Ditemukan 1136 data
Terbanding/Penggugat : NOVELA WONATOREY
79 — 31
menjawab pertanyaantetap tidak mendatangkan seorang pengacara dan kuasa hukum dalamkasus ini.Tergugat mengharapkan kebenaran dapat ditegakkan berdasarkanfakta , karena ada ganjaran dari Yang maha kuasa bagi setiap orang yangberupaya memutarbalikkan kebenaran, baik secara sengaja maupun tidaksengaja didalam ruang sidang ini.Dalam hal memberikan jawaban, tergugat sebagai seorang awamtidak memiliki dasar hukum sipil , hanya memiliki dasar fakta ilmiah, nilai nilai dan norma kristiani yang bertitik singgung
74 — 55
fakta hukum didalam persidanganserta membuat pengertian sendiri ternadap isi daripada gugatan hal manatelahbertolak belakang dengan apa yang dituangkan didalam surat GugatanPembanding /Penggugat.Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding tersebut ParaTerbanding semula Para tergugat tidak mengajukan kontra memori banding,tetapi berhubung Pengadilan Tinggi merupakan judex factie, maka secara eksofficio akan mempertimbangkan keberatan tersebut;Menimbang, bahwa dalam hukum perdata terdapat titik singgung
248 — 166 — Berkekuatan Hukum Tetap
sejak tahun 1974 sampai dengan 1985pembayaran sewa dilakukan oleh Tjeuw Tae Jin;13.3 Sejak Ho Phang Song meninggal dunia, tanah terperkara tetap didiamidan dihuni anakanak dan cucu atau Ahli Waris Ho Phang Song,namun setelah tahun 1985 sampai sekarang mereka ingkar membayarsewa;14.Dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalilgugatan yang mengatakan Para Tergugat ingkar/wanprestasi melakukanpembayaran sewa;Gugatan Penggugat Belum Kadaluarsa (Vejaring);15.Seperti yang Penggugat singgung
53 — 3
Suryatama Tri Mulya (terdakwa selaku direktur)pengembang perumahan Asabri tersebut telah habis masa berlakunya sejaktahun 2010;Menimbang bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum terdakwamenyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah bukanperkara pidana namun termasuk dalam ranah hukum perdata; maka terdakwaharus dibebaskan dari dakwaan tersebut;Menimbang bahwa titik singgung perbuatan melawan hukum dalamlapangan hukum keperdataan dengan perbuatan melanggar hukum dalamlapangan hukum
202 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Majelis Hakim mencampuradukkan pembuktian pidana denganketentuan umum KUHP sehingga menurut hemat Pemohon Kasasi suatukeanehan apabila di satu sisi Judex Facti dalam pertimbangan putusantelah membuktikan suatu perbuatan pidana namun disisi lain tidak dilakukanpemidanaan dengan pertimbangan menerapkan Pasal 51 Ayat (1) dan Ayat(2) KUHP, padahal didalam pembuktian di persidangan Pasal 51 Ayat (1)dan Ayat (2) KUHP tidak pernah di singgung dan dibuktikan;3.
64 — 9
dengan Tergugat dan Para Tergugat lainnya terkait objek perkara aquosehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil error in persona dalam bentukdiskualifikasi in persona; Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat adalah tentang harta warisan,Penggugat dan Tergugat serta Para Tergugat sebagai pewaris, sedangkan yang menjadipersoalan dalam gugatan aquo adalah masingmasing pewaris mengakui sebagai pihakyang paling berhak atas harta warisan tersebut;Menimbang, bahwa hubungan hukum adalah adanya titik singgung
kepentinganhukum antara satu pihak dengan pihak lain, dalam gugatan ini titik singgung antaraPenggugat dengan Tergugat dan Para Tergugat terdapat pada harta warisan yangdipersoalkan oleh Peng gugat;Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan Penggugat dan Para Turut Tergugattidak pernah ada sepakat menjual, mewariskan, menghibahkan atau melepaskan ObyekWaris tersebut kepada Tergugat; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas ditemukan titiksinggung hukum antara Penggugat dengan Tergugat
Terbanding/Tergugat I : Hj. HUKMA B
Terbanding/Tergugat II : MUNIR LIONG
Terbanding/Tergugat III : IRHAM
Terbanding/Tergugat IV : GINA FEBRIYANTI
53 — 16
fakta hukum didalam persidanganserta membuat pengertian sendiri terhadap isi daripada gugatan hal mana telahbertolak belakang dengan apa yang dituangkan didalam surat GugatanPembanding / Penggugat.Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding tersebut ParaTerbanding semula Para tergugat tidak mengajukan kontra memori banding,tetap berhubung Pengadilan Tinggi merupakan judex factie, maka secara eksofficio akan mempertimbangkan keberatan tersebut;Menimbang, bahwa dalam hukum perdata terdapat titik singgung
Freddy Silaban
Tergugat:
1.Kelompok Kerja Pengadaan Barang Jasa Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara
2.Kepala Unit Layanan Pengadaan Wilayah Sumatera Utara
3.Pejabat Pembuat Komitmen Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Sumatera Utara
4.Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara
5.Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Sumatera Utara
Turut Tergugat:
Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
81 — 38
Dalam evaluasi administrasi, Tergugat telahmengevaluasi akan halnya syarat daftar peralatan utamaminimal dalam dokumen penawaran Penggugat yangmenurut hemat Penggugat sudah terlingkupi didalamnyaSurat Perjanjian Sewa AMP yang walaupun didalamnyaada penulisan 2 nama paket pekerjaan sebagaimanaPenggugat singgung diatas namun demikian oleh Tergugatltelah pula memberi tanda benar (). Artinya, PerjanjianSewa AMP dalam dokumen penawaran Penggugat sudahtidak ada masalah.
42 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka dengan sendirinya Putusan Banding Pengadilan tinggiBanjarmasin, dalam perkara a gou harus dibatalkan;Dengan Argumen Hukum sebagai berikut:Bahwa kasus hukum tersebut ada titik singgung antara Pengadilan Tatausaha Negara dengan Peradilan Umum, Pengadilan Negeri memilikikewenangan untuk menentukan hak kepemilikan Vide memperhatikan KUHPerdata, RBG, Undang Undang No.4 Tahun 2004 Tentang KekuasaanKehakiman dan Undang Undang No.8 Tahun 2004 tentang PeradilanUmum dan ketentuan hukum lain nya yang berkaitan
57 — 8
Selengkapnya,persamaan maupun titik singgung perbedaan cara pandang, keyakinan, danjuga pendirian antara Penggugat dengan Tergugat ini telah terdeskripsi padabagian narasi duduk perkara;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 danP.2 serta 3 (tiga) orang saksi di muka sidang;Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampaidengan T.5 serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang;Hal 24 dari 32 hal Putusan No. 19/Pdt.G/2018/PA.SpnMenimbang, bahwa alat bukti
53 — 7
PenggugatRekonvensi dapat mempersoalkannya terlebih dahulu tentang status hartabersama berupa rumah yang menjadi objek sengketa antara PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi melalui Gugatan Perdata kepada Pengadilan Agama;Menimbang bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas,oleh karena terdapat pihakpihnak yang berkepentingan atas sengketakepemilikan tanah /n casu yang tidak ikut dijadikan sebagai pihak dalamperkara aquo serta terdapat titik singgung
33 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung, fungsi Tergugat Illadalah pengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepadaTergugat Ill dihukum untuk menetapkan dan mengesahkananggaran, karena Tergugat III adalah lembaga legislatif yang tidakdapat dituntut perdata karena masalah perdata adalah masalahyang menyangkut antara pribadi ke pribadi (privat) dalam lapanganharta kekayaan;Maka menurut Tergugat Ill, DPR (lembaga legislatif) tidak bisadituntut perdata karena ia adalah lembaga yang bersifat publik
78 — 44
Bahwa titik singgung yang disampaikan oleh Pembanding dalam alasanmemorinya pada angka 4, Terbanding sangat mengapresiasinya, karenaalat bukti yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana yang diuraikan olehPembanding tersebut berupa fotokopi yang tanpa aslinya, memang benarPenggugat tidak membantahnya. Yang menjadi persoalannya, adalahapakah isi dari keseluruhan bukti tersebut terpenuhi atau tidak.
Warsito Ahmad Qodlofi
Tergugat:
1.PT. HARIAN BATAK POS BERSINAR
2.Penanggung Jawab Harian Pimpinan Redaksi Batak Pos
3.Sangkot Sihotang
4.Penanggung Jawab Media Online Pantauan Rakyat
5.Arifin Syahputra
82 — 49
Pada alenia ke Delapan menerangkan : Kembali di singgung terkait pembuatan Surat mengarah kepada salahsatu Oknum LSM yang bernama Warsito dan warga Langsungmenyerahkan biaya sebesar Rp 600 ribu Pada alenia ke Sembilan menerangkan : Waktu yang sama saat di temui , warsito membenarkan bilaPengurusan Surat Program PTSL dari Pemerintah setiap wargadikenakan Pungutan biaya sebesar Rp 600 ribu :5) Bahwa pada tanggal 12 November 2017Tergugat IV dan Tergugat V secara bersamasama kembali memberitakan diMedia
Pada alenia ke Delapan menerangkan : Kembali di singgung terkait pembuatan Surat mengarah kepada salahsatu Oknum LSM yang bernama Warsito dan warga Langsungmenyerahkan biaya sebesar Rp 600 ribu Pada alenia ke Sembilan menerangkan :Waktu yang sama saat di temui , warsito membenarkan bila PengurusanSurat Program PTSL dari Pemerintah setiap warga dikenakan Pungutanbiaya sebesar Rp 600 ribu :3).
Terbanding/Tergugat I : PT. HARIAN BATAK POS BERSINAR
Terbanding/Tergugat II : Penanggung Jawab Harian Pimpinan Redaksi Batak Pos
Terbanding/Tergugat III : Sangkot Sihotang
Terbanding/Tergugat IV : Penanggung Jawab Media Online Pantauan Rakyat
Terbanding/Tergugat V : Arifin Syahputra
77 — 36
Berita : KadesKarang Anyar Bantah Kutip Biaya Pengurusan PTSLsedangkan yang di muat dalam Berita di Harian Umum Batak Pos tersebutadalah sebagai berikut : Pada Alenia Ke dua menerangkan : Namun Pembuatan sertifikat Pronayang saat ini yang telah berganti nama Pendaftaran Tanah SistematisLengkap ( PTSL ) di Desa Karang Anyar Kec.Secanggang Kab.Langkat dikenakan biaya Rp 600 ribuHalalaman 3 dari 52Halaman Putusan Perdata Nomor 153/Pdt/2019/PN MDN5)6) Pada alenia ke Delapan menerangkan : Kembali di singgung
Langkat dikenakan biaya Rp 600 ribu ;Halalaman 47 dari 52Halaman Putusan Perdata Nomor 153/Pdt/2019/PN MDN Bahwa pada alenia Ke 8 ( delapan ) Tergugat I , Il, dan III menyatakandalam Harian Umum Batak Pos : Kembali di singgung terkaitPembuatan surat mengarah kepada salah satu oknum LSM yangbernama Warsito dan Warga langsung menyerahkan biaya sebesar Rp600 ribu ; Bahwa pada alenia ke 9 ( sembilan ) Tergugat ,ll,dan Illmenerangkan dalam harian Umum Batak Pos : Waktu yang samasaat di temui , Warsito
11 — 8
Bahwa apa yang dikatakan Pemohon dalam poin 18, poin 19 jugapoin 20, juga tidak benar, terlalu mengadangada saja, bahkanPemohon sendiri selama berkumpul dirumah Termohon semenjakkepulangan dari Negara Taiwan, bercerita kepada Termohon sepertiyang sudah Termohon singgung di poin 5, selama di Negara TaiwanPemohon sudah menggauli 5 orang wanita, dan salah satu diantarawanita tersebut menuntut untuk dinikahi, dan saat Termohon bertanyakepada Pemohon, apakah Pemohon akan menceraikan Termohon, 10 putusan
93 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
., tanggal 21 Januari 2014, pada dasarnya, KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Bandung, maupun Hakim yang ditunjuksebagai reporteur (raportir), dalam pemeriksaan persiapan (prosesdismissal) pada perkara a quo tersebut, telah mengetahui sertamempertimbangkan keberadaan adanya titik singgung kewenangan absolutpengadilan dalam pemeriksaan perkara a quo.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MUNDARGO, SH
135 — 106
bandingtersebut, setelah dihubungkan dengan faktafakta di persidangan sesuai yangterurai dalam Berita Acara Persidangan, Majelis Hakim Pengadilan TinggiYogyakarta,tidak sependapat dengan penerapan pasal yang dipilin baik olehPenuntut Umum maupun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam memutusHalaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 66/PID/2019/PTYYKperkara a quo, karena salah satu unsur pasal dakwaan Ke Satu yang dipiliholeh Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tingkat Pertama, berkaitan dengantitik singgung
336 — 144
Bahwa berdasarkan Hasil Rakernas Mahkamah Agung RIdi Yogyakarta tanggal 21 s/d 23 Maret 1985 tentangtitik singgung yuridis peradilan agama denganperadilan umum; ditentukan : BILA TERJADI18PERBEDAAN AGAMA DIANTARA PEWARIS DENGAN AHLI WARISATAU DIANTARA PARA AHLI WARIS, MAKA HUKUM WARISYANG DIBERLAKUKAN ADALAH HUKUM WARIS YANG BERLAKUBAGI SI PEWARIS (ORANG YANG MENINGGALKAN HARTA) ;.
29 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalam petitum point 9 Penggugat mohon agar TergugatIll dihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran....dan seterusnya;Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung, fungsi Tergugat Illadalah pengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepadaTergugat Ill dihukum untuk menetapkan dan mengesahkananggaran, karena Tergugat Ill adalah lembaga legislatif yangtidak dapat dituntut perdata karena masalah perdata adalahmasalah yang menyangkut antara pribadi ke pribadi (privat)dalam lapangan harta kekayaan