Ditemukan 638 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : daerah darah derah djabah daeerah desrah diarah daearah deaerah deerah dehrah
Pengadilan PN JAMBI
Register : 04-11-2015 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 21-07-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jmb
Tanggal 7 Maret 2016 —
110 — 59
  • pembayaran;) Melaksanakan pemungutan penerimaan pajak;)batas anggaran yang ditetapkan;8) Menandtangani SPM;9) Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yangdipimpin;10) Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjaditanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;11) Menyusun dan menyampaikan, melaporkan keuangan SKPD yangdipimpin;12) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpin;13) Melaksanakan tugastugas pengguna anggaran lainnya berdasarkankuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Dearah
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-03-2012 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor No.78/Pid.sus/2011/PN-TIPIKOR-Smg
Tanggal 21 Maret 2012 — H. Untung Sarono Wiyono Sukarno, SH (TERDAKWA)
129 — 47
  • pendek atau investasi jangka panjang ;Bahwa dana non bugeter itu ada tetapi posnya adalah BIT (belajatidak terduga) dan uang itu tidak boleh digunakan, bahwa kepaladaerah boleh menggunakan uang tersebut itu ada di SKPP ;Bahwa semua hasil pemanfaatan atas kegiatan investasipenempatan deposito berupa bunga deposito harus masuk sebagaipendapatan daerah ;Benar penggunaan deposito kas daerah sebagai jaminan pinjamanSKPD mengakibatkan keadaan ekstra kontabel karena yangberwenang hanya Bupati selaku kepala Dearah
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
MUHAMAD YOSMIANTO Bin MUHAMMAD JUSUF ADJIR Alm.
106 — 33
  • Anggota DPRD Kota Balikpapanmemberikan masukan berupa pokokpokok pikiran dari masyarakatyang disampaikan melalui Badan Anggaran dan diparipurnakan diDPRD Kota Balikpapan setelan di Paripurnakan hasilnya akandisampiakan oleh Ketua DPRD Kota Balikpapan saat RapatMusrenbang Kota pada sekitar Bulan Mei (Setiap tahunnya),kemudian ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah apakah Pokokpikiran tersebut dimasukkan dalam kegiatan SKPD atau diluar darikegiatan SKPD dalam bentuk menyusun Rencana KegiatanPemerintah Dearah
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-05-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN BANJARMASIN Nomor - 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm
Tanggal 6 Mei 2020 — - LANGGENG SRI WAHYUNI, S.T
215 — 86
  • Melaksanakan tugastugas pengguna anggaran/pengguna baranglainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Dearah;m. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepaladaerah melalui Sekretaris Daerah;Sesuai Pasal 86 Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005,tentang Penatausahaan Keuangan Daerah:1.
Pengadilan PT PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-11-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 22-08-2019
Putusan PT PADANG Nomor 26/PID.TPK/2015/PT PDG
Tanggal 1 Desember 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : DIMAS ADITYA, SH
Terbanding/Terdakwa : Drs.Mardinas N.SYAIR, MM
95 — 97
  • Inspektur dan di stempel serta Sesuai dengan aslinya.739) 3 (tiga) Lembar Surat Keputusan Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor :800/41/SETDPRDPS/2011 tentang Penetapan Pegawai NegeriSipil Sebagai Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) PadaSekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kabupaten PesisirSelatan yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD KabupatenPesisir Selatan Sdr.
    Inspektur dan distempel serta Sesuai dengan aslinya.739) 3 (tiga) Lembar Surat Keputusan Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor :800/41/SETDPRDPS/2011 tentang Penetapan Pegawai Negeri SipilSebagai Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) Pada SekretarisDewan Perwakilan Rakyat Dearah Kabupaten Pesisir Selatan yangditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Sadr.RAHMAT REALSON, SH, MM dan Bercap Stempel Setwan DPRDHalaman 585 dari 572 hal.Put..No.26
Pengadilan PN CILACAP Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-10-2009 — Putus : 24-02-2010 — Upload : 25-07-2011
Putusan PN CILACAP Nomor 350/Pid.B/2009/PN.Clp
Tanggal 24 Februari 2010 — H.PROBO YULASTORO.
180 — 84
  • PerhitunganPihak ke3 (tiga).Pengguna Anggaran dari kegiatan ini adalah KepalaDinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap.223Bahwa tanggal 27 Desember 2005 Bupati memerintahkanKepala Bagian Keuangan untuk mengeluarkan~ uangdari Pos Pengembalian Pihak Ke3 (tiga) (UKP)sebesar Rp. 1.531.534.146, (satu miliar limaratus tiga puluh satu lima ratus tiga puluh empatribu seratus empat puluh enam rupiah) untukkeperluan pembanyaran insentif PBB T.A 2005.Bahwa pada tanggal 27 Desember 2005 Bagian Keuanganmelalui Kas Dearah
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-05-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN BANJARMASIN Nomor - 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm
Tanggal 6 Mei 2020 — - BOY RACHMAD NOOR, S.AP.,Bin (Alm) SULAIMANSYAH
249 — 179
  • Melaksanakan tugastugas pengguna anggaran/pengguna baranglainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Dearah;m. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepaladaerah melalui Sekretaris Daerah;Sesuai Pasal 86 Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005,tentang Penatausahaan Keuangan Daerah:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-10-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — Abubakar Umanahu, S.Pdi
73 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1 KUHP, terkait keterlibatan Saksi Hafiad Said selakuBendahara Pengeluaran pada Kantor Satpol PP KabupatenKepulauan Sula, padahal secara normatif tugas dan tangungjawabdari Saksi Hafiad Said mempunyai peran yang sangat signifikanatas munculnya delik pidana korupsi pada perkara a quo;Bahwa pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolahan KeuanganDaerah yang menyebutkan bahwa setiap pengeluaran belanjaatas beban anggaran pendapatan dan belanja dearah
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-05-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN BANJARMASIN Nomor - 29/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm
Tanggal 6 Mei 2020 — - HARNIAH, S.T., Binti H. ALWI (Alm)
222 — 115
  • Melaksanakan tugastugas pengguna anggaran/pengguna baranglainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Dearah;m. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepaladaerah melalui Sekretaris Daerah;Sesuai Pasal 86 Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005,tentang Penatausahaan Keuangan Daerah:1.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-05-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN BANJARMASIN Nomor - 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm
Tanggal 6 Mei 2020 — - EDY MULYONO, S.T;
182 — 83
  • Melaksanakan tugastugas pengguna anggaran/pengguna baranglainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Dearah;m. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepaladaerah melalui Sekretaris Daerah;> Sesuai Pasal 86 Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005,tentang Penatausahaan Keuangan Daerah:1.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-04-2014 — Putus : 17-06-2015 — Upload : 03-11-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg
Tanggal 17 Juni 2015 — H. YULIUS NAWAWI Bin NAWAWI ALHAJ
89 — 13
  • kegiatan HUT Kemederkaan RI karena tidak ada mataanggarannya;Bahwa sepengetahuan saksi usulan/proposal ditujukan melalui Asisten I danSekda;Bahwa usulan tersebut kemudian disetujui oleh Terdakwa selaku Wakil Bupatipada waktu itu;Bahwa kemudian usulan tersebut dicairkan langsung kepada seksiseksi dikepanitiaan yang telah ditunjuk;Bahwa saksi tidak mengetahui dana yang dicairkan untuk HUT Kemerdekaan RItersebut berasal dari dana Bansos dan saksi baru mengetahuinya setelah disidikoleh penyidik Kepolisian Dearah
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-08-2014 — Putus : 12-01-2015 — Upload : 28-05-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 72/Pid.Sus/2014/PN.Bdg
Tanggal 12 Januari 2015 — DEDE HUTMAN DJUNAEDI
70 — 13
  • Kerugian KeuanganNo UraianNegara/Daerah Pembayaran bantuan kepada guru yang1 117.420.000,00lebih dari sekali Potongan atas pembayaran yang diterima2 7 pemmelyeran yeng 65.680.000,00guru Jumlah 183.100.000,00 Atas Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang disebabkan adanya pembayaranBantuan Keuangan kepada Guru tersebut di atas yang lebih dari sekali sebesar Rp.117.420.000,00 telah dikembalikan ke Kas Negara/Dearah pada tanggal17 Januari2014 oleh guruguru yang bersangkutan melalui Dinas Pendidikan Kota
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 15-04-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 3 September 2020 — Penuntut Umum:
1.AHMAD BAGIR, SH
2.BOBBY VIRGO SETYA SAPUTRA, SH
3.WENY F. RELMASIRA, SH
4.TONNY ROMY LESNUSSA, SH
5.MANATCHE LASPI CHRISTANTO. S, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
7.JONES DIRK SAHETAPY
Terdakwa:
CUNDI, S.H., alias IBU NUNI
162 — 91
  • Bahwa seingat saksi jumlah uang yang saksi terima untukPerjalanan Dinas Dalam Dearah maupun Luar Daerah yakni:1. Perjalanan dinas ke Ambon dalam rangka Bimtekpengawasan selama 1 harisekitar kurang lebih Rp.2.500.000, 2. Perjalanan di Jakarta yakni dalam rangkapengawasan pencetakan surat suara selama 5 harisekitar kurang lebih Rp. 7.500.000,3.
    Bahwa seingat saksi jumlah uang yang saksi terima untukPerjalanan Dinas Dalam Dearah maupun Luar Daerah yakni:1.Perjalanan dinas ke Ambon dalam rangka Bimtekpengawasan selama 3 harisekitar Rp. 1.800.000,Halaman 205 dari 850 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2020/PN Amb2.Perjalanan di Jakarta yakni dalam rangka pengawasanpencetakan surat suara selama 4 hari sekitar Rp.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 15-04-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 3 September 2020 — Penuntut Umum:
1.AHMAD BAGIR, SH
2.BOBBY VIRGO SETYA SAPUTRA, SH
3.WENY F. RELMASIRA, SH
4.TONNY ROMY LESNUSSA, SH
5.MANATCHE LASPI CHRISTANTO. S, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
7.JONES DIRK SAHETAPY
Terdakwa:
ABDULLAH HIKU, S.S alias PAK DULLAH
247 — 274
  • Buru.Bahwa saksi jelaskan bahwa seingat saksi jumlah uang yangsaksi terima untuk Perjalanan Dinas Dalam Dearah maupun LuarDaerah yakni: Perjalanan dinas ke Ambon dalam rangka Bimtekpengawasan selama 1 harisekitar kurang lebih Rp. 2.500.000,2. Perjalanan di Jakarta yakni dalam rangka pengawasanpencetakan surat suara selama 5 hari sekitar Kurang lebih Rp.7.500.000,3.
    Buru.Bahwa saksi jelaskan bahwa seingat saksi jumlah uang yangsaksi terima untuk Perjalanan Dinas Dalam Dearah maupun LuarDaerah yakni:1. Perjalanan dinas ke Ambon dalam rangka Bimtekpengawasan selama 3 harisekitar Rp. 1.800.000,2. Perjalanan di Jakarta yakni dalam rangka pengawasanpencetakan surat suara selama 4 hari sekitar Rp. Rp.8.000.000,3.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 11-01-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 28-11-2023
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tjk
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntu Umum : TAUFIQ IBNUGROHO SH MH Terdakwa : H. MUSTAFA
162 — 244
  • dokumen terkait Rencana Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) kabupaten Lampung Tengah T.A. 2018, terdiri dari: 1 (satu) lembar surat Bupati Lampung Tengah Nomor: 900/820/B.a.VII.01/2017 tanggal 15 September 2017 tentang penyampaian Rancangan KUA-PPAS T.A. 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembar fotocopy Agenda Pembahasan APBD T.A. 2018;59. 1 (satu) bundel Rancangan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dearah
    Kabupaten Lampung Tengah tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2018;60. 1 (satu) bundel Rancangan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kabupaten Lampung Tengah tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2018; 61. 1 (satu) berkas dokumen terkait Rapat Badan Anggaran membahas KUA dan PPAS APBD Lampung Tengah T.A. 2018, terdiri dari: 1 (satu) lembar fotocopy
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-05-2015 — Putus : 25-09-2015 — Upload : 10-11-2015
Putusan PN PADANG Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg
Tanggal 25 September 2015 — RAHMAT REALSON,SH.MH
127 — 11
  • tentang Laporan KeuanganPemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2009 yang berkaitandengan temuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Pesisir Selatan, yang telah ditandatangani oleh Ph.Inspektur dan di stempel serta sesuai dengan aslinya.3 (tiga) Lembar Surat Keputusan Sekretariat Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800/41/SETDPRDPS/2011 tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil SebagaiPejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) Pada Sekretaris DewanPerwakilan Rakyat Dearah
    tentang Laporan KeuanganPemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2009 yang berkaitandengan temuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Pesisir Selatan, yang telah ditandatangani oleh Ph.Inspektur dan di stempel serta sesuai dengan aslinya.738).3 (tiga) Lembar Surat Keputusan Sekretariat Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800/41/SETDPRDPS/2011 tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil SebagaiPejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) Pada Sekretaris DewanPerwakilan Rakyat Dearah
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-05-2015 — Putus : 25-09-2015 — Upload : 30-12-2015
Putusan PN PADANG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg
Tanggal 25 September 2015 — Drs.MARDINAS N.SYAIR, MM
96 — 25
  • 2010 tentang LaporanKeuangan Pemerintah Daerah(LKPD) Tahun Anggaran 2009yang berkaitan dengan temuanDewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) KabupatenPesisir Selatan, yang telahditandatangani oleh Plh.Inspektur dan di stempel sertasesuai dengan aslinya.745. 3 (tiga) Lembar SuratKeputusan Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat DaerahKabupaten Pesisir SelatanNomor : 800/41/SETDPRDPS/2011 tentang PenetapanPegawai Negeri Sipil SebagaiPejabat Penata UsahaanKeuangan (PPK) PadaSekretaris Dewan PerwakilanRakyat Dearah
    Mardinas N Syair MMPesisir Selatan, yang telahditandatangani oleh Plh.Inspektur dan di stempel sertasesuai dengan aslinya.746. 3 (tiga) Lembar SuratKeputusan Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat DaerahKabupaten Pesisir SelatanNomor : 800/41/SETDPRDPS/2011 tentang PenetapanPegawai Negeri Sipil SebagaiPejabat Penata UsahaanKeuangan (PPK) PadaSekretaris Dewan PerwakilanRakyat Dearah KabupatenPesisir Selatan yangditandatangani oleh SekretarisDPRD Kabupaten PesisirSelatan Sdr.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN SEMARANG Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg
Tanggal 10 Desember 2019 — dr. M. TEGUH IMANTO, Sp.B. (ONK), M.Kes. Bin H. MUNIR CHOLIL
908 — 1571
  • Peraturan Dearah Kab Pekalongan nomor 6 tahun 2008, tentangPokokPokok Pengelolalan Keuangan Daerah (Lembaran daerahKabupaten Pekalongan tahun 2008 nomor 6, tambahan lembaranderah Pekalongan nomor).e. Peraturan Bupati Pekalongan nomor 6 tahun 2012, tentangPedoman Pengelolaan Pegawai non PNS dan Dokter Mitra/DokterTamu pada RSUD Kraton (Berita Daerah Kab Pekalongan tahun2012 nomor 6).f.