Ditemukan 6290 data
MUH. ISMET KARNAWAN, SH. MH.
Terdakwa:
ISNU WIDIYANTORO bin SOEMARNO
221 — 110
Mkn di Semarang Nomor 24 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pernyataan Keputusan RUPS-LB Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan sebutan Bank Jateng
- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Struktur Organisasi KC Cilacap periode Oktober 2017 s.d. Agustus 2020
- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Dokumen Pengangkatan Pegawai a.n.
609 — 761
Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU LPS), yang dalammenjalankan fungsi tersebut antara lain Tururt Tergugat I melakukanpenanganan bank gagal termasuk penyelamatan bank gagal berdampaksistemik;15.Bahwa pada 21 November 2008 berdasarkan Keputusan KomiteStabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang menetapkan Tergugat sebagaiBank Gagal Berdampak Sistemik dan selanjutnya menyerahkanpenanganan Tergugat pada Turut Tergugat sebagaimana dalamketentaun Pasal 40 UU LPS, yan antara lain mengambil alih segala hakdan wewenang RUPS
84 — 43
Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;c.
198 — 167
Afara Mandiri Suryatama, susunan direksidan komisaris adalah sebagai berikut:Direktur Utama : Farid NurcahyonoDirektur : Puput HaspriatnoDirektur ; Hanie Puspita SariKomisaris Utama : Yandn RovankaKomisaris : Yustian MahdiKomisans ; Azis AlwiBahwa pada tanggal 9 Oktober 2017 telah dilakukan RUPS dan dibuatkanAkta Keputusan Rapat No. 8 oleh Notaris Dra. Hj. Pitri Warsyam, SH.; MM.
102 — 157
Dengan melihatkondisi perusahaan yang membutuhkan Penyehatan, ataupun atas dasarpertimbangan direksi dengan melihat hasil RUPS ;Bahwa yang dimaksud dengan filosofi efisiensi didalam pasal 164 ayat (3)dalam Undangundang No. 13 Tahun 2003 pendapat ahli bahwa pengertianefisiensi berarti pengurangan Karyawan didalam perusahaan ;Bahwa dengan adanya efisiensi filosofi yang terkandung didalam UndangUndang No. 13 Tahun 2003 akan terwujud karena didalam undangundangketenagakerjaan diupayakan selain adanya
138 — 27
Bahwa selainitu, PERJANJIAN PENYEDIAAN sendiri bukanlah suatu perjanjianyang memerlukan persetujuan dari RUPS atau circular resolutionuntuk mengeesahkan' perjanjian ini. Selain itu, direkturHal. 3 dari 160 hal. Putusan Nomor :216/Pdt.G/2017/PN.Bks.TERGUGAT I dan PENGGUGAT samasama telah dewasa dantidak berada dalam suatu pengampuan / pailit sehinggaPERJANJIAN PENYEDIAAN telah memenuhi syarat sahnyaterkait kecakapan pihakpihak yang membuat suatu perjanjiansesuai Pasal 1320 (1) KUHPerdata.b.
114 — 62
dasar, maka perjanjian tersebut cacatdemi hukum dan dapat dibatalkan melalui gugatan ;Bahwa, kalau ada 2 ( dua ) perjanjian dengan obyek yang sama, makahal ini sudah termasuk hukum perdata internasional, hukum yangberlaku adalah dimana perjanjian dilaksanakan, dimana bendatersebut berada;Bahwa, maka perjanjian ini merupakan perjanjian yang utama, bukanperjanjian acesoir/tambahan, maka perjanjian yang kedua akanmenggugurkan perjanjian yang pertama ;Bahwa, pembubaran badan hukum dilakukan melalui RUPS
200 — 184 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 56 UndangUndang No. 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas menyatakan bahwa dalam waktu limabulan setelah tahun buku perseroan ditutup, Direksimenyusun laporan tahunan untuk diajukan kepada RUPS,yang memuat sekurangkurangnya, antara lain perhitungantahunan terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baruHal. 95 dari 105 hal. Put.
YANIH
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
478 — 363
mengakui dan menyatakandibawah sumpah agamanya: menyatakan bahwa Akta Pengikatan Jual Beli No.11 tanggal 24 Juni2011 dibuat di Jalan Pulo Mas Timur A No. 3 Jakarta Timur pukul10.00 WIB, sedangkan akta sebelumnya yaitu Akta Risalah RUPSNo. 10 tanggal 24 Juni 2011 dibuat di Hotel Santika jalan Aipda KSTubun Nomor 7 Jakarta Barat pukul 10.05 WIB, selanjutnya SriSutiyah mengakui bahwa Akta Pengikatan Jual Beli No.11 tanggal24 Juni 2011 dibuat dan ditandatangani dihadapan saksi,sedangkan Akta Risalah RUPS
Dan Akta Risalah RUPS No. 10 tanggal 24 Juni 2011 jam 10.05WIB yang dibuat dan ditandatangani hanya dihadapan DewiSuryanti jelas juga ilegal dan palsu, fakta ini walaupun tidak adahubungan langsung dengan perkara ini, namun membuktikanbahwa notaris Sri Sutiyah sudah rutin untuk menghalalkan yangharam/palsu untuk melakukan segala perbuatan melawan hukumyang secara rutin dilakukannya.Halaman 20 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN. JKT.
629 — 1125
Draf RKAP yang sudah direkomendasi oleh Dekom selanjutnya dikirim kePemegang Saham (BUMN) untuk dibahas dan disetujui oleh RUPS;.
RKAP yang sudah di sahkan oleh RUPS selanjutnya didistribusikan ke semuaUnit untuk dilaksanakan disertai dengan pengalokasian anggaran dan kasmasingmasing Unit;Penarikan kas dilakukan oleh Unit sesuai dengan kebutuhan mingguan/bulanan yang disusun sebelumnya dan pembayaran kepada pegawai/vendordilakukan oleh Unit sesuai dengan pagu mingguan/bulanan yang disediakan.Bahwa saksi tidak mengetahui prosedur pengajuan proyek yang didanai denganAPBN, pengajuan dana APBN dilaksanakan oleh Project Director
Pst.e Bahwa berdasarkan RKAP yang sudah di sahkan oleh RUPS, anggaran investasidialokasikan ke masingmasing Unit.e Unit menyusun estimasi rencana disbursement bulanan sesuaidengan pagu anggaran yang disediakan.e Pencairan/penarikan terhadap pagu disbursement dapat dilakukanoleh Unit sesuai dengan rencana pembayaran yang sudah siap diUnit yang bersangkutan.e PT.
46 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sarandi KaryaNugraha telah menjadi kaya atau bertambah kekayaannya menurutpengertian akuntansi dan keuangan ;e Bahwa menurut Yurisprudensi yang berhak menentukan UntungRugi suatuperusahaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan diaudit olehAkuntan Publik.
507 — 145
Surveyor Indonesia berdasarkan Pernyataan RUPS PT. SurveyorIndonesia Nomor: tanggal 09 November 2010; yang berdasarkanKeputusan Direksi PT Surveyor Indonesia No.
147 — 182
Vivek Panwar baru menjabat / diangkat sebagai Anggota Direksi (in casu DirekturUtama) pada tanggal 5 April 2012, sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor :2/2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Pemegang Saham SebagaiPengganti RUPS ; 202 2 29202 Tidak ada satu ketentuan dalam UU Minerba yang mengatur untuk melaporkan maupunmeminta persetujuan Bupati (in casu Tergugat) atas Pengangkatan seseorang menempatijabatan Anggota Direksi (in casu Direktur Utama) sebuah Perseroan Terbatas PemegangIUP
ANDIKO,SH,MH,DKK
Terdakwa:
GANNOFFAHLIS, S.H.
76 — 87
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto ke Dalam Saham Perseroan Terbatas Wahana Wisata Sawahlunto Tahun 2011 (Dus 1)
- 1 (Satu) Rangkap Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto ke Dalam Saham Perseroan Terbatas Wahana Wisata Sawahlunto Tahun 2011 (Dus 1)
- 1 (Satu) Rangkap Salinan Akta Notaris Dan PPAT Zulfahmy, SH, M.Kn Nomor 8 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB
Wahana Wisata Sawahlunto Tanggal 15 September 2017 (Dus 1)
- 1 (Satu) Rangkap Salinan Akta Notaris Dan PPAT Zulfahmy, SH, M.Kn Nomor 2 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT.
(Dus 1)
- 1 (Satu) Rangkap Salinan Akta Notaris Dan PPAT Zulfahmy, SH, M.Kn Nomor 3 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Wahana Wisata Sawahlunto Tanggal 06 Februari 2020. (Dus 1)
- 1 (Satu) Rangkap Salinan Akta Notaris Dan PPAT Zulfahmy, SH, M.Kn Nomor 7 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Wahana Wisata Sawahlunto Tanggal 12 Juni 2015.
160 — 98
Judul kontrak/perjanjian;Pembukaan;Kompalsi para pihak;Isi KontrakPenutup;Tanda tangan;Perbaikan naskah;Pernbaika naskah akhir;oO ON Pap oO Penandatanganan;Bahwa yang bertanda tangan didalam kontrak adalah para pihak dan saksi;Bahwa bila perjanjian tersebut tidak ada saksi maka azas publisitas pada perjanjiantersebut tidak terpenuhi;Bahwa yang dimaksud dengan direksi adalah orang yang diangkat melalui RUPS(Rapat Umum pemegang Saham), jika 1 orangnya disebut direksi akan tetapi jikalebih dari satu
Terbanding/Tergugat : Rusli Anggra Kusuma
Turut Terbanding/Penggugat II : PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA CABANG BELAWAN
76 — 36
Dalamsewa menyewa, pihak penyewa tidak berhak memaksakan harganyakepada si pemilik; Bahwa tentang ketentuan tarif itu berdasarkan RUPS dan tariffadalah suatu kebijakan dari direksi dan itu dapat dapat berlaku surutkarena di dalam ilmu hukum hanya terhadap web saja yang tidakboleh berlaku surut;Halaman 69 dari 95 halaman Putusan Nomor 124/Pdt/2020PT MDN Bahwa kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan keputusan direksitidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji; Bahwa Perjanjian Sewa itu
1.Aldi Rinanda Rijasa, S.H., M.H.
2.M. Syaran Jafizhan, S.H., M.H.
Terdakwa:
DEDEK PRANATA
371 — 191
- Barang bukti yang disita dari Ir AGUS PURNOMO, M.Si sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 15 Juni 2020 berupa:
- 4 (empat) lembar foto copy legalisir salinan keputusan menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. RNI nomor: KEP -234/MBU /2007 tanggal 8 Oktober 2007 yang di tanda tangani oleh SOFYAN JALIL selaku menteri BUMN.
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Anggaran Dasar perseroan PT.
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Risalah RUPS pengesahan Laporan Keuangan Tahun buku 2010 PT. Perkebunan Mitra Ogan.
- 1 (satu) bundel foto copy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2011 beserta Risalah Rapat umum pemegang saham PT Perkebunan Mitra Ogan tentang pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2011.
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir akta notaris no 26 dari Notaris NANDA FAUZ IWAN tanggal 27 Februari 2019 Pernyataan Keputusan para pemegang saham di luar RUPS tanggal 27 februari 2019.
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Job Description PT Rajawali Nusantara Indonesia nomor JD/RNI/SekretariatKorporasi/01.1 tentang uraian jabatan sekertaris Korporasi.
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Dokumen Keputusan Para pemegang saham di luar RUPS PT. PMO tentang pengesahan RKASP dan RKA PKBL tahun 2014.
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir bahan paparan direksi PT PMO pada RUPS RKAP Tahun Buku 2014.
- 5 (lima) lembar foto copy legalisir Surat DEKOM PT. PMO nomor: 01/MO/DK/I/2014 tanggal 27 Januari 2014 perihal Tanggapan dan rekomendasi atas RKAP PT.
PMO nomor: DIR /PT.RNI- PTPN III /037/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 perihal permohonan pengesahan RKAP 2014
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir bahan paparan direksi PT PMO pada RUPS RKAP Tahun Buku 2013.
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Risalah RUPS PT. PMO tentang pengesahan RKAP tahun 2013 pada tanggal 15 Februari2013
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Risalah RUPS PT Perkebunan Mitra Ogan Tahun 2016 tentang persetujuan RKAP dan (RKA-PKBL).
1.AHMAT NURYAKIN
2.MISDI
3.HELMI
4.AJIS
5.ANISA BINTI BADUN
6.ZUBAIDAH BINTI MASSE
7.WATI
8.ABDUL HAMID
9.SAMSUL BAHRI
10.OWAR
11.MUHAMMAD
12.WIRJO
13.ASTUTI
14.SIDI
15.RIKO
16.MAHADI
17.SADAM HUSEN
18.RAMA JAYA
19.SAKILA
20.SUSILO
21.HAMID
22.EKO NARNO
23.ANGGA. S
24.MISNAWATI
25.ASNAWI
26.JONI ISKANDAR
27.HERI KUSUMA
28.RUDI HARTONO
29.MASEK
Tergugat:
PT. PURI HIJAU LESTARI
115 — 21
Masingmasing harusmenyusun rancangan proposal, mendapat persetujuan RUPS dengankuorum 75% dan suara 75%, lalu rencana itu harus dinyatakna dalambentuk akta notaris dan bahasa Indonesia serta diserahkan kepada MenteriHukum dan HAM. Terpenting adalah melakukan pengumuman pada suratkabar paling lambat 30 hari dari tanggal efektif tersebut;Pada faktanya yang terjadi, TIDAK PERNAH ada Corporate Action, yaitubaik Merger, Konsolidasi, Akuisisi dan Demerger di PT.
88 — 268
Satriacipta Astakencana telah mengadakan perjanjian sewahollow dengan TURUT TERGUGAT II, padahal PENGGUGAT tidak pernahmengangkat TERGUGAT sebagai Direktur seperti yang diatur dalamUndangUndang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas/UUPT,sehingga segala perouatan PENGGUGAT adalah tanggung jawab pribadi(BuktiP6);Kutipan Pasal 94 ayat (1) UUPT menyatakan:Anggota Direksi diangkat oleh RUPS;PERBUATAN TERGUGAT YANG TELAH MENERIMA PEMBAYARAN KEREKENING PRIBADI DAN TIDAK DIPERGUNAKAN UNTUK MEMBAYARPEMBELIAN
1.ADRIANTY, SH. MH
2.BAYU MURTI YWANJONO, SH.
3.HAMKA DAHLAN, S.H.
4.INDAH PUTRI J BASRI, SH.
Terdakwa:
DALMASIUS PANGGALO
188 — 90
Organisasi tanggal 17 November 2020;
- Foto copy legalisir sesuai asli Keputusan Para Pemegang Saham (Circular Resolution) PT BPR Sulawesi Mandiri Berkedudukan di Makassar (Perseroan) Persetujuan Tanpa Rapat Umum Pemegang Saham;
- Foto copy legalisir sesuai asli Akta Keputusan Para Pemegang Saham PT BPR Sulawesi Mandiri Nomor 23 tanggal 30 April 2020;
- Foto copy legalisir sesuai asli Surat Nomor: 052/BPRSM/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 perihal Penyampaian Akta Keputusan RUPS