Ditemukan 912 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : muspita mustida mustika musaidah muskita muspika maspida muslida muspira
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 20-04-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 21-12-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 32/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat:
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IMAM AHMAD bin HANBAL
Tergugat:
Walikota Bogor
393 — 195
  • No. 32/G/2018/PTUNBDGS) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 6 ayat (8) Peraturan WalikotaBogor Nomor 79 Tahun 2014 dan sesuai dengn Diktum KETIGAKeputusan IMB MIAH serta hasil Rapat Musyawarah PimpinanDaerah (MUSPIDA) Kota Bogor pada tanggal 19 Maret 2018,dikarenakan Pemegang IMB MIAH in casu PENGGUGAT tidak dapatmenyelesaikan pengaduan Pihak Ketiga, maka pada tanggal 20Maret 2018, TERGUGAT menerbitkan Keputusan Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota BogorNomor 645.8/264DPMPTSP
Pengadilan PN UNAAHA Pidana Umum
Register : 18-02-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 31-05-2021
Putusan PN UNAAHA Nomor 37/Pid.B/2021/PN Unh
Tanggal 11 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.Marwan Arifin, S.H.
2.Aguslan, S.H.
3.BUSTANIL N.ARIFIN, SH
4.Syahrianto Subuki, SH
5.Dewa Ayu Tika Pramanasari, S.H.
Terdakwa:
1.Ramadhan Alias Madan Bin Djamaluddin
2.Yopi Wijaya Putra Alias Yopi
3.Ilham Saputra Jaya, SH Alias Ilham Killing Bin Muhammad Said
4.Apriaji Alias Aji Bin Mustarim
5.Nikson Aleksander Alfa Bin Muksin
6.Kasman, S.Pd Alias Kasman Bin Hasan Buro
7.Irpan Alias Irpan Bin Yunus
8.Andi Fale Alias Andi Bin Abd. Latief
9.La Ntawu, ST Alias Tawu Bin La Jiiba
169 — 94
  • workshop beserta kendaraan perusahaan,Exacavator dan barang inventaris yang berada di workshop, danlangsung berlari keluar meninggalkan areal perusahaan, setelah itusekira pukul 17.00 WITA Saksi menuju ke Vila bersama kedua anggotaSekuriti yang bernama Asrifin dan Erfan, kKemudian sekira pukul 20.30WITA Saksi bersama kedua anggota sekuriti tersebut meninggalkan Vilamenuju di depan Smelter Ill tempat pertemuan antara massa aksidemostran dengan Bupati Konawe, Kapolres Konawe dan DandimKendari bersama Muspida
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 13-12-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 23/ Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm.
Tanggal 13 Desember 2016 — Drs. HARIS KARNO, M.AP Alias HARIS Bin SADION SOJOYO SODIKROMO (Alm)
119 — 13
  • pembahasan setiap usul kegiatandari seluruh SKPD yang ada di lingkungan Pemprov Kalsel di BappedaProvinsi dilakukan melalui proses perencanaan tahunan yang terdiri dari :Forum SKPD (Internal SKPD dengan melibatkan SKPD di Kab/Kota,komisi DPRD terkait, SKPD terkait, unsurunsur lainya).Forum gabungan SKPD (seluruh SKPD yang ada di di Pemprov danDPRD).Pramusrenbang (melibatkan SKPD kabupaten/kota dengan polades).Murenbang (menghadirkan si pembuat kebijakan yang terdiri dari kepaladaerah, DPRD, unsur muspida
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 05-10-2021 — Putus : 13-12-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 425/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 13 Desember 2021 — Pembanding/Penggugat I : NURMA BR HUTAURUK
Pembanding/Penggugat II : ALPON SITUMORANG
Pembanding/Penggugat III : NIMROT PURBA
Pembanding/Penggugat IV : ESRON SAGALA
Pembanding/Penggugat V : TARULI BR. SIREGAR
Pembanding/Penggugat VI : HORMAT SHP NABABAN
Pembanding/Penggugat VII : REBEKKA HUTAJULU
Pembanding/Penggugat VIII : MARSITA ULI BR TAMBUNAN
Pembanding/Penggugat IX : E. SILITONGA alias EDISON SILITONGA
Pembanding/Penggugat X : POSMA ULI SIMAMORA
Pembanding/Penggugat XI : NUNUT SIPAHUTAR
Pembanding/Penggugat XII : KISMAN MANALU
Terbanding/Tergugat I : PT. HUTAMA KARYA
Terbanding/Tergugat II : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG cq. DIREKTUR JENDERAL PENGADAAN TANAH
Terbanding/Tergugat III : MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Terbanding/Tergugat IV : GUBERNUR SUMATERA UTARA
135 — 129
  • Pasal 15 UU No. 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah mengatur tentang pembagian urusanpemerintahan konkuren antara pemerintahan pusat dandaerah yang lebih lanjut tertuang dalam lampirannya, huruf jangka 4 menyatakan bahwa penyelesaian ganti rugi dansantunan tanah dapat dilakukan oleh pemerintah daerah.Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Muspida sesuaidengan pasal 5 UU No.30 Tahun 2014 tentang administrasipemerintahan yang mengatur tentang penyelenggaraanadiministrasi pemerintahan berdasarkan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-01-2016 — Putus : 04-04-2016 — Upload : 24-05-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 4 April 2016 — Ir.SYAMSURIJAL,M.Si Bin AHMAD ABDULLAH
66 — 14
  • denganH.Baharuddin dan M.Yamin serta M.Yusuf; Bahwa memang pada bulan Desember 2013 sedang adapembahasan RAPBD tahun anggaran 2014 di DPRD KabupatenSeruyan tapi tanggalnya saksi sudah lupa, dimana dalampembahasan itu khususnya waktu pembahasan KUA/PPAS saksiada melihat terdakwa sering datang tapi saksi melihatnya di ruangrapat sehingga saksi tidak ada melihat terdakwa menemui atau diruangan Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD; Bahwa memang biasanya sebelum rapat dimulai ada rapatkoordinasi diantara Muspida
Pengadilan PN SUMEDANG Pidana Umum Penghinaan
Register : 18-09-2014 — Putus : 05-02-2015 — Upload : 17-02-2016
Putusan PN SUMEDANG Nomor 206/Pid.B/2014/PN.Smd
Tanggal 5 Februari 2015 — P.T. KAHATEX diwakili HARDJA HARUMAN sebagai Terdakwa
259 — 59
  • Kahatex;Bahwa pada tangggal 26 April 2013 Wakil Gubernur Jabar dan WakaPolda Jabar beserta Muspida melakukan peninjauan ke PT. Kahatex ;Bahwa pada tanggal 20 Mei 2013 saksi beserta Anggota Dit Reskrim SusPolda Jabar Subdit IV melakukan pengecekan lapangan hingga ke hulusungai Cikijing bersama dengan petugas BBWS, pihak PT.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-01-2016 — Upload : 07-03-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 4 Januari 2016 — MASDAR, Spd. MM.Pd. ; KEJAKSAAN NEGERI PROBOLINGGO
117 — 24
  • DAK 2009;Bahwa DAK yang terendah Rp. 90.000.000, dan yang tertinggi Rp. 452.000.000,;Bahwa pemotongan 5% diambilkan setelah dana DAK cair;Bahwa SK PPTK terdakwa masdar saksi yang menandatangani;Bahwa saksi tahu jumlah DAK tahun 2009 sebesar 15.097.770.000,Bahwa dana DAK berasal dari APBD sebesar 10% dan dari APBN 90%;Bahwa saksi menyatakan kardus yang dibawa adalah isinya uang dari masdar Cs;Bahwa potongan 5% dana DAK 2009 yang dikumpulkan untuk walikota juga digunakan untukpengamanan untuk semua muspida
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 01-09-2016 — Putus : 05-01-2017 — Upload : 16-02-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 205/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 5 Januari 2017 — 1. Masenah, 2. Sri Kencana, DKK;Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan
747 — 4853
  • Diikuti oleh TNI, Kapolres Jakarta Selatan, dan Muspida;Bahwa Dalam sosialisasi ini dikatakan bahwa Tanah yang ditempati olehwarga akan digunakan untuk proyek normalisasi, warga tidak dapat gantirugi, tanah warga tanah negara, proyek normalisasi bukan proyekpembangunan untuk kepentingan umum, warga diminta segeraHal 81 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUNJKT.menghancurkan/membongkar rumahnya; dan segera mendaftar dan pindahke Rusun Sewa Rawabebek; Bahwa Sosialisasi ketiga dilakukan di Kecamatan
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 18-09-2012 — Putus : 04-02-2013 — Upload : 30-05-2013
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 1105/Pid.B/2012/PN.Bjm
Tanggal 4 Februari 2013 —
88 — 9
  • SLS malalui MuspikaKelumpang dan Muspida Kab. Hulu Sungai Selatan telahdilakukan upayaupaya penyelesaian masalah antaramasyarakat dengan pihak PT. SLS yaitu) adanya NotaKesepakatan bersama antara kades Balimau selaku yangmewakili warga yang tidak setuju, PT.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-09-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 05-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 60/PID. SUS TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 16 Februari 2017 — PT. PUGUK SAKTI PERMAI
430 — 331
  • Seluma ini yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten SelumaNomor 12 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati (Perbup) Seluma No. 4Tahun 2011.Bahwa yang menandatangani Perda Kabupaten Seluma adalah KetuaDPRD dan Bupati sedangkan yang menandatangani Peraturan Bupati(PERBUP) adalah hanya Bupati.Bahwa Saksi pernah mengikuti rapat pembahasan Peraturan Bupati(Perbup) tentang Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini, yakni padatanggal 20 Januari 2011 mengikuti rapat di Rumah Pribadi Bupati MurmanEfendi bersama unsur Muspida
    dilakukan olehdaerah berdasarkan peraturan pemerintah daerah, sedangkan pasal 52telah ditindak lanjuti dengan Perda No.12 Tahun 2010 sebagai turunanPerpres No.54 Tahun 2010 khusus pasal 52 ayat (3) bahwa Perda No.12Tahun 2010 yang telah disahkan oleh DPRD dipandang perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati sehingga lahirlah Perbub No.4 Tahun2011 dan Perbub No.5 tahun 2011 Bahwa Perbup No.4 Tahun 2011 sebelum ditanda tangani dandiundangkan, draft konsiderans Peraturan Bupati dan dibahas bersamasama Muspida
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-07-2014 — Putus : 09-01-2015 — Upload : 04-05-2015
Putusan PN PALU Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal
Tanggal 9 Januari 2015 — RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si
127 — 66
  • yang penggunaannya untuk: e Belanja Pengadaan Pakaian Dinas danPerlengkapan nya; Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah sebesar Rp.2.924.567.668,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluhempat juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratusenam puluh delapan Rupiah) yang terbagi atas: e Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat Rp.432.066.185,00 (empat ratus tiga puluh dua juta enampuluh enam ribu seratus delapan puluh lima Rupiah); e Penerimaan kunjungan kerja dengan masyarakat;e Rapat koordinasi Muspida
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-11-2012 — Putus : 03-11-2014 — Upload : 29-06-2015
Putusan PN AMBON Nomor 55/Pid.SUS/2012/PN.AB
Tanggal 3 Nopember 2014 — DJAILUDIN KAISUPY, SE
123 — 63
  • /PNAB.Saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 2.500.000, dari Terdakkwa padasaat mengikuti pertemuan dengan Gubernur Maluku/Muspida Maluku di Ambontahun 2009;Saksitidak pernah mengikuti kegiatan sosialisasi dan pertemuan tersebut danSaksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 5.500.000, dari Terdakwa M.HUSNI PUTUHENA. ;2 20222 nonce nnn n cn nnn cnn cnecceneTanggapan Terdakwa: Benar.Saksi Ill.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 22-02-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 218 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 22 Februari 2017 — Dra. Hj. SITI NURMARKESI Binti DJUMIAT;
137 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Februari 2010 adalah bantuan yangdilaksanakan pada setiap kunjungan dinas Bupati karenasemuanya berdasarkan undangan yang dalam pelaksanaannyatelah diagendakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)terkait dan dalam acara kunjungan tersebut selalu dihadiri olehSKPD terkait dan MUSPIDA yang semuanya diatur oleh protokolBupati sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangansebagaimana keterangan saksi Drs. ABD RAHMAN, AHMADRIKZA, dan GUNARIS DWI PURTANTO, S.H..
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-09-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 15-03-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PNYyk
Tanggal 21 Desember 2015 — SENO, A.Md BINMACHORI
108 — 8
  • Yogyakarta Cabang Imogiri;Bahwa Saksi mengetahui siapa petugas KMK,untuk kategori rusaksedang dan rusak ringan di Kecamatan Dlingo, yaitu Hario S dari PTTiti Matra Tujutama;Bahwa mekanisme penyaluran dana khusus warga penerima danabantuan rehabilitasi dan rekonstruksi gempa di Dusun Pakis danDusun Pakis Il, dana bantuan disalurkan oleh Pemerintah melaluiBank BPD DI Yogyakarta Cabang Pembantu Imogiri pada akhir2007, dan dalam waktu sekitar 2 (dua) hari bertempat di PendopoKecamatan Dlingo dihadiri oleh Muspida
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 08-08-2018 — Putus : 04-03-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 110/G/LH/2018/PTUN.MDN
Tanggal 4 Maret 2019 — Penggugat:
YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA diwakili oleh NUR HIDAYAT
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA
1137 — 690
  • karena sosialisasi telah dilakukan sebelumterjadi perubahan addendum, namun Tim tetap melakukan sosialisasi atasperubahan addendum kepada masyarakat yang diperkirakan akan terkenadampak, termasuk Camat, Danramil, Kapolsek dan unsurunsur yangdiperlukan ;Saksi memberikan keterangan terkait konsultasi Publik atausosialisasi tidak dilakukan kepada seluruh masyarakat, namun hanya kebeberapa perwakilan masyarakat yang dipandang representative sepertitokohtokoh masyarakat, UnsurUnsur Pemerintahan Daerah (Muspida
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Upload : 21-04-2014
Putusan PT MEDAN Nomor 7/PID.SUS.K/2014/PT-MDN
ZULKARNAEN POHAN, S. SOS.
38 — 33
  • MUSPIDA Plus Kota PadangsidimpuanWakil Walikota PadangsidimpuanKepala Dinas Pemuda dan olahraga Daerah KotaPadangsidimpuanKONI Daerah Kota PadangsidimpuanPengcab PSSI Kota PadangsidimpuanH. MARATAMAN SIREGAR=oo oOKetua Umum :Wakil KetuaUmumSekretarisWakilSekretarisUmumBendaharaUmumWakilBendaharaUmumBidangRiGApatisi /TurnamenKetuaPelatih:/Pagstau BakatRenggalanganDana /:S8pegstshipKetuaAnggotaalMHD ANWAR PANJAITAN8.9. AZWAR SYAMSI LUBIS, SEH.H.Drs. H. ZULKARNAENNASUTION,MM1.
Pengadilan DILMILTI III SURABAYA Pidana Militer
Putus : 19-10-2012 — Upload : 13-08-2012
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 03-K/PMT.III/AD/III/2011
Tanggal 19 Oktober 2012 — Sukijat Letkol Inf (Purn) Nrp 26495
97 — 39
  • Terdakwa dan anggota DPRD yang lainnya Saksi tidakmengetahui apakah sudah dilunasi atau belum.Bahwa Saksi menjelaskan pada anggaran DPRD Kota Madiuntahun 2003 dan 2004 terdapat Pos Jaring Asmara yaitu untukmenampung dan menerima usulan dari masyarakat KotaMadiun sehubungan dengan Rancangan APBD serta rencanapembangunan oleh pemerintah Kota Madiun yang berkaitandengan kepentingan umum dan dari hasil penjaringan asmaratersebut kemudian ditindak lanjuti dalam pertemuan denganeksekutif, Walikota dan Muspida
    Jaring Asmara tahun 2004 dana yangditerima oleh Saksi sebesar Rp.32.000.000, (Tiga puluh duajuta rupiah), namun dana yang diterima oleh Terdakwa padasaat melaksanakan kegiatan Jaring Asmara tahun 2004 Saksitidak mengetahuinya.Bahwa Pimpinan dan anggota DPRD yang telah melakukankegiatan Jaring Asmara tidak harus membuat laporan secaratertulis kepada Ketua DPRD, namun harus membuat catatanmasingmasing sebagai bahan pada saat pertemuan baikdengan eksekutif maupun dengan dinas yang terkait ataupundengan Muspida
Pengadilan PN KOTA AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-07-2012 — Putus : 14-02-2013 — Upload : 09-10-2013
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 08/Pdt.G/2012/PN.KTA
Tanggal 14 Februari 2013 — - PT. TANGGAMUS INDAH; MELAWAN - IDRUS SUBAGIO, Dkk;
199 — 121
  • Tanggamus Indahmasyarakat dengan Bupati Tanggamus beserta Unsur Muspida KabupatenTanggamus.Bukti P25 yaitu berupa surat dari Kelompok Tani Setia Karya 4 yang dibuat danditanda tangani oleh IDRUS SUBAGIO selaku Ketua Kelompok Tani Setia Karya 4Tertanggal 12 April 2012 yang ditujukan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil(PPNS) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus diperoleh faktaPT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-06-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 516 K/PID.SUS/2016
Tanggal 7 Juni 2017 — R. SUYANTO bin HARJO MULYONO ;
125 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ada ;Dan Alhamdulillah dengan Ridho Allah S.W.T. perjuangan warga masyarakatbersama Pemerintah Desa Serut yang didukung oleh PemerintahKecamatan Gedangsari, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul danPemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pembangunan KomplekPerkantoran Pemerintah Desa Serut yang peletakan batu pertamanyadilakukan oleh Bupati Gunungkidul bapak Suharto, S.H. dan peresmiannyadilakukan oleh Bupati Gunungkidul ibu Badingah, S.Sos. pada tanggal 21April 2011 dan dihadiri serta disaksikan oleh Muspida
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata
Register : 28-03-2008 — Putus : 26-08-2009 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 19/Pdt.G/2009/PN.LP
Tanggal 26 Agustus 2009 — "Haji Isnanto;Sugiono;Sawinah;Kasiani;"lawan"1. Pemerintah Republik Indonesia qq. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, qq. Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara II atau disebut dengan nama PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) dahulu PT.Perkebunan IX, dahulu P.N Perkebunan IX, dahulu P.P.N Tembakau Sumatera Timur atau dikenal dengan P.P.N Tembakau Deli;Pemerintah Republik Indonesia qq. Badan Pertanahan Nasional (dahulu Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau dahulu Menteri Dalam Negeri atau dahulu Menteri Agraria) qq Gubernur Propinsi Sumatera Utara qq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara (dahulu Kantor Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara atau dahulu Kantor Inspeksi Agraria Propinsi Sumatera Utara) qq Bupati Kabupaten Deli Serdang qq Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang (dahulu Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang);Pemerintah Republik Indonesia qq. Gubernur Propinsi Sumatera Utara;Amiruddin, alamat Dusun I, Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang;Sungut, alamat Dusun II, Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang;Hamdan Nasution, alamat Dusun II, Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang;JAYA, alamat Dusun I, Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang;MEN ATANG, alamat Dusun II, Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang
207 — 574
  • Fotocopy Surat Bupati Deli Serdang tertanggal 29 Mei2006 No. 593/2155, perihal Penjelasan yang ditujukankepada seluruh Muspida Kabupaten Deli Serdang, DirutPTPN II Tanjung Morawa dan Camat se Kabupaten DeliSerdang , yang telah diberi materai secukupnya, dantelah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan NegeriLubuk Pakam serta telah dilihat sesuai dengan aslinya didepan persidangan selanjutnya diberi tanda bukti T.I 3;83.