gugatanPenggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenanganPengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara sengketakewarisan tersebut;.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989terdapat kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalahkewenangan penyelesaian sengketa kewarisan sebagaimana penjelasanPasal 49 huruf (b) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwayang dimaksud dengan waris adalah penetuan

siapa yang menjadi abhiwaris, penetuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masingmasing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebutserta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuanSiapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masingmasing abhiwaris;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat poin 2,menyatakan bahwa alm.

Tibarullah pada Bank BNI Kantor Cabang Lhokseumawe Rekening Nomor:0178116933;Menimbang, bahwa majelis terlebih dahulu mempertimbangkan kewenanganuntuk memeriksa perkara a quo dan sesuai dengan Pasal 49 Huruf (b) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang mengubah Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 dan diubahlagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, denganpenjelasannya menyatakan bahwa Pengadilan Agama (baca Mahkamah Syariyah)berwenang, di antaranya, untuk menetapkan tentang penetuan

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2014/MS.Lskwaris, penetuan bagian masingmasing ahli waris, maka permohonan in casu menjadikewenangan absolut dari Mahkamah Syar iyah;Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon in casu adalahpermohonan murni yang tidak ada bantahan bahkan jawaban, namun untuk menghindaripenyelundupan hukum berupa kebohongan, majelis tetap membebankan kepada paraPemohon untuk membuktikan dalildalil permohonannya;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya, dipersidangan

Cabang Lhokseumawe, Bank BPD Capem Pasar ImpresKrueng Mane, serta Bank MANDIRI KCP Lhokseumawe Pendopo;Menimbang, bahwa majelis terlebih dahulu mempertimbangkankewenangan untuk memeriksa perkara a quo dan sesuai dengan Pasal 49 Huruf (b)Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengubah Undang undang Nomor 7Tahun 1989 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009tentang Peradilan Agama, dengan penjelasannya menyatakan bahwa PengadilanAgama berwenang, di antaranya, untuk menetapkan tentang penetuan

siapa yangmenjadi ahli waris, penetuan bagian masingmasing ahli waris, maka permohonanin casu menjadi kewenangan absolut dari Mahkamah Syariyah;Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon in casu adalahpermohonan murni yang tidak ada bantahan bahkan jawaban, namun untukmenghindari penyelundupan hukum berupa kebohongan, majelis tetapmembebankan kepada para Pemohon untuk membuktikan dalildalilpermohonannya;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya, dipersidangan, para Pemohon

Ginting meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2011 denganmeninggalkan seorang suami (Penggugat) dan 4 orang anak (para Tergugat) sertatidak ada ahli waris lain lagi;Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf bdengan penjelasannya menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang, diantaranya untuk menetapkan tentang penetuan siapa yang menjadi ahli waris,penetuan bagian masingmasing ahli waris;Menimbang, bahwa Pasal 174 angka (2) KHI menyatakan, Apabila semuaahli waris ada, maka

1999.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dalildalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti kebenarannya, sehingga MajelisHakim telah dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut.Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 huruf b UndangUndang Nomor 3Tahun 2006, tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, tentangPeradilan Agama menentukan bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah meliputi :penentuan tentang ahli waris mustahak dan penetuan

bagian masingmasing ahli waris .Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II hanyamemohon penetapan tentang penetuan ahli waris mustahak tanpa disertai dengan penentuanbagian masingmasing ahli waris maka Majelis hakim hanya akan mempertimbangkantentang penentuan tentang ahli waris mustahak a quo tanpa mempertimbangkan lebih jauhtentang penentuan bagian (porsi) masingmasing ahli waris mustahak tersebut.Menimbang, bahwa untuk menetukan tentang siapa yang menjadi ahli warismustahak

No. 121 /Pdt.P/2017/MS.LsmTgl.18.10.17Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, menentukan bahwa permohonanpenetapan ahli waris adalah meliputi: penentuan tentang ahli warismustahak dan penetuan bagian masingmasing ahli waris;Menimbang, bahwa Para Pemohon ternyata hanya memohon tentangpenetuan ahli waris mustahak dari pewaris tanpa disertai dengan penentuanbagian masingmasing ahli waris, dengan demikian Majelis hakim hanya akanmempertimbangkan mengenai penentuan tentang ahli waris mustahak a quotanpa

kandung:Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Pemohon agar MajelisHakim menetapkan dan menunjuk Pemohon untuk mengurus prosespengajuan dalam pengambilan surat tanah dengan Nomor 233 yang masih diBank BNI Lhokseumawe, Majelis hakim berpendapat sesuai Penjelasan Pasal49 huruf b UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yangmenentukan bahwa permohonan penetapan ahii waris adalah meliputi:penentuan tentang ahli waris mustahak dan penetuan

Pd.binti Sunusi tersebut namun belum ada penetuan hari pernikahannyakarena belum ada izin poligami dari Pengadilan Agama;Hal 6 dari 13 hal. Put.No. 526/Pdt.G/2016/PA SkgBahwa Pemohon bekerja sebagai tukang servis elektronik yangmempunyai penghasilan ratarata Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah )perbulan;Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa rukodi Jalan Kenanga nomor 11 dan tanah kapling di KelurahanPattirosompe, Kecamatan Tempe.Saharman bin Abd.

Pd.binti Sunusi tersebut namun belum ada penetuan hari pernikahannyakarena belum ada izin poligami dari Pengadilan Agama;Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa rukodi Jalan Kenanga nomor 11 dan tanah kapling di KelurahanPattirosompe, Kecamatan, dan ada juga motor namun saksi tidak tahuidentitas motor tersebut.Hal 7 dari 13 hal.

untukkemudian diteruskan kepada pemain dan bilamana ada nomor sie jieyang taruhannya besar atau diatas Rp 500.000, , maka terdakwa I.farid Puji Rahmanto als Gendut mengirim nomor sie jie tersebut ke AkunHongkong Pools secara on linee Bahwa dalam permainan judi Hongkong Pools tersebut bersifat untunguntungan belaka yaitu apabila pemasang atau pemain memasangtaruhan sebesar Rp 1.000 untuk nomor tebakan hadiah 4 angka sebesarrp 2.900.000, , 3 angka sebesar Rp 500.000, , 2 angka sebesar Rp70.000, dan penetuan

untukkemudian diteruskan kepada pemain dan bilamana ada nomor sie jieyang taruhannya besar atau diatas Rp 500.000, , maka terdakwa I.farid Puji Rahmanto als Gendut mengirim nomor sie jie tersebut ke AkunHongkong Pools secara on lineBahwa dalam permainan judi Hongkong Pools tersebut bersifat untunguntungan belaka yaitu apabila pemasang atau pemain memasangtaruhan sebesar Rp 1.000 untuk nomor tebakan hadiah 4 angka sebesarrp 2.900.000, , 3 angka sebesar Rp 500.000, , 2 angka sebesar Rp70.000, dan penetuan

PdtP/2017/MS.LsmTgl.20 917Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakimberpendapat dalil pokok permohonan Para Pemohon telah terbuktkebenarannya, sehingga telah dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaiberikut:Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 huruf b UndangUndangNomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, menentukan bahwa permohonanpenetapan ahli waris adalah meliputi: penentuan tentang ahli warimustahak dan penetuan

200917Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang menentukan bahwa permohonapenetapan ahli waris adalah meliputi penentuan tentang ahli waris mustahadan penetuan bagian masingmasing ahli waris dan tidak termasuk mengqeriajpenentuan mengenai harta peninggalan apalagi penetapan agar ahli warimembaliknamakan harta peninggalan pewaris, dengan demikian permohonanPara Pemohon mengenai hal ini harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 RBg, maka semua biayayang timbul akibat perkara ini dibebankan

Bahwa, pada sekitar bulan September 2019 diadakan pertemuanmembahas mengenai tugas pembagian amaliah yang meliputi merakitbahan peledak, penentuan sasaran atau target, penetuan eksekutor.ketika itu disepakati sebagai berikut:1. Perakit Bahan peledak: YUSUF;2. Penetuan sasaran amaliah:Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Tim Mako Brimob Kedaung Cirebon; Polresta Cirebon; Istana negara;3. Penetuan Eksekutor Amaliah yaitu: pada saat pelatikan Presiden."

Bahwa pada sekitar bulan September 2019 diadakan pertemuanmembahas mengenai tugas pembagian amaliah yang meliputi merakit bahanpeledak, penentuan sasaran atau target, penetuan eksekutor. ketika itudisepakati sebagai berikut:1. Perakit Bahan peledak: YUSUF FIRDAUS;2. Penetuan sasaran amaliah: Mako Brimob Kedaung Cirebon; Polresta Cirebon; Istana negara;Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Tim3.

Penetuan Eksekutor Amaliah yaitu: pada saat pelatikan Presiden.#" Bahwa aksi amaliah kemudian disepakati yaitu: Terget/sasaran:a) Gereja Santo Yusuf di magelang;b) Gereja Jamaat di mungkit Muntilan;c) Gereja Bet Lehem di Yogyakarta;d) Gereja Jamaat Yesus di Baciroh Yogyakarta; Eksekutor aksi amaliah, sebagai berikut:a) BANI menjadi eksekutor di Gereja Santo Yusuf di Magelang JawaTengah;b) RIJALUL FAJRI menjadi eksekutor di Gereja Jamaat di mungkitMuntilan Magelang;c) Terdakwa LUTFI menjadi eksekutor

Bahwa, pada sekitar bulan September 2019 diadakan pertemuanmembahas mengenai tugas pembagian amaliah yang meliputi merakit bahanpeledak, penentuan sasaran atau target, penetuan eksekutor; Bahwa, dana pembelian bahanbahan untuk pembuatan bahan peledakbom tersebut di dapat dari hasil patungan antara para inkwan yang akan ikutdalam aksi amaliyah jihad, yang disepakati dalam pertemuan di alunalun kotaCirebon, YUSUF FIRDAUS (amir) meminta dana sebesar Rp. 2.000.000, (duajuta rupiah), dan setiap ihkwan

peran masingmasing dalam rencana aksiamaliyah jihad dengan menggunakan bahan peledak Bom tersebut dan bahanbahan yang sudah dipersiapkan oleh JAD Cirebon untuk melakukan aksiamaliyah jihad tersebut yaitu bahanbahan untuk pembuatan bahan peledakbom yang diantaranya:e CAIRAN ASAM NITRAT.e AMONIUM HYDROKSIDA.e PHENOL PHETALINE.Menimbang, bahwa pada sekitar bulan September 2019 diadakanpertemuan membahas mengenai tugas pembagian amaliah yang meliputimerakit bahan peledak, penentuan sasaran atau target, penetuan

030.02.03.119420.1;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakimberpendapat dalil pokok permohonan Para Pemohon telah terbuktikebenarannya, sehingga telah dapat mempertimbangkan lebin lanjut sebagaiberikut:Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 huruf b UndangUnd ngNomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, menentukan bahwa permoho = anpenetapan ahli waris adalah meliputi: penentuan tentang ahli ow rismustahak dan penetuan

No. 50/PdtP/2017/MSLsmTg.oc o917Menimbang, bahwa Para Pemohon' ternyata hanya memohontentan penetuan = ahli waris mustahak dari pewaris tanpa disertai denganpenentua bagian masingmasing ahli waris, dengan demikian Majelis hakimhanya aka mempertimbangkan mengenai penentuan tentang = ahli warismustahak a quotanpa mempertimbangkan lebin jauh tentang penentuan bagian(porsi) masin masing ahli waris mustahak tersebut;Menimbang, bahwa untuk menetukan tentang siapa yang menjadi ai liwaris mustahak, Majelis

sebagai pihak (/egas standing) dalampermohonan ini;Menimbang, bahwa untuk menentukan ahli waris Majelis hakim perlumengetengahkan abstrak hukum sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, menentukan bahwapermohonan penetapan ahli waris adalah meliputi: penentuan tentang ahliwaris mustahak dan penetuan

bagian masingmasing ahli waris ;Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon dan Pemohon Ilhanya memohon penetapan tentang penetuan ahli waris mustahak daripewaris, Majelis hakim hanya akan mempertimbangkan tentang penentuantentang ahli waris mustahak dari pewaris tanpa mempertimbangkan lebih jauhmengeni penentuan bagian (porsi) masingmasing ahli waris mustahaktersebut;Menimbang, bahwa dalam menetukan ahli waris mustahak dari pewaris,abstrak hukum menentukan sebagai berikut:a.

Halint didasarkan pada ketentuan didalam penjelasan pasal 49 huruf (b) UndangUndang Nomor:399Tahun 2006 yang berbunyi : yang dimaksud waris adalah penentuan siapasiapa yangmenjadi ahli waris , penetuan mengenai harta peninggalan , penentuan bagian masingmasingahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta PenetepanPengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris,penentuan bagian masingmasing ahli waris ; Menimbang, bahwa yang diminta oeh

Kalamang yang telah meninggal dunia,bagiannya akan diserahkan kepada anaknya selaku ahli waris,penetuan tersebut sangat adil dan para ahli waris telah sepakatdengan hal tersebut dan tidak ada lagi tuntutan hukum kemudianhari. Bahwa ditegaskan kembali hartaharta yang dibagi oleh para ahliwaris Almarhum H. Kalamang adalah harta yang tercatat/tertulisatas nama H. Kalamang dalam bukti kepemilikannya tanpaterkecuali diantara harta tersebut yakni berupa tanah berikutbangunan yang terletak di JI.

Hal ini didasarkan pada ketentuan didalampenjelasan pasal 49 huruf (b) Undang Undang Nomor:3 Tahun 200666 ee 9yang berbunyi yang dimaksud waris adalah penentuanSiapa Siapa yang menjadi ahli waris , penetuan mengenai hartapeninggalan , penentuan bagian masing masing ahli waris, danmelaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, sertaPenetepan Pengadilan atas permohonan seseorang tentangpenentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian1masing masing ahli waris joer eee eee Menimbang, bahwa

Namun setelahUndangUndang Nomor; 7 Tahun 89 tersebut direvisi oleh UndangUndangNomor : 3 Tahun 2006, maka hal tersebut dibolehkan untuk diperiksa dan diputusoleh Pengadilan Agama dengan kata lain menjadi wewenang Pengadilan Agama .Hal ini didasarkan pada ketentuan didalam penjelasan pasal 49 huruf (b) UndangUndang Nomor:3 Tahun 2006 yang berbunyi : yang dimaksud waris adalahpenentuan siapasiapa yang menjadi ahli waris , penetuan mengenai hartapeninggalan , penentuan bagian masingmasing ahli waris

Namun setelahUndangUndang Nomor; 7 Tahun 89 tersebut direvisi oleh UndangUndangNomor : 3 Tahun 2006, maka hal tersebut dibolehkan untuk diperiksa dan diputusoleh Pengadilan Agama dengan kata lain menjadi wewenang Pengadilan Agama .Hal ini didasarkan pada ketentuan didalam penjelasan pasal 49 huruf (b) UndangUndang Nomor:3 Tahun 2006 yang berbunyi : yang dimaksud waris adalahpenentuan siapasiapa yang menjadi ahli waris , penetuan mengenai hartapeninggalan , penentuan bagian masingmasing ahli waris

' satu kesatuan yang. tidakterpisahkan dengan putusan ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana diuraikan di atas ;Menimbang, bahwa sesuai pasal 150 Rbg yang menyatakanDalam kejadian kejadian seperti tersebut dalam dua pasalterdahulu sebelum mengambil keputusan, maka KetuaPengadilan Negeri dapat memerintahkan untuk memanggilsekali lagi pihak yang tidak hadir agar datang menghadappada hari yang ditentukan dalam sidang itu, sedangkan bagipihak yang hadir penetuan

Halint didasarkan pada ketentuan didalam penjelasan pasal 49 huruf (b) UndangUndang Nomor:3Tahun 2006 yang berbunyi : yang dimaksud waris adalah penentuan siapasiapa yangmenjadi ahli waris , penetuan mengenai harta peninggalan , penentuan bagian masingmasingahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta PenetepanPengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris,penentuan bagian masingmasing ahli waris ; Menimbang, bahwa yang diminta oeh

Hal ini didasarkan pada ketentuan didalampenjelasan pasal 49 huruf (b) Undang Undang Nomor:3 Tahun 2006ee se 29yang berbunyi yang dimaksud waris adalah penentuanSiapa siapa yang menjadi ahli' waris , penetuan mengenai hartapeninggalan , penentuan bagian masing masing ahli waris, danmelaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, sertaPenetepan Pengadilan atas permohonan seseorang tentangpenentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagianmasing masing ahli waris poorer eee eee Menimbang,