Peraturan Pemerintah R.I Nomor : 38 Tahun 1996, yang manadalam Pasal 10 ayat (1) menyatakan, membentuk KecamatanSamarinda Utara di wilayah Kotamadya Dearah Tingkat IlSamarinda, yang meliputi wilayah Kelurahan Sungai PinangDalam, Kelurahan Sempaja, Kelurahan Lempake, KelurahanSungai Siring, Kelurahan Pelita, Kelurahan Temindung Permai ;b.2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Kalimantan TimurNomor : 19 Tahun 1996,menyatakan Kelurahan Air Hitam adalahpecahan dari Kelurahan Air Putih ;b.3.

Nomor : 38 Tahun 1996, yang mana dalamPasal 10 ayat (1) menyatakan, membentuk Kecamatan SamarindaUtara di wilayah Kotamadya Dearah Tingkat Il Samarinda, yang meliputiwilayah Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kelurahan Sempaja,Kelurahnan Lempake, Kelurahan Sungai Siring, Kelurahan Pelita,Kelurahan Temindung Permai;b. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Kalimantan TimurNomor : 19Tahun 1996, menyatakan Kelurahan Air Hitam adalahpecahan dari Kelurahan Air Putih ;c.

AG .230/DA.16882 /PB,IX77 perihalSurat Keputusan Gubernur Kepala Dearah Tingkat LampungNo.G/086/D.A/ HK/1977 tentang Pencabutan Suratsurat Izin danatau suratsurat Keterangan atas tanah yang pernah dikeluarkanoleh kepalakepala Negeri dan Kepala kepala Kampung;3.

Dedet;Bahwa pada tanggal 31 Maret 2021 setelah selesai diadakan rapat penangananCovid 19 oleh unsur Pemerintah Dearah Sinjai di Gedung Pertemuan SinjaiJalan Persatuan Raya Sinjai (depan Hotel Sinjai), dr. Andi Suryanto Asapa aliasdr. Dedet yang hadir dalam rapat tersebut, diberikan surprise atau kejutan terkaitdengan purnabaktinya. Dalam acara yang diselipkan tersebut, dr. Dedet dibericinderamata dari beberapa pihak, salah satunya yang diingat oleh dr. AndiSuryanto Aspa alias dr.

Tahun 2010 tentang Tata TertibDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Pasal 2 Fungsi DPRD,antara lain :18I DPRD Mempunyai Fungsi :a Legislasi;b anggaran; danCc pengawasan2 Fungsi Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,diwujudkan dalam membentuk Peraturan Dearah bersamaKepala Daerah;3 Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b, diwujudkan dalam membahas dan menyetujuiRancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahBersama Kepala Daerah; Bahwa pada tanggal 22

Provinsi Kalimantan Barat melaluiinsttumen Peraturan Daerah telah menetapkan areal seluas1.326 Ha (lima lokasi) sebagai kawasan hutan dengan fungsisebagai hutan lindung.Bahwa Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor259/KptsII/2000 tanggal 23 Agustus 2000 merupakan tindaklanjut atas berlakunya UndangUndang Nomor 24 Tahun 1992tentang Penataan Ruang dan UndangUndang Nomor 41 Tahun1999 tentang Kehutanan, maka berdasarkan hasil paduserasiantara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)/Peraturan Dearah

; Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, tergugat telah dilaporkan olehpenggugat di Kepolisian Dearah Bali, Kepolisian Resor Kota Denpasar danKepolisian Resor Kabupaten Badung karena diduga melanggar hak cipta,akan tetapi semua laporan tersebut telah dihentikan dan telahdikeluarkan/diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), makadengan demikian Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawanhukum atau melanggar hak subyektif Penggugat; Bahwa dalam perkara ini, kiranya dapat diambil

dan saksi atasnama Sukri, pada tanggal 03 Oktober 2017, yaitu 1 (Satu) hari sebelumpenerbitan Sprindik yang menetapbkan PARA PEMOHON sebagai Tersangka(Bukti P15), tanpa melalui proses Penyelidikan sebaimana tertera pada SuratPenetapan Tersangka masingmasing PARA PEMOHON yang hanyaberdasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan TinggiSulawesi selatan Nomor : PRINT500/R.4/Fd.1/08/2017 tanggal 25 agustus2017 tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi Pnyimpangan AnggaranPendapatan, dan Belanja dearah

NUNIK ARIYANI.M.Si diganti oleh DIDIEK SETYONO, dan k DULATIF diganti oleh saksi AHADIYUSUF, juga SOERADJI diganti oleh RINIK WIDOWATI ;.Bahwa pengelolaan uang di Kas Dearah baik waktu di bagian Keuangan atau setelahdikelola oleh BPKKD, pada pokoknya Kas Daerah disimpan di Rekening Giro BankJatim, namun untuk keperluan persediaan pembayaran tunai dari Kas Daerah keSKPD / Satkermaka didalam Brangkas Kas Daerah disediakan uang tunai sesuai dengan SK BupatiNomor : 188/243/404.1.3.2/2009 tentang Persediaan

Mohon maaf, pada waktu itu keliru, saya tidak bisa mengukapkan dengankatakata perasaan saya waktu itu, memang kelihatannya sehat tetapi ;167 Bahwa yang mengeluarkan uang Kas Daerah untuk pinjaman Dewan adalah BendaharaUmum Daerah ; Bahwa Bendahara Umum Daerah bertanggungjawab kepada Bupati, secara StukturalBendahara Umum Dearah ini merangkap Kasub.

SYAMSURIJJAL, MMmengundang para rekanan Sekretariat Dearah Kab. Kerinci agar hadir diKantor Bupati Kerinci dan atas undangan itu rekanan dimaksud hadir keruang tunggu kamar kerja Bupati Kerinci atau di ruangan lain padaSekretariat Daerah Kab. Kerinci yaitu ARJUNA KASIM, SUHARDI, ANTONIWIJAYA, SE, SYABDINAL, HALIM KADRI dan TOLE HADIWARSO Bin SAREHkepada mereka dianjurkan agar membantu pihak Pemkab.

SRG2010, tanggal 03 Mei 2010 PerihalPermohonan Penunjauan Kembali Kontrak dan surat dari SekretarisDaerah Provinsi Papua Barat Nomor : 900/30/SETDAPB/2012, tanggal13 Januari 2012 dan surat Nomor : 580/286/SETDAPB/2012, tanggal 8Maret 2012 tersebut, dana sebesar Rp.78.907.877.152,00 (tujuh puluhdelapan milyar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuhribu seratus lima puluh dua rupiah) telah dipindah bukukan dari Rekeninghalaman15 dari 136Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2016/PN.MnkKas Dearah

kekurangan pembayaran TA 2008, dan SuratNomor : 23/PP/PPP/V/SRG2010, tanggal 03 Mei 2010 PerihalPermohonan Penunjauan Kembali Kontrak dan surat dari SekretarisDaerah Provinsi Papua Barat Nomor : 900/30/SETDAPB/2012, tanggal13 Januari 2012 dan surat Nomor : 580/286/SETDAPB/2012, tanggal 8Maret 2012 tersebut, dana sebesar Rp. 78.907.877.152,00 (tujuh puluhdelapan milyar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuhribu seratus lima puluh dua rupiah) telah dipindah bukukan dari RekeningKas Dearah

kewenangan untuk dapat disebut melanggarketentuanketentuan tercantum.Bahwa jelas bahwa ketentuanketentuan yang menurut Majelis Hakimtelah dilanggar adalah ketentuan yang bersifat spesialitas dan/atauterbatas (delicta propria/delik khusus atau kwaliteits delicten/delikberkualitas) yakni :Pasal 26 PP No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan PertanggungjawabanKeuangan Daerah ;Pasal 51 ayat (1) tentang Kepmendagri No.29 Tahun 2002 tentang PedomanPengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Dearah

;Pasal 54 ayat (1) tentang Kepmendagri No.29 Tahun 2002 tentang PedomanPengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Dearah ;Perda Kabupaten Kendal No.16 Tahun 2003 tentang PokokPokok PengelolaanKeuangan Daerah ;Mencermati ketentuanketentuan tersebut di atas jelas dan terang bahwadidalamnya mengatur pengelolaan dan pertanggungjawaban keuanganNegara/Daerah, dalam hal mana hanya pejabatpejabat yang memilikikewenangan sajalah yang dapat melakukan pengelolaan keuanganNegara/Daerah, disini ketentuanketentuan

sheet 106 Tahun 1926 pernah disepakatioleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan Pemerintah KabupatenMusi Banyuasin untuk menetapkan pilar batas P1 s/d P6 dan P11 s/d P14,sedangkan untuk penegasan pilar P7 s/d P10 (Lokasi Suban 4),penggunaan Peta Topografi skala 1:100.000 sheet 106 Tahun 1926 tidakdisepakati Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Resume Pelacakandan Pemasangan Pilar Batas sementara Kabupaten Mura KabupatenMuba) dan Berita Acara Kesepakatan Hasil Rapat Koordinasi antara TimBatas Dearah

Pemerintah Dearah Kabupaten Sumba Tengah ;8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima riburupiah) ;Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiKupang Nomor : 39/Pid.Sus/2014/PTK tanggal 22 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :Hal. 63 dari 76 hal. Put.

Legislasi;b. anggaran; danCc. pengawasanFungsi Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,diwujudkan dalam membentuk Peraturan Dearah bersama KepalaDaerah;Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,diwujudkan dalam membahas dan menyetujui RancanganAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bersama KepalaDaerah;Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 dilakukan Nota Kesepakatan(MoU) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis denganPimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor : 19/MoUHK

, Jakarta 04 Desember 2014.Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan KaryaKabupaten Tolikara Surat Mandat Nomor:07/SM/DPDPG/Kab.Tolikora/XII/2014, Jakarta 04 Desember 2014.Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan KaryaProvinsi Papua Surat Mandat Nomor.05/SM/DPD/P.GOLKAR/Papua/XII/2014 Jakarta 04 Desember 2014.Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan KaryaProvinsi Papua Surat Mandat Nomor.02/SM/DPD/P.GOLAR/XII/2014 Jakarta 04 Desember 2014.Surat Mandat Dewan Pimpinan Dearah

T.1112. 7.12atas nama Yohanes Zakaria Tanudireja ;Foto copy sesuai dengan aslinya Izin MendirikanBangunan (IMB) No.503.672/IMBBRVIII/BP2TPM/2014,atas nama Yohanes Zakaria Tanudireja ;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat PemberitahuanPerkembangan Hasil Penyelidikan No.B/25/2/VI/2016/DitRekrimum, tanggal 1 Juni 2016 ;Foto copy sesuai dengan aslinya Peraturan Dearah KotaBanjarmasin Nomor 7 Tahun 2009, tentang Kewenangandan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu PintuKota Banjarmasin ;Foto copy

Rapat Luar Dearah IX.1 Kunjungan Kerja DiFKDPM Di Jakarta IX.1.1 Konsumsi 3 orang5 hariKonsumsi telahmasuk dalamuang sakuharian. Adapun buktipertanggungjaw abanyaitu : 1) Bill No.HOT120622134 HOTPLANET tanggal 22Juni 2012Ro 251,501Ro 251,501 2) Nota No. 05392 PuriMega Hotel tanggal 21Juli 2012Rp 164,993Rp 164,993 3) Nota kamar 307Hotel Travel tanggal 23Juni 2012Rp 20,500Rp 20,500 4) Nota kamar 306Hotel Travel tanggal 23Juni 2012Rp 82,500Rp 82,500 5) Nota No.

Rapat Luar Dearah X.1 Kunjungan Kerja DiFKDPM Di Jakarta IX.1.1 Konsumsi 3 orang 5 hari Adapun buktipertanggungjaw aban yaitu :Konsumsi telahmasuk dalamuang sakuharian. 1) Bill No. HOT120622134HOT PLANET tanggal 22Juni 2012251,501Rp 251,501 2) Nota No. 05392 PuriMega Hotel tanggal 21Juli 2012164,993Rp 164,993 3) Nota kamar 307 HotelTravel tanggal 23 Juni2012Rp 20,500 4) Nota kamar 306 HotelTravel tanggal 23 Juni201282,500Rp 82,500 5) Nota No.

Rapat Luar Dearah X.1 Kunjungan Kerja DiFKDPM Di Jakarta IX.1.1 Konsumsi 3 orang5 hariKonsumsi telahmasuk dalamuang sakuharian. Adapun buktipertanggungjaw abanyaitu : 1) Bill No.HOT120622134 HOTPLANET tanggal 22Juni 2012Rp 251,501Rp 251,501 2) Nota No. 05392 PuriMega Hotel tanggal 21Juli 2012Rp 164,993Rp 164,993 3) Nota kamar 307Hotel Travel tanggal 23Juni 2012Rp 20,500Rp 20,500 4) Nota kamar 306Hotel Traveltanggal 23Juni 2012Rp 82,500Rp 82,500 5) Nota No.

Rapat Luar Dearah X.1 Kunjungan Kerja DiFKDPM Di Jakarta X.1.1 Konsumsi 3 orang5 hariKonsumsi telahmasuk dalamuang sakuharian. Adapun buktipertanggungjaw abanyaitu : 1) Bill No.HOT120622134 HOTPLANET tanggal 22Juni 2012Rp 251,501Rp 251,501 2) Nota No. 05392 PuriMega Hotel tanggal 21Juli 2012Rp 164,993Rp 164,993 3) Nota kamar 307Hotel Travel tanggal 23Juni 2012 Rp 20,500 Rp 20,500 Halaman 281 dari 391 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/TPK / 2016/PN.

Rapat Luar Dearah IX.1 Kunjungan Kerja DiFKDPM.Di Jakarta X.1.1 Konsumsi 3 orang Konsumsi telah5 hari masuk dalamuang sakuharian.Adapun buktipertanggungjaw abanyaitu :1) Bill No. Rp 251,501 Rp Rp 251,501HOT120622134 HOTPLANET tanggal 22Juni 2012 2) Nota No. 05392 PuriMega Hotel tanggal 21Juli 2012164,993 Rp = Rp 164,993 3) Nota kamar 307Hotel Traveltanggal 23Juni 201220,500 Ro Rp 20,500 4) Nota kamar 306Hotel Travel tanggal 23Juni 201282,500 Ro Rp 82,500 5) Nota No.

-Surat Perintah Jalan Nomor : B-275/SETDA/AS.III-BU/094/3/2018 tanggal 1 Maret 2018 yang diterbitkan Bupati Barito Selatan Melalui Sekretaris Dearah Kepada Kristy Briantomy, SSTP.

-Laporan Perjalanan Dinas tanggal 5 Maret 2018 Perihal Laporan Peninjauan Lapangan Penataan Batas Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan a.n PT. Adaro Indonesia.

Pasaman Barat tidak dipilin dalamMusyawarah Dearah (MUSDA) Partai yang ditentukan dalammekanisme yang diatur dalam Pasal 13, Pasal 26, Pasal 27 danPasal 28 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)partai, akan tetapi keberadaan TERGUGAT B telah begitu sajadiputuskan oleh TERGUGAT A dengan surat keputusannya tanggal26 Maret 2010, dengan nomor: 147/A.1/DPPPPRN/SKDPD/III/2010,sehingga dengan demikian jelaslah baik proses pemecatanPenggugat selaku anggota Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN),