Ditemukan 1136 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung singgang senggung singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 16-02-2021 — Putus : 19-03-2021 — Upload : 30-03-2021
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 1/P/PW/2021/PTUN.Mks
Tanggal 19 Maret 2021 — Pemohon:
ABBAS Bin H. HUSENG
328 — 311
  • BPKP yang dimintakan oleh Kejaksaan ; apakah BPKPmasuk ruang lingkup Inspektorat, jadi tidak serta merta seperti itu karenayang berwenang melakukan audit adalah Inspektorat ; Bahwa klausul dapat dijadikan sebagai pijakan pejabat pemerintahan, karenaapa yang dilakukan oleh Kadis sudah tepat dan bukan pelanggaran danmenyimpang dan patut untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya ; Bahwa benar tindak pidana korupsi merupakan tindak kejahatan luar biasa ; Bahwa Dalam penyalahgunaan wewenang ada titik singgung
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 29-04-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 15-05-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 266/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 2 Desember 2015 — IR.MAYOS PICAULLY, Pekerjaan : Pensiunan; Beralamat di Pondok Kopi Blok D.8/10/ RT/RW.009/009, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ANDARIAS SUMAN,S.H., JIMMY DJAMALUDDIN S.,S.H., HARRY A.MUNTOHA,S.H dan YUSUF KASSA’ PABUNTANG, S.H. ; Advokat - Konsultan Hukum pada Kantor “ANDARIAS SUMAN & REKAN”, beralamat di Gedung Cawang Kencana Lantai 3 Suite 304. Jl. May. Jend. Sutoyo Kav. 22. Cawang - Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 193/PDT/ASR/IV/2015 tanggal 14 April 2015, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ;
67 — 47
  • Otomas Multifinance (Tergugat ) ;Bahwa dengan demikian maka Surat Gugatan Penggugat telah tidakmemenuhi syarat administrative formil, maka gugatan a quo harusdinyatakan tidak dapat diterima ( niet onvankelijke verklaard ), lagipula bahwa antara Posita dan Petitum gugatan tidak salingmelengkapi dan tidak terdapat titik singgung sebagai dasar alasanuntuk menopang maksud daripada suatu bentuk perbuatan melawanHukum, dan/atau setidaktidaknya Majelis Hakim menyatakanmenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata
Putus : 31-10-2012 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.LP
Tanggal 31 Oktober 2012 —
20 — 6
  • Bina Mandiri, karena tidakdidukung dengan alat bukti.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tidak dapat dibuktikan adanya titik singgung antaraPT. Bina Mandiri dengan perkara ini, sehingga tidak adarelevansinya menghubungkan perkara ini dengan PT.
Pengadilan PN BENGKULU Perdata Khusus
Register : 24-08-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl
Tanggal 22 Nopember 2018 — Penggugat:
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk
Tergugat:
ZULMA AFRIANTIS
75 — 28
  • PAREKE, SH,.MH Bahwa Ahli sebagai Kepala Prodi llmu WHukum UniversitasMuhammadiyah Bengkulu; Bahwa Bidang Keahlian Ahli :e Hukum Tata Negara;e Hukum Administrasi Negara;e Ilmu Perundangundangan;e Teori Hukum Pembangunan;e Metode Penelitian Hukum; Bahwa titik singgung masalah perburuhan dengan UndangundangNomor 13 Tahun 2003 dimana Undangundang Nomor 13 Tahun2003 mengatur hakhak buruh dan ini diatur dalam UndangundangDasar 1945 supaya tidak bertentangan; Bahwa hakhak buruh diatur daam Pasal 27 ayat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 01-04-2015 — Upload : 17-02-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54 K/Pdt/2013
Tanggal 1 April 2015 — H. AFID DJUNAEDI, ; NOOR ILHAM, dkk
29 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehinggagugatan yang diajukan oleh Penggugat layak untuk tidak diterima, karenatelah menyalahi hukum tata beracara yang ada;Gugatan obscuurt libel (tidak jelas dan kabur);Bahwa dalam pengajuan gugatan sebagaimana dalam surat gugatanadalah perihal gugatan perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi,akan tetapi dalam isi materi dalam posita surat gugatan Penggugat, selalumengutarakan dalam titik singgung dari halhal yang berkaitan dengan ranahhukum pidana yang harus diselesaikan menurut hukum acara
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 02-12-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 23-02-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 250/P/PW/2015/PTUN-JKT
Tanggal 20 Januari 2016 — Drs. H. SURYA DHARMA ALI, M.Si.
109 — 100
  • Haji Dan Umroh tersebutbertentangan atau melanggar Peraturan PerundangUndangan yang berlaku atautidak, dan apabila tujuannya untuk ketertiban dalam penyelenggaraan haji dandibuatkan Keputusan Dirjen dalam rangkan untuk mengatur hal tersebut saya kiraBahwa Badan Pemeriksa Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) tidak berwenangmelakukan audit kerugian keuangan negara atas permintaan penyidik, karenakewenangan itu berdasarkan Pasal 23 UUD 1945 dipegang oleh Badan PemeriksanKeuangan (BPK) ; Bahwa adanya titik singgung
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Umum Penghinaan
Register : 13-08-2015 — Putus : 21-09-2015 — Upload : 13-10-2015
Putusan PT BENGKULU Nomor 37/Pid/2015/PT.BGL
Tanggal 21 September 2015 — KOKO KUSNADI ALS KOKO BIN SULAIMAN
106 — 35
  • Agri Andalas terletak diSeluma Ill Blok M8, Desa Kunduran, Kecamatan Seluma Timur, KabupatenSeluma, akan tetapi secara hukum belum tentu sebagai pemiliknya ;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Bandingberpendapat, bahwa dalam perkara pidana ini bertitik singgung dengan perkaraperdata, dimana untuk menyatakan bahwa buah kelapa sawit yang diambil olehTerdakwa dan temantemannya itu perlu diputus oleh pengadilan tentang siapayang memiliki lahan perkebunan dan buah kelapa sawit di persidangan
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 13-05-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 14-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 273/PDT/2019/PT SMG
Tanggal 2 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat : VIRLIANASARI
Terbanding/Tergugat : DENY WIDJAJA SANTOSO
Terbanding/Turut Tergugat I : MAYA SARI
Terbanding/Turut Tergugat II : KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG KOTA BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO
39 — 18
  • Gugatan yang demikian inimerupakan masalah perdatayang menjadi wewenang dan harusdiajukan lebih dulu ke Peradilan Umum, yang akan menentukanSiapa pemilik sebenarnya dan tanah sengketa tersebut, Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi PengadilanDalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II Edisi 2007) halaman 858 AA;Titik Singgung Antara Pengadilan TUN Dengan Pengadilan Negeri,b.
Pengadilan PN PACITAN Perdata
Register : 02-10-2018 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 18-04-2019
Putusan PN PACITAN Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Pct
Tanggal 15 April 2019 — Penggugat:
1.BAMBANG WIJONO HANDRIJATMOKO
2.RATNA SUSILOWATI SURYA SAPUTRA
3.RATNA SULISTIYOWATI
Tergugat:
1.PT. BINTANG HASTA PUTRA
2.RATNA TJINDRIJAWATI, S.E
3.BAMBANG WISANDJOJO WINARTO SURYO SAPUTRO
4.BAMBANG WIJONO HINDARKO
5.BAMBANG WIJANARKO
6.RATNA TIENAWATI WINARTO SURYO SAPUTRO
7.Notaris IRWAN ISMURATNO, SE, SH, M.Kn
8.Notaris WAHYU FITRI WIBOWO, SH, M.Kn
159 — 23
  • sekali tidak disinggung dan tidak dirubah dalam akta tersebutmaka gugatan para penggugat terhadap akta ini memang patut dinyatakankabur.Bahwa gugatan yang diajukan oleh para penggugat adalah gugatan perbuatanmelawan hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 1365 KUHPerdata yangmenyebutkan bahwa tiap perbuatan hukum yang membawa kerugian kepadaorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya tersebut menerbitkankerugian itu, mengganti kerugian tersebut. oleh karena kedudukan parapenggugat tidak di singgung
    sekali tidak disinggung dan tidak dirubah dalam akta tersebut makagugatan para penggugat terhadap akta ini memang patut dinyatakan kabur.Bahwa gugatan yang diajukan oleh para penggugat adalah gugatan perbuatanmelawan hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 1365 KUHPerdata yangmenyebutkan bahwa tiap perbuatan hukum yang membawa kerugian kepadaorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya tersebut menerbitkankerugian itu, mengganti kerugian tersebut. oleh karena kedudukan parapenggugat tidak di singgung
Pengadilan PA DUMAI Perdata Agama Perceraian
Register : 31-03-2010 — Putus : 23-08-2010 — Upload : 14-06-2011
Putusan PA DUMAI Nomor 231/Pdt.G/2010/PA.Dum.
Tanggal 23 Agustus 2010 — DONI WAHYU SENOAJI bin SUDARMODJO VS RONA AFRIANY SH BINTI H MHD SALEH USMAN
98 — 9
  • Ketika Termohon singgung dan bertanya mengapa ia lebih senangmenghabiskan waktu dengan dunia mayanya, Pemohon malah menjawab ia lebihsenang menghabiskan waktu dengan dunia maya dari pada dengan saya haltersebut membuat Termohon kecewa dan emosi, padahal semenjak pertamamenikah hingga dikaruniai dua orang anak Termohon selalu berusaha memberikanperhatian yang lebih buat keluarga hingga Termohon mengorbankan kesenanganpribadi untuk kepentingan suami dan anakanak.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 14-01-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan PTUN SERANG Nomor 4/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 19 Juni 2019 — Penggugat:
1.HJ. DJAINABUN BINTI H. YUSIN
2.AF. WAWAN KESUMA bin ALI JAYA
3.YULI YANA binti ALI JAYA
4.MAULANA YASIN bin ALI JAYA
5.RATNA MINA binti ALI JAYA
6.NENENG SUKAESIH binti ALI JAYA
7.IPA
8.LIA SARI binti HERMAN SYUHADA
9.H. SARMAN
10.NURYAMAN bin H. SARMAN
11.SURAHMAN bin H. SARMAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
140 — 83
  • Yusin, kKemudian diganti bangko menjadi Sertipikat Hak MilikNomor 00542/Wanakerta tertanggal 8 April 2002, Surat UkurNomor 485/Wanakerta/2002 tertanggal 18 Maret 2012 yangkemudian dibaliknama kepada Nona Ho HariatyBahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalam gugatannyasecara subtansial materi permasalahannya sangat menitik beratkanpada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang dirasa
    menyampaikan Duplik tanggal 27 Maret 2019yang pada pokoknya menyampaikan tetap pada eksepsi dan jawabannya semula;Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsieksepsitersebut, sebagai berikut;Eksepsi tentang kewenangan absolut PengadilanMenimbang bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwamateri permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yang diutarakan dalamisi posita gugatan Penggugat dalam gugatannya secara subtansial materipermasalahannya sangat menitikberatkan pada titik singgung
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 17-03-2020 — Putus : 20-01-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Blg
Tanggal 20 Januari 2021 — Penggugat:
R. TODUNG SIAHAAN
Tergugat:
1.OTTO DOLI SIAHAAN
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN TOBA SAMOSIR
3.KEPALA DESA HINALANG BAGASAN
49 — 18
  • Titik singgung yang paling mungkinterjadi dalam kasus yang seperti itu adalah gugatan perdata TUNdengan gugatan perdata hak milik atau PMH. Bertitik tolak dariketentuan Pasal 10 UndangUndang No.14 Tahun 1970 (diubahdengan UndangUndang No.35 Tahun 1999) sekarang diatur dalamPasal 2 jo.
    Titik singgung yang paling mungkin terjadi dalam kasus yangseperti itu adalah gugatan perdata TUN dengan gugatan perdata hakmilik atau PMH. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 10 UndangUndangNo.14 Tahun 1970 (diubah dengan UndangUndang No.35 Tahun 1999)sekarang diatur dalam Pasal 2 jo.
Pengadilan PN BOGOR Perdata
Register : 18-03-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Bgr
Tanggal 26 Januari 2021 — Penggugat:
1.Haryanto Gunarso, ST,
2.SAID FAHRIZAL,
Tergugat:
1.DAUD MUFLIHUN
2.AZIZ SUGIMAN Alias AZIZ orang tua laki laki dari DAUD
Turut Tergugat:
1.Badan Pertanahan Kota Bogor.
2.Kementerian PUPR RI Panitia Pengadaan Tanah untuk jalan tol Simpang Yasmin Salabenda
3.Kantor Jasa Penilai Publik TOTO SUHARTO dan Rekan yang
55 — 17
  • Bgrtersebut telah memasuki materi pokok perkara, dan harus dibuktikan para pihakdalam pokok perkara dan oleh karenanya dalil eksepsi pada angka 1 tersebut,maka sudah sepatutnya harus ditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam mempertimbangkandalil eksepsi pada angka 2 (dua) yaitu mengenai Eksepsi Gugatan Penggugattidak berdasarkan hukum yang jelas, dan dalil eksepsi pada angka 3 (tiga) yaitumengenai Eksepsi Gugatan tidak jelas dan kabur (abscuur libel), dan olehkarena terdapat titik singgung
    dibuktikan kebenarannyasetelah melalui proses pembuktian dari kedua belah pihak dalam pokokperkara;Menimbang, bahwa sehingga dalil eksepsi pada angka 4 (empat)in casu harus pula dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan olehkarenanya harus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan dalil eksepsi pada angka 5 (lima) yaitu mengenai eksepsiLegal Standing serta dalil eksepsi pada angka 6 (enam) yaitu mengenai eksepsiError In Persona, dan oleh karena terdapat titik singgung
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 14-12-2017 — Putus : 18-04-2018 — Upload : 18-04-2018
Putusan PTUN SERANG Nomor 46/G/2017/PTUN.SRG
Tanggal 18 April 2018 — PT SINAR MULIA BINA PERSADA (dahulu PT SINAR MULYA PERSADA) MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG DAN HINTORO YAHYA
265 — 116
  • Nomor C.2224 Persil 397 DI yang diperolehberdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah Nomor593.62/981/PSK1995 tanggal 28 Nopember 1994 yang dibuat oleh danantara H.Muhi bin Adhar selaku penjual/pemilik awal dan Penggugat selakuPembeli dinadapan Camat Pasar Kemis selaku Pejabat Pembuat AktaTanah pada waktu itu... dst membuktikan substansi yangdipermasalahkan Penggugat adalah mengenai siapa yang berhak atasobyek perkara berupa tanah seluas 9.190 meter persegi dengan demikianterdapat titik singgung
    Eksepsi kewenangan absolutBahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yangdiutarakan dari posita gugatan Penggugat secara substansial materiHalaman42 dari 61.Putusan No.46/G/2017/PTUNSRGpermasalahannya sangat menitikberatkan pada titik singgung mengenaiyang berhak atas obyek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yangdiklaim milik Penggugat. Dengan demikian materi gugatan Penggugatsecara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;2.
Pengadilan PN KAB SEMARANG Perdata
Register : 05-06-2018 — Putus : 28-11-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Unr
Tanggal 28 Nopember 2018 — Penggugat:
SOEWITO OETOMO
Tergugat:
1.JOKO SUSILO
2.SUYAMI
3.DEDY IRAWAN
79 — 7
  • sengketa lain dalamperkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenaiobyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilandalam lingkungan Peradilan Umum;2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud padaayat (1) yang subyek hukumnya antara orang orang yang beragamaIslam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agamabersama sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan Undang Undangtersebut diatas, maka titik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-03-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3661 K/Pdt/2016
Tanggal 30 Maret 2017 — T. PRABOWO GUNAWAN VS H. M. TAUFIK
51 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,dalam buku: Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasidan Peninjauan Kembali Perkara Perdata; Penerbit Sinar Grafika;Cetakan Pertama, Januari 2008 halaman 343, menerangkan:Pada umumnya suatu putusan yang dikategori onvoeldoendegemotiveerd, sering bertitik singgung dengan kesalahan penerapanhukum pembuktian. Faktafakta yang ditemukan dalam persidangantidak dipertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif.
Pengadilan PN KISARAN Perdata
Register : 09-10-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PN KISARAN Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Kis
Tanggal 16 Desember 2020 — Penggugat:
Rame Br Manurung
Tergugat:
Arwando Hamonangan Manurung
Turut Tergugat:
1.Lurah Kelurahan Kedai Ledang
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan
3.Bank BRI Unit Imam Bonjol
125 — 101
  • petitum gugatan Penggugat dalam poin 6 memintaagar Memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan(TurutTergugat II) untuk Menghapus, Membatalkan Dan Mencoret Pencatatandi dalam Buku Tanah tentang pencatatan dan Pendaftaran hak atastanah milik Tergugat (sesuai sertifikat);Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Penerbitan Sertifikat HakMilik Nomor 1954 atas nama Tergugat oleh Turut Tergugat II adalahmerupakan perbuatan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai titik singgung
Pengadilan PN BENGKULU Perdata Khusus
Register : 24-08-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl
Tanggal 22 Nopember 2018 — Penggugat:
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk
Tergugat:
SLAMET SUPRIADI
77 — 32
  • PAREKE, SH,.MH Bahwa Ahli sebagai Kepala Prodi lIlmu WHukum UniversitasMuhammadiyah Bengkulu; Bahwa Bidang Keahlian Ahli :Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bgle Hukum Tata Negara;e Hukum Administrasi Negara;e Ilmu Perundangundangan;e Teori Hukum Pembangunan;e Metode Penelitian Hukum;Bahwa titik singgung masalah perburuhan dengan UndangundangNomor 13 Tahun 2003 dimana Undangundang Nomor 13 Tahun2003 mengatur hakhak buruh dan ini diatur dalam UndangundangDasar 1945 supaya
Pengadilan PN RABA BIMA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-09-2018 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 26-04-2019
Putusan PN RABA BIMA Nomor 54/Pdt>G/2018/PN RBI
Tanggal 27 Februari 2019 — 1 HJ. SOFIAH H. NGGAMPO 2 ABD. MADJI H. NGGAMPO 3 USMAN H. NGGAMPO 4 FATIMAH H. NAGGAMPO ] 5 ST. AISYAH H. NGGAMPO 6 MIMI SUMARNI H. NGGAMPO 7 ANGGA IRAWAN 8 ARIF SETIAWAN MELAWAN 1 h. abubakar h. m .saleh 2 gafar h. m saleh 3 a. malik muhammad 4 sahabudin 5 ratna 6 fitriah 7 yudi 8 siti nurbaya
63 — 29
  • MAJID AT MAH mempunyai istri ketiga bernama HALIMAH dan dariperkawianan tersebut telah melahirkan seorang anak bernama SOFIAH danselanjutnya Almarum SOFIAH melahirkan seorang anak yang bernamaH.M.SALEH (Almarhum) yang merupakan ayah kandung para tergugat ( T.1, T.3s/d T.9 dan T.10 ) atau kakek dari para tergugat ( T.3 s/d T.8 ) maka secara formilterdapat titik singgung menyangkut kewenangan Absulote sebagaimana yangHal. 21 dari 25 hal.Putusan No.54/Padt.G/2018/PN.Rbidiamanatkan dalam pasal 136 HIR
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 08-12-2015 — Putus : 08-03-2016 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 158 PK/TUN/2015
Tanggal 8 Maret 2016 — MUSHERTO VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG., II. DRS. H. DARSONO;
73 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kewenangan Absolut;Alasan Hukumnya yaitu :Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan PENGGUGAT adalah gugatanyang secara substansial, materi permasalahannya sangat menitikberatkan pada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah, yang diakui milik PENGGUGAT, akantetapi secara yuridis telah diterbitkan Surat Keputusan Pejabat Tata UsahaNegara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 3105/Pamulang Barat, SuratUkur