Agricon beserta anakperusahaannya sebagai agenda lanjutan dari Agendatambahan RUPS Tahunan PT Agricon pada tanggal 340.41.82Juni 2009 tentang penyesuaian terhadap perubahan SusunanPengurus pada PT. Agricon yang diusulkan melaluisurat perihal RUPS biasa tertanggal tertanggal 8 Juni2009 oleh Drs. Bintang Indra Sakti selaku kuasa PemegangSaham Ny.

Bahwa atas usulan surat tertanggal 17 Juli 2009 tersebut44.di atas, Haerul Bestari Bengardidi hari yang sama tanggal 17 Juli 2009, merespon suratusulan RUPS tersebut dengan Surat Nomor: 08/Dir/VII/09 djyang ditujukan kepada Pemegang Saham PT.

atau lebih jumlah seluruhsaham dengan hak suara atau adapermintaandari Dewan Komisaris Pasal 79 ayat (2)Undang undang Nomor 40 tahun 2007;Bahwa pemanggilan Para Pemegang Saham untukmengadakan RUPS dilakukan paling lambat 14hari sebelum tanggal RUPS tersebut diadakan,Pasal 82 ayat (1), Undangundang Nomor 40tahun 2007 dan Pasal 9 Akta Risalah Rapat50.8.50.9.93PT.

Agricon) Nomor 10 tanggal 27 Mei 2008maka RUPS dapat dilangsungkan apabila qourumkehadiran sebagaimana yang diisyaratkandalam Undang undang tentang PerseroanTerbatas telah dipenuhi yaitu lebih dari %(setengah) dan berdasarkan Pasal 10 ayat (4)Akta Risalah Rapat PT. AgricultureConstruction (PT.

Agricon) Nomor 10 tanggal27 Mei 2008 maka RUPS atau RUPSLB dapatmengambil keputusan sebagaimana ditentukandalam Undang Undang berdasarkan Musyawarahuntuk Mufakat atau berdasarkan suara setujudari jumlah yang dikeluarkan dalam RUPS;Bahwa pada dasarnya Undang undang Nomor 40tahun 2007 hanya mengatur tentangpenyelenggaraan RUPS ~ tahunan dan RUPSlainnya, sedangkan dalam Akta Risalah RapatPT. Agriculture Construction (PT.

AMT padahal ia telah diberhentikandalam keputusan RUPS tanggal 15 Juli 2010 yang ditegaskan kembalidalam RUPS tanggal 11 Juli 2011 berdasarkan akta Notaris No. 4 tanggal09 Agustus 2011 ;4. IR. SUPARDI menghadiri RUPSLB sebagai yang mewakili PT.Pembangunan Sumbar juga tidak sah karena legalitas PT.

AMT tanpa mengundang para pemegang saham adalah tidak sah sesuaidengan mekanisme yang diatur dalam pasal 75 pasal 90 UU No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas mengenai RUPS, serta Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10Anggaran Dasar PT.

AMT padahal ia telah diberhentikandalam keputusan RUPS tanggal 15 Juli 2010 yang ditegaskan kembalidalam RUPS tanggal 11 Juli 2011 berdasarkan akta Notaris No. 4 tanggal09 Agustus 2011 ;IR. SUPARDI menghadiri RUPSLB sebagai yang mewakili PT.Pembangunan Sumbar juga tidak sah karena legalitas PT.

Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroaanke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroaan yangdianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat Keputusan RUPS,Direksi dan / atau Dewan Komisaris;2.

SMHP, adalah wajib diselenggarakan RUPS LB untuk mencatat setoran modal riil ke Perseroan / PT. SMHP berdasarkan fakta yang ada / Asli Bukti Setoran Modal yang telah diperlihatkan oleh Penggugat I di hadapan Notaris pada RUPS LB pada tanggal 10 Maret 2011;5. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I - PT. Sulawesi Mini Hydro Power cq.

Menetapkan mata acara RUPS adalah sebagai berikut:1) Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan / PT.

SMHP,adalah wajib diselenggarakan RUPS LB untuk mencatat setoran modal riil keperseroan/PT.SMHP berdasarkan fakta yang ada / ASLI BUKTI SETORANMODAL yang telah diperlihatkan olen Penggugat di hadapan Notaris / TurutTergugat II pada RUPS LB pada tanggal 10 Maret 2011;5. Menyatakan bahwa seluruh Akta RUPS LB maupun RUPS Tahunan PT.SMHP yang telah diselenggarakan oleh Tergugat I, II dan III setelah tanggal10 Maret 2011 adalah "Batal Demi Hukum";6.

Menetapkan mata acara RUPS adalah sebagai berikut:1) Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan / PT.

BGG walk out, namun RUPS tetap berjalan;2. Saksi TUTI AFRIANI, SE :Bahwa saksi hadir pada saat RUPS tanggal 10 Maret 2011 dengan NotarisRaden Roro Yuliana Tutiek SH MH dan saksi hadir sebagai staf KonsultanKeuangan yang diminta hadir oleh PT.

SMHP,adalah wajib diselenggarakan RUPS LB untuk mencatat setoran modal riil keperseroan / PT. SMHP berdasarkan fakta yang ada / ASLI BUKTI SETORANMODAL yang telah diperlihatkan oleh Penggugat di hadapan Notaris / TurutTergugat II pada RUPS LB pada tanggal 10 Maret 2011;.

AA ANDI PRAJITNO, Drs, SH, Mkn Notaris di Surabaya, 1 (satu) bandel copy legalisir minuta akta no. 18 tanggal 23 Agustus 2017 tentang berita acara RUPS-LB PT ZANGRANDI PRIMA yang dibuat dihadapan Dr. AA ANDI PRAJITNO, Drs. SH. Mkn Notaris Surabaya, dikembalikan kepada Dr. A.A. Andi Prajitno, Drs., SH., M. Kn.;

1. Membebankan biaya perkara untuk dua tingkat peradilan kepada Negara;

SYLVIA TANUMULIA.Pada tanggal 07 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDIPRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 42, tanggal07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMA,yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya yangsalah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalihnan saham perseroan sebagaiberikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIA kepada para ahli warisJANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm.

SYLVIA TANUMULIA.Pada tanggal 07 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDIPRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 42, tanggalO07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMA,yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya yangsalah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalihnan saham perseroan sebagaiberikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIA kepada para ahli warisJANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm.

Untuk mencapaikuorum harus dihadiri juga oleh para pemegang saham yang lain yaitu ROBBYICHWAN TANUMULIA atau ILSE RADIASTUTI TANUMULIA.Ada agenda lain pada RUPS Luar Biasa ini yaitu pengesahan peralihansaham milik (Alm) SYLVIA TANUMULIA kepada terdakwa EMY TANUMULJA, Ny.Drg. GRIETJE TANUMULIA (berkas terpisah) dan Ir. WILLY TANUMULIA (berkasterpisah).

SYLVIA TANUMULIA.Bahwa pada tanggal O7 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT.ZANGRANDI PRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam AktaNo. 42, tanggal O07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT.ZANGRANDI PRIMA, yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notarisdi Surabaya yang salah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalihnan sahamperseroan sebagai berikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIAkepada para ahli waris JANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm.

Ada agenda lain pada RUPS Luar Biasa ini yaitupengesahan peralihan saham milik (Alm) SYLVIA TANUMULIA kepada Ir. WILLYTANUMULIA (berkas terpisah), Ny. drg. GRIETJE TANUMULIA (berkas terpisah)dan terdakwa EMMY TANUMULJA. Yang menjadi ketua rapat pada RUPS LuarBiasa yang tertuang dalam Akta No. 18 tanggal 23 Agustus 2017 tentang BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMAadalah saksi FRANSISKUS MARTINUS SOESETIO (berkas terpisah) selakuDirektur Utama.

Rimba Dwipantaraditunjuk oleh Menteri Kehutanan dan ditetapbkan dalam Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) pada 7 Agustus 1993 untuk masa lima tahun pertama.Selanjutnya Penggugat disetujui pensiun dari PNS terhitung mulai tanggal 1 Juli1994 dengan Surat Keputusan Presiden tanggal 31 Agustus 1994 No.39/PENStahun 1999;Bahwa sejak Maret 2002 semua Karyawan PT. Rimba Dwipantaradiputuskan hubungan kerja atau di PHK.

Rimba Dwipantaradengan cara sewenangwenang sepihak tanpa melibatkan RUPS sesuaisurat Dirut PT.

RimbaDwipantaraBahwa pernyataan Tergugat pada halaman 10 baris ke 3 s/d 9 yangbunyinya Panitia Pusat tidak dapat mempertimbangkan, karena namunberdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 14 Agustus 1993yang dituangkan dalam Akta Notaris tanggal 28 Agustus 1992, sehinggaPekerja bukan pekerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangHal. 5 dari 13 hal. Put. No. 25 K/TUN/2006undangan.

Upah berturutturut selama 4 (empat) bulandari Maret s/d Juni 2003 =Rp. 9.400.000, Biaya RUPS bulan September 2001 =Rp. 2.225.000,Jumlah = Rp. 79.775.000,Terbilang : Tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima riburupiah.4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;Hal. 7 dari 13 hal. Put.

Pemohon Kasasi berkeberatan atas anjuran Majelis Hakim untuk mengajukanmasalah ini melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan bilamanamasih belum memuaskan melalui jalur Peradilan Umum. Alasan PemohonKasasi adalah sebagai berikut :a. Pemohon Kasasi bukan pemegang saham, jadi tidak dapat memaksakansegera dilakukan RUPS ;b. Pemohon Kasasi bekerja atas dasar keahlian (profesi) dan melaksanakan perintah;c. RUPS sampai sekarang tidak pemah dilaksanakan dan entah kapanRUPS akan dilaksanakan ;d.

LUNARDILIYANTO (selaku Direksi) yang intinya Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) yang akan diselenggarakan adalah melanggar hukum, selanjutnyaSdr. PITONO, melakukan pemotretan di rauangan RUPS, lalu tidak lamakemudian sejumlah karyawan melakukan demo di dekat ruang rapatdengan membawa slogan atau poster, lalu sejumlah karyawan kuranglebih 100 (seratus) orang berteriakteriak sambil menggedorgedor kacajendela ruang rapat RUPS, dan akhirnya kaca tersebut pecah, sehinggapeserta rapat ( Sdr.

Umum untuk membuktikankebenaran dakwaannya telah mengajukan saksisaksi dibawah sumpah yangtelah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :1.DANY LIYANTO Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ; Bahwa PT Varia Dwi Tunggal Gemilang yang bergerak dibidang pembuatan pintubesi harmonika, adapun pemegang sahan saksi 50% sebgai komisaris dan kakakkandung saksi bernama Lunardi Liyanto sebesar 50 % sebagai Direktur ; Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2009 akan diadakan RUPS

Varia Dwi Tunggal Gemilang Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik adakejadian perbuatan yang tidak menyenangkan bagi saksi dan keluarganya yaituMerlin Liyanto (anak kandung) , Minh Hong Nguyer (menantu) dan Agus(sopir) ; Bahwa saksi selaku Komisaris menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),bersama Notaris Swartana Teja, SH tanggal 25 Agustus 2009 Lunardi Liyanto sekaluDireksi tidak hadir kemudian didatangi karyawan yang mewakili SPSI yangdidampingi koordinator keamanan yaitu Pitono dan bagian

personalia Indra yangkemudian mereka memberikan selebaran yang ditanda tangani Lunardi Liyantoselaku Direksi kepada saksi, bahwa RUPS yang akan diselenggarakan melanggarhukum; Bahwa di dalam ruang rapat RUPS Pitono yang memotret dan kemudian sejumlahkaryawan melakukan demo di dekat ruang rapat dengan membawa slogan atau fosterdengan jumlah karyawan 150 orang, sambil menggedor kaca jendela dan akhirnyaada kaca yang pecah ; Bahwa karena banyak orang yang demo serta kaca pecah, maka saksi ketakutanbersama

Disisi laintindakan saksi korban yang akan mengadakan RUPS untuk pembubaran perusahaantersebut karena belum terjadi/terlaksana RUPS tersebut, sehingga pembubaranperusahaanpun belum terjadi, oleh karena itu tindakan terdakwa tidak dapat dibenarkanoleh hukum terhadap dua kepentingan yang berbeda tersebut haruslah dipertimbangkandengan seksama dengan cara menilai faktafakta yuridis tersebut secara khusus,sebagai berikut :e Bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa ada mendatangimobil

HARDLENT MEDIKA HUSADA Nomor 83tanggal 11 November 1994, yang dibuat oleh Notaris INDRAWATISETIABUDHI.Fotocopy Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT.

HARDLENT MEDIKAHUSADA Nomor : 57 tanggal 13 Februari 2009.Fotocopy Surat Keputusan Menkumham Rl NomorAHU15209.AH.01.02 tahun 2009 tentang Persetujuan Akta PerubahanAnggaran Dasar Perseroan, tanggal 24 April 2009.Fotocopy Surat Kuasa LISA MEGAWATI kepada SUSY SANDRAWATI,SH tanggal 12 Maret 2012.Fotocopy Akta Pernyataan Berita Acara RUPS Luar Biasa PT.HARDLENT MEDIKA HUSADA Nomor 17 tanggal 17 Maret 2012.Fotocopy Notulen RUPS PT.

Nomor 17 tertanggal 17 Maret 2012 tentang AktaPernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.Hardlent Medika Husada yang secara jelas dan terfaktakan adanyarangkap kewenangan yang dimiliki Terdakwa menimbulkan konflikkepentingan, bahwa Terdakwa menyelenggarakan RUPS LB dengankewenangannya sebagai anggota Komisaris dalam susunan DewanKomisaris PT. Hardlent Medika Husada sehingga dalam prosesberjalannya RUPS LB tersebut yang mana Terdakwa juga sebagaipemegang saham PT.

Bahwa dari fakta persidangan Terdakwa telah mendaftarkan Akta BeritaAcara RUPS LB ke Kementerian Kehakiman sedangkan sebenarnyaTerdakwa tidak berhak untuk menyelenggarakan RUPS LB tersebutmengingat Terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti setor saham/penyertaan sahamnya atas PT. Hardlent Medika Husada sehinggasebenarnya Terdakwa dalam Rapat/RUPS LB tersebut bertindak adanyarangkap kewenangan sebagai Dewan Komisaris dan juga sebagaipemegang saham PT. Hardlent Medika Husada, sedangkan saksi DR.

HARDLENT MEDIKA HUSADA Nomor 83tanggal 11 November 1994, yang dibuat oleh Notaris INDRAWATISETIABUDHI.Fotokopi Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT.

Melalui Rekening BNI 46 Jumlah Rp 7.303.000(Tahun 2007 dibayar, tahun 2008 2010 belum dibayar)RUPS dan bantahanbantahanC1.C2.C3.C4.C5.C6.C7.C9.C10.C11.C12.C13.C14.C15.C16.C17.Perintah penyelenggaraan Rulb dari Amirudin ManafPelaksanaan undangan oleh Terdakwa/ DirekturSurat pengambil alihan RULB oleh Dewan KomisarisUndangan RUPS dari Dewan KomisarisLaporan keuangan Direktur tahun 2007 Juni 2010(yang diminta hanya tahun 2009 dan dibahas)Surat Permintaan Data PT.

RUPS dan bantahanbantahanC1.C2.C3.C4.C5.C6.C7.C9.C10.C11.Perintah penyelenggaraan Rulb dari Amirudin Manaf 1 lbrPelaksanaan undangan oleh Terdakwa/ Direktur 3 lbrSurat pengambil alihan Rulb oleh Dewan Komisaris 1 lbrUndangan RUPS dari Dewan Komisaris 1 IbrLaporan keuangan Direktur tahun 2007 Juni2010 8lbr(yang diminta hanya tahun 2009 dan dibahas)Surat Permintaan Data PT. Volare Group tahun 2009dari akuntan publik 1 IbrSurat Berita Acara Penyerahan Data dari PT.

Bahwa Penilaian danpertimbangan Hukum Peradilan Tingkat Pertama terhadap perbuatanTerdakwa bahwa Terdakwa selaku Direktur tidak berinisatif sendirimelaksanakan RUPS dan tidak dapat melaksanakan tugasnya denganbaik sehingga merugikan Perusahaan seharusnya ditolak oleh JudexFacti (Pengadilan Tinggi) dalam pemeriksaan perkara di tingkat banding,karena RUPS sudah diterangkan Direktur tidak ada biaya yang cukupkarena Perusahaan mengalami kerugian dan iklaniklan sebagai tagihanyang belum masuk ke kas PT

Radio Swara Mahkota Polareksa samasakali tidak pernah dirapatkan dalam RUPS (semua Anggata Pesero)akan tetapi diputuskan sendiri dengan atas nama Pimpinan VolareGroup atau Pimpinan Volare Holding Company atau Pimpinan VolareNer Work.

No. 701 K /Pid/2012empat puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun, dan bukan iklan orderAmirudin Manaf sebagimana dimaksud sebagai piutang Perusahaandalam RUPS akan tetapi iklan tersebut didapat sendiri secara langsungoleh Terdakwa dan di luar order Amirudin Manaf dan semuanya telahmasuk ke kas Perusahaan , keuangan iklan tersebut telah terakomodirdalam Laporan Keuangan RUPS bahkan tercatat dalam Laporan BukuHarian dan Bulanan.

Bahwa Saksi tidak merasa pernah diminta oleh Terdakwa untukmengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Bahwa Saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada pihak lain dalammengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).Hal 23 dari 60 Putusan Nomor 846/Pid.B/2021/PN. Jkt.

Saman.Bahwa perihal undangan RUPS yang kedua berkenaan dengan aktanomor 03 belum diserahkan oleh Terdakwa;Bahwa pada akta nomor 08 berisi mengenai perubahan modal dasardengan masuknya PT Quantum.Bahwa pemegang saham yang terdapat dalam RUPS adalah Terdakwasebesar 70% dan Sadr.

Liyo sebesar 30%.Bahwa perubahan tersebut untuk meningkatkan modal dasar dan modaldisetor dengan masuknya PT Quantum.Bahwa berkaitan dengan perubahan tersebut Saksi meminta untuk diadakan RUPS PT SSC dengan RUPS PT Quantum.Bahwa Sdr.

tersebut;Bahwa Saksi mengetahui terdapat RUPS dikarenakan terdapatdokumennya;Bahwa Saksi menanyakan mengenai dokumen tersebut danmengetahui bahwa RUPS adalah mengenai peningkatan modal;Bahwa Saksi tidak hadir dan tidak mengundang RUPS tersebut;Bahwa tidak mengetahui tempat dilaksanakannya RUPS tersebut;Bahwa tidak digaji oleh PT SSC melainkan Saksi di gaji oleh PT ANI;Bahwa Saksi juga membantu di PT ANI dan mendapatkan gaji sebesarRp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulannya;Bahwa pernah

dan Saksimenerangkan tidak mengundang dan tidak hadir dalam RUPS tersebut;Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mengundang RUPS tersebut;Bahwa RUPS tersebut untuk peningkatan modal dengan masuknya PTQuantum.Bahwa Saksi mewakili PT Quantum dalam RUPS perihal peningkatanmodal;Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai keuntungan PT ANI:Bahwa Saksi belum pernah membicarakan mengenai hubungan PT ANIdengan PT SSC;Bahwa belum ada perubahan pada anggaran dasar PT ANI yangmenyatakan perubahan saham Sadr.

President Taksi dari 26 Oktober 2008 s/d tanggal 21Juli 2011 Tergugat tidak pernah mengadakan RUPS untuk pemilihankembali sebagai pengurus ; 220220 2222. Bahwa Tergugat yang diangkat oleh sdr. Arnold Gultom (Alm) adalahuntuk mengisi jabatan selaku Direktur Utama periode 2005 s/d 2008sesuai dengan Surat sdr.

Bahwa Tergugat Ivan Doli Gultom bertindak untuk dan atas namaperseroan selaku Direktur Utama yang permohonannya telah dikabulkanoleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Penetapan No. 03/Pdt.P/RUPS/PN.Jkt.Tim tanggal 29 September 2011 telah melaksanakanRUPSLB Ketiga tanggal 12 Oktober 2011, dengan Penetapan tersebutTergugat telah mengkukuhkan dirinya selaku Direktur Utama tanpa dipilihkembali melalui hasil RUPS yang sah berarti mereka yang duduk padaKepengurusan periode 2005 s/d 2008 telah diaktifkan

kembali sebagaipengurus tanpa dipilin melalui RUPS yang sah, sehingga Kepengurusanmereka dari periode 2011 s/d 2016 berdasarkan Penetapan Pengadilantersebut yang dinilai cacat hukum adalah suatu kepengurusan yang tidakSAN. n 2a n nnn nn nnn nn nnn n=7.

Soepriyadi MM., CSsebagai Para Penggugat, sedangkan Objek gugatannya antara lainadalah sama tentang penyelenggaraan RUPS PT.

Bahwa Penyelenggaraan RUPS diatur dalam Bab V Pasal 75 s/d Pasal91 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) danuntuk penyelenggaraan RUPS lainnya diatur dalam Pasal 79 UUPT. 7. Bahwa dalam perkara aquo Para Penggugat menyatakan sebagaianggota pemegang saham dari PT.

Mengadakan RUPS, dan dari Berita Acara RUPS/Notulentersebut dibuatkan 2 akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR)yaitu : Akta PKR yang memuat perubahan Anggaran Dasar yangharus disetujui Menteri Kehakiman.

No. 914 K/PID/2008, berdasarkan alasanalasan sebagai berikut :Bahwa yang berwenang menilai sah tidaknya RUPS PT. Indo VeneerUtama tanggal 6 Januari 2006, baik RUPS Pertama maupun RUPSKedua menuruthukum adalah masuk ranah hukum perdata/privat danmenjadi wewenang Hakim perkara perdata untuk memutus dan bukanmenjadi wewenang Hakim perkara pidana.Bahwa permasalahan hukum tentang sah tidaknya RUPS PT.

. apakah undangan/panggilan rapat sah atau tidak ;3. termasuk klasifikasi rapat apa agenda perubahan susunanpengurus dan ketentuan korum mana yang berlaku ;4. apakah sah atau tidak RUPS tanggal 6 Januari 2006 dan apakahkeputusan RUPS sah atau tidak ;5. kapan seorang direktur mulai dapat melaksanakan tugas dankewajibannya ;Hal. 26 dari 55 hal.

No. 617 K/Pdt/2008 kemudian menjadi Pelapordalam perkara pidana ini.Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, maka sangatjelaspertimbangan hukum Judex Facti yang mempertimbangkankesalahan Terdakwa dihubungkan dengan sah tidaknya RUPS PT.Indo Veneer Utama tanggal 6 Januari 2006, baik RUPS Pertamamaupun RUPS Kedua, adalah pertimbangan hukum yang salahmenerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku danbertentangan dengan putusan perkara pidana yang sama, yaituHal. 27 dari 55 hal. Put.

Bukti pengiriman undangan RUPS Luar biasa PT. IVU tanggal 6Januari 2006 kepada pemegang saham Bapak AGUSSUTANTO yang dikirimkan melalu Kilat Pos tercatat Kantor Postanggal 22 Desember 2005.5. Bukti pengiriman surat undangan RUPS Luar Biasa untuk parapemegang saham PT. IVU bernama Andi Sutanto dan YunitaKoeswoyo.Hal. 37 dari 55 hal. Put.

meliputi tempatkedudukan perseroan dapat memberikan izin kepada Pemohon untukmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tahanan atas permintaanpemegang saham~ apabila Direksi atau komisaris tidakmenyelenggarakan RUPS tahunan dalam waktu yang telah ditentukan".

Bina ArtaSwadaya sebesar Rp440.000.000,00 dinyatakan dibekukan dan tidak dapatdigunakan menghadiri RUPS baik tahunan maupun luar biasa sampaiHal. 25 dari 88 Hal.

dugaan yang paling kuat adalah karena tidakberesan di dalam PT BAS, sehingga Direksi PT BAS matianmatianmempertahankan kedudukan itu, itulah pula mengapa alasan hingga saat iniDireksi PT BAS tidak pernah memberikan laporan keuangan kepadapemegang saham di dalam forum RUPS;.Bahwa sejak berdrinva PT BAS hingga saat ini Para Tergugat Rekonvensiselaku Direksi PT BAS belum pernah menjelenggarakan baik RUPS tahunanmaupun RUPS luas biasa, sehingga sangat sulit bagi para pemegang saham(termasuk Penggugat

Termohon PK justeru malah mengajukan permohonan penetapanke pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS. Hal ini bertentangandengan UU PT karena pertama, Direksi wajib mengadakanUPS danwajiod untuk melakukan pemanggilan kepada para pemegang sahamsehubungan dengan akan diadakannya RUPS.

Memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS danlaporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinanlaporan tahunan (Pasal 86 UU PT);Bahwa selama Para Termohon PK menjadi Direksi PT.BAS, Para Termohon PKtidak pernah melaksanakan RUPS sejak PT BAS didirikan, tidak pernahmembuat laporan tahunan dan dokumentasi kKeuangan sejak PT BAS didirikanseperti yang telah diwajaibkan oleh UUPT;Bahwa sebagai pemegang saham mayoritas dalam PT BAS tersebut, PemohonPK tidak pernah mendapat

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16052013 (enam belas Mei dua ributiga belas) telah berlangsung di Kantor saya Notaris selaku TurutTergugat Il Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan 2 (dua)agenda pokok, yaitu :a. RUPS Tahunan (sebagaimana tertuang dalam akta Berita AcaraRapat Nomor 28) danb. RUPS Luar Biasa (sebagaimana tertuang dalam akta Berita AcaraRapat Nomor 29) ;4.

Bahwa apa yang dituangkan Fundamentum Petendi maupun dalampetitum dari Penggugat adalah tidak benar karena Turut Tergugat IItelah membuat akta Berita Acara Nomor 28 berisi RUPS Tahunan danBerita Acara Rapat Nomor 29 berisi RUPS Luar Biasa ;.

Foto copy Akta Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Bangun MegahSemesta, Nomor : 88, tertanggal 27 Juli 2011, yang dibuat oleh AnlyCenggana, S.H., Notaris di Batam (Bukti P2) ;3. Foto copy Akta Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Bangun MegahSemesta, Nomor : 10, tertanggal 7 Juli 2011, yang dibuat oleh AnlyCenggana, S.H., Notaris di Batam (Bukti P3) ;4. Foto copy Akta Keputusan RUPS Luar Biasa PT.

Foto copy Akta Perubahan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. BangunMegah Semesta, Nomor : 1, tertanggal 1 Agustus 2011, yang dibuatoleh Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam (Bukti P5) ;6. Foto copy Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Bangun MegahSemesta, Nomor : 2, tertanggal 2 Desember 2011, yang dibuat olehAnly Cenggana, S.H., Notaris di Batam (Bukti P6) ;7.

Foto copy surat undangan RUPS Tahunan, Nomor : 164/BMS/V/2013, tertanggal 11 Mei 2013, yang dibuat oleh Tjipta Fudjiarta, diBatam (Bukti TI.II41) ;42.

Bali Indo Supplies dari tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018;

Bali Indo Supplies tanggal 24 September 2018;

BIS terdapat 1 orang Direktur;Bahwa saksi sudah berusaha meminta laporan perkembangankeuangan perusahaan, laporan keuangan, serta laporan rugi laba baikitu secara lisan ataupun email tetapi tidak ada tanggapan dari Terdakwaakhirnya saksi menyewa pengacara untuk mengadakan RUPS;Bahwa saksi sudah berulang kali meminta laporan tersebut tetapi tidakditanggapi;Halaman 16 dari 72 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Dps Pid.1.A.3 Bahwa RUPS diadakan bulan September di Hotel Sangrila Jakarta;Bahwa pada saat RUPS

, dalam RUPS itudisebutkan bahwa akan ada penunjukan Auditor;Bahwa sudah dua kali dilakukan RUPS, Pertama 24 September 2018pada waktu itu Terdakwa hadir, 14 Oktober 2018, terdakwa tidak hadirpada waktu itu;Bahwa yang dihasilkan pada RUPS pada pokoknya meminta terdakwaagar memenuhi semua dokumendokumen yang berhubungan denganPerusahaan, pada waktu karena ada masalah pada waktu itu ditunjukHalaman 20 dari 72 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Dps Pid.1.A.3 orang membantu direktur, pada waktu itu juga dibahas

kita membuat laporan karena RUPS di Jakartacuma semua buktibukti ada di rumah, untuk laporan yang dimintasemua kita berikan pada RUPS 24 September 2018 berdasarkan catatandan dia setuju pada waktu itu tidak membahas RUPS saya disuruhmundur jadi Direktur saya tidak mau karena saya harus bertanggungjawab atas laporanlaporan yang saya buat.

;Bahwa pada saat itu ada Steph dan Pak Andrew;Bahwa isi RUPS pada saat itu salah satu yakni 30 (tiga puluh) hari untukTerdakwa menyiapkan laporan keuangan, menjelaskan keterlambatanpengurusan BPOM, dan ada beberapa lagi sifatnya laporan keuangan;Bahwa saksi tahu persis adanya RUPS, karena diajak terdakwamembantu menerjemahkan;Bahwa beberapa hari setelah RUPS I, Terdakwa diberhentikan;Bahwa saksi tidak pernah hadir di RUPS II;Bahwa saksi membenarkan RUPS dan isinya;Bahwa saksi pernah dimintai tolong

Memberikan jangka waktu selama 30 hari kepada Direktur untukmenggunakan hak jawab dan direktur menyerahkan datadataaudit untuk diaudit oleh perusahaan;Bahwa Terdakwa selakudirektur PT BIS tidak melaksanakan hasil keputusan RUPS tanggal24 September 2018 sehingga Komisaris dan pemegang sahamkembali melaksanakan RUPS pada tanggal 14 Oktober 2018;Bahwa pada RUPS tanggal14 Oktober 2018 Terdakwa tidak hadir dan dalam rapat tanggal 14Oktober 2018, diputuskan untuk dilakukan Perubahan SusunanDireksi dan

Amatra Citra Indonesia; Menetapkan agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) agarTermohon melaporkan pertanggung jawaban sebagai Direktur untukmendapatkan data atau keterangan dan apabila diperlukan dapatmenunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit perusahaan PT.

No. 1689 K/Pdt/2015 Memberi ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT. Amatra Citra Indonesia;Kemudian Pemohon mengundang Termohon untuk menghadiri RUPSyang masingmasing diadakan pada RUPS tanggal 02 Oktober 2014 danRUPS II tanggal 20 Oktober 2014;Bahwa dalam kedua RUPS tersebut khususnya pada RUPS KellTermohon telah menyerahkan Laporan Keuangan PT.

Amatra CitraIndonesia kepada Pemohon, namun ditolak oleh Pemohon dengan alasanlaporan keuangan tersebut belum pernah disahkan oleh Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) sebagaimana ketentuan yang termaktubdidalam Pasal 69 UndangUndang Perseroan;Pasal 69 UU Perseroan:(1). "Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporankeuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisarisdilakukan oleh RUPS."

No. 1689 K/Pdt/2015Menetapkan agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)agar Termohon melaporkan pertanggungjawaban sebagaiDirektur untuk mendapatkan data atau keterangan dan apabiladiperlukan dapat menunjuk Akuntan Publik untuk mengauditperusahaan PT.

No. 1689 K/Pdt/2015 Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian.Bahwa, pada penetapan pada perkara Nomor 54/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Sel, Judex facti telah menjatuhkan putusan yang bersifat positif,yakni sebagai berikut:Dalam eksepsi menolak eksepsi dari Termohon;Dalam pokok perkara Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian: Memberi ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan rapatumum pemegang saham (RUPS) PT.Amarta Citra Indonesia; Menetapkan agenda rapat umum pemegang saham (RUPS) agarTermohon melaporkan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) anggotaDireksi yang bersangkutan diberi kKesempatan untuk membeladiri;6) RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut;5.

TSUMtidak menanggapi permohonan tersebut;Bahwa oleh karena Direktur PT.TSUM tidak melaksanakan RUPS,maka Tergugat mengirim surat kepada Dewan Komisaris PT.TSUM,untuk melaksanakan RUPS. Dan Dewan Komisaris menanggapipermohonan Tergugat tersebut, dengan mengagendakan RUPSdilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2013;Bahwa oleh karena RUPS tanggal 17 Oktober 2013, tidak memenuhikuorum, maka Komisaris Utama PT.

Status Penggugat ditelantarkan begitu saja oleh paraTergugat dan para Tergugat tidak berinisiatif mengadakan RUPS;Tanggapan :Bahwa kewajiban untuk mengadakan RUPS ada pada Penggugat,sebagaimana disebutkan pada Pasal 79 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas yang dikutip sbb:Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4), dengan didahului pemanggilan RUPS;Bahwa sejak tanggal 1 Oktober 2009

TSUMdikelola oleh Penggugat;Sebagaimana disebutkan pada Pasal 79 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas yang dikutip sbb:Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4), dengan didahului pemanggilan RUPS;Dengan demikian, Penggugat yang telah melakukan perbuatanmelawan hukum karena tidak mengadakan RUPS dan tidakmemberikan Laporan Keuangan PT.

Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga) puluh hari setelahtanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS;. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) anggotaDireksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membeladiri;f. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut;20. Bahwa benar Penggugat pernah menyerahkan copy legalisir Hasil RapatUmum Pemegang Saham PT.

• 1 (satu) bendel copy Legalisir Akta pendirian perseroan terbatas PT.ANUGRAH MITRA BOGA ABADI nomor 213 tanggal 20 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Dwi Rossulliati, SH Jl.Brawijaya No.164 Kec.Pungging Mojosari Mojokerto
• 1 (satu) bendel copy legalisir dokumen nomor AHU-47923.AH.01 tahun 2011 yang dikeluarkan Mentri Hukum dan HAM tentang pengesahan PT.ANUGRAH MITRA BOGA ABADI
• 1 (satu) bendel copy legalisir copy akte akta berita acara RUPS

;

akte akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 21 Nopember 2017 PT.ANUGRAH MITRA BOGA ABADI yang dibuat oleh Notaris LILIK RAHAYU, SH.M.Kn

Soetjipto, S.H. dengan Nomor Akte : 117 tertanggal 29 Januari 2001,yang tertera dalam Pasal 97, Ayat 5 ( a), ( b ), bahwa dalammenjalankan tugas dan tanggung jawab pengurusan perseroan yangtelah dilaksanakan dengan itikad baik dan kehati hatian untukkepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, tidakdapat dipertanggungjawabkan kerugian dan hal ini dapat dibuktikandengan adanya Akte RUPS Nomor : 04, tanggal 04 April 2005 yangdibuat oleh Notaris Surabaya, Sutjipto, S.H. dan RUPS telahmenyatakan

Bahwa, KUAT DUGAAN AUDIT YANG DIMINTA oleh PENGGUGATTIDAK DISERTAI DATA DAN INFORMASI YANG BENAR dan DIDUGAPENGGUGAT telah MENYEMBUNYIKAN FAKTA FAKTA HUKUM sertaTIDAK MEMBERIKAN DATA YANG SEBENARNYA KEPADA AUDITOR,sehingga audit yang dilakukan oleh Budiman, Wawan Parmudji & RekanRegistered Public Accountants, Jakarta, tertanggal 02 Pebruari 2010untuk tahun buku 2001, 2002, 2003 dan 2004 tidak dapat menjadidasar gugatan dan mempunyai kekuatan mengikat, oleh karenahasil RUPS tertanggal 4 April 2005

Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat(1)tidak dipenuhi, perhitungan tahunan tidak boleh disahkan dalam RUPS;3. Laporan atas hasil pemeriksaan akuntan publik sebagaimanadimaksud dalam ayat(1) disampaikan secara tertulis kepada RUPSmelalui Direksi;4.

KencanaTeknikatama Sentosa pereode tahun 2001 s/d2004;Menimbang, bahwa sesuai pasal 56 UU No.1 th 1995 laporan tahunan dibuatdalam waktu 5(lima) bulan setelah tahun buku perseroan ditutup danDireksi menyusun laporan tahunan untuk diajukan kepada RUPS,sehingga Penggugat selaku pemegang saham lebih dari 1/10(satupersepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yangsah dapat minta diadakan RUPS dengan disertai alasannya dan jikaRUPS tahunan tidak diselenggarakan, maka Penggugat selaku 1

Bahwa sebagaimana tecantum dalam UU Perseroan Terbatas Pasal 79,80 dan 81 yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 79(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebin pemegang saham yang bersamasamamewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruhsaham

dimaksud padaayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atauanggaran dasar; dan/ataub. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisarisuntuk hadir dalam RUPS.Ketua pengadilan negeri menolak permohonan dalam hal pemohontidak

Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kembali kepada DewanKomisaris melalui surat PT MITRA TIRTA UTAMA tertanggal 15052015.. Seharusnya Dewan Komisaris melakukan pemanggilan RUPS dalamjangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS tersebut namun kenyataannyaprosedur ini telah dilanggar..

;b. ..c. perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksidan/atau dewan komisaris berupa akta tentang RUPS atauakta keputusan pemegang saham di luar RUPS tentangperubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris;d. ...esfc.

Karena Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 hari terhitung sejaktanggal permintaan RUPS diterima pemegang saham yangmeminta penyelenggaraan RUPS seharusnya mengajukanpermohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk menetapkanpemberian izin melakukan sendiri pemanggilan RUPS.

Putusan Nomor 2865 K/Pdt/2013Selanjutnya, Pasal 78 ayat (2) UUPT mengatur sebagai berikut (kamikutipkan):RUPS tahun wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam)bulan setelah tahun buku berakhir;19.

Ketiadaan Penyelenggaraan RUPS TahunanHalaman 9 dari 25 halaman.

Tahunan dan RUPS lainnya;a.

sekali tidakmenanggapi permintaaan penyelenggaraan RUPS dari Pemohon tersebut diatas.

Sehingga Pemohon kembali menyampaikan permintaan untukmenyelenggarakan RUPS Tahunan kepada Direksi melalui suratsuratkuasa hukum Pemohon (Kantor Advokat Kailimang & Ponto), sebagaiberikut:a. Surat Nomor 102/Ext/JD/IX/2011 tertanggal 6 September 2011 yangditujukan kepada Direksi Perseroan; danb.