tenggangpaling lama waktu 14 hari sesudah putusan dijatunkan ;oone Menimbang bahwa dari ketentuan pasal Tersebut, dikaitkandengan tanggal dijatuhnkannya putusan dan tanggal ditandatanganinya akta pernyataan permohonan Banding sebagaimanatersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa batas tenggangwaktu untuk menyatakan banding paling lama 14 hari sesudahputusan dijatunkan sebagaimana ditentukan oleh pasal 199RBg belumlah terlewati, atau dengan kata lain permohonanbanding tersebut masih dalam batas tengang

PUTUSANNomor 50/Pdt.G/2021/PA.Ngp2a CNpiDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkanputusan dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara:, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempatkediaman di Dusun Natai Mawang, RT.006, RW 003,Desa Tanggung Tengang,Kecamatan Nanga Pinoh,Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, dalam hal inimemberi kuasa kepada Andi

,Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara di Law FirmAndi Hidayat & Partners berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 08 Maret 2021 dan telah terdaftarpada Kepaniteraan nomor 6/SK/II/2021/PA.Ngp tanggal09 Maret 2021, dalam hal ini menggunakan domisilielektronik dengan alamat email: andihidayat78@gmail,sebagai Pemohon;melawan, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumahtangga, tempat kediaman di Dusun Natai Mawang,Rt.006 Rw.003, Desa Tanjung Tengang. Kec, NangaPinoh.

Bahwa benar setelah menikah Saya bertempat tinggal di Dusun NatalMawang RT/006/ RW.003, Desa Tanjung Tengang, Kec. Nanga Pinoh, Kab.Melawi, Kalimantan Barat;3. Bahwa benar dalam perkawinan kami telah dikaruniai 1 orang anakHal. 6 dari 41 hal. Put. No. 50/Pdt.G/2021/PA.Ngpbernama , Perempuan, lahir di NangaPinoh pada Tanggal 05 Januari 2020;. Bahwa tidak benar.

/G/208/PTUN.Smg.Menimbang, bahwa berkaitan adanya eksepsi yang diajukanTergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim memandang perlumemberikan penjelasan secara teori bahwa hukum acara di Peradilan TataUsaha Negara mempunyai karakeristik dan yang membedakan gugatan diPeradilan Umum dimana di Peradilan Tata Usaha Negara dikenal adanyapembatasan atau tenggang waktu dalam hal proses pengajuan gugatan diPengadilan Tata Usaha Negara vide Pasal 55, sedangkan di PeradilanUmum tidak dikenal adanya tengang

menerbitkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalamPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistissejak Pihak Ketiga tersebut mengetahui dan merasa kepentingannyadirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan tersebut ;Menimbang, bahwa Penggugat merujuk pada pertimbangan di atasdapat dikatagorikan sebagai pihak ketiga yang tidak dituju langsung olehsurat keputusan a quo vide objek sengketa tercatat atas nama Salafuddin,S.Ag (Tergugat II Intervensi), sehingga di dalam menghitung tengang

tanggal 16 Maret 2018 sejak pengumuman tersebutdiumumkan dibalai desa atau setidaktidaknya pada tanggal 16 Maret 2018sejak pengumuman tersebut di atas ; Menimbang, bahwa apabila dihitung sejak Penggugat mengetahuladanya objek sengketa dari tanggal Penggugat mengetahui sejak adanyapengumuman dibalai Desa dalam bukti T25 serta gugatan yang didaftarkantanggal 24 Oktober 2018 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Semarang dalam register perkara Nomor:147/G/2018/PTUNSMG telah melampaui tengang

T23=T.II.Intv4); Menimbang, bahwa berkaitan adanya eksepsi yang diajukanTergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim memandang perlumemberikan penjelasan secara teori bahwa hukum acara di Peradilan TataUsaha Negara mempunyai karakeristik dan yang membedakan gugatan diPeradilan Umum dimana di Peradilan Tata Usaha Negara dikenal adanyapembatasan atau tenggang waktu dalam hal proses pengajuan gugatan diPengadilan Tata Usaha Negara vide Pasal 55, sedangkan di PeradilanUmum tidak dikenal adanya tengang

1986 dihitung secarakasuistis sejak Pihak Ketiga tersebut mengetahui dan merasakepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yangmerugikan tersebut; Menimbang, bahwa Para Penggugat merujuk pada pertimbangandi atas dapat dikatagorikan sebagai pihak ketiga yang tidak dituju langsungHalaman 48 dari 54 halaman Putusan Nomor : 162/G/2018/PTUN.Smg.oleh surat keputusan a quo. vide objek sengketa tercatat atas namaMusafaah Hadiniyah,S.Pd SD (Tergugat II Intervensi), sehingga di dalammenghitung tengang

desa atau setidaktidaknya pada tanggal 15 Maret 2018 sejak pengumuman tersebut di atas;Menimbang, bahwa apabila dihitung sejak Para Penggugatmengetahui adanya objek sengketa dari tanggal Para penggugatmengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan apabila dihitung sejakadanya pengumuman dibalai desa dalam bukti T19 serta gugatan yangdidaftarkan tanggal 8 Nopember 2018 didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam register perkaraNomor:162/G/2018/PTUNSMG telah melampaui tengang

haruslah memenuhi 2 (dua)unsur yaitu memiliki dasar hukum (rechtelijkke grond) dan sesuai fakta (feitelijkegrond), sehingga Hakim terlebin dulu menilai apakah permohonan Pemohonadalah berdasarkan hukum;Menimbang, bahwa terkait permohonan Pemohon apakah terdapatdasar hukum (rechtelijke grond) atau tidak, Hakim akan mempertimbangkansebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 tentang Kartu KeluargaNomor 3209142106190007 Atas Nama Kepala Keluarga Reinhard Yusak Uda,dan bukti surat P2 tengang

Hukum Islam Tahun 1991 dansebagaimana tersirat di dalam alQuran surat alRuum ayat 21 ;Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor O0000/Pdt.G/2017/PA.PdgMenimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selaluberupaya memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar sehingga antaraPenggugat dan Tergugat tetap membina rumah tangga, akan tetapi tidakberhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugatsebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undangunadng Nomor 7tahun 1989 tengang

hanya salah satu pihak ( penggugat ) yang hadir,sedangkan tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut,hal ini sesuai dengan maksud dari pasal 7 ayat (1) Perma nomor tahun 2008;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalampersidangan yang tertutup untuk umum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80ayat 2 UndangUndang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50tahun 2009 tengang

permintaan banding tersebutsecara Formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan/Akta memeriksa berkasperkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor tanggal 27Nopember 2012 Nomor : 13/Pid.Sus/A/2012/PN.Begr. kepada Jaksa Penuntut Umum danpada tanggal 19 Nopember 2012 Nomor : 13/Pid.Sus/A/2012/PN.Bgr. kepada Terdakwasecara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yangdimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor dalam tengang

Penuntut Umumtelah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri PulauPunjung sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 24 Akta.Pid.B/2021/Plj, tertanggal 25 Mei 2021 dan permintaan banding tersebut telahdiberitanukan Kepada Terdakwa dengan cara seksama pada tanggal 25 Mei2021;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut,Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding juga terdakwa tidakmengajukan apa apa sehubungan dengan perkara ini walaupun telahdiberikan tengang

Negeri Jakarta Selatan telahmemberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Pembandingsemula Tergugat pada tanggal 6 Januari 2015 dan KuasaHukum Terbanding semula Penggugat tanggal 14 Januari2014 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggangwaktu selama 14 (empat belas) hari, sebelum berkas perkaratersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta, terhitung sejakhari berikutnya dari pemberitahuan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Pembandingsemula Tergugat telah diajukan dalam tengang

Tenggang Waktu Gugatan ;Tengang waktu 90 hari gugatan ini diajukan terhitung Surat KepalaKantor Pertanahanan Nasional Kota Palembang tanggal 29 Mei 2019No. 677/16.71HP.02/V/2019 Perihal Permohonan Fotocopi warkahsertipikat hak milik No. 308 Desa / Kelurahan Kemang Manis Tanggal 31Desember 2001 Surat Ukur No. 68/K. Manis/01 luas 564 m? tanggal 08November 2001 Atas nama Maharuddin Bohar.

Tengang Waktu Pengajuan Gugatan ;Bahwa Hasil Audit atau objek sengketa tersebut penggugat ketahui melaluimedia Kalteng Pos Radar Barito yang terbit tanggal 31 Maret 2016 yangimplisit menyebutkan adanya kerugian keuangan negara dalam dugaanpenyimpangan pelaksanaan Ganti Rugi Lahan untuk taman makam pahlawandi Desa Jaweten Kec.

. , Desa Tanjung Tengang, Kecamatan NangaPinoh, Kabupaten Melawi;Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahmelakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telahdikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:a. , usia 8(delapan) tahun, sekarang ikut bersama dengan Pemohon;b. , uSsia 1 (Satu)tahun 6 (enam) bulan sekarang ikut bersama dengan Pemohon;Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalanharmonis, selanjutnya pada awal bulan Januari 2020, kehidupan

dari keadaan Penggugat denganTergugat yang selalu berselisih dan bertengkar sejak 1 minggu pernikahan, hinggaakhirnya mereka berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 (sekira 2 bulanlamanya);Menimbang, bahwa faktafakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa dalamhati Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab10seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pengugat dan Tergugat, mana mungkinantara Penggugat dan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar dalam tengang

hanya salah satu pihak ( penggugat ) yang hadir,sedangkan tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut,hal ini sesuai dengan maksud dari pasal 7 ayat (1) Perma nomor tahun 2008;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalampersidangan yang tertutup untuk umum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80ayat 2 UndangUndang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50tahun 2009 tengang

kepada Panitera olehPembanding itu atau kuasanya yang secara khusus seperti disebut dalam pasal147 ayat (3), kecuali Jaksa yang mewakili Pemerintah, pernyataan itu harusdilakukan di dalam 14 hari sesudah putusan dijatuhkan atau jika yangmengajukan banding itu tidak hadir pada waktu putusan dijatuhkan, di dalam 14hari setelah putusan itu diberitahukan kepadanya menurut pasal 190 ,sehingga dengan demikian untuk dapatnya suatu permohonan bandingdiperiksa pada tingkat banding haruslah diajukan dalam tengang

hanya salah satu pihak ( penggugat ) yang hadir,sedangkan tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut,hal ini sesuai dengan maksud dari pasal 7 ayat (1) Perma nomor tahun 2008;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalampersidangan yang tertutup untuk umum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80ayat 2 UndangUndang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50tahun 2009 tengang

Bahwa dalam memori Kasasi ini Pemohon Kasasi perlu mengingatkanmajelis Hakim akan sifat dominis litisnya karena harapan saya tentu sajadengan keaktifan Hakim tersebut menimbulkan keberanian bagi majelishakim untuk membuat terobosan terhadap hukum acara yang sudah bakumenyangkut tengang waktu yang sangat merugikan Pemohon Kasasisehingga pada gilirannya pokok perkara yang Pemohon Kasasi ajukandapat dipertimbangkan;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat

Termohon telahsampai pada kondisi pecah, hal ini dapat dilihat dari keadaan Pemohon danTermohon yang sering berselisih dan bertengkar dan upaya damai antara keduanyatidak berhasil menyatukan Pemohon dengan Termohon;Menimbang, bahwa faktafakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwadalam hati Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang,sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pemohon dan Termohon, manamungkin Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah dalam tengang

Bahwa, Penggugat menerima Surat Pemberitahuan atas Surat Keputusana quo pada tanggal 12 Oktober 2015, sehingga diajukan gugatan ini ke Pengadilan TataUsaha Negara Bengkulu masih dalam tengang waktu 90 (Sembilan puluh hari), maka olehkarena itu memenuhi unsur Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia No.5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo.