Hasil audit (terbukti atau tidakterbukti), ditentukan dengan simpulan yang tidak dapat dikalahkandengan akal sehat manapun. Metode penentuan kerugian suatu pihaktermasuk negara dalam suatu audit forensik dihitung sebagai selisihantara nilai pengeluaran dan nilai manfaat yang telah diperoleh ataspengeluaran dimaksud pada titik waktu tertentu, yaitu saat sempurnanyapenyimpangan yang merugikan keuangan suatu pihak, dalam perkara iniadalah kerugian keuangan negara.

BglBahwa metode simpulan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negaraterhadap dugaan tindak pidana korupsi secara melawan hukum danmenyalahgunakan wewenang dalam pelaksanaan kegiatan penyediaanjasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas / Operasional padaSekretariat DPRD Kabupaten Seluma T.A 2017 adalah berdasarkan selisihantara realisasi pembayaran berdasarkan SP2D dikurangi nilai realisasipembayaran yang didukung bukti yang benar dan pajak yang telah disetorke Kas Daerah;Bahwa jumlah kerugian negara

Persyaratan SBUGred 7 tanggal 8 September 2011 yangditandatangani oleh DUDY JOCOM(5) 4(empat) lembar copy dokumen Nota DinasNomor : 692/SJ/2011 tanggal 9 September2011 perihal Penjelasan Hasil Reviu ProsesPengadaan Gedung Kampus IPDN di 4Daerah tahun anggaran 2011 oleh BPKP.c.10 (Sepuluh) lembar copy dokumen LaporanBPKP nomor : LAP506/D4.01/2011 laporanHasil Reviu Proses Pengadaan GedungKampus IPDN pada Empat Lokasi di Daerahtahun anggaran 2011 tanggal 19 Agustus2011. 9 (sembilan) lembar fotokopi Simpulan

PersyaratanSBU Gred 7 tanggal 8 September 2011yang ditandatangani oleh DUDYJOCOM(5) 4 (empat) lembar copydokumen Nota Dinas Nomor =:692/SJ/2011 tanggal 9 September 2011perihal Penjelasan Hasil Reviu ProsesPengadaan Gedung Kampus IPDN di 4Daerah tahun anggaran 2011 olehBPKP.c. 10 (sepuluh) lembar copydokumen Laporan BPKP nomor : LAP506/D4.01/2011 laporan Hasil ReviuProses Pengadaan Gedung KampusIPDN pada Empat Lokasi di Daerah tahunanggaran 2011 tanggal 19 Agustus 2011. 1659 (Sembilan) lembar fotokopi Simpulan

Batasan Tanggung Jawab PenugasanTanggung jawab auditor terbatas pada simpulan pendapat atas hasil auditdalam rangka penghitungan kerugian Negara atas indikasi kerugian NegaraHal. 101 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2021/PN Sbypada Pengadaan 5 (lima) Aplikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika danStatistik Kota Pasuruan, berdasarkan data/bukti/dokumen dan Berita AcaraPemeriksaan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan.

ratus enam puluh dua juta lima ratus rupiah)tersebutsetelahdikurangi jumlah yang dikembalikan sebesar Rp501.500.000, (lima ratus satu jutalima ratus ribu rupiah) adalah sebesar Rp434.162.500, (empat ratus tiga puluhempat juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) yangmasih ada ataubelum terpulinkan sehingga akan menjadi beban pihak lain, yang menerimadan/atau menikmati dari beban kerugian keuangan Negara tersebutyakni kepadapihak/orang yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa dalam simpulan

digunakan untuk Audit dalam rangkapenghitungan kerugian keuangan negara yang diperolehmelalui Penyidik pada saat audit, kemudian dituangkan dalamLaporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara Nomor : SR1836/PW28/5/2013, Tanggal 1Juli 2013Bahwa prosedur yang dilakukan untuk penugasan tersebutadalah :Pihak Penyidik Tipikor Polres Tanjungpinang melakukanekspose di BPKP Perwakilan Provinsi Kepri.Setelah ekspose SDM BPKP menelaah dokumen yangdisiapkan oleh penyidik sampai tahap simpulan

;Melakukan Analisis dan rekontruksi atas dokumen / bukti yang diperoleh dari / dandiminta melalui Penyidik Kepolisan Daerah Sulawesi Tengah Resort Poso;Melakukan Klarifikasi / Konfirmasi kepada pihak yang terkait dalam kegiatan.Melakukan ekspos dan diskusi dengan penyidik Kepolisian daerah Sulawesi tengahResort Poso tanggal 11 Desember 2014.Membuat simpulan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara.e Melakukan pembahasan hasil audit dalam rangka penghitungankerugian negara / daerah bersama Tim

Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi mengenaiEksepsi tentang putusan yang masih tergantung pemeriksaannya dengan perkaralain sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam pertimbangan mengenai kompetensi absolutpengadilan telah dipertimbangkan secara seksama apa saja yang menjadi objeksengketa di pengadilan tata usaha negara sehingga dapat diambil simpulan objeksengketa perkara a quo adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diaturdalam Pasal 1

buktibukti yang diperoleh melalui dan/ataubersamaPenyidik Kepolisian Resor Nias.Halaman 135 dari 217Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2019/PN Mdn(2) Membandingkan fakta yang dijumpai dengan ketentuanketentuanyang berlaku.(3) Melakukan pengujian dan analisis atas bukti dokumen yangdiperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik KepolisianResorNias.(4) Merekonstruksi dan merangkai data dan buktibukti dalam saturangkaian fakta dan proses kejadian.(5) Melakukan klarifikasi kepada pihakpihak terkait.(6) Membuat simpulan

Tanggung jawab saksiterbatas pada simpulan yang didasarkan atas pengungkapanfakta dan proses kejadian berdasarkan bukti dan dokumenpendukung yang diperoleh melalui penyidik dan bukti lainyang relevan, bukan memberikan opini atas kasus tersebut.e Bahwa Dalam pelaksanaan audit Perhitungan KerugianKeuangan Negara yang sifatnya Perbantuan kepada Penyidikmaka prosedur adalah sebagai berikut:1) Meminta ekspose kepada Penyidik Kepolisian DaerahJawa Barat atas kasus dimaksud.2) Mengumpulkan dokumendokumen

Sidoarjo maka Penggunaan /P Address yang samabelum dapat dijadikan simpulan adanya kerjasama antar Pendaftar,karena para pendaftar dapat saja menggunakan fasilitas yang dapatdipakai publik/umum seperti Bidding Room LPSE atau Warnet (WarungInternet).Bahwa dalam Kepdir No. 5 Tahun 2015 telah dinyatakan dengan salahsatu pertimbangannya adalah Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden

kemudian kita gunakan untuk acuanpelaksanaan kegiatan dan hasilnya tertuang dalam laporan hasil audittersebut ;Bahwa sesuai dengan rencana kegiatan, kami awalnya memintadokumendokumen pengadaan sesuai ceklist yang sudah kami susun,kemudian kami melakukan reviu dokumendokumen dan perlengkapan dll,dimana fokus kami waktu itu. ada di dokumendokumen yangmenyebabkan kenapa lelang Pertama gagal dan tahapan lelang yangmasalahnya apa kalau ngak salah ada 6 point yang tertuang dalamlaporan hasil reviu;Bahwa simpulan

Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Depok Terdakwa DEDENERWIN FATH HERMAWAN, ST selaku PPHP diminta secara lisan oleh saksiDIDI SURYADI selaku PPK untuk menyusun HPS dan Spesisifkasi Teknispadahal terdakwa bukan sebagai tim teknis dalam penyusunan HPS danSpesifikasi Teknis tersebut; Bahwa prosedur yang dilakukan oleh terdakwa Deden Erwin Fath Hermawandalam menyusun HPS dan Spesifikasi Teknis adalah :melakukan pengecekan harga ss di internet melalui webz.sitewww.seragamsekolahmurah.com dengan simpulan

Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Depok Terdakwa DEDENERWIN FATH HERMAWAN, ST selaku PPHP diminta secara lisan oleh saksiDIDI SURYADI selaku PPK untuk menyusun HPS dan Spesisifkasi Teknispadahal terdakwa bukan sebagai tim teknis dalam penyusunan HPS danSpesifikasi Teknis tersebut;Bahwa prosedur yang dilakukan oleh terdakwa Deden Erwin Fath Hermawandalam menyusun HPS dan Spesifikasi Teknis adalah := melakukan pengecekan harga=s di internet melalui webz.sitewww.seragamsekolahmurah.com dengan simpulan

diperoleh melaluidan/atau bersama Penyidik Kepolisian Resor TebingTinggi yang dipergunakan sebagai dasar penghitungankerugian keuangan negara;(2) Membandingkan fakta yang dijumpai dengan ketentuanketentuan yang berlaku;(3) Melakukan pengujian dan analisis bukti dokumen yangdiperoleh melalui dan/atau bersama PenyidikKepolisian Resor Tebing Tinggi;(4) Melakukan klarifikasi kepada pihakpihak terkait;(5) Merekonstruksi dan merangkai buktibukti dalam saturangkaian fakta dan proses kejadian;(6) Membuat simpulan

Sumedang Tahun Anggaran 2010yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara/daerah ;Tanggung jawab terbatas kepada simpulan pendapat mengenaiterjadinya penyimpangan yang merugikan keuangan negaraberdasarkan buktibukti yang cukup relevan dan kompeten yangdiperoleh pada saat audit dilakukan.

Melakukan ekspose akhir atas simpulan audit dengan PenyidikKejaksaan Negeri Bintan;j.

Bunga Arafat yang berasal dariBantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran2014 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Barat yangdiduga terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugiankeuangan negara;Pelaksanaan audit lapangan dilakukan sejak tanggal 8 Juni 2016sampai dengan 28 Juni 2016.Batasan Tanggung Jawab Penugasan : Tanggung jawab kamiterbatas pada simpulan pendapat atas hasil audit dalam rangkapenghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaantindak pidana korupsi pada

Membuat simpulan terkait dengan penyimpangan yangterjadi dan menghitung jumlah kerugian keuangan negara yangterjadi sebagai akibat penyimpangan tersebut.Bahwa berdasarkan uraian fakta, proses kronologis kejadian dandata/buktibukti yang digunakan dalam audit serta berdasarkan metodepenghitungan kerugian negara, ditemukan penyimpangan dalampenempatan investasi PT Askrindo berupa KPD sebesar Rp160.000.000.000, dan REPO Saham sebesar Rp196.000.000.000,,Reksadana sebesar Rp 14.500.000.000,, dan Obligasi

telahahli lakukan adalah sebagai berikut :1) Melakukan reviu terhadap dokumen/ bukti yang diperoleh melalui dan /atau bersama dengan penyidik Kejari Wakatobi.2) Membandingkan fakta yang ditemukan dengan ketentuan dan peraturanyang berlaku terkait dengan kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Duapada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009.3) Melakukan analisis dan pengujian serta evaluasi atas seluruh bukti/dokumen yang telah4) Melakukan rekonstruksi fakta dan proses kejadian5) Membuat simpulan

BAHAR dan anggota tim BPKmenyusun rancangan LHP terhadap LKPD Pemkot Tomohon TahunAnggaran 2007 dan membuat simpulan hasil pemeriksaan seolaholahtidak ada penarikan tunai kas Daerah tanpa didukung SPP dan SP2Dsebesar Rp14.157.479.317,48 (empat belas miliar seratus lima puluhtujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh belasrupiah dan empat puluh delapan sen) dan seolaholah per 31Desember 2007 masih terdapat Saldo Kas Tunai pada BUD atauSILPA tahun 2007 sebesar Rp6.496.658.334,15

MUNZIR, SE, AK, ANDINA LAKSMI KR, SE, AK danKRISTIANTI SETYO RINI, SE, AK yang ditunjuk selaku Pemeriksa memilikikekuasaan atau wewenang untuk membuat LHP dengan simpulan penilaianyang baikdengan menghilangkan temuan penarikan tunai Kas Daerah tanpaSurat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) per 31 Desember 2007 sebesar Rp14.157.479.317,48 (empat belasmiliar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tigaratus tujuh belas rupiah dan empat puluh

No. 21 K/PID.SUS/2017 Bahwa agar Tim Pemeriksa BPK membuat LHP dengan simpulan yangbaik, maka selama melaksanakan pemeriksaanpemeriksaan di KotaTomohon, Terdakwa memberikan fasilitas kepada Tim PemeriksaBPK antara lain sewa kendaraan, sewa penginapan serta biaya makanselama pemeriksaan di Tomohon sebesar Rp/5.000.000,00 (tujuhpuluh lima juta rupiah) serta acara ke laut Bunaken sebesarRp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) .

MUNZIR, SE, AK,ANDINA LAKSMI KR, SE, AK dan KRISTIANTI SETYO RINI, SE, AKadalah mengingat kekuasaan atau wewenang' merekaselakuPemeriksa atas Laporan Keuangan Pemkot Tomohon Tahun Anggaran2007, agar membuat LHP dengan simpulan penilaian yang baikdenganmenghilangkan temuan penarikan tunai Kas Daerah tanpa SuratPerintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) per 31 Desember 2007 sebesar Rp14.157.479.317,48(empat belas miliar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuhpuluh sembilan