Ditemukan 5782 data
Urut Berdasarkan
Register : 14-03-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg Tanggal 29 Juli 2019 — Sumargo, BE, SE Msi bin alm Suwardji
81 — 33
81 — 33
dalam rangka penghitungan kerugian keuangannegara yang kami laksanakan mencakup pemeriksaan atas dokumendokumen administrasi dan keuangan serta informasi lainnya terkait proses,pencairan, penggunaan, dan pertanggungjawaban Peningkatan Jalan RinjaniRayaBromo dan Jalan Mahoni Raya Kota Cirebon Sumber Dana DanaAlokasi KhususInfrastruktur Pemerintah Daerah (DAKIPD) Kota CirebonTahun Anggaran 2016 yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikanKeuangan Negara.Bahwa Tanggung jawab Auditor terbatas pada simpulan
Register : 15-06-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn Tanggal 26 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
ARON SIAHAAN,SH
Terdakwa:
SUGIRIN,S.Pd
151 — 28
ARON SIAHAAN,SH
Terdakwa:
SUGIRIN,S.Pd
151 — 28
buktibukti yang diperoleh melalui Penyidik KepolisianResor Binjai.2) Melakukan reviu serta penilaian kecukupan data/bukti/dokumen yangdiperoleh dari Penyidik Kepolisian Resor Binjai.Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2020/PN.Mdn. hal. 1323) Membandingkan fakta yang dijumpai dengan ketentuanketentuan yangberlaku.4) Melakukan pengujian dan analisis bukti/dokumen yang diperoleh dariPenyidik Kepolisian Resor Binjai.5) Merekonsitruksi dan merangkai buktibukti dalam satu rangkaian fakta danproses kejadian.6) Membuat simpulan
Putus : 04-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 376/B/PK/PJK/2015 Tanggal 4 Agustus 2015 —
164 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
164 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
Alinea 3 Penjelasan Pasal 29 ayat(2) UU KUP selengkapnya menyatakan:Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkanpada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskanketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.Pasal 10 huruf c Keputusan Menteri Keuangan No. 545/KMK.04/2000tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2006selengkapnya menyatakan (Bukti PK28):Pendapat dan kesimpulan Pemeriksa Pajak harus didasarkanpada
Register : 11-10-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 84/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST Tanggal 6 Maret 2019 — Pidana Korupsi
1. Kamjudin
2. Ahmadin bin Sudirman
141 — 45
141 — 45
audit yang saksi bersama tim lakukan sebagaiberikut:1) Melakukan ekspose awal dengan pihak Penyidik.2) Mendapatkan buktibukti yang telah diperoleh penyidik danmeminta tambahan buktibukti yang belum diperoleh penyidik3) Melakukan reviu terhadap dokumen, analisis dan pengujian atasbuktibukti yang diperoleh melalui penyidik.4) Melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada pihak terkait bersamapenyidik5) Melakukan rekonstruksi fakta berdasarkan buktibukti yangdiperoleh6) Melakukan ekspose akhir atas simpulan
Register : 22-01-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 01-06-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk Tanggal 20 Mei 2020 — Penuntut Umum:
BENONY .A. KOMBADO, S.H., M.H.
Terdakwa:
FRANS ENOS NICO MOSMAFA, S.P.
188 — 96
BENONY .A. KOMBADO, S.H., M.H.
Terdakwa:
FRANS ENOS NICO MOSMAFA, S.P.
188 — 96
Wondama yangdipergunakan sebagai dasar penghitungan kerugian keuangannegara;3) Membandingkan fakta yang dijumpai dengan ketentuanketentuan yang berlaku;4) Melakukan pengujian dan analisis bukti dokumen yangdiperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kepolisian ResorTeluk Wondama;5) Melakukan klarifikasi kepada pihakpihak terkait;6) Merekonstruksi fakta dan proses kejadian berdasarkanbukti yang telah diuji dan hasil analisis;halaman 111 dari 185 Putusan Nomor 01/Pid.SusTPK/2020/PN.Mnk7) Membuat simpulan
Register : 18-09-2015 — Putus : 11-01-2016 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 112/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST Tanggal 11 Januari 2016 — Pidana Korupsi
- MUHAMMAD IQBAL
665 — 119
665 — 119
RakyatIndonesia (Persero) Tbk sebagaimana telah dicatatkanpada Kementerian Hukum dan HAM sesuai nomor W7HT.01.04612 tanggal 15 Januari 2007.e Bahwa menurut PERMENPAN 5 Tahun 2008, kegiatanaudit yang dapat dilakukan oleh APIP pada dasarnya dapatdikelompokkan ke dalam tiga jenis audit berikut ini:1) Audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan opiniatas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsipakuntansi yang diterima umum.2) Audit Kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan
danrekomendasi atas pengelolaan instansi pemerintah secara ekonomis,efisiensi dan efektif.3) Audit dengan tujuan tertentu yaitu audit yang bertujuan untukmemberikan simpulan atas suatu hal yang diaudit.
Putus : 08-06-2016 — Upload : 25-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn Tanggal 8 Juni 2016 — - RIZKYVAN L TOBING
105 — 78
105 — 78
.= Membuat simpulan hasil audit dalam rangka penghitunganKerugian Keuangan Negara.3) Melakukan pembahasan hasil audit dalam rangka penghitungankerugian keuangan negara dan diperoses lebih lanjut sesuaiperaturan perundangundangan yang berlaku dengan116menggunakan dokumen/data yang tim audit peroleh daridan/atau melalui Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ;Bahwa berdasarkan hasil auditing yang Ahli dan Tim lakukanatas ugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan PengadaanAlatalat Kesehatan pada RSUD
Register : 26-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl Tanggal 23 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
SYAIPUL ANWAR Bin UMAR
132 — 96
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
SYAIPUL ANWAR Bin UMAR
132 — 96
Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan UjanMas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2015 sampai denganTahun Anggaran 2017.Ruang Lingkup PemeriksaanAudit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yangkami laksanakan mencakup pelaksanaan Anggaran PendapatanBelanja Desa (APBDesa) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan UjanMas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2015 sampai dengan2017 yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikankeuangan negaraBatasan Tanggung Jawab PenugasanTanggung jawab auditor terbatas pada simpulan
Putus : 24-02-2015 — Upload : 25-07-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 116/Pid.Sus/2014/PN.Smg Tanggal 24 Februari 2015 — Drs. RUSLIN Bin RUKAN
204 — 48
204 — 48
adalah akurat;Bahwa laporan audit 2014 mengenai penghitungan kerugian negara tidakmenggunakan istilah kemahalan harga;Bahwa istilah kKemahalan harga ada pada audit tahun 2005 dan auditinvestigatif tahun 2006, yang saat itu sudah membandingkan harga pasarsaat itu dan harga transaksi;144Bahwa pada halaman 19 LHA (Laporan Hasil Audit) mengenai AuditPenghitungan Kerugian Keuangan Negara, ada rujukan kemahalan hargaakan tetapi hal tersebut adalah informasi lainnya sehingga bukansimpulan dari audit 2014, simpulan
Register : 16-02-2021 — Putus : 21-06-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk Tanggal 21 Juni 2021 — Penuntut Umum:
BANAN PRASETYA, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Ir. MOCH. AFFANDI
168 — 28
BANAN PRASETYA, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Ir. MOCH. AFFANDI
168 — 28
Melakukan ekspose akhir atas simpulan hasil audit; danj.. Menyusun laporan hasil audit.Bahwa Ahli menerangkan Metode audit penghitungan kerugiankeuangan negara yang Ahli laksanakan bersama Tim terhadappenghitungan kerugian keuangan negara dugaan adanya Tindak PidanaKorupsi pada Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (FloatingRepair) KN.
Register : 22-02-2010 — Putus : 12-07-2010 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 38/Pid.B/2010/PN.KTA Tanggal 12 Juli 2010 — - Ir. BANU PALAKA, MM
179 — 69
179 — 69
diperhitungkanuntuk dapat dibayarkan seperti pekerjaan yang telahmemenuhi syarat teknis;Bahwa menurut Ahli pekerjaan tersebut tidak laikkarena terjadi kegagalan struktur, juga dapatdikatakan sebagai Kegagalan Pekerjaan Konstruksidimana Kegagalan pekerjaan konstruksi adalahkeadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuaidengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakatidalam kontrak kerja konstruksi baik sebagianmaupun keseluruhan sebagai akibat kesalahanpengguna jasa maupun penyedia jasa;Bahwa terhadap simpulan
Register : 17-05-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 11/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg. Tanggal 14 Juni 2017 — Ir. SUJANA, MP Bin H. ROHAEDI
82 — 17
82 — 17
KepolisianResor Sumedang;Bahwa ruang lingkup penugasan terbatas pada kegiatan PengembanganBudidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan PenguranganKemiskinan (Proyek SAFVER) di Kabupaten Sumedang pada DinasPeternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010,khususnya pelaksanaan, pembayaran dan pertanggungjawabanpelaksanaan jasa konsultansi, workshop/seminar pembudidayaan ikan,pelatihan teknologi perikanan dan studi banding teknis budidaya ikan;Bahwa tanggung jawab kami terbatas pada simpulan
Register : 16-03-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.DEDY SANTOSA, SH
2.NOVY SAPUTRA, SH
3.SYAIFUL ANWAR, SH
Terdakwa:
ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS
177 — 100
1.DEDY SANTOSA, SH
2.NOVY SAPUTRA, SH
3.SYAIFUL ANWAR, SH
Terdakwa:
ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS
177 — 100
Batasan Tanggung Jawab Penugasan;Tanggung jawab kami terbatas pada simpulan hasil audit PKKNatas perkara tersebut, berdasarkan data dan/atau buktibukti yangcukup, relevan, dan kompeten yang diperoleh melalui PenyidikKejaksaan Negeri Tidore Kepulauan.Bahwa Berdasarkan fakta yang kami peroleh melalui Penyidikterdapat beberapa penyimpangan yaitu:a. Perencanaan kegiatan Pembangunan Air Mancur GapuraPusat Pemerintah tidak dilaksanakan secara cermat oleh KuasaPengguna Anggaran;b.
Putus : 17-02-2016 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn Tanggal 17 Februari 2016 —
57 — 11
57 — 11
Oston Gultom selaku PPK tetapi simpulan panitiatersebut ditolaknya dengan menyatakan kepada terdakwa selaku ketua panitia agar paketpekerjaan tersebut harus dilelang dalam bentuk pengadaan barang dan jasa bukan pekerjaankontruksi, dengan alasan kapal yang dimaksud adalah kapal tradisional maka yang melelangadalah panitia pengadaan barang jasa bukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan hal itubersesuian dengan yang disampaikan Kepala Dinas saksi Ir.
Register : 20-11-2015 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 06-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 186/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 16 Maret 2016 — DHENY AKBAR, ST.
73 — 14
73 — 14
HUTOMO.Bahwa ruang lingkup penugasan audit dalam rangka penghitungan KerugianKeuangan Negara yang para ahli laksanakan mencakup audit terhadap datakontrak dan lampirannya, data keuangan, data administrasi dan hasilpemeriksaan fisik pekerjaan menurut ahli, serta buktibukti lain yang berkaitandengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Proyek Pembangkit ListrikTenaga Mikro Hidro (PLTMH) Cibuluh Desa Harumandala Kecamatan CigugurKabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2012.Tanggung jawab para ahli terbatas pada simpulan
Register : 30-01-2020 — Putus : 13-05-2020 — Upload : 14-05-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Tanggal 13 Mei 2020 — Penuntut Umum:
SINDU HUTOMO. SH
Terdakwa:
FERI LASTONI, SH Bin M. THOLIB
216 — 223
SINDU HUTOMO. SH
Terdakwa:
FERI LASTONI, SH Bin M. THOLIB
216 — 223
Reskrimsus tanggal 18 Juni 2019, perihal Permohonan BantuanPenghitungan Kerugian Negara dan Keterangan Ahli.Metode yang digunakan pada simpulan Audit PenghitunganKerugian Keuangan Negara dugaan tindak pidana korupsisecara melawan hukum dan menyalahgunakan wewenangdalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaanperizinan kendaraan Dinas/ Operasional pada SekretariatDPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 adalah berdasarkan selisihantara realisasi pembayaran berdasarkan SP2D dikurangi nilairealisasi
Register : 15-03-2016 — Putus : 07-06-2016 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg Tanggal 7 Juni 2016 — ZULPENEDI, ST (Terdakwa)
76 — 78
76 — 78
/Pid.SusTPK/2016/PN.TpgBukit Bestari Tahap Tahun Anggaran 2014 pada Dinas PekerjaanUmum Tanjung Pinang.4) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen yang dibutuhkan dalamrangka penghitungan kerugian keuangan Negara, maka disampaikan ketim penyidik untuk meminta tambahan dokumen yang diperlukan.5) Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan Negara.6) Membuat simpulan atas hasil verifikasi penghitungan kerugiankeuangan Negara.
Register : 15-03-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 08-08-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg Tanggal 21 Juni 2016 — -AHMAD SAFI'I (Terdakwa)
-DANI K. DAULAY, SH (JPU)
180 — 30
180 — 30
evaluasi serta verifikasi atasdokumen yang diperoleh melalui tim penyidik terkait denganperkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan PembangunanGedung Kantor Camat Bukit Bestari Tahap Tahun Anggaran2014 pada Dinas Pekerjaan Umum Tanjungpinang;4) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen yang dibutuhkan dalamrangka penghitungan kerugian keuangan Negara, makadisampaikan ke tim penyidik untuk meminta tambahan dokumenyang diperlukan;5) Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan Negara;6) Membuat simpulan
Register : 01-04-2016 — Putus : 18-07-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn Tanggal 18 Juli 2016 — - MANGANDAR SIMANJUNTAK
100 — 108
100 — 108
Sipoholon adalahsebagai berikut :e Mengumpulkan dan melakukan riviu terhadap data/bukti/dokumenyang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik KepolisianResort Tapanuli Utara.e Membandingkan fakta yang dijumpai dengan ketentuanketentuanyang berlaku.e Melakukan pengujian dan analisis atas bukti dokumen yangdiperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kepolisian ResortTapanuli Utara.e Merekonsiruksi dan merangkai buktibukti dalam suatu rangkaianfakta dan proses kejadian.e Membuat simpulan hasil audit
Register : 05-04-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn Tanggal 8 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HOPPLEN SINAGA, SH.,M.Hum
Terdakwa:
YESAYA GULO ALS AMA DEFI
130 — 106
HOPPLEN SINAGA, SH.,M.Hum
Terdakwa:
YESAYA GULO ALS AMA DEFI
130 — 106
buktibukti yang diperoleh melalui dan/ataubersamaPenyidik Kepolisian Resor Nias.(2) Membandingkan fakta yang dijumpai dengan ketentuanketentuanyang berlaku.(3) Melakukan pengujian dan analisis atas bukti dokumen yangdiperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik KepolisianResorNias.Halaman 124 dari 204Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2019/PN Mdn(4) Merekonstruksi dan merangkai data dan buktibukti dalam saturangkaian fakta dan proses kejadian.(5) Melakukan klarifikasi kepada pihakpihak terkait.(6) Membuat simpulan