Ditemukan 508 data
59 — 20
Nomor 11 Tahun 2002,maupun Undangundang Nomor 5 Tahun 2014, menggunakan istilah"pemberhentian" atau "diberhentikan";Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 mengenalsetidaknya empat peristilahan (nomenklatur) terkait dengan kedudukan hukumsuatu keputusan administrasi, yakni perubahan, pencabutan, penundaan danpembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutansuatu keputusan selalui
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI Cq. Kementerian Dalam Negeri Cq. Gubernur DKI Jakarta Cq. WaliKota Jakarta Selatan
Terbanding/Tergugat III : Pem.RI Cq.Kemdagri Cq.Gub.DKI Jkt Cq. Walkot Jaksel Cq. Camat PasMing Cq. Lurah Kel.KebagusanJaksel
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah RI Cq. kementerian Dalam Negeri Cq. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Terbanding/Turut Tergugat IV : Amsir Jupri
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah RI Cq. Kemen ATR BPN Cq. Kepala ATR BPN DKI Jakarta Cq. Kepala ATR BPN Jakarta Selatan
Terbanding/Turut Tergugat III : Pem.RI Cq. Kemendagri Cq. Gub.Jkt Cq. Walkot Jaksel Cq. Camat Kec.PasmingCq. Lurah Kel. Pasming Jaksel
Terbanding/Turut Tergugat I : Pem RICq. KemendagriCq. Gub.DKI Jkt Cq. DISPENDA Jkt Cq. Dispenda Jkt Cq. Kepkan UPPD Kec.Pasar Minggu
87 — 2162
Assakinah, KelurahanKebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatantercatat sebagai aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.Halaman 13 dari 57 Hal Putusan Nomor 443/PDT/2020/PT.DKI14.15.16.17.Bahwa tanah objek perkara sudah dibebaskan oleh Pemerintah ProvinsiDKI Jakarta selalui Surat Penyerahan/Pelepasan Hak tanggal 29 Februari1984 atas Tanah Girik C.196 Persil II.S seluas 5.410 m2.
44 — 24
Nomor 11 Tahun 2002,maupun Undangundang Nomor 5 Tahun 2014, menggunakan istilah"pemberhentian" atau "diberhentikan";Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 mengenalsetidaknya empat peristilahan (nomenklatur) terkait dengan kedudukan hukumsuatu keputusan administrasi, yakni perubahan, pencabutan, penundaan danpembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutansuatu keputusan selalui
65 — 23
Nomor 11 Tahun 2002,maupun Undangundang Nomor 5 Tahun 2014, menggunakan istilah"pemberhentian" atau "diberhentikan";Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 mengenalsetidaknya empat peristilahan (nomenklatur) terkait dengan kedudukan hukumsuatu keputusan administrasi, yakni perubahan, pencabutan, penundaan danpembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutansuatu keputusan selalui
Dra. ST. RATNA DIANA
Tergugat:
BUPATI DOMPU
42 — 22
5 Tahun 2014, menggunakan istilah"pemberhentian" atau "diberhentikan";Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 mengenalsetidaknya empat peristilahan (nomenklatur) terkait dengan kedudukan hukumsuatu keputusan administrasi, yakni perubahan, pencabutan, penundaan dan Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN.MTR Halaman 63pembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutansuatu keputusan selalui
SRIWAHYUNI SPd.
Tergugat:
BUPATI DOMPU
37 — 21
Nomor 11 Tahun 2002,maupun Undangundang Nomor 5 Tahun 2014, menggunakan istilah"pemberhentian" atau "diberhentikan";Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 mengenalsetidaknya empat peristilahan (nomenklatur) terkait dengan kedudukan hukumsuatu keputusan administrasi, yakni perubahan, pencabutan, penundaan danpembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutansuatu keputusan selalui
75 — 31
Nomor 11 Tahun 2002,maupun Undangundang Nomor 5 Tahun 2014, menggunakan istilah"pemberhentian" atau "diberhentikan";Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 mengenalsetidaknya empat peristilahan (nomenklatur) terkait dengan kedudukan hukumsuatu keputusan administrasi, yakni perubahan, pencabutan, penundaan danpembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutansuatu keputusan selalui
REZA SAFETSILA YUSA,SH
Terdakwa:
Drs. H. MUHAMMAD FIKRI, M.Pdi Als. Drs. H.FIKRI, M.Pdi Als. H. MUHAMMAD FIKRI
187 — 119
maupunHalaman 44 dari 288 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2021/PN Mtr15.16.17.18.19.20.21.perdata bukan PPK, karena PPK selama ini selalu mengontrol danmengevaluasi serta memberikan pendekatan yang ideal buat kami,sehingga pekerjaan ini jika mengalami kekurangan memang murniakibat kelalaian kami dan ketidakpatuhan kami terhadap aturan danakibat kekurangan modal kami dalam penyelesaian pekerjaan.Bahwa PPK sudah berusaha memberikan kelonggaran demiterselesaikannya pekerjaan yang kami emban, tetapi memang kamiyang selalui
pelaksana pekerjaanyang salah dan kamilah yang patut dituntut hukum pidana maupunperdata bukan PPK, karena PPK selama ini selalu mengontrol danmengevaluasi serta memberikan pendekatan yang ideal buat kami,sehingga pekerjaan ini jika mengalami kekurangan memang murniakibat kelalaian kami dan ketidakpatuhan kami terhadap aturan danakibat kekurangan modal kami dalam penyelesaian pekerjaan.Bahwa PPK sudah berusaha memberikan kelonggaran demiterselesaikannya pekerjaan yang kami emban, tetapi memang kamiyang selalui
pekerjaanyang salah dan kamilah yang patut dituntut hukum pidana maupunperdata bukan PPK, karena PPK selama ini selalu mengonitrol danmengevaluasi serta memberikan pendekatan yang ideal buat kami,sehingga pekerjaan ini jika mengalami kekurangan memang murniakibat kelalaian kami dan ketidakpatuhan kami terhadap aturan danakibat kekurangan modal kami dalam penyelesaian pekerjaan.Bahwa PPK sudah berusaha memberikan kelonggaran demiterselesaikannya pekerjaan yang kami emban, tetapi memang kamiyang selalui
pidana maupunperdata bukan PPK, karena PPK selama ini selalu mengontrol danmengevaluasi serta memberikan pendekatan yang ideal buat kami,sehingga pekerjaan ini jika mengalami kekurangan memang murniakibat kelalaian kami dan ketidakpatuhan kami terhadap aturan danakibat kekurangan modal kami dalam penyelesaian pekerjaan;Bahwa PPK sudah berusaha memberikan kelonggaran demiHalaman 220 dari 288 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2021/PN Mtrterselesaikannya pekerjaan yang kami emban, tetapi memang kamiyang selalui
RUSMIATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
37 — 18
5 Tahun 2014, menggunakan istilah"pemberhentian" atau "diberhentikan";Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 mengenalsetidaknya empat peristilahan (nomenklatur) terkait dengan kedudukan hukumsuatu keputusan administrasi, yakni perubahan, pencabutan, penundaan danPutusan Nomor 111/G/2017/PTUN.MTR Halaman 62pembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutansuatu keputusan selalui
SRI KURNIAWATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
41 — 19
Nomor 11 Tahun 2002,maupun Undangundang Nomor 5 Tahun 2014, menggunakan istilah"pemberhentian" atau "diberhentikan";Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 mengenalsetidaknya empat peristilahan (nomenklatur) terkait dengan kedudukan hukumsuatu keputusan administrasi, yakni perubahan, pencabutan, penundaan danpembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutansuatu keputusan selalui
AWALUDDIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
45 — 18
Nomor 11 Tahun 2002,maupun Undangundang Nomor 5 Tahun 2014, menggunakan istilah"pemberhentian" atau "diberhentikan";Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 mengenalsetidaknya empat peristilahan (nomenklatur) terkait dengan kedudukan hukumsuatu keputusan administrasi, yakni perubahan, pencabutan, penundaan danpembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutansuatu keputusan selalui
65 — 25
Nomor 11 Tahun 2002,maupun Undangundang Nomor 5 Tahun 2014, menggunakan istilah"pemberhentian" atau "diberhentikan";Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 mengenalsetidaknya empat peristilahan (nomenklatur) terkait dengan kedudukan hukumsuatu keputusan administrasi, yakni perubahan, pencabutan, penundaan danpembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutansuatu keputusan selalui
MOH. ISHAK
Tergugat:
BUPATI DOMPU
42 — 20
5 Tahun 2014, menggunakan istilah"pemberhentian" atau "diberhentikan";Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 mengenalsetidaknya empat peristilahan (nomenklatur) terkait dengan kedudukan hukumsuatu keputusan administrasi, yakni perubahan, pencabutan, penundaan danpembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Putusan Nomor 113/G/2017/PTUN.MTR Halaman 62Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutansuatu keputusan selalui
FARIDAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
61 — 35
Nomor 11 Tahun 2002,maupun Undangundang Nomor 5 Tahun 2014, menggunakan istilah"pemberhentian" atau "diberhentikan";Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 mengenalsetidaknya empat peristilahan (nomenklatur) terkait dengan kedudukan hukumsuatu keputusan administrasi, yakni perubahan, pencabutan, penundaan danpembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutansuatu keputusan selalui
LEOFIHIR
Tergugat:
BUPATI DOMPU
47 — 49
/PTUN.MTR Halaman 63maupun Undangundang Nomor 5 Tahun 2014, menggunakan istilah"pemberhentian atau "diberhentikan";Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 mengenalsetidaknya empat peristilahan (nomenklatur) terkait dengan kedudukan hukumsuatu keputusan administrasi, yakni perubahan, pencabutan, penundaan danpembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutansuatu keputusan selalui
72 — 24
5 Tahun 2014, menggunakan istilah"pemberhentian" atau "diberhentikan";Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 mengenalsetidaknya empat peristilahan (nomenklatur) terkait dengan kedudukan hukumsuatu keputusan administrasi, yakni perubahan, pencabutan, penundaan danpembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Putusan Nomor 104/G/2017/PTUN.MTR Halaman 64Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutansuatu keputusan selalui
16 — 2
sedang anak saya 2 orang juga sedang sakit parah.Saya juga selalu mengerti dan tidak pernah complain ketika temanperempuannya datang kerumah, katanya untuk untuk belajar sampailarut malam dan saya harus masuk kamar karena menidurkan ke 3 anaksaya.Saya juga selalu mengerti dan tidak pernah complain ketika rumah kamikontrakan kami di Aceh, rumah ibu saya dan rumah kami kontrakan kamidi Bandung, sebagai base camp temanteman suami saya ngumpuluntuk tinggal beberapa hari sampai beberapa bulan.Saya juga selalui
60 — 17
Nomor 11 Tahun 2002,maupun Undangundang Nomor 5 Tahun 2014, menggunakan istilah"pemberhentian" atau "diberhentikan";Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 mengenalsetidaknya empat peristilahan (nomenklatur) terkait dengan kedudukan hukumsuatu keputusan administrasi, yakni perubahan, pencabutan, penundaan danpembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutansuatu keputusan selalui
66 — 15
Nomor 11 Tahun 2002,maupun Undangundang Nomor 5 Tahun 2014, menggunakan istilah"pemberhentian" atau "diberhentikan";Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 mengenalsetidaknya empat peristilahan (nomenklatur) terkait dengan kedudukan hukumsuatu keputusan administrasi, yakni perubahan, pencabutan, penundaan danpembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutansuatu keputusan selalui
FARIS ARLIANSYAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
47 — 27
Nomor 11 Tahun 2002,maupun Undangundang Nomor 5 Tahun 2014, menggunakan istilah"pemberhentian" atau "diberhentikan";Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 mengenalsetidaknya empat peristilahan (nomenklatur) terkait dengan kedudukan hukumsuatu keputusan administrasi, yakni perubahan, pencabutan, penundaan danpembatalan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 s/d Pasal 69Undangundang Nomor 30 Tahun 2014;Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Administrasi pencabutansuatu keputusan selalui