Ditemukan 1136 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung singgang senggung singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 08-03-2018 — Putus : 09-04-2018 — Upload : 16-08-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 24/PDT/2018/PT JAP
Tanggal 9 April 2018 — Pembanding/Tergugat : RANDONGKIR DORUS
Terbanding/Penggugat : NOVELA WONATOREY
79 — 31
  • menjawab pertanyaantetap tidak mendatangkan seorang pengacara dan kuasa hukum dalamkasus ini.Tergugat mengharapkan kebenaran dapat ditegakkan berdasarkanfakta , karena ada ganjaran dari Yang maha kuasa bagi setiap orang yangberupaya memutarbalikkan kebenaran, baik secara sengaja maupun tidaksengaja didalam ruang sidang ini.Dalam hal memberikan jawaban, tergugat sebagai seorang awamtidak memiliki dasar hukum sipil , hanya memiliki dasar fakta ilmiah, nilai nilai dan norma kristiani yang bertitik singgung
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-09-2019 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 192/Pdt.G/2018/PN Jap
Tanggal 2 Mei 2019 — Penggugat : HANDOYO TJONDRO KUSUMO Tergugat : 1.Hj. HUKMA B 2.MUNIR LIONG 3.IRHAM 4.GINA FEBRIYANTI
74 — 55
  • fakta hukum didalam persidanganserta membuat pengertian sendiri ternadap isi daripada gugatan hal manatelahbertolak belakang dengan apa yang dituangkan didalam surat GugatanPembanding /Penggugat.Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding tersebut ParaTerbanding semula Para tergugat tidak mengajukan kontra memori banding,tetapi berhubung Pengadilan Tinggi merupakan judex factie, maka secara eksofficio akan mempertimbangkan keberatan tersebut;Menimbang, bahwa dalam hukum perdata terdapat titik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-07-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1093 K/Pdt/2016
Tanggal 26 Juli 2016 — Ahli Waris HO PHANG SONG, DKK VS DAISY SLAMAT, DK
248 — 166 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sejak tahun 1974 sampai dengan 1985pembayaran sewa dilakukan oleh Tjeuw Tae Jin;13.3 Sejak Ho Phang Song meninggal dunia, tanah terperkara tetap didiamidan dihuni anakanak dan cucu atau Ahli Waris Ho Phang Song,namun setelah tahun 1985 sampai sekarang mereka ingkar membayarsewa;14.Dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalilgugatan yang mengatakan Para Tergugat ingkar/wanprestasi melakukanpembayaran sewa;Gugatan Penggugat Belum Kadaluarsa (Vejaring);15.Seperti yang Penggugat singgung
Pengadilan PN PADANG Pidana Umum Penipuan
Register : 23-06-2016 — Putus : 14-11-2016 — Upload : 27-03-2017
Putusan PN PADANG Nomor H.ANAS, BSC Pgl ANAS
Tanggal 14 Nopember 2016 — H.ANAS, BSC Pgl ANAS
53 — 3
  • Suryatama Tri Mulya (terdakwa selaku direktur)pengembang perumahan Asabri tersebut telah habis masa berlakunya sejaktahun 2010;Menimbang bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum terdakwamenyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah bukanperkara pidana namun termasuk dalam ranah hukum perdata; maka terdakwaharus dibebaskan dari dakwaan tersebut;Menimbang bahwa titik singgung perbuatan melawan hukum dalamlapangan hukum keperdataan dengan perbuatan melanggar hukum dalamlapangan hukum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 25-05-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2548 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 25 Mei 2016 — YUNUS ISKANDAR, SH bin HAMID HUSIN
202 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Majelis Hakim mencampuradukkan pembuktian pidana denganketentuan umum KUHP sehingga menurut hemat Pemohon Kasasi suatukeanehan apabila di satu sisi Judex Facti dalam pertimbangan putusantelah membuktikan suatu perbuatan pidana namun disisi lain tidak dilakukanpemidanaan dengan pertimbangan menerapkan Pasal 51 Ayat (1) dan Ayat(2) KUHP, padahal didalam pembuktian di persidangan Pasal 51 Ayat (1)dan Ayat (2) KUHP tidak pernah di singgung dan dibuktikan;3.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Waris
Register : 05-09-2016 — Putus : 19-04-2016 — Upload : 05-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 314/Pdt.G/2015/PN MDN
Tanggal 19 April 2016 — - HELMI NURTARIA SIREGAR (PENGGUGAT) - JOBPI SIREGAR (TERGUGAT I) - MURTIANA SIREGAR (TURUT TERGUGAT I) - ESRY SIREGAR (TERGUGAT II) - OLANI ROSMAIMA SIREGAR (TURUT TERGYGAT III) - FARIDA SIREGAR (TURUT TERGUGAT IV) - HERYATI HARAHAP (TURUT TERGUGAT V) - YOHANNES SIREGAR (TERGUGAT VI) - RATIH WULANSARI SIREGAR (TURUT TERGUGAT VII) - YOGI LAMHOT SIREGAR (TURUT TERGUGAT VIII) - JUNITA SIREGAR (TURUT TERGUGAT IX) - LURAH (TURUT TERGUGAT X)
64 — 9
  • dengan Tergugat dan Para Tergugat lainnya terkait objek perkara aquosehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil error in persona dalam bentukdiskualifikasi in persona; Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat adalah tentang harta warisan,Penggugat dan Tergugat serta Para Tergugat sebagai pewaris, sedangkan yang menjadipersoalan dalam gugatan aquo adalah masingmasing pewaris mengakui sebagai pihakyang paling berhak atas harta warisan tersebut;Menimbang, bahwa hubungan hukum adalah adanya titik singgung
    kepentinganhukum antara satu pihak dengan pihak lain, dalam gugatan ini titik singgung antaraPenggugat dengan Tergugat dan Para Tergugat terdapat pada harta warisan yangdipersoalkan oleh Peng gugat;Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan Penggugat dan Para Turut Tergugattidak pernah ada sepakat menjual, mewariskan, menghibahkan atau melepaskan ObyekWaris tersebut kepada Tergugat; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas ditemukan titiksinggung hukum antara Penggugat dengan Tergugat
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 19-09-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 61/PDT/2019/PT JAP
Tanggal 31 Oktober 2019 — Pembanding/Penggugat : HANDOYO TJONDRO KUSUMO
Terbanding/Tergugat I : Hj. HUKMA B
Terbanding/Tergugat II : MUNIR LIONG
Terbanding/Tergugat III : IRHAM
Terbanding/Tergugat IV : GINA FEBRIYANTI
53 — 16
  • fakta hukum didalam persidanganserta membuat pengertian sendiri terhadap isi daripada gugatan hal mana telahbertolak belakang dengan apa yang dituangkan didalam surat GugatanPembanding / Penggugat.Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding tersebut ParaTerbanding semula Para tergugat tidak mengajukan kontra memori banding,tetap berhubung Pengadilan Tinggi merupakan judex factie, maka secara eksofficio akan mempertimbangkan keberatan tersebut;Menimbang, bahwa dalam hukum perdata terdapat titik singgung
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 11-05-2018 — Putus : 14-01-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 278/Pdt.G/2018/PN Mdn
Tanggal 14 Januari 2019 — Penggugat:
Freddy Silaban
Tergugat:
1.Kelompok Kerja Pengadaan Barang Jasa Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara
2.Kepala Unit Layanan Pengadaan Wilayah Sumatera Utara
3.Pejabat Pembuat Komitmen Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Sumatera Utara
4.Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara
5.Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Sumatera Utara
Turut Tergugat:
Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
81 — 38
  • Dalam evaluasi administrasi, Tergugat telahmengevaluasi akan halnya syarat daftar peralatan utamaminimal dalam dokumen penawaran Penggugat yangmenurut hemat Penggugat sudah terlingkupi didalamnyaSurat Perjanjian Sewa AMP yang walaupun didalamnyaada penulisan 2 nama paket pekerjaan sebagaimanaPenggugat singgung diatas namun demikian oleh Tergugatltelah pula memberi tanda benar (). Artinya, PerjanjianSewa AMP dalam dokumen penawaran Penggugat sudahtidak ada masalah.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 09-01-2014 — Upload : 06-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2228 K/Pdt/2012
Tanggal 9 Januari 2014 —
42 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maka dengan sendirinya Putusan Banding Pengadilan tinggiBanjarmasin, dalam perkara a gou harus dibatalkan;Dengan Argumen Hukum sebagai berikut:Bahwa kasus hukum tersebut ada titik singgung antara Pengadilan Tatausaha Negara dengan Peradilan Umum, Pengadilan Negeri memilikikewenangan untuk menentukan hak kepemilikan Vide memperhatikan KUHPerdata, RBG, Undang Undang No.4 Tahun 2004 Tentang KekuasaanKehakiman dan Undang Undang No.8 Tahun 2004 tentang PeradilanUmum dan ketentuan hukum lain nya yang berkaitan
Pengadilan PA SUNGAI PENUH Perdata Agama
Register : 08-01-2018 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan PA SUNGAI PENUH Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Spn
Tanggal 30 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
57 — 8
  • Selengkapnya,persamaan maupun titik singgung perbedaan cara pandang, keyakinan, danjuga pendirian antara Penggugat dengan Tergugat ini telah terdeskripsi padabagian narasi duduk perkara;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 danP.2 serta 3 (tiga) orang saksi di muka sidang;Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampaidengan T.5 serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang;Hal 24 dari 32 hal Putusan No. 19/Pdt.G/2018/PA.SpnMenimbang, bahwa alat bukti
Pengadilan PN PALU Perdata Tanah
Register : 31-10-2014 — Putus : 01-04-2015 — Upload : 21-08-2015
Putusan PN PALU Nomor 101 /Pdt.G/2014/PN Pal
Tanggal 1 April 2015 — SUNARNO vs ANDI HERLINA
53 — 7
  • PenggugatRekonvensi dapat mempersoalkannya terlebih dahulu tentang status hartabersama berupa rumah yang menjadi objek sengketa antara PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi melalui Gugatan Perdata kepada Pengadilan Agama;Menimbang bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas,oleh karena terdapat pihakpihnak yang berkepentingan atas sengketakepemilikan tanah /n casu yang tidak ikut dijadikan sebagai pihak dalamperkara aquo serta terdapat titik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-11-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1929 K/Pdt/2015
Tanggal 26 Nopember 2015 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR ACEH ; H. SHALIHIN MAHMUD, dkk
33 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung, fungsi Tergugat Illadalah pengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepadaTergugat Ill dihukum untuk menetapkan dan mengesahkananggaran, karena Tergugat III adalah lembaga legislatif yang tidakdapat dituntut perdata karena masalah perdata adalah masalahyang menyangkut antara pribadi ke pribadi (privat) dalam lapanganharta kekayaan;Maka menurut Tergugat Ill, DPR (lembaga legislatif) tidak bisadituntut perdata karena ia adalah lembaga yang bersifat publik
Pengadilan PTA MAKASSAR Perdata Agama Perceraian
Register : 13-01-2016 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 28-12-2016
Putusan PTA MAKASSAR Nomor 12/Pdt.G/2016/PTA.Mks
Tanggal 11 Februari 2016 — P Vs T
78 — 44
  • Bahwa titik singgung yang disampaikan oleh Pembanding dalam alasanmemorinya pada angka 4, Terbanding sangat mengapresiasinya, karenaalat bukti yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana yang diuraikan olehPembanding tersebut berupa fotokopi yang tanpa aslinya, memang benarPenggugat tidak membantahnya. Yang menjadi persoalannya, adalahapakah isi dari keseluruhan bukti tersebut terpenuhi atau tidak.
Pengadilan PN STABAT Perdata
Register : 21-05-2018 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 22-01-2019
Putusan PN STABAT Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Stb
Tanggal 16 Januari 2019 — Penggugat:
Warsito Ahmad Qodlofi
Tergugat:
1.PT. HARIAN BATAK POS BERSINAR
2.Penanggung Jawab Harian Pimpinan Redaksi Batak Pos
3.Sangkot Sihotang
4.Penanggung Jawab Media Online Pantauan Rakyat
5.Arifin Syahputra
82 — 49
  • Pada alenia ke Delapan menerangkan : Kembali di singgung terkait pembuatan Surat mengarah kepada salahsatu Oknum LSM yang bernama Warsito dan warga Langsungmenyerahkan biaya sebesar Rp 600 ribu Pada alenia ke Sembilan menerangkan : Waktu yang sama saat di temui , warsito membenarkan bilaPengurusan Surat Program PTSL dari Pemerintah setiap wargadikenakan Pungutan biaya sebesar Rp 600 ribu :5) Bahwa pada tanggal 12 November 2017Tergugat IV dan Tergugat V secara bersamasama kembali memberitakan diMedia
    Pada alenia ke Delapan menerangkan : Kembali di singgung terkait pembuatan Surat mengarah kepada salahsatu Oknum LSM yang bernama Warsito dan warga Langsungmenyerahkan biaya sebesar Rp 600 ribu Pada alenia ke Sembilan menerangkan :Waktu yang sama saat di temui , warsito membenarkan bila PengurusanSurat Program PTSL dari Pemerintah setiap warga dikenakan Pungutanbiaya sebesar Rp 600 ribu :3).
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 04-04-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 153/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 27 Juni 2019 — Pembanding/Penggugat : Warsito Ahmad Qodlofi
Terbanding/Tergugat I : PT. HARIAN BATAK POS BERSINAR
Terbanding/Tergugat II : Penanggung Jawab Harian Pimpinan Redaksi Batak Pos
Terbanding/Tergugat III : Sangkot Sihotang
Terbanding/Tergugat IV : Penanggung Jawab Media Online Pantauan Rakyat
Terbanding/Tergugat V : Arifin Syahputra
77 — 36
  • Berita : KadesKarang Anyar Bantah Kutip Biaya Pengurusan PTSLsedangkan yang di muat dalam Berita di Harian Umum Batak Pos tersebutadalah sebagai berikut : Pada Alenia Ke dua menerangkan : Namun Pembuatan sertifikat Pronayang saat ini yang telah berganti nama Pendaftaran Tanah SistematisLengkap ( PTSL ) di Desa Karang Anyar Kec.Secanggang Kab.Langkat dikenakan biaya Rp 600 ribuHalalaman 3 dari 52Halaman Putusan Perdata Nomor 153/Pdt/2019/PN MDN5)6) Pada alenia ke Delapan menerangkan : Kembali di singgung
    Langkat dikenakan biaya Rp 600 ribu ;Halalaman 47 dari 52Halaman Putusan Perdata Nomor 153/Pdt/2019/PN MDN Bahwa pada alenia Ke 8 ( delapan ) Tergugat I , Il, dan III menyatakandalam Harian Umum Batak Pos : Kembali di singgung terkaitPembuatan surat mengarah kepada salah satu oknum LSM yangbernama Warsito dan Warga langsung menyerahkan biaya sebesar Rp600 ribu ; Bahwa pada alenia ke 9 ( sembilan ) Tergugat ,ll,dan Illmenerangkan dalam harian Umum Batak Pos : Waktu yang samasaat di temui , Warsito
Pengadilan PA PONOROGO Perdata Agama Perceraian
Register : 25-05-2016 — Putus : 07-11-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan PA PONOROGO Nomor 839/Pdt.G/2016/PA.Po
Tanggal 7 Nopember 2016 — PEMOHON X TERMOHON
11 — 8
  • Bahwa apa yang dikatakan Pemohon dalam poin 18, poin 19 jugapoin 20, juga tidak benar, terlalu mengadangada saja, bahkanPemohon sendiri selama berkumpul dirumah Termohon semenjakkepulangan dari Negara Taiwan, bercerita kepada Termohon sepertiyang sudah Termohon singgung di poin 5, selama di Negara TaiwanPemohon sudah menggauli 5 orang wanita, dan salah satu diantarawanita tersebut menuntut untuk dinikahi, dan saat Termohon bertanyakepada Pemohon, apakah Pemohon akan menceraikan Termohon, 10 putusan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 21-05-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 150 K/TUN/2015
Tanggal 21 Mei 2015 — TONNY KUSNADI vs I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. SUKABUMI., II. MENTERI PERTANAHAN RI., III. KOMANDAN PANGKALAN TNI ANGKATAN UDARA ATANG SENDJADJA
93 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., tanggal 21 Januari 2014, pada dasarnya, KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Bandung, maupun Hakim yang ditunjuksebagai reporteur (raportir), dalam pemeriksaan persiapan (prosesdismissal) pada perkara a quo tersebut, telah mengetahui sertamempertimbangkan keberadaan adanya titik singgung kewenangan absolutpengadilan dalam pemeriksaan perkara a quo.
Pengadilan PT YOGYAKARTA Pidana Umum
Register : 29-07-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 66/PID/2019/PT YYK
Tanggal 12 September 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : PAIMIN Bin KROMO TARUNO Diwakili Oleh : AGUNG DWI PURWANTO, SE. SH.CIL
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MUNDARGO, SH
135 — 106
  • bandingtersebut, setelah dihubungkan dengan faktafakta di persidangan sesuai yangterurai dalam Berita Acara Persidangan, Majelis Hakim Pengadilan TinggiYogyakarta,tidak sependapat dengan penerapan pasal yang dipilin baik olehPenuntut Umum maupun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam memutusHalaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 66/PID/2019/PTYYKperkara a quo, karena salah satu unsur pasal dakwaan Ke Satu yang dipiliholeh Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tingkat Pertama, berkaitan dengantitik singgung
Pengadilan PN PURWOREJO Perdata Waris
Register : 25-01-2011 — Putus : 09-11-2011 — Upload : 23-02-2012
Putusan PN PURWOREJO Nomor No : 02/PDT/G/2011/PN.PWR
Tanggal 9 Nopember 2011 — MARIA ANCILLA NIMAH >< SUHARYATI BINTI SARKIM MARTOWIJOYO
336 — 144
  • Bahwa berdasarkan Hasil Rakernas Mahkamah Agung RIdi Yogyakarta tanggal 21 s/d 23 Maret 1985 tentangtitik singgung yuridis peradilan agama denganperadilan umum; ditentukan : BILA TERJADI18PERBEDAAN AGAMA DIANTARA PEWARIS DENGAN AHLI WARISATAU DIANTARA PARA AHLI WARIS, MAKA HUKUM WARISYANG DIBERLAKUKAN ADALAH HUKUM WARIS YANG BERLAKUBAGI SI PEWARIS (ORANG YANG MENINGGALKAN HARTA) ;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-04-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2153 K/Pdt/2015
Tanggal 12 April 2016 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq GUBERNUR ACEH ; DARKASYI
29 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dalam petitum point 9 Penggugat mohon agar TergugatIll dihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran....dan seterusnya;Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung, fungsi Tergugat Illadalah pengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepadaTergugat Ill dihukum untuk menetapkan dan mengesahkananggaran, karena Tergugat Ill adalah lembaga legislatif yangtidak dapat dituntut perdata karena masalah perdata adalahmasalah yang menyangkut antara pribadi ke pribadi (privat)dalam lapangan harta kekayaan