Bahwa perbuatan Tergugat di dalam menerbitkan Surat keputusan yangmenjadi objek sengketa tersebut sehingga bertumpang tindin dengantanah Hak milik Para Penggugat adalah telah bertentangan denganAsasasas Umum Pemerintahan Yang Baik ( AAUPB), dalam hal ini: Asas Kepastian Hukum, yang mengutamakan landasan peraturanperundangundangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakanpenyelenggara Negara, dimana tindakan Tergugat di dalammenerbitkan Surat kKeputusan yang menjadi Objek sengketa tersebuttelah

Putusan Nomor 92/Pdt.Bth/2019/PN Mtr: 76/Pdt.G/2017/PN.MTR dan telah diputus oleh Majelis Hakim Agung denganregister perkara Nomor : 1155 K/PDT/2018 tanggal 27 September 2018 yangsampai sekarang perkara tersebut masih menempuh upaya hukum luar biasayaitu Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Terlawan ( Gede Gunanta ),hal ini sesuai dengan bukti Surat bertanda T.21, T.22, T.23 dan T.25 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan untukmenghindari produk putusan yang tumpang tindin

telah tercantum dalamputusan tingkat banding, itu salah besar karena PemohonKasasi menguasai objek sengketa dilindungi dengan hak yang sah sesuaiSK terakhir kami yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Tengah No. 522/I/559/KPTS/2.09/IV/2005 tanggal 30 April2005, berlaku enam bulan berarti sampai dengan bulan Oktober 2005,scdangkan tanggal 22 Agustus 2005 diterbitkan oleh Bupati Kapuas IzinUsaha Budi Daya Perkebunan (IUBP) PT Graha Inti Jaya, maka kamiberpendapat itu adalah turnpang tindin

;Menimbang, bahwa setelah membaca materi gugatan Penggugat dalamRekonpensi beserta tuntutannya ternyata mengandung materi yang samadengan perkara No. 349/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel yang saat ini sedang dalamtahap kasasi sehingga untuk menghidari tumpang tindin putusan terhadapperkara yang sama maka gugatan rekonpensi dari Penggugat dalamRekonpensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, agar tidak terjaditumpang tindin (overlaping) antar putusan dan demi terjaganyaKepastian Hukum maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan PenggugatNe bis In Idem dan mengabulkan eksepsi Kuasa Tergugat III denganHalaman 23 dari 51 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PN Bitmenyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atausetidaktidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapatditerima;b.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, agar tidak terjaditumpang tindin (overlaping) antar putusan dan demi terjaganyaKepastian Hukum maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan PenggugatNe bis In Idem dan mengabulkan eksepsi Kuasa Tergugat III denganmenyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atausetidaktidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapatditerima;b.

Putusan Nomor 56/G/2016/PTUN.BDG tanggal 27 Oktober2016.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi , PemohonKasasi Il tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Judex FactiPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang membatalkan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung sudah benar dan tidak salahmenerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa sertifikat objek sengketa tumpang tindin

Penerbitan sertifikathak atas tanah yang tumpang tindin merupakan salah satu bentuk cacatadministratif sebagaimana dimaksud Pasal 62 ayat (2) huruf e PeraturanKepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan,sehingga merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untukmembatalkannya; Bahwa penerbitan sertifikat objek sengketa akibat ketidakcermatanPemohon Kasasi II/Tergugat, sehingga harus dibatalkan;Menimbang,

kemudian di tahun yang samaPenggugat menerbitkan sertifikat dengan No 825/Malili Surat Ukur No00312/Malili/1985 Puncak Indah Kelurahan Malili Kabupaten Luwu TimurProvinsi Sulawesi Selatan dan melakukan pembayaran pajak yang menandakansebagai wajib pajak atas objek tersebut dengan no SPPT : 73.24.180.019.0010299.0 sampai saat ini;Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai oleh Tergugat, makaPenggugat sangat dirugikan dengan adanya Sertipikat Hak Pakai tersebutsehingga mengakibatkan tumpang tindin

Utara : Ramli S , Pandero (A.Makkaraka) Sebelah Timur : Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Sebelah Selatan: Jalan Sebelah Barat : Abdul Salam (Vide bukti P1) Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pengukuran pengembalian danpenetapan batas atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 825/Malili yang di uraikan dalamSurat Ukur Nomor 00312/Malili/1985 tertanggal 31 Maret 1989 dan ternyata telahditerbitkan Sertipikat Hak Pakai oleh Tergugat atas nama Pemerintah KabupatenLuwu Timur yang mengakibatkan tumpang tindin

Lebih tepatnya bidang letak dan batas tanahmilik Penggugat sebenamya tumpang tindin dengan bidang tanah milikSiti Ruhajiyah Sertifikat Hak Milik No. 5191/Mampang, bukan denganbidang tanah milik Tergugat dan Tergugat Il. Hal ini dapat Tergugat dan Tergugat Il buktikan di persidangan dengan menunjukkan PetaBidang Tanah Online Badan Pertanahan Nasional dari aplikasi intemet :SENTUH TANAHKU BPN RIP ;.

Bahwa letak bidang dan batas tanah milik Penggugat sebenamya adalahtumpang tindin dengan bidang tanah milik Siti Ruhajiyah Sertifikat HakMilik No. 5191/Mampang, bukan dengan bidang tanah milik Tergugat danTergugat Il.

,atas namaPerseroan Terbatas Banjar Gawi Makmur, sepanjang yang tumpangtindih dengan Sertifikat Hak milik No.1973/ Kelurahan Landasan UlinTengah tanah seluas 9.996 M2 atas nama Tjoa Tjitra Bintoro.Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak GunaBangunan No.46/Landasan Ulin Tengah tanggal 17 Januari 2000, SuratUkur No: 25/LUTh/1999 tanggal 12 Agustus 1999 luas 149.872 M2, atasnama Perseroan Terbatas Banjar Gawi Makmur, sepanjang yangtumpang tindin dengan Sertifikat Hak milik No.1973/

, tercatat atasnama TJOA TJITRA BINTORO, yang diterbitkan tanggal 21 Mei 1990;Menimbang, bahwa karena penerbitan objek sengketa a quo terbuktimenumpangi atau tumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1973/Landasan Ulin Tengah atas nama TJOA TJITRA BINTORO (Penggugat),maka hal tersebut membuktikan pula jika Tergugat dalam menetapkan batasbatas bidang tanah pada objek sengketa a quo sebagaimana terurai dalamSurat Ukur No: 25/LUTh/1999 tanggal 12 Agustus 1999, nyatanyata tidakmemperhatikan batasbatas

Nomor 960k/Pdt/2016dengan GS Nomor 1576/1991, pada saat dilakukan pengukuran ulangtanggal 14 Agustus 2012 oleh petugas ukur bernama Arif Permana tidakbertumpang tindin dengan SHM Nomor 793/Kelurahan Demang LebarDaun dengan Surat Ukur Nomor 148/DL.Daun/2008 milik Termohon KasasiI/Terbanding /Tergugat , namun kondisi pada saat Pemeriksaan Setempattanggal 16 Desember 2014 telah membuktikan bahwa tanah milik PemohonKasasi/Pembanding/Penggugat tersebut telah dikuasai oleh TermohonKasasi I/Terbanding I

tetap terkait PEMBATALAN NIKAH antara Tergugat II dan TurutTergugat yang dilaksanakan secara Islam oleh karenanya jika dilihat dariKewenangan Mengadili (attributie van rechtsmacht) atas perkara a quo makaPengadilan Negeri Manado TIDAKLAH BERWENANG MENGADILI perkara in litisa quo melainkan kewenangan dari PERADILAN AGAMA untuk memeriksa sertamengadilinya; yang apabila Pengadilan Negeri Manado meneruskan untukmemeriksa dan mengadili perkara a quo maka hanya akan menimbulkan suatuputusan yang tumpang tindin

sengketa pokokdalam gugatan rekonpesi berkaitan serta berhubungan hukum dengan apa yangHalaman 21 dari 23 HalamanPutusan Perdata Nomor 100/Pat.G/2019/PNMdndisengketakan dalam gugatan konpensi, sehingga gugatan rekonpensiberalasan dan dibenarkan dalam Hukum Acara Perdata diperiksa secarabersamaan;Menimbang, bahwa oleh karena sengketa pokok dalam gugatanrekonpensi berhubungan hukum dan bersangkut paut dengan sengketa pokokdalam gugatan konpensi, untuk itu guna menghindari uraian pertimbangan yangtumpang tindin

Bahwa gugatan Penggugat tersebut membuktikan dengan sendirinya(feitelljk grond) bahwa batas batas tanah kepemilikan Penggugat seluas3.460 M2 (tiga ribu empat ratus enam puluh meter persegi) sama sekalitidak dapat membuktikan adanya tumpang tindin dengan batasbatastanah dengan milik Tergugat II Intervensi seluas 16.500 M2 (enam belasribu lima ratus meter persegi), sehingga dengan demikian gugatanPenggugat adalah tidak berkualitas dan kabur (Obscuur Libel) ;4.

kesempatanuntuk dapat mengelola wilayah pertambangan di wilayah KabupatenMorowali;Bahwa untuk menindaklanjuti proses penciutan Kontrak Karya PT ValeIndonesia (d/h PT INCO), pada 6 Juli 2017 Direktur Pembinaan ProgramMineral dan Batubara Kementerian ESDM mengirimkan surat kepadaKepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah melalui Surat Nomor0168/30/DBP.PW/2017 Perihal Permohonan Klarifikasi Usulan WilayahIzin Usaha Pertambangan Khusus, dengan salah satu substansi adalahmeminta klarifikasi terkait adanya tumpang tindin

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B),Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD), dan Surat Izin PertambanganRakyat (SIPR);Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Kepmen 1603/2003 menjelaskan bahwaPelaksanaan pelayanan Pencadangan Wilayah Pertambangan wajibmenerapkan sistem permohonan pertama yang telah memenuhipersyaratan, mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan WilayahPertambangan (first come first served);Bahwa sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Kepmen 1603/2003, dalam halterjadi tumpang tindin

Bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum, jika terdapattumpang tindin dalam pencadangan wilayah, maka yang diakulkeabsahannya adalah yang lebih dahulu mendapatkan wilayahpertambangan setelah memenuhi persyaratan. Dengan demikian, wilayahpertambangan di Blok Bahodopi adalah milik PT Vale Indonesia (d/h PTINCO) sesuai Kontrak Karya yang di tandatangani sejak tanggal 27 Juli1968;D. EKSEPSI ERROR IN PERSONA42.

batubara dengan baik;Memasukkan IUP Penggugat ke dalam Basis Data TergugatIl AkanMencederai Asas Kepastian Hukum, Kecermatan, Ketidakberpihakan, danTidak Menyalahkan KewenanganBahwa telah kita semua ketahui, tempus dari penerbitan IUP Penggugatyakni pada tahun 2010 bersamaan dengan saat PT Vale Indonesia (d/h PTINCO) masih mengelola Blok Bahodopi Utara;Bahwa dengan demikian, Bupati Morowali menerbitkan IUP Penggugat diatas Wilayah PT Vale Indonesia (d/h PT INCO) pada saat itu sehinggatimbul tumpang tindin

WIUP tidak tumpang tindih dengan ketentuan peraturandengan WPN; perundangundangan.3. tidak tumpang tindin denganwilayah administratifkabupaten/kota atau provinsilain;4. koordinat IUP Eksplorasisesuai dengan koordinatpencadangan wilayah;5. koordinat IUP OperasiProduksi berada di dalamkoordinat IUP Eksplorasi;dan/atau6. koordinat IUP sejajar garislintang bujur.

Bahwa agar tidak menjadi suatu upaya hukum yang siasia karenaadanya tumpang tindin hak milik tanah sebagaimana dimaksud dalamobjek gugatan dengan tanah yang disebut Termohon Kasasi sebagai HakHalaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 408 K/TUN/2015Miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 108 tanggal 28 Agustus2003 atas nama Termohon Kasasi, maka Termohon Kasasi seharusnyaterlebin dahulu dapat membuktikan hak kepemilikannya sesuai denganHukum Keperdataan yang berlaku;.

ABOSUTE ) yang seharusnyamenurut hukum adalah PENGADILAN NEGERIBENGKAYANG, dan adalah hal yang patut menurut hukumapabila gugatan PENGGUGAT DITOLAK atausetidaktidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA.GUGATAN KURANG PIHAK ( PLURIUM LITISCONSORTIUM )Bahwatidakditariknyapemilik SHM No 1599/DesaKarimunting a.n DESSY NATALIA, SHM No.1588/DesaKarimunting a.n TJANGNGAK TJHENG, SHM No.1589/DesaKarimunting an BONO RUSTAFA, sebagai para pihak dalamgugatan aquo terhadap obyek sengketa yang di klaimPENGGUGAT telah tumpang tindin

/Penggugat ;Azas Kemurnian Dalam Tujuan (zuiverheid & oogmerk); bahwaTermohon Kasasi dalam penerbitan Surat Keputusan in litis, in casuNo.249/Tahun 2006, tanggal 12 Juni 2006, tidak didasarkan padatujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, akan tetapi justrusebaliknya malah membuat permasalahan bertambah keruh sertamengakibatkan kerugian mendalam bagi Para Pemohon Kasasi/ParaPembanding/Para Penggugat ;Bahwa dalam hal ini etikat baik Termohon Kasasi dalam penyelesaianpermasalahan tumpang tindin

Bahwa Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Penggugat , sangat berkeberatandan oleh karenanya menolak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara pada Hal 121, alinea 3 putusannya yang berbunyi sebagaiberikut :Menimbang, bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan UmumNo.697 K/29/DDJP/1996 tanggal 31 Desember 1996 tidak dapat diterapkandalam pemeriksaan ini karena Keputusan Dirjen ini hanya mengaturtumpang tindin batasbatas Kuasa Pertambangan dengan KuasaPertambangan Perusahaan lain, sedangkan

Yani Km 16.215, Desa Gambut,Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, tercatat atas nama Alan Rusli(Penggugat) tumpang tindin dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 039/2009 atasnama Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diterbitkan oleh dan diatasbidang tanah tersebut telah berdiri bangunan Polsek Gambut (Tergugat 1);Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelesaian pekerjaan pengukuran padabidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1202, 1203 dan 1658 atasnama Alan Rusli (Penggugat) dan Sertifikat Hak Pakai

luasaan tanah dalam SHM Nomor 4399 atas namaTatiana Trikora;Pelanggaran Azas Pelayanan Yang Baik:Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara nampakdalam surat Kepala Kantor Pertanahan Nasional (BPN) KotaPalangka Raya Nomor: 108/300.62.71.7/I/2016 tanggal, 28Januari 2016 perihal: Perkara tanah, mencerminkan substansinyasurat tersebut ingin menutup hak Penggugat denganmenganggap perkara Penggugat terkait perkara tanah telahselesai di Pengadilan Negeri Palangka Raya padahalmenyisakan tumpang tindin

Dari fakta riil sebagai fakta hukum Tergugat nampak jelastidak tegas dan bersikap atas tumpang tindih luasan tanah dalam SHM,penyebab tumpang tindin dapat diketahuinya dari data data yang ada,seharusnya patut diluruskan dengan merevisi SHM Nomor 4399 Tahun1998 yang keliru atau salah mengartikan dan menghitung luasan tanah,akan tetapi Tergugat malah menjawab surat Penggugat asal asalandengan merujuk surat Penggugat tanggal, 08 Agustus 2016 danregister surat penyerahan sebidang tanah tahun 1996 di