Ditemukan 1112 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 01-06-2016 — Putus : 14-07-2016 — Upload : 08-07-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 10/PID.TPK/2016/PT BNA
Tanggal 14 Juli 2016 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Ir.ZAINAL HANAFI Bin M.ZAIN SULAIMAN Diwakili Oleh : DARWIS SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Lena Rosdiana Aji, SH
10530
  • ProgramSosialisasi Kopertis Wil I Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 SenilaiRp. 4.800.000.50. 1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan pembayaraan untuk Biaya ProgramWorkshop Instalasi Listrik Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 SenilaiRp. 5.482.000.51. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaraan Biaya ProgramPenjaminan Mutu Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 SenilaiRp. 11.987.600.52. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan pembayaraan Biaya Program PengembanganWorkshop Inventarisasi dengan Program SIMAK
    ProgramSosialisasi Kopertis Wil I Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011Senilai Rp. 4.800.000.1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan pembayaraan untuk Biaya ProgramWorkshop Instalasi Listrik Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011Senilai Rp. 5.482.000.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaraan Biaya ProgramPenjaminan Mutu Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 SenilaiRp. 11.987.600.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan pembayaraan Biaya ProgramPengembangan Workshop Inventarisasi dengan Program SIMAK
Register : 15-11-2018 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PN BATAM Nomor 301/Pdt.G/2018/PN Btm
Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat:
1.GIO PENNI TAMBUNAN
2.PATRICIA MAGDALENA
3.JONI TARIGAN
4.HERIYADI
5.JUWADI
6.HERIYANTO
7.PAIMAN
8.SUKOCO
9.A T O
Tergugat:
1.Kementrian PU dan Perumahan Rakyat Cq Direktorat Jendral Sumber Daya Air
2.Negara atau Pemerintah Daerah Cq Gubernur Provinsi Kepulauan Riau
3.Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Turut Tergugat:
1.Kementrian Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
2.Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Cq. Direktorat Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
3.TIM TERPADU Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Estuari Dam SEI GONG Kota Batam
4.PT Wijaya Karya Tbk, Cq Kantor Cabang PT Wijaya Karya Tbk
5.PT Tussen Krida Utama
204723
  • Btm.persegi) SIMAK BMN dan telah ditetapkan status penggunaannyamenjadi aset Badan Pengusahaan (pada lampiran II point 7 bariskeenam, nomor penetapan lokasi keputusan ini tertera : kodebarang 201.02.01.004, nama barang tanah waduk, luas73.107.712,00 M2? (tujuh puluh tiga juta seratus tujuh ribu tujuh ratusdua belas meter persegi) dan nomor penetapan 29120487, tanggal30 November 2009) ;2. Ketentuanketentuan yang mengatur dan menetapkan Pulau Galangsebagai kawasan Hutan yaitu :2.1.
    Bahwa lokasipembangunan Bendungan Sei Gong tersebut adalah HutanLindung dan Hutan Produksi disamping seluruh area tersebut jugasudah menjadi Barang Milik Negara sesuai surat KeputusanMenteri Keuangan No : 265/KN.6/2012 tentang penetapan statuspengunaan Barang Milik Negara pada Badan Pengusahaan Batamseluas 73.107.712,00 M2 SIMAK BMN dan telah ditetapkan statuspenggunaannya menjadi aset Badan Pengusahaan (pada lampiranIl point 7 baris keenam, nomor penetapan lokasi keputusan initertera : kode barang
    Bahwa lokasi pembangunan Bendungan Sei Gongtersebut adalah Hutan Lindung dan Hutan Produksi disamping seluruh areatersebut juga Ssudah menjadi Barang Milik Negara sesuai surat KeputusanMenteri Keuangan No : 265/KN.6/2012 tentang penetapan status pengunaanBarang Milik Negara pada Badan Pengusahaan Batam seluas 73.107.712,00M2 SIMAK BMN dan telah ditetapkan status penggunaannya menjadi asetBadan Pengusahaan (pada lampiran Il point 7 baris keenam, nomorpenetapan lokasi keputusan ini tertera : kode barang
Putus : 10-04-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 70 K/Pdt/2017
Tanggal 10 April 2017 — Dr. I GST. NGR. ARYANTHA VS SRI LESMANA DEWI SETYAWAN DKK;
12486 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 70 K/Pdt/2017 Selain itu, Penggugat tidak menjelaskan, siapa orang tuanya sertatidak menjelaskan apakah tanah sengketa tersebut diperolehlangsung dari kakeknya atau melalui orang tuanya sebagai warisan; Gugatan tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa sajayang berhak atas objek warisan, dikategorikan sebagai gugatankabur, karena dianggap tidak memenuhi dasar (feitelijke grond):Mohon simak Hukum Acara Perdata M.
Register : 16-07-2018 — Putus : 30-07-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan PN CURUP Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Crp
Tanggal 30 Juli 2018 — Pemohon:
1.ISKANDAR ZAINUDIN
2.NELYANA
3.MAYA SAFITRI
Termohon:
1.Kapolres Rejang lebong cq Tim Penyidik Perkara Pidana
2.Kajari Rejang Lebong cq Jaksa Peneliti Perkara Pidana
7237
  • maka adalah patut dan wajar apabila dinyatakan bahwa:"Penetapan Ical sebagai tersangka pelaku 338 KUHP adalah tidakberdasarkan hukum, melanggar perintah peraturan perUndangHalaman 19 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Crpundangan dan atau melawan hukum sehingga harus dinyatakanBATAL DEMI HUKUM atau setidaktidaknya DIBATALKAN"Bahwa berdasarkan berita yang juga telah viral di massmedia, terjadi Suatuperistiwa yang serupa dan atau identik dengan peristiwa yang dialami oleh Ical,yakni dapat kita simak
Register : 14-05-2007 — Putus : 05-12-2007 — Upload : 09-02-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 200/Pdt.G/2007/PN Dps
Tanggal 5 Desember 2007 — Penggugat :
Chitoshi Kono
Tergugat :
1. Imron Ismunandar
2. Kazuko Yamanaka
3. I Wayan Kabing
Turut Tergugat :
1. I Gusti Ngurah Oka, S.H.,
2. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Badung
12647
  • (Simak Hal. 12 Hukum Benda, oleh Prof. Dr. Ny.
Register : 12-03-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 115/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
1.DRS HANDOKO SIGIT, CS
2.AGUS MOERHADI, CS
Tergugat:
1.LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL LAPAN
2.SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
3.Perusahaan Lestrik Negara Bulungan
7721
  • Barang Milik Negara berupa Rumah Negara yang terletak diJalanlskandarsyah IINomor 84, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan telah dicatatpada Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara7(SIMAK BMN) LAPAN terakhir dicatat pada Unit Akuntansi Kuasa PenggunaBarang (UAKPB) Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum LAPANdengan Nomor Kode Barang: 4.01.02.04.001.1 berupa MessDEPANRI/LAPAN yang beralamat di Jalan Iskandarsyah II Nomor 84,Kebayoran Baru,Jakarta Selatan.b. telah mensertifikatkan
Register : 29-10-2014 — Putus : 23-07-2015 — Upload : 12-09-2015
Putusan PN TABANAN Nomor 169/PDT.G/2014/PN Tab
Tanggal 23 Juli 2015 — Penggugat : Sagung Putri Astika Tergugat : 1.I Gusti Ngurah Gede Ngurah 2.I Gusti Ngurah Alit Ardana 3.I Gusti Yoga Udayana 4.I Gusti Ngurah Satria Musadi 5.I Gusti Ngurah Parta Bargawa 6.I Gusti Ngurah Windu Santosa 7.I Gusti Ngurah Agung Mahadewa 8.I Gusti Ngurah Gede Mahayogiswara 9.I Gusti Ngurah Agung Srinawa Putra 10.I Gusti Ngurah Mayun Suryatalika 11.BADAN PERTANAHAN KABUPATEN TABANAN
9952
  • Perdata Gugatan Nomor 169/Pat.G/2014/PN Tab1).tidak tercatat sebagai Pasemetonan penyungsung Mrajan PuriBelulang.Bahwa Tergugat sebagai kakak dari Penggugat, tidak pernah tahutentang adanya upacara dan upakara perkawinan dari Penggugatdengan suaminya.Bahwa Penggugat telah memutar balikkan fakta sehingga membuatTergugat, Turut Tergugat dan Turut Tergugat II menjadi semakinyakin Penggugat hanya ingin mendapat pengakuan dariPasemetonan penyungsung Mrajan Puri Belulang sebagai ahli waris.Bila kita simak
Register : 24-01-2017 — Putus : 05-07-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 5 Juli 2017 — DR. HENRY SINGARASA, M.S.
16435
  • untuk mempertanggungjawabkanpenggunaan uang tersebut, Terdakwa memerintahkan saksi Listen dan saksiHeriantho untuk membuat Surat Penawaran, kontrak pekerjaan dan beritaacara serah terima barang setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, sertapembayaran dilakukan langsung, tidak melalui transfer bank kepada pihakketiga melalui KPPN secara langsung (LS).Bahwa barang hasil pengadaan tersebut tidak dilaporkan sehingga tidakterdaftar pada aplikasi Sistim Informasi Manajemen Akutansi Barang MilikNegara (SIMAK
    Saksi FANUEL NUGROHO SISWIDIANTO,S.Kom., di bawah sumpah padapokoknya menerangkan; Bahwa saksi, kenal dengan terdakwa selaku Rektor UNPAR karena saksisebagai PNS di UNPAR dengan jabatan salaku operasinal SIMAK BMNsehingga terdakwa merupakan atasan saksi, namun saksi tidak adamenerima gaji dari terdakwa dan sebaliknya terdakwa tidak adamenerima menggaji gaji dari saksi, melainkan samasama menerima gajidari Pemerintah, disamping itu antara saksi dengan terdakwa tidak adahubungan darah maupun hubungan
    BMN untuk tahunanggaran tahun 2013, sehingga sampai dengan tanggal 7 April 2014Simak BMN untuk dana hibah belum dimasukkan, karena saksi jugamendapatkan ringkasan kontrak dana hibah tahun 2013 dari HeruPatrianto (bendahara hibah UNPAR) pada tanggal 2 April 2014;Bahwa terhadap aplikasi Simak BMN yang belum saksi input datanyadalam hal ini dana hibah untuk tahun anggaran 2013, akan diinputdatanya dengan cara dibuat tanggal mundur yaitu tahun anggaran 2013pada akhir tahun sesuai dengan tanggal keluar
    Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaransesuai dengan peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa Universitas Palangka Raya masih berstatus PerguruanTinggi Negeri (murni) dan belum Badan Hukum Milik Negara (BHMN) atauBadan Layanan Umum (BLU), sehingga proses penganggaran setiap kegiatanmelalui mekanisme Simak/Dipa;Menimbang, bahwa pada tahun 2008 ada gagasan untuk mendirikanProgram Studi Pendidikan Dokter (selanjutnya disingkat PSPD) dan waktu ituizinnya masih ditolak oleh
Putus : 02-03-2017 — Upload : 13-04-2017
Putusan PN LIMBOTO Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Lbo
Tanggal 2 Maret 2017 — -1. IMRAN INAKU, sebagai Penggugat I, 2. Hj. MARDIA INAKU sebagai Penggugat II, 3. SYAIFUL BULUATI sebagai Penggugat III, LAWAN -1. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Cq Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo sebagai Tergugat I, 2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Cq Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Cq. Kepala Kepolisian Resor Gorontalo sebagai Tergugat II, 3. Ketua Primer Koperasi Polisi (Primkoppol) Kab. Gorontalo sebagai Tergugat III, 4. Ketua Persatuan Pensiunan Purnawiran Polri Cab. Provinsi Gorontalo sebagai Tergugat IV, 5. Pemerintah Kab. Gorontalo, Cq. Camat Telaga Kabupaten Gorontalo sebagai Turut Tergugat I, 6. Pemerintah Kab. Gorontalo, Cq. Camat Telaga Kabupaten Gorontalo sebagai Turut Tergugat II, 7. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo sebagai Turut Tergugat III, 8. Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara sebagai Turut Tergugat IV
9641
  • Hakim Mediator perkara Nomor23/Pdt.G/2016/Pn.Lbo, yang dalam isi surat angka 4 menyatakan bahwa tanahdan bangunan in casu tanah sengketa telah terdaftar sebagai aset POLRI yangtertuang dalam SIMAK BMN Polres Gorontalo yang perolehan awal dari Pemda,dimana pula dalam surat tersebut kuasa Para Tergugat menyarankan agar ParaPenggugat berkordinasi dengan Pemda kabupaten Gorontalo untuk mendapatkanpenggantian objek tanah sengketa, maka berdasarkan bukti P6 yang diajukanoleh Para Penggugat tersebut, Majelis
Putus : 07-06-2016 — Upload : 14-06-2016
Putusan PT DENPASAR Nomor 62/PDT/2016/PT.DPS
Tanggal 7 Juni 2016 — 1. RADEN AYU NANIK PRIANTINI, SH.,MKn. sebagai PEMBANDING 2. I NYOMAN ARKA sebagai PEMBANDING 3. EMY SUKIATI LASIMON sebagai PEMBANDING LAWAN : I WAYAN SUANDA sebagai TERBANDING dan I MADE SUKANATA sebagai TURUT TERBANDING
5948
  • sertipikat tersebut menjadi atas namaTergugat IV(Nyonya Emi Sukiati Lasimon ) dalam batas waktupaling lambat 4 (empat ) bulan sejak tanggal 28 Maret 2011,sehingga pada tanggal 28 Juli 2011 tanah tanah tersebutsemestinya sudah dibalik nama kepada Tergugat IV ;Tergugat dan Nyoman Sujastra bersedia membayar dendasebesar Rp. 25.000 per hari per are, bila mana mereka tidakmampu menunaikan kewajibannya. dengan menyelesaikansertipikat setipikat tersebut menjadi atas nama Tergugat IVNYONYA EMI SUKIATI LASIMON ( Simak
Register : 14-12-2018 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 2548/Pdt.G/2018/PA.Lpk
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
6620
  • Bahwa mempedomani Yurisprudensi standard pada pokoknyamenekankan Gugatanyang Obscuur Libel danbersifatcomulatifdipersyaratkan hanya dapat diajukanapabilagugatanitumasingmasing tidak berdiri sendiiataugugatan yang ssatu sama lain dapatdipisahkan (Mohon simak Putusan Mahkamah Agung RI) No. 1500H/Sip/1978Tanggal 2 Januari 1980 termuat dalam beberapaYurisprudensi Perdata Yang Pentinga Sert HubunganKetentuanHukum Acara Ptof. DR Z ASIKIH KSUMAG ATMADJA SH Edisi IlTahun 1992 Halaman 198)f.
Register : 26-06-2018 — Putus : 04-09-2018 — Upload : 01-04-2020
Putusan PTA KENDARI Nomor 16/Pdt.G/2018/PTA.Kdi
Tanggal 4 September 2018 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
190131
  • Keberatan pada huruf C, Analisa Hukum Terhadap PertimbanganHukum Majelis Hakim Perkara aquo;Uraian Keberatannya tersebut terdiri dari poin 1, Mengenai Obyek Perkara;dan poin 2, Mengenai Cara Perolehan Hak Atas Tanah Menurut Hukum,dituangkannya dalam uraian memori bandingnya pada 19/page s/d 26/page;Bahwa jika di teliti, di simak, ditelaah Sertipikat Nomor 00099 atas nama WAGAMPILA yang dijadikan alasanalasan para Tergugat/Para Pembanding,dan digunakannya sebagai alasannya dalam mengklaim tanah sengketaWarisan
Register : 14-05-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 08-04-2019
Putusan PA SLEMAN Nomor 705/Pdt.G/2018/PA.Smn
Tanggal 18 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
7021
  • Bahwa penegasan kedudukan para pihak yang memilikiurgensi dan dapat ditarik serta dijadikan para pihak yang terlibatdalam perkara, dapat di simak dalam Putusan Mahkamah AgungNomor 1125 K/PDt/1984 menyatakan "judex facti salahmenerapkan liuhim tata tertib beracara. Semestinya pihak ketigayang bernama oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat ,yang kemudian dipindahkan Tergugat kepada Tergugat II, harusikut sebagai Tergugat.
Register : 19-12-2014 — Putus : 04-08-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN AMBON Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb
Tanggal 4 Agustus 2015 — NIRWATI, SKM. alias NIR
14479
  • Surat Keterangan belum memiliki data SIMAK BMN ;38). Daftar Tiga Pembanding Harga Pengadaan Alat Kesehatan ;39). Kerangka Acuan Kerja/TOR Pengadaan Alkes RSU Masohi Tahun 2013 ;40). Rekapan Usulan Kebutuhan Peralatan Kesehatan User/Unit Tahun 2013 ;41). Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Alat Kesehatan ;42). Spesifikasi Peralatan ;43). Catatan Hasil Reviu Atas RKA-K/L APBNP Satker RSUD oleh Kemenkes RI44). Copy Kwitansi No. 0200/KW/MMH/XI/13 ;45).
    NIRWATI ada sempat keJakarta dalam rangka penyusunan RKAK/L kegiatan tersebut, kemudian terkaitkegiatan tersebut, saksi juga pernah disuruh oleh ibu direktur untuk berangkat keJakarta dengan membawa format Aplikasi SIMAK BMN untuk kelengkapanadministrasi pengusulan anggaran atau penyusunan RKAK/L untukmendapatkan dana TP APBNP tahun 2013 tersebut, dan seingat saksi kegiatankami di Jakarta tersebut sekitar bulan September, karena setelah itu tidak berapalama kemudian kami rapat untuk melaksanakan
    ;Rencana Kebutuhan Peralatan Kesehatan RSUD Masohi Thn 2013 ;Rencana Anggaran Biaya (RAB) Usulan Keg Thn 2013 ;323334353637383940414243444546AT4849505152535455565758ooSurat Pernyataan Perubahan Volume dan Harga Alkes Thn 2013 ;Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Thn 2013 ;Surat Pernyataan kebutuhan Riil RKAKL TP ABNP Thn 2013 ;Surat Pernyataan ttg Kewajiban Menyampaikan Laporan Keuangan dan BMN ;Surat Pernyataan Kebersediaan Menyelesaikan Pengadaan Alkes ;Surat Keterangan belum memiliki data SIMAK
    Rencana Kinerja Satuan Kerja Tahun 2013 ;Rencana Kebutuhan Peralatan Kesehatan RSUD Masohi Tahun 2013 ;Rencana Anggaran Biaya (RAB) Usulan Kegiatan Tahun 2013 ;Surat Pernyataan Perubahan Volume dan Harga Alkes Tahun 2013 ;Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tahun 2013 ;Surat Pernyataan Kebutuhan Riil RKAK/L TP APBNP Tahun 2013 ;Surat Pernyataan tentang Kewajiban Menyampaikan Laporan Keuangan danBMN ;Surat Pernyataan Kebersediaan Menyelesaikan Pengadaan Alkes ;Surat Keterangan belumk memiliki data SIMAK
    Rencana Kinerja Satuan Kerja Tahun 2013 ;Rencana Kebutuhan Peralatan Kesehatan RSUD Masohi Tahun 2013 ;Rencana Anggaran Biaya (RAB) Usulan Kegiatan Tahun 2013 ;Surat Pernyataan Perubahan Volume dan Harga Alkes Tahun 2013 ;Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tahun 2013 ;Surat Pernyataan Kebutuhan Riil RKAK/L TP APBNP Tahun 2013 ;Surat Pernyataan tentang Kewajiban Menyampaikan Laporan Keuangandan BMN ;Surat Pernyataan Kebersediaan Menyelesaikan Pengadaan Alkes ;Surat Keterangan belum memiliki data SIMAK
Putus : 16-08-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 232 K/Pid/2011
Tanggal 16 Agustus 2011 — Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung ; Ir. Zoelkifli Djohor bin Junus Djohor;
8052 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Denganhandeling dimaksudkan tidak saja "een doen" (perbuatan), akantetapi juga "een nalaten (mengabaikan);e Perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengabaikan) dilarang dandiancam dengan hukuman oleh undangundang;e Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapatdipertanggung jawabkan, artinya dapat dipersalahkan karenamelakukan perbuatan tersebut.Kalau kita simak rumusan tersebut di atas, "Suatu perbuatan manusia"tidak berarti satu elemen perbuatan saja sebagaimana yang diartikanoleh Hakim dan
Register : 20-10-2020 — Putus : 05-03-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PADANG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg
Tanggal 5 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Y.ERNAWATI.N,SH
Terdakwa:
ISWANDI ILYAS,SE Pgl DEDE BIN ILYAS LARAGA
31469
  • PUTRI INDRIANI, S.Pd, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : Bahwa Saksi bertugas di RSUD Rasidin sebagai kepala Unit Gizi;Halaman 71 dari 172 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2020/PN.Pdg Bahwa tidak ada kaitannya langsung dengan saksi sebab saksisebagai Operator Simak BMN di RSUD dr.
    RASIDIN Kota Padang; Bahwa Saksi sebagai operator Simak BMN adalah berdasarkanSurat Keputusan Direktur RSUD Rasidin; Bahwa dana kegiatan pengadaan alat kesehatan berasal dariAPBN sebesar Rp.10 Milyar; Bahwa Saksi tidak tahu proses lelang pengadaan alat kesehatantersebut; Bahwa saat ini semua alat kesehatan yang pengadaanya tahun2013 sudah di inputkan dalam Simak BMN; Bahwa Saksi melaporkan kepada Direktur RSUD Rasidin kotaPadang; Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadi penyedia kegiatanpengadaan
Putus : 14-02-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2512 K/PID.SUS/2016
Tanggal 14 Februari 2017 — Ir. ZAINAL HANAFI bin M. ZAIN SULAIMAN;
8466 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BiayaProgram Sosialisasi Kopertis Wil Politeknik Aceh tanggal 15November 2011 senilai Rp4.800.000,00 ;1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan Pembayaraan Untuk BiayaProgram Workshop Instalasi Listrik Politeknik Aceh tanggal 15November 2011 senilai Rp5.482.000,00 ;1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaraan BiayaProgram Penjaminan Mutu Politeknik Aceh tanggal 15November 2011 senilai Rp11.987.600,00 ;1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaraan BiayaProgram Pengembangan Workshop Inventarisasi denganProgram SIMAK
    BiayaProgram Sosialisasi Kopertis Wil Politeknik Aceh tanggal 15November 2011 senilai Rp4.800.000,00 ;1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan Pembayaraan Untuk BiayaProgram Workshop Instalasi Listrik Politeknik Aceh tanggal 15November 2011 senilai Rp5.482.000,00 ;1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaraan BiayaProgram Penjaminan Mutu Politeknik Aceh tanggal 15 November2011 senilai Rp11.987.600,00 ;1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaraan BiayaProgram Pengembangan Workshop Inventarisasi denganProgram SIMAK
Register : 03-10-2016 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 147/Pdt.G/2014/PN
Tanggal 29 Juli 2015 — - UNGKAP ARITONANG (PENGGUGAT) - MARTALENA SITORUS (TERGUGAT I) - PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA (TERGUGAT II) - AIDA SELLI SIBURIAN (TERGUGAT III) - Tuan Insinyur HENRY DUMATER TAMPUBOLON disebut juga HENRI DUMATER TAMPUBOLON (TERGUGAT IV) - PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Pesero) Tbk. KANTOR PUSAT JAKARTA (TERGUGAT V) - Tuan SALWINDER SINGH (TERGUGAT VI) - BINSAR PARDAMEAN SIREGAR, SH., MKN (TERGUGAT VII)
3810
  • hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara menyatakan gugatan Penggugat ditolak, atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvantkelijke verklaard) ;C.EKSEPSITENTANG KABUR (OBSCUUR LIBELS).Bahwa berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku di peradilankita, setiap gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah sempurna dancermat, serta isi gugatan harus terperinci secara jelas dan sistematis sertasaling mendukung antara posita dan petitum gugatan ;Bahwa apabila kita simak
    Eksepsi Tentang Kabur (Obscuur Libels).Bahwa berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku di peradilankita, setiap gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah sempurna dancermat, serta isi gugatan harus terperinci secara jelas dan sistematis sertasaling mendukung antara posita dan petitum gugatan ;Bahwa apabila kita simak dan teliti secara cermat gugatan Penggugat tertanggal27 Maret 2014 yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Medan denganHalaman 105 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pat.G
Register : 09-06-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan DILMIL I 06 BANJARMASIN Nomor 10-K/PM.I-06/AD/VI/2021
Tanggal 4 Agustus 2021 — IRWANTO
23457
  • Pelda Eko Hadi Waluyo (Ba Simak BMN Kodim 1006/Mtp)dalam hal ini tidak ada kaitannya dengan perkara ini karena Terdakwamerental mobil kepada Saksi3 dan Saksi3 sudah memberikan keterangan dipersidangan tidak mengetahui bahwa kendaraan yang dirental yaitu HondaBrio warna hitam Nopol DA 1807 BH digunakan oleh Terdakwa untukkejahatan yaitu membawa Narkoba jenis sabu.c.
    penangkapan yang dilakukan Saksi berserta petugas Ditres NarkobaPolda Kalteng terhadap Terdakwa bukan yang terbanyak namun peredarannarkotika di kota Palangkaraya sangat mengkhawatirkan sehingga perbuatanTerdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli dan menerima narkotika tersebuttidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.Saksi3 :Nama lengkap : EKO HADI WALUYOPangkat, NRP : Pelda, 210101 70570380Jabatan : Ba Simak
Register : 15-10-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 11-01-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 349/PDT/2020/PT MKS
Tanggal 30 Nopember 2020 — Pembanding/Penggugat : PT. MAKASSAR CAPITAL Diwakili Oleh : PT. MAKASSAR CAPITAL
Terbanding/Tergugat I : Komandan Lantamal VI Makassar
Terbanding/Tergugat II : Pusat Koperasi Angkatan Laut Armada Maritim PUSKOPAL ARMATIM
Terbanding/Tergugat III : Bundu Dg. Sirua alias Bundu Kelle
Terbanding/Tergugat IV : Tjinda Kawa alias Hj. Cinda
Terbanding/Tergugat V : HAJI MANGGU DG TABA
Terbanding/Tergugat VI : Dra. Sanang
Terbanding/Tergugat VII : Halija Binti Kalusa
Terbanding/Tergugat VIII : Nurbaya Binti Hajjah Sahalang
Terbanding/Tergugat XII : Luddin alias Pataluddin
Terbanding/Tergugat XV : Haji Taufiqurrahman
Terbanding/Tergugat XVI : Haji Ibrahim
Terbanding/Tergugat XVIII : Gege Bin Yatonna
Terbanding/Tergugat XIX : Muna Binti Mone
Terbanding/Tergugat XX : Hajja Mami
Terbanding/Tergugat XXI : Baharuddin Bin Borahima
Terbanding/Tergugat XXII : Jala Bin Yambo
Terbanding/Tergugat XXIV : Marawia binti Paressa ahli waris alm. Paressa Bin Haling
Terbanding/Terguga
13865
  • Berdasarkan Surat Keterangan KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar Nomor S7155/WKN.15/KNL.02/2011 tanggal 12 Desember 2011, obyek sengketamerupakan Tanah Negara yang termasuk dalam Daftar Barang MilikNegara dan Daftar Barang Pengguna (SIMAK BMN). Dengan demikiangugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini seharusnyamemasukkan Menteri Keuangan sebagai pengelola barang milik negaraserta Menteri Pertahanan selaku Pengguna barang milik negara sebagaiPihak dalam gugatan ini.