Ditemukan 1136 data
11 — 7
XXX tertanggal XXX Februari XXX atas nama XXX tidakmempunyai titik singgung dengan perkara harta bersama yang PenggugatMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakimmenyatakan bahwa obyek sengketa dalam gugatan harta bersama yang diajukan olehPenggugat, baik yang berupa benda bergerak maupun berupa benda yang tidak bergerakadalah kabur (obscure libel);Menimbang, bahwa meskipun gugatan harta bersama dapat dikumulasi bersamadengan cerai talak, namun karena objek sengketa yang
Terbanding/Tergugat I : Bupati Kutai Timur
Terbanding/Tergugat II : PT UMAQ TUKUNG MANDIRI UTAMA
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur
143 — 69
2002, dijelaskan bahwa kewenangan PemberianIzin Usaha Perkebunan (IUP) tersebut telah menjadi kewenanganBupati / Walikota, bila wilayah perkebunannya berada dalam wilayahKabupaten / Kota;Bahwa dalam posita angka (7) dimana secara de jure, Penggugatjustru mengakui sendiri bahwasanya areal yang diklaim Penggugatmerupakan Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNk), sehinggaseyogyanya justru tidak memerlukan izin dari Menteri KehutananRI sebagaimana yang dilakukan Penggugat;Bahwa sebagaimana telah Tergugat singgung
dan 3 di atas;Bahwa adalah mustahil apabila Pembanding mengklaim kepemilikan hakatas areal objek sengketa seluas + 1.700 Hektar tanpa Pembandingmenguraikan terlebih dahulu kronologi yang menjadi dasar hukumpembanding memiliki hak keperdataan atas areal objek sengketa sehinggapembanding tidak mungkin dapat menghindari untuk tidak menyinggungatau menjelaskan dasar hak kepemilikan Pembanding yang berhubungandengan Tata Usaha Negara sebab antara keperdataan dan Tata UsahaNegara akan selalu ada titik singgung
176 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
Factimenyebutkan bahwa perbuatan tersebut bukanlah suatu perbuatan pidanaBahwa Majelis Hakim mencampuradukkan pembuktian pidana denganketentuan umum KUHP sehingga menurut hemat kami suatu keanehanapabila disatu sisi Judex Facti dalam pertimbangan putusan telahmembuktikan suatu perbuatan pidana namun disisi lain tidak dilakukanpemidanaan dengan pertimbangan menerapkan Pasal 51 Ayat (1) dan Ayat(2) KUHP, padahal didalam pembuktian di persidangan Pasal 51 ayat (1)dan Ayat (2) KUHP tidak pernah di singgung
15 — 3
rumah tangga Pemohon dan Termohon padaawalnya tergolong rukun dan damai dan bahkan cukup lama, akantetapi sejak sekitar akhir tahun 2011 tepatnya sekitar hari raya IdulFithri kedua tahun 2011, mulailah timbul permasalahanpermasalahanyang kemudian berujung dengan pertengkaran dan ketidakharmonisanyang terus menerus, hal tersebut disebabkan :e Bahwa awalnya adalah sebuah kecurigaan Pemohonkepada Termohon yang sepertinya telah memilikihubungan intim dengan lakilaki lain yang walaupunseXXXXXXp Pemohon singgung
82 — 36
Eksepsi Kewenangan AbsolutAlasan Hukumnya yaitu :Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwahukum yang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat halaman4 sampai halaman 7 point 1 sampai dengan 10 dalam gugatannyaHalaman 16 dari 61 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2017/PTUN.SRGsecara subtansial materi permasalahannya sangat menitik beratkanpada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang dirasamilik Penggugat,akan tetapi secara yuridis telah
14 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
warisberdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/05/SKAW/2004tanggal 21 Juni 2004 yang tertera pada halaman 5 butir 3 sedangkanpada pada butir 6 menuntut dengan menyatakan perbuatan Tergugat ,Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV terhadap objek terperkaramerupakan perbuatan melawan hukum ;Bahwa terlihat jelas bahwa Penggugat telah menggabungkan 2tuntutan dalam parkara a qoa ini, yang secara nyata bahwa mengenalAhli Waris bukan merupakan wewenang peradilan umum melainkantelan memasuki titik singgung
27 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalam petitum point 9 Penggugat mohon agar Tergugat IIIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran.... dst;Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat III adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada TergugatIll dinukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karenaTergugat Ill adalah lembaga legislatif yang tidak dapat dituntutperdata karena masalah perdata adalah masalah yg menyangkutantara pribadi ke pribadi (privat) dalam lapangan harta kekayaan;Maka
45 — 14
dalam persidangan telah didakwa oleh PenuntutUmum melakukan perbuatan Pidana sebagai berikut : e Dakwaan Kesatu : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang UndangNo. 35e Dakwaan Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang UndangNo. 35Tahun 2009 tentang Narkotika ;16Menimbang, bahwa terhadap bentuk dakwaan Penuntut Umum yang disusunsecara alternatif, Majelis hakim memandang tidak tepat oleh karena antara dakwaanyang satu dengan yang lain tidak saling mengecualikan dan Majelis Hakim melihatterdapat titik singgung
34 — 14
Dari sisi Subyek hukum.Bahwa Gugatan para Penggugat Error in perssona karena didalam gugatanpara Penggugat telah menggugat Tegugat 1 s/d Tergugat 19, akan tetapidi dalam posita maupun petitum gugatan Para Penggugat hanya Tegugat1 s/d Tergugat 13 lah yang mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini,sementara kapasitas atau hubungan hukum Tergugat 14 s/d Tergugat 19sama sekali tidak ada dan tidak pernah di singgung sehingga gugatan parapenggugat kami nilai cacat subyektif dan haruslah gugatan tersebut
1.paulina hendarjani
2.isa alkatiri
Tergugat:
nyu mega arie utomo
Turut Tergugat:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
46 — 12
Oleh sebab itu TERGUGAT menjawab dan menanggapi dalilPARA PENGGUGAT sebagai berikut: Sebagaimana yang telah kami singgung sebelumnya DALAMEKSEPSI, bahwa PENGGUGAT II TIDAK MEMPUNYAI LEGALSTANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUOTERHADAP DIRI TERGUGAT.Karena berdasarkan datadata,saksisaksi dan fakta hukum yang telah kami temukan ternyataPENGGUGAT II BUKAN warga dari Jalan Candi Mendut SelatanVII/8 Kel.
67 — 46
Otomas Multifinance (Tergugat ) ;Bahwa dengan demikian maka Surat Gugatan Penggugat telah tidakmemenuhi syarat administrative formil, maka gugatan a quo harusdinyatakan tidak dapat diterima ( niet onvankelijke verklaard ), lagipula bahwa antara Posita dan Petitum gugatan tidak salingmelengkapi dan tidak terdapat titik singgung sebagai dasar alasanuntuk menopang maksud daripada suatu bentuk perbuatan melawanHukum, dan/atau setidaktidaknya Majelis Hakim menyatakanmenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
163 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pada umumnya putusan yang dikategorikan sebagaionvoldoende gemotiveerd sering bertitik singgung dengan kesalahanpenerapan hukum pembuktian.
143 — 93
sengketa hak kepemilikan atastanah antara milik Para Penggugat dengan, sehinggadibutuhkan pemeriksaan pembuktian hak kepemilikan atastanah tersebut apakah benar dari objek bidang tanah yangdipermasalahkan tersebut adalah milik Para Penggugat, untukitu. dari peristiwa hukum yang ada tersebut dan untukmendapatkan keadilan dari hak keperdataan atas kepemilikantanah tentunya menjadi kKewenangan absolut dari PengadilanNegeri ;Bahwa karena dalil surat gugatan Para Penggugat menitikberatkan dalam titik singgung
Oleh karenanya, dalil surat gugatanPara Penggugat tersebut menitikberatkan pada titik singgung kepemilikanhak keperdataan atas tanah, yang merupakan domain kewenangan absolutPeradilan Umum / Pengadilan Negeri bukan merupakan kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara ;Halaman 43 dari 74 halaman. Putusan Nomor 32/G/2017/PTUNSRG.b.
102 — 51
Koestrini telah menundukan dirisecara sukarela pada ketentuan hukum barat, maka jelas bahwaperkara a quo adalah wewenang mutlak dari Pengadilan Negeriuntuk memeriksanya;Bahwa terkait dengan kewenangan Pengadilan Tata UsahaNegara seperti yang tertulis dalam poin B Eksepsi mengenaiKompetensi Absolut dari Turut Tergugat IV terkait denganpengajuan pengalihan tanah yang Penggugat singgung dalamgugatannya, maka dengan ini Penggugat menyampaikan bahwahal tersebut akan diajukan dengan gugatan tersendiri
Pasal 47 UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara menyatakan :Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bantahannya yangpada pokoknya sebagai berikut: Bahwa terkait dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sepertiyang tertulis dalam poin B Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut dariTurut Tergugat IV terkait dengan pengajuan pengalihan tanah yangPenggugat singgung dalam gugatannya
tidak sah dan harus dibatalkan atau BATAL DEMI HUKUM;Menimbang, bahwa dari permasalahan tersebut terdapat adanyasengketa tentang prosedurprosedur yang dilakukan oleh para pejabat pembuatSertifikat Hak Milik yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlakusehingga harus dibatalkan;Menimbang, bahwa apabila adanya prosedurprosedur tentang tata caraperalihan dari atas nama seseorang kepada seseorang yang lain yangdilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara maka menurut Majelis Hakim telahada titik singgung
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk
Tergugat:
HERRY DEVRIANSYAH
81 — 25
PAREKE, SH,.MH Bahwa Ahli sebagai Kepala Prodi llmu Hukum UniversitasMuhammadiyah Bengkulu; Bahwa Bidang Keahlian Ahli :e Hukum Tata Negara;e Hukum Administrasi Negara;e Ilmu Perundangundangan;e Teori Hukum Pembangunan;e Metode Penelitian Hukum; Bahwa titik singgung masalah perburuhan dengan UndangundangNomor 13 Tahun 2003 dimana Undangundang Nomor 13 Tahun2003 mengatur hakhak buruh dan ini diatur dalam UndangundangDasar 1945 supaya tidak bertentangan; Bahwa hakhak buruh diatur daam Pasal 27 ayat
Pembanding/Penggugat II : DESY ANNISA , SE. BINTI HADY SUPENO, SH Diwakili Oleh : Zainudin, S.H, M.H
Pembanding/Penggugat III : FARHAT BALFAS BINTI ABU BAKAR Diwakili Oleh : Zainudin, S.H, M.H
Terbanding/Tergugat V : RUSMAJI
Terbanding/Tergugat VI : ADI FAJAR AHWAN
Terbanding/Tergugat VII : SAMURI bin NGASPANI (alm)
Terbanding/Tergugat VIII : LILIEK ERFIANI binti NGASPANI (alm)
Terbanding/Tergugat IX : MUKHOLIT bin NGASPANI (alm)
Terbanding/Tergugat X : SUPINI binti SADIK (alm)
56 — 34
peraturanperundangundangan sebagaimana yang dijadikan pertimbangan pengadilantingkat pertama in casu putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor14/Pdt.G/2020/PN.Rbg, Tanggal 13 Oktober 2020, adalah sudah benar, perkaraa quo adalah sengketa waris orang Islam;Menimbang, bahwa di dalam praktik terdapat uraian syarat atau batasansuatu kasus atau perkara bilamana suatu kasus menjadi sengketa hak yangmenjadi kewenangan peradilan umum/pengadilan negeri dan bilamana suatukasus menjadi sengketa waris Islam, atau biasa disebut titik singgung
54 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
sengketa pernah diukur pada tahun 1982 atas permintaan KapolsekSalmon Jalesi; Yang menunjuk batas adalah Haku Mustafa; Saksi Petrus Tagus yang pada pokoknya menerangkan bahwa: la dimintai bantuan oleh Haku Mustafa untuk mengurus tanah sengketa yangpernah diserahkan kepada Polsek tahun 1962 tapi belum ada imbalannya;Berdasarkan penjelasan di atas, maka sangatlah naif jika Judex Facti sematamata mengejar bukti formil dan mengabaikan sisisisi lain dari alat bukti yangada apalagi ternyata bahwa titik singgung
Terbanding/Penggugat I : FAHRUL RAZI
Terbanding/Penggugat II : CV. MAURA PERKASA
Terbanding/Penggugat III : PT. TRIA PARAGON REALTY
Terbanding/Turut Tergugat I : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABAPUTEN PASER
Terbanding/Turut Tergugat II : NOTARIS dan PPAT NURHANIAH, SH., M.Kn
98 — 39
didukungdengan Pengakuan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat telahmelakukan ingkar janji/cidera janji (wanprestasi) kepada Pengggugatterhadap pelunasan pembayaran pembelian Objek Sengketa yang harusdibayarkan selambatlambatnya pada tanggal 29 Desember 2017, makaketerlambatan Tergugat dalam melakukan pelunasan pembayaran pembelianObjek Sengketa termasuk dalam kriteria ingkar janji/cidera janji (wanprestasi)yang ketiga yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan; Bahwa terdapat titik singgung
20 — 6
Bina Mandiri, karena tidakdidukung dengan alat bukti.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tidak dapat dibuktikan adanya titik singgung antaraPT. Bina Mandiri dengan perkara ini, sehingga tidak adarelevansinya menghubungkan perkara ini dengan PT.
25 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehinggagugatan yang diajukan oleh Penggugat layak untuk tidak diterima, karenatelah menyalahi hukum tata beracara yang ada;Gugatan obscuurt libel (tidak jelas dan kabur);Bahwa dalam pengajuan gugatan sebagaimana dalam surat gugatanadalah perihal gugatan perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi,akan tetapi dalam isi materi dalam posita surat gugatan Penggugat, selalumengutarakan dalam titik singgung dari halhal yang berkaitan dengan ranahhukum pidana yang harus diselesaikan menurut hukum acara