Ditemukan 1136 data
Urut Berdasarkan
Register : 23-06-2016 — Putus : 14-11-2016 — Upload : 27-03-2017
Putusan PN PADANG Nomor H.ANAS, BSC Pgl ANAS Tanggal 14 Nopember 2016 — H.ANAS, BSC Pgl ANAS
53 — 3
53 — 3
Suryatama Tri Mulya (terdakwa selaku direktur)pengembang perumahan Asabri tersebut telah habis masa berlakunya sejaktahun 2010;Menimbang bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum terdakwamenyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah bukanperkara pidana namun termasuk dalam ranah hukum perdata; maka terdakwaharus dibebaskan dari dakwaan tersebut;Menimbang bahwa titik singgung perbuatan melawan hukum dalamlapangan hukum keperdataan dengan perbuatan melanggar hukum dalamlapangan hukum
Putus : 25-05-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2548 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 25 Mei 2016 — YUNUS ISKANDAR, SH bin HAMID HUSIN
202 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
202 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Majelis Hakim mencampuradukkan pembuktian pidana denganketentuan umum KUHP sehingga menurut hemat Pemohon Kasasi suatukeanehan apabila di satu sisi Judex Facti dalam pertimbangan putusantelah membuktikan suatu perbuatan pidana namun disisi lain tidak dilakukanpemidanaan dengan pertimbangan menerapkan Pasal 51 Ayat (1) dan Ayat(2) KUHP, padahal didalam pembuktian di persidangan Pasal 51 Ayat (1)dan Ayat (2) KUHP tidak pernah di singgung dan dibuktikan;3.
Putus : 29-11-2010 — Upload : 29-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 303 PK/Pdt/2009 Tanggal 29 Nopember 2010 — PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN DAN PEMBANGUNAN OEI (PT.OEI), Direktur Utamanya : LASMONO VS SURONO , Dkk
81 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
81 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalil pokok yang melandasi gugatan Penggugat terhadap paraTergugat dalam kasus perkara ini sebagai akibat dari rangkaian tindakan PMHyang dilakukan para Tergugat itu, Penggugat telah mengalami kerugian;2 Hak Penggugat untuk mengajukan tuntutan kebendaan dalam perkara ini, belumgugur sebelum Penggugat memasuki materi pokok gugatan, perlu lebih dahulumenjernihkan permasalahan yang menyangkut daluwarsa (verjaring lapse of time)dalam perkara ini ;Memang pada kasus ini seolaholah terdapat dua titik singgung
No. 303 PK/Pdt/2009Sebagaimana yang telah Pemohon PK singgung diatas, alasan PK yang diajukan bertitikdari pasal 67 huruf f. Dalam putusan Kasasi a quo terdapat kekhilafan / kekeliruannyata;Seperti yang Pemohon PK kemukakan, putusan Kasasi a quo membatalkan putusanPengadilan Tinggi DKI No.101/Pdt/2006/PT.
Register : 07-03-2013 — Putus : 13-05-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 142 K/TUN/2013 Tanggal 13 Mei 2013 — DRS. FIRDAUS FASYA, DKK VS I. KAKAN PERTANAHAN KOTA TANGERANG., II. HOKIARTO., III. AHLI WARIS H. Tb. ALWANI Hj. KOMARIAH, DKK;
91 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
91 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 142 K/TUN2013Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Tergugat IlIntervensi 1 dan 2 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tas dalildalilsebagai berikut:Eksepsi TergugatA.Kewenangan Absolut;Alasan hukumnya yaitu : Bahwa materi permasalahan yang diangkat dariperistiwa hukum yang diutarakan dalam isi posita gugatan Para Penggugatadalah Perbuatan Melawan Hukum, yang secara substansial materipermasalahannya sangat menitikberatkan pada titik singgung mengenaiyang berhak atas objek
Putus : 12-12-2013 — Upload : 02-01-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 165 /Pid.B/2013/PN.KPG Tanggal 12 Desember 2013 — YERI EFENDI alias TONGKOL
45 — 37
45 — 37
umum tersebut;Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan, dengandakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu :e Primair : melanggar pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;e Subsidair : melanggar pasal 170 ayat (2) ke3 KUHP;Menimbang, bahwa Majelis akan menelaah dari segi doktrin bahwa padalazimnya ditinjau dari teori dan praktek bentuk dakwaan subsidair diajukan,apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi : menimbulkan suatu akibat;e akibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung
Register : 07-12-2015 — Putus : 16-02-2016 — Upload : 11-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 673 K/TUN/2015 Tanggal 16 Februari 2016 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. TANGERANG., II. PT. RUMANDA BUKIT JAYANTI VS JAHJA KOMAR HIDAYAT;
67 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Eksepsi Kewenangan Absolut;Alasan Hukumnya yaitu :Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yangdiutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat halaman 2 angka 3 dan 4dalam gugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangat menitikberatkan pada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang dirasa milik Penggugat, akan tetapisecara yuridis telah diterbitkan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negaraberupa Sertipikat Hak Milik No.
Register : 16-11-2017 — Putus : 24-04-2018 — Upload : 25-06-2018
Putusan PN STABAT Nomor 40/Pdt.G/2017/PN STB Tanggal 24 April 2018 — Penggugat:
Warsito Ahmad Qodlofi
Tergugat:
1.Pimpinan Redaksi Batak Pos Cq Sangkot Sihotang
2.Pimpinan Redaksi Media Online Pantauan Rakyat Cq Arifin
292 — 275
Warsito Ahmad Qodlofi
Tergugat:
1.Pimpinan Redaksi Batak Pos Cq Sangkot Sihotang
2.Pimpinan Redaksi Media Online Pantauan Rakyat Cq Arifin
292 — 275
Secanggang Kab.Langkat Ternyata dikenakan Biaya Rp 600 ribu.Kemudian Pada alenia Ke Delapan Berbunyi : Kembali di singgung terkaitpembuatan surat mengarah kepada salah satu oknum LSM yang bernama Warsitodan warga Langsung menyerahkan biaya sebesar Rp 600 ribu.
Putus : 18-09-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 427 PK/Pdt/2017 Tanggal 18 September 2017 — H. SHALIHIN MAHMUD, SELAKU DIREKTUR PT KUMALA RAYA VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq GUBERNUR ACEH cq KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH, DKK
56 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung, fungsi Tergugat Ill adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat IIIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karenaTergugat III adalah lembaga legislatif yang tidak dapat dituntut perdatakarena masalah perdata adalah masalah yang menyangkut antarapribadi ke pribadi (privat) dalam lapangan harta kekayaan;Maka menurut Tergugat II DPR (Lembaga Legislatif) tidak bisadituntut perdata karena ia adalah lembaga yang bersifat publik
Register : 27-10-2017 — Putus : 15-12-2017 — Upload : 24-05-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 118/PDT/2017/PT.PLG Tanggal 15 Desember 2017 — KOTJIK KOTAN, lawan MUHAMMAD HANDOKO HALIM, SH
209 — 51
209 — 51
Put.No.118/PDT/2017/PT.PLG.13.14.15.angka (3) dengan menjadikan beberapa Akta Hibah sebagaimanaPenggugat Intervenient uraikan pada posita gugatan Intervenient padaangka (4.1), (4.2), (4.3), (4.4) dan (4.5) sebagai dasar penguasaannya;Bahwa beberapa harta peniggalan almarhum Petie Kotan padaangka (3) gugatan Intervenient yang dikuasai oleh Tergugat Intervenienthingga saat ini berdasarkan beberapa Akta Hibah yang telah PenggugatIntervenient singgung pada posita gugatan ini telah pernah PenggugatIntervenient
Register : 18-02-2021 — Putus : 07-04-2021 — Upload : 07-04-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 25/PDT/2021/PT PLG Tanggal 7 April 2021 — Pembanding/Terbanding/Tergugat II : UJANG BOY Diwakili Oleh : IING JONI PRIYANA DAN REKAN
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : PT. ARTHA PRIGEL Diwakili Oleh : IING JONI PRIYANA DAN REKAN
Pembanding/Terbanding/Tergugat IV : PT. EKA JAYA Diwakili Oleh : IING JONI PRIYANA DAN REKAN
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : BURLIAN
Terbanding/Pembanding/Penggugat II : USMAWATI
111 — 51
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : PT. ARTHA PRIGEL Diwakili Oleh : IING JONI PRIYANA DAN REKAN
Pembanding/Terbanding/Tergugat IV : PT. EKA JAYA Diwakili Oleh : IING JONI PRIYANA DAN REKAN
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : BURLIAN
Terbanding/Pembanding/Penggugat II : USMAWATI
111 — 51
Tanggapan terhadap dalil angka 9 huruf a dan d yang pada pokoknyamendalilkan tentang keterlibatan Sopir Tergugat III dalam upayapemberian santunan kepada para Penggugat.Sebagaimana telah Tergugat III singgung dalam eksepsi, hal tersebutmerupakan hal yang wajar dan tidak ada yang salah dengan hal ini,karena secara kebetulan sopir Tergugat III mengenal danmengetahui pihak keluarga para Penggugat, sehingga diharapkandapat memudahkan upaya pemberian santunan terhadap pihakkeluarga yang sedang dalam keadaan
Register : 07-05-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 221/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst Tanggal 10 Juni 2021 — Pemohon:
WIDJAJANTO, S.H., Dkk
Termohon:
PT. INDO PIRAMIDA TEXINDO dahulu PT. PELANGI CIMANDIRI TEKSTILE
156 — 33
WIDJAJANTO, S.H., Dkk
Termohon:
PT. INDO PIRAMIDA TEXINDO dahulu PT. PELANGI CIMANDIRI TEKSTILE
156 — 33
Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil RapatPleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, mengatur dalam rumusan hukumkamar perdata romawi II tentang Perdata Knusus merumuskan sebagaiberikut titik singgung perselisihan hubungan industrial dengan kepailitanPermohonan pailit terhadap perusahaan yang tidak membayar hakpekerja hanya dapat diajukan jika hak pekerja tersebut telah ditetapkandalam
Putus : 14-07-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1105 K/PID.SUS/2009 Tanggal 14 Juli 2010 — ANSAR DUDU
597 — 212 — Berkekuatan Hukum Tetap
597 — 212 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSAN JUDEX FACTI TIDAK SEMPURNA PERTIMBANGANHUKUMNYA (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD)Bahwa sebagaimana telah Pemohon Kasasi Il singgung di atas,dalam memutus perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan TinggiJayapura tidak sempurna dalam memberikan pertimbanganhukumnya (Onvoldoende Gemotiveerd) karena di dalamputusannya halaman 11 (sebelas), Majelis Hakim hanyamengambil alin semua pertimbangan Majelis Hakim TingkatPertama dan sama sekali tidak memeriksa faktafaktanyamaupun soal penerapan hukumnya, yang kemudian
Putus : 22-12-2016 — Upload : 11-12-2017
Putusan PN MAKASSAR Nomor 220/Pdt.G/2016/PN. Mks Tanggal 22 Desember 2016 —
77 — 70
77 — 70
Sudirman pemilik tanah seluas + 450,71 M2 sesuai Surat KeteranganGarapan (Surat Keterangan Pengeporan Hak atas Tanah) tanggal 24 Agustus1994, kemudian dioperkan/dialinkan haknya kepada Penggugat sesuai SuratPernyataan Pengeporan/Pengalihan Hak atas tanah tertanggal 07 April 1997yang dilegalisir olen Camat Tamalate.Mengingat dasar pengajuan gugatan sudah di elemenir kekuatan hukumnyasebagaimana kami singgung pada poin 2 & 3 tersebut di atas, maka ulasan tentangperspektif yuridis normatif dari Penggugat
Register : 08-02-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 19-04-2021
Putusan PA BATAM Nomor 348/Pdt.G/2021/PA.Btm Tanggal 19 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
26 — 21
26 — 21
No XXX/Pdt.G/2021/PA.BtmKetika saya singgung harta bersama, suami bilang kalau Zahratul Aini telahditerima sebagai calon mahasiswa di Dubai. Rencana mau jual mobil buatongkos ke sana, bagian kamu % harga jual mobil itu, soal barangbarangdirumah tidak bisa dibagi karena itu barang rumah tangga!Itulah model rumah tangga kami, yang mulia hakim.Lain dari yang lain.
Putus : 12-12-2013 — Upload : 18-02-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 166/Pid.B/2013/PN.KPG Tanggal 12 Desember 2013 — PUTRA REINALDI MESAKH alias RIAN
32 — 9
32 — 9
tersebut;Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan, dengandakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu :e Primair : melanggar pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;e Subsidair : melanggar pasal 170 ayat (2) ke3 KUHP;14Menimbang, bahwa Majelis akan menelaah dari segi doktrin bahwa padalazimnya ditinjau dari teori dan praktek bentuk dakwaan subsidair diajukan,apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi : menimbulkan suatu akibat;e akibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung
Register : 02-05-2018 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 15-08-2018
Putusan PN SANGATTA Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Sgt Tanggal 9 Agustus 2018 — Penggugat:
M. RAMLIANSYAH
Tergugat:
1.KSU KARYA BARU
2.PT. TEPIAN NADENGGAN
3.BEANG HONG
83 — 40
M. RAMLIANSYAH
Tergugat:
1.KSU KARYA BARU
2.PT. TEPIAN NADENGGAN
3.BEANG HONG
83 — 40
Hal. 28 dari 33tentang rumusan hukum hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung telahmerumuskan ukuran atau kriteria dalam menentukan titik singgung antarasengketa tata usaha negara dan sengketa perdata (kepemilikan) salah satunyaadalah apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan,keabsahan prosedur penerbitan keputusan tata usaha negara, maka termasuksengketa Tata Usaha Negara, namun jika sengketa tersebut lahir dari SuratKeputusan pejabat Tata Usaha Negara, maka sengketa tersebut harus
Register : 16-06-2015 — Putus : 13-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79 PK/TUN/2015 Tanggal 13 Agustus 2015 — SAHAT PARDEDE VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU;
83 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
83 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apakah pemberian hak sertapenerbitan bukti hak berupa SHM sudah tepat dan benarbenar sesuaidengan prosedur yang ditetapbkan undangundang, bahwa melihat faktafaktadan buktibukti yang timbul/terdapat dalam persidangan maka sengketa aquo adalah menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, bukanPeradilan Perdata, karena titik singgung proses peradilannya terletak padapermasalahan keputusan Termohon Peninjauan Kembali sebagai KantorPertanahan, di mana penerbitan dan pemberian hak tersebut telahmelanggar
Putus : 19-08-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1268 K/Pdt/2013 Tanggal 19 Agustus 2013 — Ny. CHLORTJE AMPING vs YUNI ASTUTI
91 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
91 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
antara Penggugat dengan Tergugat, maupunuraian yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum serta tidak adanya uraian kualifikasi perbuatan Tergugat danuraian kerugian yang dialami oleh Penggugat;Bahwa pada petitum gugatan Penggugat angka 9 (sembilan) di manaPenggugat memohonkan untuk Menghukum Tergugat dan atau pihakmanapun untuk menyerahkan dana dst kepada Penggugat secaratunai dan sekaligus tanpa syarat, akan tetapi petitum gugatanPenggugat tersebut, sama sekali tidak pernah di singgung
Putus : 25-11-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2576 K/Pdt/2016 Tanggal 25 Nopember 2016 — PT ASURANSI MEGA PRATAMA VS PT TANJUNG BUYU PERKASA PLANTATION, DK
99 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
99 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pada umumnya, suatu putusan yangdikategori onvoldoende gemotiveerd, sering bertitik singgung dengankesalahan penerapan hukum pembuktian. Faktafakta yang ditemukan dalampersidangan tidak dipertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif...";Bahwa putusan Judex Facti Tingkat Banding sama sekali tidak menjelaskanmengenai alasan dan dasar putusam.
Putus : 27-05-2013 — Upload : 04-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2466 K /Pdt/ 2012 Tanggal 27 Mei 2013 — TAMUDJI,dkk vs HENRI JOCOSITY GUNAWAN
37 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Titik singgung yang palingmungkin terjadi dalam kasus yang seperti itu adalah gugatan perdata TUNdengan gugatan perdata hak milik atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH).Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 10 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970diubah dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 1999 sekarang diatur dalamPasal 2 jo.
Titik singgung yang paling mungkin terjadi dalam kasus yangseperti itu adalah gugatan perdata TUN dengan gugatan perdata hak milik atauPerbuatan Melawan Hukum (PMH). Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 10Hal. 47 dari 57 hal. Put. No.2466 K/Pdt/2012UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970 diubah dengan UndangUndang Nomor35 Tahun 1999 sekarang diatur dalam Pasal 2 jo.