berbeda ;Bahwa, dokter gigi adalah lulusan pendidikan kedokteran gigi baik didalam ataupunluar negeri yang diakui oleh Pemerintah Indonesia sesuai dengan peraturanperundangundangan;Bahwa, seorang dokter atau dokter gigi apabila mengadakan atau membuka praktikkedokteran harus mempunyai surat jin praktik karena seorang dokter atau doktergigi dalam

No. 67/Pid.Sus/2017/PN.Slt Hal. 9 dari 23 Bahwa, dokter gigi diperbolehkan memasang behel gigi karena sesuai dengankopetensinya seorang dokter gigi bisa melakukan pemsangan behel gigi; Bahwa, kawat gigi atau behel gigi sebenarnya dalam ilmu kedokteran gigi untukmemperbaiki kelainan oklusi (gigitan rahang atas dengan bawah tidak pas); Bahwa, seseorang yang bukan dokter atau dokter gigi tidak boleh melakukanpemasangan behel gigi karena tidak mempunyai kopetensi untuk melakukanpemasangan behel gigi;

dipersidangan yang adalah peralatan doktergigi merupakan barang milk Terdakwa yang Terdakwa gunakan untukmemasang kawat gigi atau behel gigi;Bahwa, yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah setiap orang yangmengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atauketrampilan melalui pendidikan melalui bidang kesehatan yang untuk jenistertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;Bahwa, perbedaan dokter dan tenaga kesehatan adalah untuk dokter mempunyaistandar kopetensi

seorang dokter kemudian tenaga kesehatan mempunyaistandar kopetensi seorang tenaga kesehatan dan tetunya standar kopetensi dokterdan tenaga kesehatan sangat berbeda ;Bahwa, dokter gigi adalah lulusan pendidikan kedokteran gigi baik didalamataupun luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Indonesia sesuai denganperaturan perundangundangan;Bahwa, seorang dokter atau dokter gigi apabila mengadakan atau membukapraktik kedokteran harus mempunyai surat ijin praktik karena seorang dokteratau dokter gigi

datang menghadap ke muka sidang ;Menimbang bahwa majelis hakim telah mendamaikan para pihak agarberfikir kembali untuk memperbaiki rumah tangga mereka, namun Penggugattetap pada dalildalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Menimbang bahwa untuk memaksimalkan upaya damai sesuai denganPERMA NO.1 Tahun 2008, Tentang mediasi, para pihak telah melaksanakanproses mediasi dengan Mediator Drs.H.Zainy Usman,SH, namun tidak berhasil;Menimbang bahwa dalam jawaban Tergugat mengajukan Eksepsitentang kopetensi

;Menimbang bahwa majelis hakim telah mendamaikan para pihak agarberfikir Kembali untuk memperbaiki rumah tangga mereka, namun Penggugattetap pada dalildalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Menimbang bahwa untuk memaksimalkan upaya damai sesuai denganPERMA NO.1 Tahun 2008, Tentang mediasi, para pihak telah melaksanakanproses mediasi dengan Mediator Drs.H.Zainy Usman,SH, namun tidak berhasil;Menimbang bahwa sebelum pada pokok perkara dalam jawaban danTergugat mengajukan Eksepsi tentang kopetensi

M E N G A D I L I

• Menerima Permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
• Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar Nomor : 89/G/2022/PTUN.MKS tanggal 14 Desember 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding Tentang Kopetensi Absolut

DALAM POKOK PERKARA :

semula Penggugat yang pada dasarnyasubstansi memori bandingnya sudah menekankan pada materi pokokperkara, pada hal di sisi lain putusan Pengadilan Negeri Palangka Rayatersebut hanya mempertimbangkan formalitas surat gugatan Penggugatsekarang sebagai Pembanding dan belum menyentuh pokok perkara ;Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap gugatan yang diajukan dipengadilan dan selanjutnya terjadi jawab menjawab, dimana dalamjawaban dari pihak lawan ada tangkisan atau eksepsi yang bukanmenyangkut kewenangan/kopetensi

Demikian pula dalamperkara a quo yang dimintakan banding tersebut, bahwa eksepsi yangbukan menyangkut kewenangan/kopetensi mengadili telah diperiksa dandiputus bersamasama dengan pokok perkara.

SUMATERA UTARA, sehingga setiap tahunterdakwa dapat memasukkan 3 (tiga) orang bekerja di PT.INALUM dengansistem jalur khusus, tertutup dan rahasia, dan terdakwa juga mengatakankepada para korban apabila berminat harus menyerahkan uang sebesar Rp.8.000.000, (delapan juta rupiah) s/d Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima jutarupiah) dan juga di fasilitasi Rumah Dinas dan harus melengkapi berkas berupa: pas photo, ijazah, NPWP, SKCK, SKHUN (surat keterangan hasil ujiannasional), sertifikat PKL, sertifikat kopetensi

pembayaran uang pajak rumah dinassebagaimana yang dimintakan oleh Terdakwa, Saksi membayarnyadengan cara transfer bank melalui mesin ATM (Anjungan TunaiMandiri) ke nomor rekening sebagaimana yang telah ditentukan olehTerdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 18Maret 2016 sekira pukul 17.03 wib;Bahwa kemudian Terdakwa meminta agar Saksi menyerahkankelengkapan administrasi berupa pas photo, ijazah, NPWP, SKCK,SKHUN (Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional), sertifikat PKL,sertifikat kopetensi

Inalum dan untuk pengurusan Terdakwa ada menerima uangsejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);Bahwa terhadap penyerahan uang tersebut, Terdakwa ada membuatkwitansi dan Surat Perjanjian;Bahwa selain harus menyerahkan sejumlah uang, Terdakwa jugamenyuruh agar Saksi Diki Septian Sregar, Saksi Muhammad AnggaWidayu, Saksi Dian Harianto dan Cendy Deri Darmawanmenyediakan syaratsyarat administrasi berupa pas photo, fotocopyijazah, NPWP, SKCK, SKHUN, sertifikat PKL, sertifikat kopetensi,fotocopy KTP

Inalum dan tidak pernah gagal,selain itu agar para Saksi korban semakin yakin kepada Terdakwa, Terdakwamenyuruh agar Para Saksi korban menyerahkan syaratsyarat administrasiberupa pas photo, fotocopy ijazah, NPWP, SKCK, SKHUN, sertifikat PKL,sertifikat kopetensi, fotocopy KTP dan nomor rekening BNI, seluruhnya dibuatdalam rangkap 3 (tiga), serta Terdakwa mengirimkan surat melalui Email, yangmenyatakan bahwa Para Saksi korban dinyatakan lulus dan diterima bekerja diPT.

Mewajibkan Pemohon untukmemberikan ...dst...s/d kalimat" selambatlambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusanatas perkara ini diucapkan ", bahwa dalil tersebut harus ditolaknya karena dalilTermohon tersebut tidak jelas dan sama sekali tidak berlandaskan hukum yang kuatuntuk itu;Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan dupliknya secaratertulis dengan suratnya tertanggal 01 April 2010 sebagai berikut : DALAM EKSEPSI :1 Tentang Kopetensi Relative (Kewenangan Mengadili

)Bahwa dalam jawaban terdahulu Termohon tidak menyampaikan tangkisan (eksepsi)tentang Kopetensi relative (Kewenangan Mengadili) untuk memeriksa dan mengadiliperkara yang sedang diperiksa / diadili oleh PA Cibadak ini hal mana kurangnyapengetahuan Termohon tentang proses hukum terutama tentang wilayah hukum suatupengadilan untuk memeriksa / mengadili (Kopetensi relative) suatu perkara yangdiajukan oleh masyarakat yang mencari keadilan;Bahwa setelah Termohon berkonsultasi tentang proses hukum atas

perkara yangTermohon hadapi yaitu permohonan cerai thalak yang Pemohon ajukan ini di suatukantor biro bantuan hukum di Jakarta, Termohon baru mengetahui kalau PengadilanAgama Cibadak Sukabumi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkarayang sedang diajukan oleh Pemohon untuk mengajukan cerai thalak terhadap Termohonyang terdaftar dengan nomor perkara Reg. 378/Pdt.G/2009/PA.Cbd di Sukabumi'dengan alasan hukkum KOPETENSI RELATIVE (Kewenangan Mengadili);Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah

hukum acara perdata, sehingga oleh karena manamohon kiranya kehadapan Majelis Hakim yang terhormat untuk memberikan putusanhukum SELA agar memutuskan perkara yang sedang diperiksa dan diadili ini,menyatakan bahwa Pengadlan Agama Cibadak tidak berwenang untuk mengadiliiperkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon yangterdaftar dengan register perkara No : 378/Pdt.G/2009/PA.Cbd di PengadilanAgama Cibadak Pelabuhanratu Sukabumi;Bahwa Termohon menyadari Eksepsi tentang Kopetensi

relative ini sudah diajukandalam jawaban terdahulu tapi pada saat duplik ini Termohon ajukan hal ini bukanlahkesengajaan tetapi karena ketidaktahuan Termohon dalam hukum acara, hal ini bukanlahberarti kesempatan untuk mengajukan eksepsi tentang kopetensi relative sudah tertutup,hal mana eksepsi ini diajukan Termohon masih dalam acara jawab menjawab, untuk itudimohonkan kehadapan Majelis Hakim untuk dapat kiranya mempertimbangkan eksepsiyang Termohon ajukan dan sekaligus dapat dijadikan bahan pertimbangan

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

• Mengabulkan Eksepsi Tentang Kopetensi Absulud Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) .

, ternyata telahdiajukan dalam tenggang waktu, serta tata cara yang telah dipersyaratkan olehundang undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum yang berisi Keberatanatas Putusan Sela yang dijatunkan Pengadilan Negeri Banjarbaru didasarkan padaalasanalasan hukum pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam menerapkan hukumkhususnya pada Ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP yangmengatur tentang Kopetensi

dikaitkandengan alasanalasan yang dipergunakan sebagai dasar hukum Penuntut Umumdalam mengajukan Perlawanan/Banding terhadap Putusan Sela yang dijatuhkanoleh Pengadilan Negeri Banjarbaru, sebagaimana tertuang dalam memori bandingatau Nota Perlawanannya, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggiberpendapat hukum sebagai berikut :Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam penerapanhukum khususnya dalam memaknai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan Ayat (2)KUHAP yang mengatur tentang Kopetensi

kendatipun diuraikan dalam Keberatannya akan tetapi tidakdimohonkan seharusnya dikesampingkan ;Bahwa terhadap Keberatan mengenai penyusunan Surat Dakwaansebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a danhuruf b KUHAP, justru Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak berpendapathukum apakah Surat Dakwaan tersebut telah memenuhi ketentuan syaratformil maupun materiil suatu Surat Dakwaan ;Bahwa terhadap penafsiran ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan Ayat (2) KUHAPyang mengatur tentang Kopetensi

Selanjutnya saksi ARMY ABRIANTOSIREGAR berkoordinasi dengan saksi ADJUM petugas Valiadsi KTKLN BandaraSoekarno Hatta dan setelah dilakukan Validasi terhadap KTKLN tersebut tidakditemukan data kedua KTKLN tersebut didalam system computer dan tidak pernahdiberikan Cap Validasi oleh Kantor validasi Bandara Soekarno Hatta dan tanpadilengkapi perjanjian kontrak kerja, sertifikat kopetensi kerja,Asuransi, Medhical Chek.Selanjutnya terdakwa MOCH.ABD ROCHMAN Bin SALIM dibawa ke Kantor PolrestaBandara Soekarno

Selanjutnya saksiARMY ABRIANTO SIREGAR berkoordinasi dengan saksi ADJUM petugas ValiadsiKTKLN Bandara Soekarno Hatta dan setelah dilakukan Validasi terhadap KTKLNtersebut tidak ditemukan data kedua KTKLN tersebut didalam system computer dantidak pernah diberikan Cap Validasi oleh Kantor validasi Bandara Soekarno Hatta dantanpa dilengkapi perjanjian kontrak kerja, sertifikat kopetensi kerja,Asuransi, MedhicalChek.

Standing ) kuasa hukumPenggugat sebagai berikut :Menimbang bahwa surat kuasa khusus tertanggal 18 Pebruari 2014 yang didaftarkandi kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan register surat kuasa khusus nomor :014/SK.Khusus/2014/PA.Bla. ternyata telah memenuhi ketentuan formil maupun materil darisebuah surat kuasa khusus sebagaimana maksud surat edaran Mahkamah Agung RI nomor : 6tahun 1994, yakni telah menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan diPengadilan Agama Blora, menyebut kopetensi

karena itu terhadap surat kuasa khusus tersebut Majelissepakat menyatakan sah secara hukum dan kuasa hukum Penggugat memiliki legaal standingyang sah untuk mewakili kepentingan Penggugat selaku pemberi kuasa di Pengadilan AgamaBlora;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokokperkara,terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Agama Bloradalam perkara a quo, dan mengenai kompetensi absolute, perkara a quo adalah menyangkutbidang perkawinan sedangkan menurut kopetensi

relatif, berdasarkan bukti P.1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Penggugat adalah warga Negara RepublikIndonesia yang tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Blora, maka segala hal berkaitandengan kopetensi absoulute maupun kopetensi Relatif atas perkara ini, Majelis Hakimmenyatakan bahwa perkara im merupakan wewenang Pengadilan Agama Blora untukmenerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal49 jo.

dengansaksama dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkandengan penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimanadiuraikan diatas; === 2 nn enn nnn nn nn nnn nn nn nnnMenimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan penasehatan kepada Pemohonagar bersabar menunggu umur anaknya genap 19 tahun, tetapi tidak berhasil;Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim akanmempertimbangkan dahulu mengenai kopetensi

absolut dan kopetensi relatif perkara aquo, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 undangundang nomor tahun 1974 dan pasal7 ayat 2 undangundang nomor tahun 1974 tentang perkawinan, maka perkara aquosecara absolut menjadi kewenangan pengadilan Agama untuk memeriksanya danberdasarkan bukti P.1 secara relatif Pengadilan Agama Blora berwenang mengadiliperkara aquo;Menimbang bahwa permohonan pemohon adalah Dispensasi kawin untuk anakPemohon nama BIMA NUR CAHYO BIN SARNI agar diberikan yin untuk menikahdengan

telah ditetapkan ParaPemohon telah hadir sendiri dipersidangan dan menyatakan tetap padapermohonannya beserta perbaikan yang diajukan dimuka sidang;Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan itsbat nikahPara Pemohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secaraIslam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kopetensi

Kompilasi HukumIslam, maka Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon memenuhi syaratkedudukan hukum (Legal Standing) untuk bertindak sebagai pihakpihakdalam perkaral iNl====m inne te ene nnnnnnnesMenimbang, bahwa dari bukti P1 dan P2 diketahui ParaPemohon berdomisili di Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini berada dalamwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nganjuk, maka berdasarkan Pasal 78ayat (2) Undangundang Nomor: 1 Tahun 1974 dan Buku II Edisi Revisi2010 halaman 148 huruf f (1), maka perkara ini termasuk kopetensi

Putusan Nomor:1739/Pdt.G/2014/PA.NgjNomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini termasuk kopetensi absolut PengadilanAgama ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Termohonbertempat tinggal diwilayah Kabupaten Nganjuk, oleh karenanya sesuai denganpasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 129 KompilasiHukum Islam maka perkara ini termasuk kopetensi relatif Pengadilan Agama Nganjuksehingga Pengadilan Agama Nganjuk berwenang memeriksa perkara ini ;Menimbang, bahwa pada harihari

perkara ini, yang untuk selanjutnyadianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini:PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonadalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, makaberdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, perkara aquo merupakan kopetensi

ini, makasegala sesuatu yang tercantum dalam berita acara siding harus dipandangtermuat dalam putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datangmenghadap sendiri dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya di depansidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Ssedangkan ternyataketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, dan tidakmengajukan eksepsi kopetensi

tetapi,khusus untuk perkara perceraian, Majelis Hakim memandang, bahwa dalam halini tetap diperlukan keterangan saksisaksi agar terhindar dari konspirasiperceraian dan untuk menjaga sakralitas lembaga perkawinan;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya di depan sidangmeskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyataketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, dan tidakmengajukan eksepsi kopetensi

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1 tahun 2008telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dalamdalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Denpasar dan perkara ini dibidangperkawinan maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009, baik kopetensi Relatif maupun kopetensi Absolutmenjadi

Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat patutdikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, selanjutnya tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam jawaban dan dupliknya,Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa eksepsi dalam Hukum Acara Perdata hanya dikenal atas kopetensi absolut(kewenangan mutlak) dan kopetensi