Ditemukan 6290 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ruas ruis rup rugi rudi rupi rupo rupa
Penelusuran terkait : Permohonan Ijin rups Penetapan rups Pmh Permohonan rups
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 06-04-2020 — Upload : 21-01-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 218/Pdt.G/2019/PN.Cbi
Tanggal 6 April 2020 — * Perdata - PT. KARTIKA BUANA KELOLA X YATNI ahli waris Alm. NADJIB BAHARMUZ, Dk
153 — 1113
  • Seluas 15.378.M2 atas nama PT KartikaBuana Kelola yang berkedudukan di Kota Jakarta Selatan.Bahwa dalam ketentuan Undangundang NO 40tahun 2017 tentangPerseroan Terbatas PT:Pasal 102 Yang Berbunyi : DIREKSI MEMINTA Persetujuan RUPS(Rapat Umum Pemegang Saham) untuk: a. mengalihnkan KekayaanPerseroan , b Menjadikan Jaminan Utang Kekayaan Perseroan :Bahwa Berdasarkan Fakta telah teroukti almarhum NAJDIBBAHARMUZ pada tahun2014 xpada saat menandatanganipenyerahan dan pelepasan hak hak atas tanah yang telah
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perjanjian
Register : 24-02-2011 — Putus : 22-12-2011 — Upload : 16-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 118/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel.
Tanggal 22 Desember 2011 — PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. cq. PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK CABANG PANGLIMA POLIM. M E L A W A N: 1. RAHADIAN TAREKAT. 2. GATOT CAHYANTO. 3. ASOSIASI PENGUSAHA HUTAN INDONESIA (APHI).
176 — 98
  • Yang benar adalahapabila Penggugat mengalami kerugian maka yang bertanggungjawab adalah paraDireksi yang dilakukan dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).Hal 50 dari 73 hal Putusan No.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.Bahwa, Penggugat salah dalam mengartikan kepentingan publik diatas kepentinganprivat.
Pengadilan PN Cikarang Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-05-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 21-01-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Ck
Tanggal 14 Nopember 2019 — CV. ADR Vs PT. Sankei Gohsyu Indutries, Dkk
209 — 559
  • HarosaDarma Nusantara;TI6 dan TI7 tentang Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah tentangPengelolaan Limbah;TI8 dan Tl9 tentang surat pernyataan Adrian Hartanto untuk mencabutlaporan polisidan membebaskan pekerja Tergugat dari tahanan polisi;TI10, Tl11, Tl12 tentang anggaran dasar dan hasil RUPS perubahan dataperseroan;TI13 tentang copy halaman dari buku Yahya Harahap terkait pihak dalamgugatan;TI14 tentang perjanjian pengelolaan limbah B3 antara TT dan PT.
Pengadilan PN STABAT Perdata
Register : 02-11-2020 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN STABAT Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Stb
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
1.SUKATMA
2.SUKARDI
3.AMINULLAH
4.MALEM KERINA LIMBENG
5.PAINI
6.SURATMIN
7.SUHARSO
Tergugat:
1.PT. AMAL TANI
2.Pemerintah RI cq. Kepala BPN Pusat cq. Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara cq. Kantor Pertanahan (BPN) kabupaten Langkat
Turut Tergugat:
Pemerintah Kabupaten Langkat cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Langkat
108 — 56
  • bertindak di dalam persidangan, berdasarkan Surat Kuasa khusus yangdiberikan saudari RIAHNA JAMIN GINTING kepada kantor "GINKA LAWOFFICE, ADVOKAT & LEGAL CONSULTANT tertanggal 17 November 2020, halini telah sesuai dengan pasal 98 ayat (2) UndangUndang no. 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas yaitu Kewenangan Direksi untuk mewakiliPerseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidakbersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undangundang ini, anggaran dasar atauKeputusan RUPS
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 18-08-2022 — Putus : 08-11-2022 — Upload : 09-11-2022
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tpg
Tanggal 8 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
FAJRIAN YUSTIARDI, S.H., M.H.
Terdakwa:
TEDDY LAYANTO alias TEDDY aliasALUNG
190 — 77
  • BINTAN BANGUN KARYA Bulan Oktober 2018;
  • 1 (satu) set Akta Notaris SUDI, SH Nomor 71 tanggal 14 September 2021, tentang RUPS Luar Biasa PT BINTAN BANGUN KARYA;
  • 1 (satu) set SPT Tahunan PPh Tahun 2018 PT SANINDO PRIMA PERKASA;
  • 1 (satu) set SPT Tahunan PPh Tahun 2019 PT SANINDO PRIMA PERKASA;
  • 1 (satu) set Rekap Transaksi PT SANINDO PRIMA PERKASA dengan CV REZEKI PEMBANGUNAN tahun 2019;
  • 1 (satu) set Invoice dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 CV REZEKI
Pengadilan PN KETAPANG Pidana Khusus
Register : 16-03-2020 — Putus : 09-07-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PN KETAPANG Nomor 71/Pid.B/LH/2020/PN Ktp
Tanggal 9 Juli 2020 — Penuntut Umum:
1.LASIDO HERITSON PANJAITAN SH
2.SAMUEL FERNANDES HUTAHAYAN, SH
3.RUDY ASTANTO SH
4.DHIMAS MAHENDRA
Terdakwa:
RACHMA KURNIATI Binti SYAMANI
371 — 52
  • denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah);
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 42, Tanggal 25 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris SYLVIA FRANSISKA TAN, SH, MH;
    • 1 (satu) lembar Pengesahan Badan Hukum Perseroan Nomor : C-03711 HT.01.01-TH.2007, tanggal 19 November 2007 yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
    • 1 (satu) bundel Akta Perubahan RUPS-Pengangkatan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 28-02-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 27 September 2018 — Penggugat:
GATOT KRISDIANTO. DKK
Tergugat:
PT. AVENTIS PHARMA
144 — 41
  • Kalau PHI tidak memberikan, ya nggak bias;Bahwa sebenarnya pak kembali ke UndangUndang PT Nomor 40 Tahun2007, bahwa itu menjadi tanggung jawab, ada 3 organ di PT yaitu RUPS,Direksi, Komisaris. Makanya semua kebijakan ditentukan di rapat umumpemegang saham. Hak pemegang saham itulah yang tidak dimiliki olehDireksi, Komisaris mengawasi.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-10-2016 — Putus : 16-01-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 44/Pdt.G/2016/PN Pgp
Tanggal 16 Januari 2017 — KAMARDIN MD TOP,selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; melawan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BANGKA, selanjutnya disebut TERGUGAT
320 — 123
  • Tergugat, Penggugat adalahpenanggung pajak PT Koba Tin yaitu sebagai Presiden Direktur PT Koba Tin;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan kalau Penggugat sudahbukan lagi berkedudukan sebagai Presiden Direktur PT Koba Tin, sehinggapenyanderaan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah salahorang (error in persona);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, masa jabatan Penggugatsebagai Presiden Direktur PT Koba Tin telah berakhir pada tanggal 31 Mei 2013dan Penggugat disetujui Kembali oleh RUPS
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 24-06-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 175/B/PK/PJK/2015
Tanggal 24 Juni 2015 — PT. INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
153 — 258 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Put. 28831/PP/M.VII/15/2011tanggal 27 Januari 2011 berkenaan dengan banding yang diajukan oleh suatu PT(nama PT tidak disebutkan) yang menyatakan (dikutip dari website Pengadilan Pajak;terlampir sebagai Bukti PK7):bahwa berdasarkan bukti, keterangan dan penjelasan terkait, diperoleh fakta sebagaiberikut: Tidak ada RUPS yang dilakukan Pemohon Banding perihalpembagian deviden,e Pusat bukan merupakan pemegang saham Pemohon Banding,e Laba bersih Pemohon Banding masih menunjukkan Rugi,sehingga tidak memungkinkan
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 22-05-2019 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 17/PID.TPK/2019/PT DKI
Tanggal 4 Juli 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : SUGENG RIYANTA, SH., MH
Terbanding/Terdakwa : IR. BAYU KRISTANTO, MM
463 — 1039
  • Pertamina (Persero) kepadaMenteri BUMN selaku RUPS PT. Pertamina (Persero) perihalPersetujuan atas rencana divestasi Blok Basker Manta Gummy (BMG)Australia ;79.1 (Satu) lembar fotokopi surat No. S103/MBU/D2/2013 tanggal 20Maret 2013 dari Menteri BUMN Deputi Bidang Usaha Industri StrategisHalaman 35 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2019/PT.DKIdan Manufaktur perihal Divestasi Blok Basker Manta Gummy (BMG)Australia ;80.1 (Satu) lembar fotokopi surat Memorandum No.
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Perdata
Register : 20-06-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Gns
Tanggal 22 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
141 — 62
  • No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 2 dari 79dan pengangkutan, dll. didirikan berdasarkan Akta No. 23 tanggal 22Desember 1973; sebagaimana diubah dengan AKTA tanggal 28 Juli 1999No. 35 tentang Berita Acara RUPS Luar Biasa dan perubahan seluruhanggaran dasarnya telah disesuaikan dengan UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Aktatertanggal 9 Januari 2009 Nomor 5 dan telah mendapat persetujuan dariMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratkeputusannya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-05-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 370 K/Pdt/2015
Tanggal 29 Mei 2015 — ASTRO ALL ASIA NETWORKS PLC, dkk vs PT AYUNDA PRIMA MITRA
265 — 193 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jelas bahwa hak untuk menggugat" yang dimiliki olehpemegang saham suatu perseroan terbatas, bukan sajaberdasarkan ketentuan Pasal 97 Ayat (6) UUPT, melainkan hakgugat pemegang saham juga dijamin dan diatur dalam pasallainnya, yaitu Pasal 61 UUPT yang mengatur ketentuan sebagaiberikut (kutipan):(1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatanterhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikankarena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dantanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS
    Yahya Harahap, S.H., dalambukunya Hukum Perseroan Terbatas", yang telah dikutipsebelumnya di atas, yang menyatakan sebagai berikut (kutipandengan tambahan penebalan huruf dan tanda baca):Dalam hal ini undangundang sendiri memberi kedudukanhukum (legal standing atau legal persona standi in judiciomenggugat anggota Direksi yang melakukan kesalahan ataukelalaian mewakili perseroan tanoa memerlukan surat kuasakhusus dari perseroan atau RUPS maupun dari pemegangsaham yang lain.Oleh sebab itu jelas dan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum
Register : 03-05-2018 — Putus : 19-09-2018 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 19 September 2018 — Penuntut Umum:
DEASY DIAH SURYONO
Terdakwa:
GOUTAM SHAMDEPCHAND M
204 — 158
  • dengan Terdakwa karena Terdakwa sebagai debitur padaBank Yudha Bhakti tempat saksi bekerja dan saksi pernah diperkenalkan olehSaksi NINGSIH selaku korporet banking, namun saksi tidak ada hubungankeluarga dengan Terdakwa;Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik bareskrim Polri dan keteranganSaksi pada BAP tersebut benar;Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Operasional Bank Yudha Bhaktimengawasi, mengamati, memastikan transaksi berjalan seharihari, saksidiangkat atas jabatan tersebut berdasar RUPS
    DIAN SAVITRY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun saksi mengetahui bahwaTerdakwa sebagai debitur pada Bank Yudha Bhakti tempat saksi bekerja,namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik bareskrim Polri dan keteranganSaksi pada BAP tersebut benar;Bahwa saksi diangkat sebagai direktur Konsumer Bank Yudha Bhaktiberdasarkan RUPS tanggal 11 Desember 2013.Bahwa saksi tidak mengetahui secara
    Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik bareskrim Polri dan keteranganSaksi pada BAP tersebut benar;Halaman 133 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SELBahwa saksi diangkat sebagai Direktur Kredit Komersil Bank Yudha Bhaktiberdasarkan RUPS PT Bank Yudha Bhakti tanggal 24 Maret 2015.Bahwa Terdakwa mengajukan fasilitas kredit kepada PT BankYuha Bhakti(BYB) dengan line kredit sebesar Rp 50 Miliar (penarikan secara bertahap)dengan jangka waktu 12 Bulan dengan jaminan awal berupa BG tagihanpiutang
    Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik bareskrim Polri dan keteranganSaksi pada BAP tersebut benar; Bahwa saksi sebagai direktur utama diangkat berdasarkan RUPS pemegangsaham pada bulan maret 2015, sambil menunggu hasil dari fit and propertesdari OJK. Tugas saksi selaku direktur utama adalah Menjalankan secarakeseluruhan oprasional dari Bank Yudha Bhakti, saksi bertanggung jawabkepada komisaris dan kepada pemegang saham. Bahwa Terdakwa adalah Direktur PT.
    di SOP agunan yang diserahkan oleh debitur sebesar 125% darifasilitas kredit yang diterima.Bahwa Saat dokumen pedoman teknis kredit reguler modal kerja pembiayaantalangan (Bridging Financing) sesuai Surat Keputusan Direksi Bank YudhaBhakti Nomor : SKEP/O48A/SET/BYB/III/2015 tanggal 26 Maret 2015 tersebutdibuat saksi menjabat selaku Adviser Bank Yudha Bhakti. saksi memberikanparaf didalam dokumen tersebut karena bahwa saksi sudah merasa sebagaibagian dari Bank Yudha Bhakti sebagaimana keputusan RUPS
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 20-03-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 PK/Pdt/2017
Tanggal 20 Maret 2017 — R.P. OBAJA L. TOBING, DKK VS E. L. SIAHAAN alias EDITH LAMRIA SIAHAAN (almarhum), DKK
95 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kuasa tidak memerlukan tindakanpenerimaan dari penerima kuasa wilayah;antara lain: Pasal 1171 KUHPerdata menentukan Kuasamemberikan Hipotik harus'dibuat dengan suatu akta otentik,Kuasa Untuk menghadiri RUPS harus secara tertulis dengansurat kuasa (UUPT), Kuasa menerima hibah mesti dengan aktaotentik (KUHPerdata 1683);Ciri Kuasa adalah penerima menyebut suatu nama pemberikuasa pada waktu melakukan tindakan hukum. Inilan yangdinamakan perwakilan langsung.
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus Hak Cipta
Putus : 02-08-2018 — Upload : 15-10-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 2_Pdt_Sus_HKI_2018_PN_Smg
Tanggal 2 Agustus 2018 — PT. INTER SPORTS MARKETING PT. ARJUNA CAHAYA LESTARI
991 — 255
  • ), dengan Nomor Akta Pendirian No. 02, tertanggal 05 Oktober 2010, yang dibuatdihadapan Notaris ZACHARIAS OMAWELE, SH, Notaris di Jakarta, yang telahmendapatkan pengesahan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor : AHU09377.AH.01.01.Tahun 2011 Tentang Pengesahan Badan Hukum PerseroanTerbatas, tertanggal 23 Februari 2011 dan selanjutnya telah dilakukan perubahanberdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-04-2019 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 26-04-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 209/Pdt.G/2014/PN.Tng
Tanggal 26 Agustus 2015 — Penggugat: PT. MASA BATAM Tergugat: 1.PT. BINA BAHARI MAKMUR 2.VIJAI KUMAR DASWANI 3.RITA IMELDA GINTING,SH
133 — 41
  • Ship Partiuclar ;10.RUPS dari perusahaan BINA BAHARI MAKMUR ;Menimbang, bahwa berdasarkan dokumendokumen yang diajukan Tergugatkepada Penggugat pada saat transaksi jual beli atas objek sengketa teresbut,Kapal Cargo MV Eagle Prestige adalah hak milik Tergugat. ;10.Berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim Pada Putusan No.33/PDT.G/2013/PN.BTM yang telah berkekuatan hukum tetap, Tergugat tegaskan bahwaKapal MV.
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 25-10-2016 — Putus : 28-02-2017 — Upload : 24-03-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 598/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Mdn
Tanggal 28 Februari 2017 — - PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (PEMOHON) - Khairil Azwar (TERMOHON)
82 — 44
  • ) UU RI Nomor : 40 Tahun2007, tentang Perseroan Terbatas, ditentukan lagi bahwa dalam hal anggota direksi terdirilebih dari satu orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota direksi,kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar, dan kewenangan untuk mewakili Perseroantersebut menurut ketentuan Pasal 98 ayat (3) UU RI Nomor : 40 Tahun 2007, tentangPerseroan Terbatas, adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan laindalam UU Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar dan RUPS
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 10-05-2017 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 265/Pdt.G/2017/PN .Jkt.Pst
Tanggal 2 Agustus 2018 — Penggugat:
PT Jaya Nur Sukses,
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
2.DUDI PRAMEDI, S.H
3.BHOMA SATRIYO ANINDITO,
4.PT HK REALTINDO
Turut Tergugat:
PT HUTAMA KARYA
291 — 92
  • menyelesaikan kewajibankewajibankepada kreditur, kalau Suatu saat berakhir pailit maka eksistensinya sebagaibadan hukum akan kembali; Bahwa dalam jangka waktu pemberitahuan, bahwa setelah adanyapertanggung jawaban kurator kepada hakim pengawas maka berdasarkanketentuan Pasal 152 UU 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan mengatur secaralimitatif mengenai jangka waktu pembubaran, maka itu harus dilaksanakankarena itu bersifat imperatif dan perintah yang harus dilaksanakan palinglambat 30 hari sejak adanya RUPS
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-07-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 PK/Pid.Sus/2013
Tanggal 22 Juli 2014 — SAIFUDIEN HASAN, DKK
135 — 336 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BNI (Persero) Tbk.Akta No. 25 tanggal 14 Februari 2000 Notaris Fathiah Helmi, S.H. diJakarta, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:e Mengurusi perseroan;e Mewakili perseroan dengan pihak luar;e Mengawasi satuan pengawasan intern (audit);Kewenangan antara lain:e Menetapkan kebijakan perseroan;e Mengangkat dan menetapkan pegawai perseroan;Hal tersebut diatur dalam AD/ART Perseroan, Ketetapan RUPS danKeputusan Dewan Komisaris, di antaranya adalah:e Menyetujui/mengarahkan rencana audit;
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-05-2015 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 451/Pdt.G/2014/PN.SBY
Tanggal 27 Mei 2015 — YUDI SATRIA melawan PT. PERAK WHAREHOUSE Dkk
36 — 7
  • BUANA AMANAH KARYA, Nomor :KKS.2909/V/BJTl2013, tanggal 15 Mei 2013, bermeterai sesuai denganaslinya, diberi tanda Bukti T2&3 1 ; Fotocopy Akta Pernyataan keputusan RUPS PT.