Ditemukan 6225 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tekhnik teknis technip teknik tehnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 18-08-2016 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 03-10-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 9 Januari 2017 — NIMRON VARASIAN
212 — 75
  • Pengelolalaan sumbangan tanah untuk pembangunan.m.Pengumpulan pengolahan, penyajian dan dokumentasi datalandreform. bahwa saksi mengetahui pengadaan tanah untuk Embarkasi Haji Tahun2012 oleh Pemerintah Propinsi Riau dan sebagai kepala Seksipengaturan dan penataan pertanahan saksi memberikan masukankepada Kepala Kantor untuk pertimbangan Tekhnis dalam penerbitanpenetapan lokasi tanah Embarkasi Haji tersebut dan saksi jugatermasuk kedalam Tim Peneliti dari Pemberian hak Pakai pengadaantanah tersebut
    TPK/2016/PN.Pbrmenerbitkan Risalah Pertimbangan Tekhnis Pertanahan berikut peta bidangNomor 221/Kep.14.71/X/2012, tanggal 24 Oktober 2012 ;Menimbang, bahwa walaupun Pengadaan Tanah Embarkasi Haji tersebutdapat dilakukan dengan jual beli secara langsung namun, demi untuk kehatihatian Saksi Drs.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-05-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 07/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.SbY
Tanggal 19 Mei 2015 — RIRIN PUJI LESTARI, Spd.Mpd. KEJAKSAAN NEGERI BANYUWANGI
45 — 10
  • Agustus 2014 adalah 21Kepala Sekolah ditambah Pak Lukman dan pada waktu bersamapara Kepala Sekolah yang hadir dimintai pak Lukman melalui BuRirin sebesar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dengan alasanuntuk membelikan kenangkenangan buat penyaji berstekHal 143 dari 191 Putusan No.07/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Sby144144sehingga terkumpul uang sejumlah Rp.4.200.000, (empat juta duaratus ribu rupiah) ;Bahwa dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan RAB yangada dengan dikoordinasi pelaksanaannya oleh Tim Tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-11-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2110 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 30 Nopember 2011 — HAJI MUHAMMAD ROFI, S.Pt
53 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Judex Facti tersebut dalamunsur melawan hukum terlalu sumir dan sama sekali tidak adahubungannya dengan perbuatan Terdakwa yang terbukti dipersidangan, sebagaimana sudah Pemohon Kasasi / PenasehatUmum Terdakwa uraikan dalam Nota Pembelaan sebelumnya dariTim Penasehat Hukum, karena penyimpanganpenyimpanganRKS (Rencana Kerja dan Syarat) yang menurut PenuntutUmum sebagai bagian dari penyalahgunaan wewenang dipersidangan sama sekali bukan wewenang dan tanggung jawabTerdakwa selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Register : 03-08-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 223/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 31 Januari 2019 — Yakub, Dkk >< PT. MITSUBISHI KRAMA YUDHA MOTORS AND MANUFACTURING dan PT. RUPALOAN
193 — 66
  • pekerjaoutsoursing (dalam perkara aquo Para Penggugat) adalah denganperusahaan outsoursing (dalam perkara aquo Tergugat Il);Ahli berpendapat dalam pemborongan pekerjaan hubungan kerja bisadalam bentuk PKWT dan PKWTT;Ahli berpendapat bilamana ada pelanggaran dalam pemboronganpekerjaan maka status hubungan kerja pekerja outsoursing (dalamperkara aquo Para Penggugat) tetap dengan perusahaan outsoursing(dalam perkara aquo Tergugat Il), dengan alasan, mulai dari rekrutmen,pelatinan/petunjuk pelaksanaan tekhnis
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 12-01-2022 — Putus : 24-02-2022 — Upload : 24-02-2022
Putusan PT MAKASSAR Nomor 2/PID.TPK/2022/PT MKS
Tanggal 24 Februari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ANDI ADE ARIADI, S.STP.,M.Si. Diwakili Oleh : IHWAN FAISAL, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : A. THIRTA MASSAGUNI, SH
835 — 712
  • 550.000.000,13 Puskesmas Ujung Loe Rp. 600.000.000,14 Puskesmas Tana Toa Rp. 450.000.000,15 Puskesmas Ponre Rp. 527.120.000,16 Puskesmas Rp. 550.000.000, Hal 120 dari 157 Hal Putusan Nomor 2/Pid.Tpk/2022/PT Mks Bantonyelleng17 Puskesmas Kajang Rp. 500.000.000,18 Puskesmas Manyampa Rp. 550.000.000,19 Puskesmas Batang Rp. 500.000.000,20 Puskesmas Bonto Rp. 600.000.000,BahariTOTAL ANGGARAN Rp. 10.528.996.000, =" Bahwa penyampaian pagu anggaran tidak secaratransparan kepada Puskesmas oleh karena Tim Tekhnis
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 25-05-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan PN PADANG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg
Tanggal 13 September 2018 — Penuntut Umum:
ELIANTO,SH
Terdakwa:
MAHYUDIN,S.Pd
121 — 25
  • sawahlunto adalah Mahyudin dengan cara menghubungi melaluitelepon meminta saksi untuk menjemput SK (Saksi sebagai PPTK) keDinas Pendidikan Kota Sawahlunto; Bahwa setelah saksi pergi ke Dinas Pendidikan, untuk menemulMahyudin, S.Pd, lalu beliau menyerahkan foto copy Surat KeputusanKepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto,dalam SK tersebut saksi ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan pada pembangunan Laboratorium Kimia DAK 2014; Bahwa Saksi tidak diberikan petunjuk tekhnis
    Pid.SusTPK/2018/PN.Pdg19/Pid.SusTPK/2018/PN.Pdg19/Pid.SusTPK/2018/PN.Pdg19/Pid.SusTPK/2018/PN.Pdg19/Pid.SusTPK/2018/PN.Pdg19/Pid.SusTPK/2018/PN.Pdg Bahwa yang bertanggung jawab dalam kontrak perjanjian kerjasama adalah ketua P2S dan PPK; Bahwa menurut ahli laporan pelaksanaan pekerjaan harus sesualyang riil di lapangan; Bahwa menurut ahli apabila laporan tidak sama dengan riil dilapangan itu penyimpangan; Bahwa pedoman P2S dalam melaksanakan tugas pekerjaanpembangunan SMKN 2 Sawahlunto adalah petunjuk tekhnis
    , dan apabilaP2S tidak melakukan petunjuk tekhnis maka disebut suatu kelalaian; Bahwa PPK melakukan pengujian terhadap bahan material yangdi pergunakan dalam bangunan SMKN 2 Sawahlunto; Bahwa bentuk pengujian yang dilakukan oleh PPK adalah setiapproses harus ditinjau kelapangan untuk mengetahui proses; Bahwa apabila PPK tidak pernah kelapangan maka tidakmelaksanakan fungsinya sebagai PPK:Halaman 257 dari 448 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2018/PN.PdgHalaman 257 dari 448 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2018
    Pendidikan Pemuda dan Olahraga.e Kwitansi pembayaran pembelian bahan material dan pembayaranupah yang diberikan bendaharawan kepada penanggung jawabkegiatan untuk ditandatangani adalah berupa kwitansi kosong yangsudah diberi materai.e Penyusunan laporan pertanggung jawaban program tidakdidasarkan atas bukti pengeluaran pembelian bahan material danpembayaran upah yang sebenarnya.Bahwa fungsi P2S dalam pembanguan pengelolaan swakelolaSMKN 2 sawahlunto adalah:v Melakukan persiapan dan perencanaan tekhnis
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 18-05-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 19-02-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 27 September 2018 — Penuntut Umum:
LEXY FATHARANY, SH.MH
Terdakwa:
ARRI ARWIN, ST
142 — 36
    1. 1 (satu) Set Photo Copy Dokumen Pengadaan, Evaluasi Adminitrasi, Tekhnis, Harga & Pembuktian Kualifikasi, Berita Acara Hasil Pelelangan, Penetapan Pemenang dan Pengumuman Pemenang Pelelangan.
    2. 1 (satu) Set Photo Copy Adendum Dokumen Pengadaan & Adendum Kerangka Acuan Kerja (KAK).
    3. 1 (satu) Set Asli Dokumen Penawaran PT. BUMI RIAU LESTARI berupa : Dokumen Adminstrasi, Tekhnis dan Harga.
      Riau Nomor : 100.A/CIPTADA-SEKR/2016 tanggal 27 Mei 2016 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) di Lingkungan Dinas CIPTADA Prov. Riau TA. 2016.
    4. 1 (satu) Set Photo Copy Surat Keputusan Kepala Dinas CIPTADA Prov.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 17-12-2020 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte
Tanggal 2 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.NOVANTORO CATUR PRABOWO, SH
2.DERI FUAD RACHMAN. SH
3.GALIH MARTINO DWI C, SH
4.AFAN BENI ARSENO, SH
Terdakwa:
SEFIYANTO TANGONO
130 — 70
  • Bahwa Ahli belum pernah mengikuti sertifkasi perhitungan volumepekerjaan, namun ahli mempunyai pengalaman tentang perhitungan volumepekerjaan yaitu ahli pernah diminta untuk menjadi tim tekhnis untuk BPK RIperwakilan Maluku Utara terkait dengan pemeriksaan fisik proyek pembangunanpuskesmas di Kecmatan lbu Selatan Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2013,Halaman 73 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.SusTPK/2020/PN Ttepembangunan kantor Satpol PP Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat ditahun 2015
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-03-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 27 Juni 2016 — Pidana Korupsi - Ir. H. PAMUDJI bin H. DJEMAKIR
142 — 92
  • Pamudji BinDjemakir (yang sebagian sudah tercakup dalam tugas dankewenangan Kuasa Pengguna Anggaran) berupa;e Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang / jasa(spesifikasi tekhnis, harga perkiraan sendin, rancangan kontrak),e menerbitkan surat penunjukkan penyedia, menyetujui buktipembelian atau menandantangani surat perintah kerja / suratperjanjian, melaksanakan kontrak dengan penyedia, menetapkantim pendukung dan tenaga ahli, menetapkan besaran uang mukayang dibayarkan ke penyadia serta menetapkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-05-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2332 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 25 Mei 2016 — I Dewa Nyoman Putra,S.H(T1),DK
93 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pembuatan DED tersebut benarbenartelah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; PermenPU Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan SistemPenyediaan air Minum; dan Perda Nomor 6 Tahun 2006 tentangPendirian PDAM;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai keterangan para saksi dan para Terdakwadiperoleh fakta hukum sebagai berikut : Bahwa nomenklatur DED (Detail Engenering Design)diterjemahkan dengan istilah rencana tekhnis
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-04-2015 — Putus : 05-11-2015 — Upload : 16-05-2016
Putusan PN AMBON Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Amb.
Tanggal 5 Nopember 2015 — NUR SONNY AL IDRUS
144 — 61
  • SOULISSA ;Bahwa saksi juga tidak pernah menerima dana operasional panitia tender/panitialelang, karena menurut bendahara tidak ada dana operasional untuk panitia lelang/tender, dan saat itu saksi pernah mengatakan kepada terdakwa untuk menggunakandana APBD saja tetapi terdakwa tidak melaksanakan apa yang diperintahkansaksi ;Bahwa saksi tidak pernah menerima SK Nomor 275 selaku Tim Tekhnis dariBupati ;Bahwa kapasitas saksi dalam membuat kontrak adalah selaku Ketua PanitiaTender/Panitia lelang ;Bahwa
Pengadilan PN BREBES Pidana Umum
Register : 29-08-2018 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 19-11-2018
Putusan PN BREBES Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Bbs
Tanggal 6 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
ARDIANSYAH, SH
Terdakwa:
PRATOMO DIYANTO BIN AMIRUDIN
102 — 18
  • Bahwa secara tekhnis apabila berat kendaraan melebihi JBI akanberpengaruh kepada sistem pengeremanBahwa sudah pernah ada sosialiasi mengenai JBI kepadaAPTRINDO (Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia) dan yang terakhirpada tanggal 05 September 2018 yang dihadiri oleh KakorlantasMabes Polri, Dishub, Balai Bina Keselamatan Transportasi danAPTRINDOSATRIA BAYU AJI BIN SALIMBahwa ahli mengerti di mintai keterangan oleh pemeriksa sehubungansebagai ahli dalam perkara kecelakaan lalu lintas antara Kom MitsubishiTruck
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-10-2012 — Putus : 28-02-2013 — Upload : 13-03-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 22/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI
Tanggal 28 Februari 2013 — PRASETYO HARDI,S.Ip Bin BANIR PRIYANTO
84 — 22
  • dua ratus juta rupiah) dan diperlihatkandipersidangan bendahara ada penarikan uang, sekaligus dikonfrontirdengan saksi I Rina Yuliasih, saksi menyatakan benar dari rekeningkoperasi);Bahwa setahu saksi pabrik pakan tidak berhasil, karena bibit tidakdatang pakan jadi busuk, sebagian ada yang dijual, uangnyadiserahkan kepada bendahara koperasi, dan ditanyakan kepada saksiRina Yuliasih (konfrontir) saksi Rina Yuliasih membenarkan,uangnya digunakan untuk operasional koperasi;Bahwa saksi sebagai tenaga tekhnis
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 23-05-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 22-10-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 10 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
TRIMO, SH.MH.
Terdakwa:
RIRY SYERIED JETTA
329 — 136
  • DPS ada bagian hukum saat pengadaan FD tersebut antar lainatas nama ADIN;Bahwa saksi melakukan kegiatan akuntansi saja;Bahwa survey pengadaan itu urusan dari bagian tekhnis;Bahwa saksi hanya sebagai admin atau pencatatan setelah kegiatanpengadaan selesai dan diserahkan untuk dicatat sebagai aset perusahaanPT. DPS;Bahwa ada tagihan dari vendor / PT.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-09-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 18 Februari 2016 — Ir. HENDRI SUHENDRI ( Terdakwa )
118 — 23
  • Hendri Suhendri selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) di Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Kelauatan dan Perikanan Kabupaten BintanNomor : 9/II/DKP/2011 tanggal 08 Maret 2011 merangkap sebagai PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasKelautan dan perikanan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011 Nomor :001//DKP/2011, bersamasama dengan saksi MOCH ARIESWAN (diajukanHalaman 23 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus/TPK / 2015/PN.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-01-2014 — Putus : 04-06-2014 — Upload : 19-03-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mtr
Tanggal 4 Juni 2014 — - 1.SYAFRUDIN, ST - 2.Muhajirin, ST - 3.Wahyudin, ST - 4.Irfan, ST - 5.Anas, A.Md.T
75 — 85
  • Kwartet Nine Konsultandan terdakwa adalah sebagai tenaga tekhnis sedangkan direkturnya adalahIr. Abdul Rasul ; Bahwa terdakwa sebagai konsultan perencana bukan atas perintah dari Ir. AbdulRasul selaku direktur CV. Kwartet Nine Konsultan melainkan atas perintah dariterdakwa I Syafrudin,ST ; Bahwa terdakwa tidak ada perjanjian antara Ir.
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 21-09-2022 — Putus : 27-12-2022 — Upload : 25-01-2023
Putusan PN MAMUJU Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam
Tanggal 27 Desember 2022 — Penuntut Umum:
1.Anri Yuliana, S.H., M.H.
2.Yusriana Yunus . S.H.
Terdakwa:
ADY ARDIANSYAH
140 — 74

  • 21. 1 (satu) lembar fotocopy surat undangan permintaan penawaran administrasi tekhnis dan harga kepada Direktur PT. Banua Broadcasting Multiplex dengan nomor surat : 01/Und/PokjaKPUSulbar/III/2019.

    22. 1(satu) rangkap foto copy Dokumen Penawaran PT. Banua Broadcasting Multiplex Nomor:07/PT.BBM/SP.PJFKPP.2019.MT/III .2019.

    23. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pembukaan Penawaran PT. Banua Broadcasting Multiplex dengan nomor surat : 09A/BAPP/III/2019.

Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 29-09-2011 — Upload : 11-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 26/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 29 September 2011 —
43 — 10
  • Saat itu saksi masih ingat bahwa Bupati WIN HENDRARSO mengatakan bahwahal tersebut sifatnya sudah tekhnis, sehingga menyerahkan masalah tersebut kepadaKepala Bagian Keuangan, selanjutnya Kabag Keuangan Terdakwa Dra. NUNIKARIYANI.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 10-05-2012 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 713 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 10 Mei 2012 — SJAHMAULA MANAF
165 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ), Badan/Instansi lainnya dan mediacetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;Harga/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agentunggal atau Lembaga Independent;Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh Instansiyang berwenang;Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan; Bahwa kemudian HPS tersebut tetap disahkan dan ditetapkan oleh Ir.Charles Marpaung selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;Bahwa dalam proses pelelangan Panitia Pengadaan dalammengevaluasi administrasi dan tekhnis
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-05-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 08-02-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 31/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl.
Tanggal 10 Oktober 2016 — Donny Noverdi,ST., Bin Herman Mulyadi
165 — 72
  • DelimaLaksana Tata) ditugaskan melakukan pengawasan tekhnis;Bahwa Kontrak Pengawasan ditandatangani oleh Asad Aksa HelmyHal.35 dari 110 Halaman Putusan Tipikor Nomor :31/Pid.SusTPK/2016/PN.Bgl.(Direktur PT. Delima Laksana Tata) di Jakarta, sedangkan padaaddendum ditandatangani oleh saksi dengan cara meniru tandatanganDirektur PT. Delima Laksana Tata, dimana peniruan ini atas seizinDirektur PT.