Ditemukan 741 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : asahan abraham abadan asuhan abasan abrahan assahan arsalan asbahan aasahan abahan
Pengadilan PN KARANGAYAR Perdata
Register : 08-02-2021 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Krg
Tanggal 14 Juli 2021 — Penggugat:
1.SITI SUTAMI
2.DWI SUMINI
3.UMI KHORIYAH
4.SUPRIYONO
Tergugat:
1.SUKINI
2.KADIMIN
70 — 8
  • SOS sebagaimana tersebutdalam AKTA JUAL BELI No.315/2009/PPAT NUGROHO S, SOS.Berdasar AKTA JUAL BELI tersebut dilakukan perubahan nama padaSHM(Sertifikat Hak Milik ) No.1520 atas nama Muyek menjadi SHM(Sertifikat Hak Milik) No. 3852 Atas nama Sukini.Dengan demikian tidak benar apa yang disampaikan penggugatpada point 12 dan 13 yaitu terjadi perubahan dari SHM No.1519 keSHM No.3852. dan tentang ketidak absahan proses jual bellitersebut.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-12-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 696 PK/Pdt/2017
Tanggal 18 Desember 2017 — Hj. ANDI NURHAYATI, dkk vs ANDI AMRAN BASRI, S.Sos, (Alm), dilanjutkan ahliwarisnya: 1. HASNA NURDIN, dk
47 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal mana akta jual beli tersebut terdapatkejanggalan sehingga bukti ini adalah petunjuk bahwa akta tersebut tidak benarsehingga patut dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat;Bahwa selain surat pernyataan Jan Engelhart Willan dan nyonya MerrySungkana, dikawinkan dengan fakta hukum ketidak absahan Akta Jual BeliNomor 28/PNK/1987, tanggal 7 januari 1987, yang dibuat dihadapan J.Dumanauw, S.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 334 K/Pdt/2015
Tanggal 28 Mei 2015 — ABDUL HARIS, vs. PT. KURNAIN HAVIZI,
112 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 334 K/Pdt/2015bahwa RUPS ke2 yang dilakukan oleh Tergugat sah demikian pulahasil keputusannya sah dan mengikat menurut hukum, sebabpemohon kasasi samasekali tidak turut serta dalam pelaksanaanRUPS ke2 tersebut, sehingga sangat tidak adil jika permasalahanhukum/ ketidak absahan RUPS ke2 Tergugat itu disangkutpautkan dan dibebankan kepada Pemohon Kasasi/ Tergugat VII/Turut Terbanding Il.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan Kasasi dari Pemohon
Pengadilan PN Sei Rampah Perdata
Register : 07-07-2021 — Putus : 22-12-2021 — Upload : 03-01-2022
Putusan PN Sei Rampah Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Srh
Tanggal 22 Desember 2021 — Penggugat:
1.HADIR GINTING
2.HERNAWATI GINTING,S.E
3.JHON HARIFIN UTAMA GINTING.S.St
4.YENI FEBRINAWATI GINTING,S.H
Tergugat:
4.BERI TUMBUK RIA BR SINULINGGA
5.ARIFIN
72 — 32
  • Bahwa saya Tergugat II menyatakan sesuai dengan pernyataantergugat ( Beri Tumbuk Ria Sinulingga ) yaitu tanah yang saya beliadalah tanahnya yang berdasarkan Alas hak tahun 2005No.592/1001KB/05 dan sah secara hukum dan tidak dapat di batalkan.Tolong Hakim teliti, cermati dan lihat apaapa saja yang menjadi buktidari si penggugat mengenai ke absahan surat hibahnya di tahun 2004dan 2005.
    Mohon kepada yang terhormat MajelisHakim yang Mulia, memeriksa mengadili dan memberikan putusan yangberbunyi sebagai berikut :Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena tidakberdasarkan fakta yang jelas (kabur)Saya tergugat Il memohon kepada Majelis Hakim untuk meminta kepadapenggugat surat Asli Hibah dan Khusus yang dijadikan si penggugat sebagaidasar gugatannya untuk diperiksa dan teliti ke absahan nya surat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 27-11-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1651 K/Pdt/2014
Tanggal 27 Nopember 2014 — EDISON ST RUMAH PANJANG VS Hj. YUSNELLY GHAZALI, S.H.
26 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Artinya sepanjang pihak lain dapatmembuktikan ketidak absahan akta otentik tersebut maka sifat dari aktatersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian keluar yang otomatiskesempurnaan akta tersebut menjadi tidak sempurna.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 12-01-2007 — Upload : 25-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 713K/Pdt/2005
Tanggal 12 Januari 2007 — H.M Rais Bin Sumang ; Jateng DG. Sangnging ; Kamaria ; Basse DG. Nginga ; Parawangsi
44 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TUN/1994/PT.TUN.U.Pdg yang dikuatkan oleh putusanMahkamah Agung No.17 K/TUN/1996 tanggal 18 April 2001 Penggugat tidakdapat membuktikan ketidak absahan SHM No.708/Paikang a/n SusantoTheeosdor (TlIl) ; Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut terjadikontradiktif dengan putusan eksepsi yang diambilnya, oleh karena eksepsiTergugat Il yang mempermasalahkan bahwa sebenarnya SHM No.708/Paikang a/n Tergugat II adalah di luar obyek sengketa (error in objecto) telahditolak Pengadilan Tinggi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-08-2014 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 940 K/Pdt/2014
Tanggal 25 Agustus 2014 — TN. SLAMET BUNASIR d/h OEY BOEN SENG, dk ; PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, PUSAT di Jakarta, Cq. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Kantor Cabang Tegal, dk
167 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 940 K/Pdt/2014Jadi cacat hukum dan ketidak absahan bukan hanya sekedar dalampembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tanggal 04 Juli2008 yang dibuat PPAT Ramdah, S.H., yang merupakandasar/proses awal tindakan hukum penjaminan atas objek jaminanSHM Nomor 292, SHM Nomor 294 dan SHM Nomor 322 (yangmerupakan perjanjian accessoir) yang dinyatakan cacat hukum dantidak sah (karena prosedur pembuatannya tidak sesuai ketentuanPasal 138 UUHT Nomor 4 Tahun 1996), sebagaimanadipertimbangkan
Pengadilan DILMILTI III SURABAYA Pidana Militer
Register : 06-07-2012 — Putus : 30-07-2012 — Upload : 14-08-2012
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 48-K/PMT.III/BDG/AD/VII/20122012
Tanggal 30 Juli 2012 — Koptu Agus Mulyadi Nrp 31930578520874
37 — 18
  • Lihat pertimbangan hukum putusan halaman 61angka 7.kenyataan ini membawa kepada realita pembuktiannyadan pertimbangan hukum putusan sangatmemprihatinkan dalam tatapan hukum, terutama dalamke absahan kualitas pembuktian barang bukti.Keberatan ketiga .Bahwa putusan Pengadilan Militer IIl14 Denpasar telah keliru dantidak cermat didalam pertimbangan hukum putusannya dalammenanggapi Pledoi penasehat hukum, sebagai berikut :a.Pemahaman yang keliru oleh Majelis dalam berpendapat bahwapenasehat hukum terlalu
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Pertanahan
Register : 08-02-2011 — Putus : 09-06-2011 — Upload : 25-07-2013
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 06/G/2011/PTUN-PLG
Tanggal 9 Juni 2011 — MUSTOPA VS Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang; TUTI SUSILAWATI. DKK
107 — 38
  • Dan patut jugadiperiksa ke absahan Surat Keterangan Hak Usaha No. 7/TU/TK/1960 tanggal 10November 1960, dikarenakan penerbitan surat tersebut melanggar hukumdikarenakan dibuatkan untuk Penggugat belum cakap bertindak hukum, dimana saatitu Penggugat masih bocah berumur 10 (sepuluh) tahun.
Pengadilan PN PUWAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-05-2014 — Upload : 23-12-2014
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 27/Pdt.G/2012/PN.Pwk
Tanggal 8 Mei 2014 — PT. SUMBER PIRANTI lawan 1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA ( PESERO) Tbk Kantor Wilayah Jakarta 2 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH VIII BANDUNG, Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWAKARTA
80 — 11
  • Bahwa penjual / pemohon in casu Tergugat Lelang bertanggungjawab terhadap keabsahan barang, dokumen persyaratan lelang,penyerahan barang, dokumen, kepemilikan, gugatan perdata maupunpidana dan tuntutan ganti rugi jika terjadi ketidak absahan barangserta dokumen persyaratan lelang ( pasal 16 ayat (10), (2) dan (3)Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan8.Bahwa oleh karena pelaksanaan lelang yang dilaksanakan melaluiperantara Tergugat II atas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 09-12-2003 — Upload : 14-08-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 01PK/PDT/2003
Tanggal 9 Desember 2003 — TIM LIKUIDASI PT. BANK DWIPA SEMESTA (DL) ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI KEUANGAN, Dkk ; PT. ASABRI (PERSERO) ; TATANG SIDHARTA, Dkk
514 — 402 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal initerutama karena Pemohon Peninjauankembali kehilangan hak atas uangpembayaran pengembalian deposito sebesar Rp.45.000.000.000, yang telahdilakukan, dan ketidak absahan akta notariil (otentik) sebagai bukti palinghakiki dalam sistem hukum (acara di Negara Republik Indonesia ;ALASAN KETIGA :1.Bahwa majelis hakim tingkat kasasi juga telah melakukan kekhilafan dan ataukekeliruan yang nyata karena menarik kesimpulan sematamata hanyaberdasarkan dalildalil kasasi dari Termohon Peninjauankembali, tanpa
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Waris
Putus : 28-11-2018 — Upload : 05-12-2018
Putusan PT DENPASAR Nomor 166/Pdt/2018/PT DPS
Tanggal 28 Nopember 2018 — I WAYAN NARTA melawan Ir. I MADE KUSUMA DIPUTRA, dkk
137 — 56
  • kepada Ketut Kotji selakupembeli dihadapan Pejabat Camat Blahbatun Gianyar ( Tergugat Il )sebagaimana Akta Jual Beli No 12/1982 tanggal 15 Pebruari 1982 selanjutnyatanah tersebut oleh Ketut Koci dihibahkan kepada Tergugat I/TermohonBanding ;Menimbang, bahwa Penggugat/Pemohon Banding mendalilkan Akta Jualbeli tersebut tidak sah karena tidak ada nomornya, alamat tidak sesuai dantanda tangan penjual ( Wayan Subawa) tidak sesuai dengan tanda tanganaslinya;Menimbang, bahwa terhadap dalil tentang ketidak absahan
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 22-12-2017 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 20-06-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 25/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA
Tanggal 14 Februari 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : IDAM KHOLID DAULAY, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ROSDIANA. Diwakili Oleh : T Fakhrial Dani SH
93 — 33
  • Untuk kredit pegawai, analisa kredit harus memastikan ke aslian danke absahan suratsurat dari instansi pemohon kredit;f. Data pemohon kredit yang harus dilakukan verifikasi adalah: umur,pangkat/ jabatan, rekening (mutasi dan saldo ratarata), gaji danpenghasilan lain, dan agunan.. Penelitian umur;. Verifikasi riwayat jabatan atau pekerjaan;. Verifikasi atas rekening fasilitas pinjaman;. Melakukan verifikasi terhadap kemampuan debitur untuk membayarfasilitas membayar.
    ;Bahwa proses pemberian kredit pada instansi tersebut dapat Saksijelaskan bahwa AO (Account Officer) menerima formulir penerimaan kreditdari calon debitur selanjutnya memastikan dan meneliti kelengkapanpengisian formulir permohonan kredit keterang pemohonkredit,selanjutnya melakukan verifikasi seluruh dokumen/ data pendukung,mencocokkan nama, alamat dan tempat tanggal lahir antara formulirdengan KTP calon debitur, selanjutnya untuk kredit pegawai, analisa kreditharus memastikan ke aslian dan ke absahan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Tanah
Register : 13-08-2012 — Putus : 04-06-2013 — Upload : 09-02-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 367/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 4 Juni 2013 — NY. EMMA TALAKUA SEPANG >< DAISY SRI HANDAYANI WONGSO,cS
58 — 10
  • TERGUGAT III, Selaku Pembeli seharusnya sebelum melakukan jual beli atastanah dan Bangunan tersebut terlebin dahulu meneliti secara cermat dan hatihati apa benar tanah dan Bangunan tersebut milik Tergugat dan Il dan apatanah dan Bangunan tersebut dalam keadaan kosong atau ada yang menempatidiatas tanah dan Bangunan tersebut, ternyata Tergugat Ill tidak melakukanpenelitian terlebih dahulu ke absahan kepemilikan hak atas tanah tersebut,bahkan justru Tergugat Ill merekayasan dan melaporkan ke kantor
Pengadilan PN BLAMBANGAN UMPU Perdata
Register : 12-02-2018 — Putus : 26-07-2018 — Upload : 05-09-2018
Putusan PN BLAMBANGAN UMPU Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bbu
Tanggal 26 Juli 2018 — Penggugat:
SANGRATU
Tergugat:
1.Zulhijjah
2.Tafsir
3.Zamanudin
4.Ibrohim
5.Abussamma
6.Usman Ali
7.Bakaruddin
8.Herman
Turut Tergugat:
Kepala Kampung Kali Awi
110 — 42
  • menjadi dasar Penggugat mengajukan Gugatan ini;Bahwa Padangan Kerbau sebagaimana dimaksud Penggugat adalahmerupakan bagian dari tanah yang menjadi Hak Milik KeturunanPenyimbang Marga Suku Lawang Tadji (termasuk dalam wilayahpematang negara ratu yang terbagi menjadi 2 yaitu Tiyas danPengandaran dan Padangan Kerbau tersebut ada di Tiyas), yang artinyabahwa hak kepemilikan dan kewenangan melakukan perbuatan hukumterhadap Tanah dimaksud ada pada keturunan Penyimbang Marga SukuLawang Tadji;Bahwa Ke absahan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-08-2011 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3285 K/Pdt/2010
Tanggal 23 Agustus 2011 — NY.ELLI Melawan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI CQ. GUBERNUR BANTEN CQ. BUPATI SERANG, dkk
158 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sedangakan mengenai keharusan menarik penjual sebagaiTergugat tidak bersifat mutlak atas alasan dasar dalil gugatan yangdiajukan oleh Penggugat ditujukan kepada ketidak absahan Sk MendagriNomor 550/DJA/1986.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-09-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 328 PK/PDT/2017
Tanggal 22 September 2017 — OENARDY SUGIANLI vs 1. DENFIK DWI PUTRA, Ahli Waris IYUNG MAHMUD Almarhum, sebagai Termohon Peninjauan Kembali I; 2. Ahli Waris ATJENG TEDDY ALIAS TJONG SEN Almarhum bernama, LENI SONDARI, sebagai Termohon Peninjauan Kembali II; 3. UNAN GUNATA
49 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 514 dan Nomor 515 adalah bukan milik Termohon Peninjauan Kembali I;Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Judex Facti maupun Judex Jurisyang menyatakan Termohon Peninjauan Kembali dkk menempati objekterperkara berdasarkan Putusan Nomor 57/1975/Perd.PN.Grt dan PutusanNomor 51G/1998/PTUN BDG dalam putusan perkara a quo telah dapatdipatahkan/diruntuhkan dan tidak dapat dipertahankan lagi;Keberatan Kedua:Bahwa Judex Facti dan Judex Juris telah salah menafsirkan mengenaikepemilikan dan ketidak absahan
Pengadilan PN Labuan Bajo Perdata
Register : 10-08-2017 — Putus : 26-03-2018 — Upload : 14-05-2018
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Lbj
Tanggal 26 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
121 — 40
  • peristiwa hukum jual beli yangtidak sah, karena peristiwa hukum Jual beli a quo tidak dilakukan dihadapanpejabat yang berwenang untuk itu, yang dalam hal ini Notaris atau Camatselaku Pejabat Pembuan Akta Tanah.Bahwa lagipula jual beli tanah sengketa dilakukan secara dibawa tangantersebut diduga fiktif dan manipulatif karena para Tergugat dapatmembuktikan bahwa ke 16 orang warga kampung Menjaga tidak mengakuikeabsahan proses jual beli tersebut.Bahwa oleh karena Tergugat dapat membuktikan ketidak absahan
Pengadilan PN TANJUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 22-09-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan PN TANJUNG Nomor 145/Pid.Sus/2015/PN.Tjg
Tanggal 22 September 2015 — REZA ERLANGGA Als ARI Bin MUHAMMAD NORIAN SYAHRANI
24 — 42
  • adanya kecocokan antara identitas Terdakwadengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwadialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalamperkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke mukaPersidangan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakimberkeyakinan unsur pertama telah terpenuhi ;Menimbang bahwa, unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal inibersifat menerangkan ketidak absahan
Pengadilan PT KENDARI Perdata
Register : 14-05-2019 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 13-06-2019
Putusan PT KENDARI Nomor 40/PDT/2019/PT KDI
Tanggal 13 Juni 2019 — Pembanding/Penggugat : HJ. WA NAMBU Diwakili Oleh : LUWI SUTAHER,SH
Terbanding/Tergugat : MULIADIN
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BUTON
38 — 12
  • Tergugat justru membenarkan jikaLa Pulutja Bin Langguli adalah Pemuka Masyarakat Yang diakuioleh ayah Tergugat La Aihu yang saat itu menjabat sebagaiKepala Kampung Matanauwe, bahwa Lapulutja Bin Langgullimemiliki Tanah Perkebunan di Kampung Matanauwe, dimana haltersebut telah Relevan dengan Bukti Penggugat Pada P2 untukmemperkuat Bahwa La Pulutja Bin Langguli memiliki lahanPerkebunan di desa Matanauwe, Bahwa meskipun Bukti P2 atauT2 tidak diakui olen Penggugat dalam Tafsiran Kebenaran danKe Absahan