Ditemukan 527 data
Juleser Simaremare SH
Terdakwa:
Sihol Tomuan Silalahi als Pak Rahmat
48 — 19
Barang bukti urine B dan C masingmasing milik tersangka atasnama: HAMONANGAN SINAGA Alias MONANG dan RYFALDI SITIOAlias FALDI adalah negatif mengandung narkotika.Dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba oleh URKESBAG SUMDA POLRES SAMOSIR Nomor: SKPN/61/III/2020/Kliniktanggal 20 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Saut Sinabutar,terhadap pemeriksaan Urine Atas Nama: Sihol Tomuan Silalahi denganhasil sebagai berikut: JENIS PEMERIKSAAN HASILa. COCAINE NEGATIVE ()b.
101 — 25
Sitanggang/Brigadir UnitReserse Narkoba Polres Asahan, beralamat pada kantorSubbag Hukum bag Sumda Polres Asahan Jalan Jend.
107 — 52
Nainggolan, Jabatan Kabag Sumda Polres Samosirselaku Wakil Ketua merangkap anggota, 3. Akp T. Sitorus, Jabatan Kasat LantasPolres Samosir selaku anggota, 4. Kompol Robeth Gultom, Jabatan Kabag RenPolres Samosir selaku anggota (cadangan), 5. Akp J.T.
MUHAMMAD CHAIDIR DJ. ABBAS
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO
225 — 143
tanggal 10 Oktober 2014 ... dst tapiperintah pimpinan tersebut hanya diabaikan oleh Penggugat,dibuktikan dalam fakta persidangan Komisi Kode Etik Polri PolresPohuwato yang dilakukan pada tanggal 25 Januari 2017 dengan agendasidang Pemeriksaan saksi hal mana ketiga orang saksi masingmasing KOMPOL Sutopo Djojosumarto, AIPTU Mosba Ismail dan AIPDARuslin Huntoyungo, kesemuanya menyatakan bahwa Penggugatsetelah ada Mutasi ke Polres Pohuwato, tidak pernah menghadap baikke Kapolres Pohuwato maupun ke Kabag Sumda
78 — 32
Bahwa sebagaimana dalil Penggugat poin 5 s/d 8 halaman 6 pada pokoknya Penggugatmendalilkan bahwa Penggugat adalah anggota Polri yang bertugas dengan dedikasi tinggiserta bertanggung jawab, tidak pernah mencemarkan nama baik Institusi Polri, tidakpernah diberikan peringatan atas kesalahan yang dilakukannya namun tanpa alasan yangjelas Penggugat pernah dipermalukan di depan rekan kerja pada waktu apel pagi olehWaka dan Kabag Sumda Polres Humbang Hasundutan.
131 — 67
TENGGANG WAKTU GUGATAN Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : Kep /297 / Wil / 2011, tanggal 8 Juli 2011 baruditerima Penggugat pada tanggal 11 Agustus 2011yang diserahkan langsung oleh KapolresPadangsidimpuan AKBP ANDI SYAHRIFUL TAUFIK, SIK.M.Si diruangan kerja Kapolres Padangsidimpuanyang disaksikan oleh Waka Polres KOMPOL MARADOLOK SIREGAR, Kabag Sumda KOMPOL RUSDI dan KasiPropam Polres Padangsidimpuan IPTU RUDI SIREGAR,Bahwa dengan demikian pengajuan gugatan olehPenggugat atas penerbitan Surat
117 — 47
Tergugatbertengkar; Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak awal tahun 2019,Penggugat tinggal di Banjarbaru, Tergugat di Batulicin Bahwa setahu saksi kedua anak Tergugat dipelihara oleh orangtuaPenggugat di Batulicin Bahwa setahu saksi, Tergugat ada memberikan nafkah sebesarRp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk anaknya, dansebulan yang lalu saksi disuruh Tergugat mengantarkan barang berupa 2(dua) buah earphone untuk anakanaknya Bahwa saksi menemani Tergugat saat dipanggil Kabag Sumda
RICHARD ANDIKA
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
402 — 304
Tengang Waktu Gugatan: Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : Kep / 31 / / 2021 tanggal14 Januari 2021 baru diterima Penggugat 16 Januari 2021 yang diserahkanoleh Anggota Kepolisian di Kabag Sumda Polrestabes Palembang yangmana saat itu Penggugat sendiri yang mengambil dan menerima SalinanSurat Keputusan tersebut.
Asri
Tergugat:
Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan
248 — 165
Sumda PolresLuwu Timur oleh Kasi PropamPolres Luwu Timur ;: Fotokopi sesuai dengan aslinya photo/dokumentasi SidangKKEP Bripka Asri, S.Pd., Nrp. 81100214 ;: Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Sidang Komisi KodeEtik Profwsi Polrei Nomor: PUT KKEP/02/II/2019/KKEP,tanggal 28 Februari 2019, atas nama Bripka Asri, S.Pd., Nrp.81100214, Ba Polres (Mantan Ba Siwas) Polres Luwu Timur ;: Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara PelaksanaanSidang Komisi Kode Etik Polri, tanggal 06 Maret 2019,Halaman
Juleser Simaremare SH
Terdakwa:
Hamonangan SInaga als Monang
58 — 25
pemeriksa mengambilkesimpulan bahwa:1.Barang bukti A milik tersangka atas nama: SIHOL TOMUANSILALAHI Alias PAK RAHMAT adalah Positif mengandungMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009tentang Narkotika;Barang bukti urine B dan C masingmasing milik tersangka atasnama: HAMONANGAN SINAGA Alias MONANG dan RYFALDI SITIOAlias FALDI adalah negatif mengandung narkotika.Dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba oleh URKESBAG SUMDA
KHOIRUL AZMI SIREGAR
Tergugat:
KAPOLDA Sumatera Utara
109 — 54
KOMPOL JAMAL SIREGAR, JabatanKabag Sumda Polres Padangsidempuan selaku Wakil Ketua merangkapanggota, 3. AKP ZUL EFENDI,SH, Jabatan Kasat Reskrim PolresPadangsidempuan selaku anggota, 4. AAP KAMALUDDIN NABABAN,SHJabatan Kasat Narkoba Polres Padangsidempuan selaku anggota, 5.IPTU) = SUHERI DALIMUNTHE,SH, Jabatan Kasiwas PolresPadangsidempuan selaku Anggota, 6. IPTU RUSDI,SH Jabatan KanitReg Ident Sat Lantas Polres Padangsidempuan selaku anggota(cadangan), 7. IPDA DEDI YP.
Juleser Simaremare SH
Terdakwa:
Hamonangan SInaga als Monang
34 — 16
pemeriksa mengambilkesimpulan bahwa:1.Barang bukti A milik tersangka atas nama: SIHOL TOMUANSILALAHI Alias PAK RAHMAT adalah Positif mengandungMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009tentang Narkotika;Barang bukti urine B dan C masingmasing milik tersangka atasnama: HAMONANGAN SINAGA Alias MONANG dan RYFALDI SITIOAlias FALDI adalah negatif mengandung narkotika.Dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba oleh URKESBAG SUMDA
Faisal Agita Firmansyah
Tergugat:
Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia
645 — 1410
Anggota tidak tetap pihak yang diundang dalamsidang tersebut terkait dengan materi sidang dan anggota Kehormatan terdiridari 5 perwakilan dari Itwasum Lemdiklat, SSDM Polri, Divkum dan Divpropam Bahwa saksi sudah menjabat sebagai Kaur Sumda dalam pelaksanaan sidangnya Faisal;sonecenennn= Bahwa dilaksanakan sidang wanak dalam perkaranya Faisal untuktanggalnya tidak ingat tapi saksi mendapat surat perintah sebagai anggotasekretaris sidang wanak dalam perkaranya Faisal; Bahwa ada taruna lain yang disidangkan
Gubernur Akpol memerintahkan kepada Kabagrenmin c.q.Kasubbag Sumda untuk melaksankan Sidang Wanak terhadapTaruna atau siswa tersebut yang diduga melakukan pelanggaran berat;.
MUHAMMAD NAWALI alias WALI bin BUDIONO
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT BANJAR, SAT RESKRIM POLRES BANJAR
78 — 12
BANKUM RAPKUM 1 BAG SUMDA POLRES BANJAR8. BRIPDA MUHAMMAD NANDHIKA NRP 99050252KAUR RENMIN BIDKUM POLDA KALSEL9. BRIPDAANDIKA FAJAR NUGRAHA NRP 99050252BAMIN LUHKUM BIDKUM POLDA KALSELKesemuanya Pekerjaan Anggota Polri dan PNS Polri Polda Kalimantan Selatanberalamat di Jalan S.
AFRIZAL PURBA
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
321 — 149
JBI.2019, namun Penggugat tidak mau menerima dan oleh karenanya dipegangoleh saksi; Bahwa saksi menerangkan prosedur panggilan, tetap diserahkannamun kalau pihak tidak menerima akan sampaikan secara lisan; Bahwa saksi menyatakan telah menyerahkan putusan KKEP kepadaPenggugat; Bahwa untuk pengajuan banding dari Polres Tebo ke Polda Jambi, danyang memproses ada anggota provos Polres Tebo, tapi bukan saksi; Bahwa untuk penyampaian SKEP PTDH di bagian Sumda, bukanPropam lagi, tapi ada didampingi anggota
provos yakni Andre Fernando; Bahwa saksi sendiri yang langsung memberitahukan sidang KKEPkepada Penggugat, Binton Samosir, dan Yori Nicholas Saragih; Bahwa untuk SK PTDH yang pertama diserahkan langsung oleh BripkaEdi Bagian Sumda didampingi anggota provos kepada Penggugat diruangan propam, dan ada bukti fotonya, sedangkan SK PTDH Ralatdiserahkan oleh Bripka Andre dengan Rezeki, namun Penggugat tidak maumenerima dan hanya di foto saja;2 Saksi ARONI CANRA memberikan keterangan, yakni: Bahwa saksi
51 — 10
harihari sidang yang telah ditetapbkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon telah hadir secara in person dipersidangan;Bahwa oleh karena Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensiberkedudukan sebagai anggota Polri dan Termohon berkedudukan sebagaiPegawai Negeri Sipil, maka sesuai dengan ketentuan pasal 18 PeraturanKepala Polisi Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memperoleh izin melakukan perceraian denganSurat Izin Cerai Nomor: /06/IX/2015/Sumda
38 — 14
ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990sebagai perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 danPeraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010 tentang tata cara pengajuanperkawinan, perceraian dan rujuk bagi personel POLRI dan PNSPOLRI;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 dan P.4 telahterbukti bahwa atasan Pemohon tempat Pemohon Bekerja telah berupayamempersatukan kembali kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohonyang telah dilakukan oleh konselor beserta Kabag Sumda
124 — 86
., Kasubbagkum Bag Sumda Polres Metro Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2016,;Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohonmenyatakan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa terhadappermohonan praperadilan yang diajukan olehPemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:. =TENTANG INTIPOKOK PERMOHONAN PEMOHON1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2.
110 — 51
., Pangkat/Nrp.KOMPOL/64090365, Jabatan Kabag Sumda PolresMuaro Jambi;MARTINO ROY GINTING, S.H., Pangkat/Nrp.PEMBINA/19691803181998031002, Jabatan AdvokatMuda Bidkum Polda Jambi;NURMAN SYAHDINI, S.H., M.H., Pangkat/Nrp.KOMPOL/66080111, Jabatan Kasubbid Bankum BidkumPolda Jambi;HENDRI SITOMPUL, S.H., Pangkat/Nip.
APRIL EFENDI
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN SUMATERA UTARA
81 — 41
KOMPOL KAMALUDDINHalaman 19 Putusan Perkara Nomor 24/G/2018/PTUNMDNNABABAN,SH, Jabatan Kabag Sumda Polres Sibolga selaku WakilKetua merangkap anggota, 3. AKP SUTRISNO,SH, Jabatan KasatReskrim Polres Sibolga selaku anggota, 4. KOMPOL SUGI AFANDI,Jabatan Kabag Ren Polres Sibolga selaku anggota (Cadangan), 5. AKPDANIEL P SINAGA,SH, Jabatan Kasat Narkoba Polres Sibolga selakuAnggota (Cadangan), maka dengan demikian pembentukan KKEPtersebut adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum ;b.