Ditemukan 804 data
1200 — 325
KPK berwenang mengangkat penyidik, satusatunya pegawai yang tidak bisa diangkat adalah Penuntun Umum.e Bahwa praperadilan gugur apabila sudah diperiksa perkaranya diPengadilan.e Bahwa pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAP, ada unsurunsur yaitu : pokokperkaranya sudah mulai diperiksa, di pengadilan negeri dan pengertianmulai diperiksa tidak sama dengan perkara pokok dilimpahkan, karenaPenuntut umum masih bisa menarik dakwaannya dan baru ada kataterdakwa saat perkara mulai diperiksa.e Bahwa dalam penetapan
BUDI DARMAWAN, SH.
Terdakwa:
FATHORRAHMAN SADIK bin MOHAMMAD SYAFIK
95 — 16
Membebaskan Terdakwa Fathorrahman Sadik Bin MohammadSadik dari segala dakwaan dan Tuntutan Penuntun Umum;3.
62 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penuntun RT/RW001/006, Banjar Mulya, Pemalang, Jawa Tengah ;Hal. 1 dari 72 hal. Put. No. 486 K/PDT.SUS/201 112.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.SYAMSUL BACHRI, bertempat tinggal di Jl.Papanggo Il c RI/RW 008/003, Tanjung Priok,Jakarta Utara ;EVAN SUDIAN, bertempat tinggal di JI. CisanggarungIV/182 RT 04/001, Semper Barat, Cilincing, JakartaUtara ;DANA, bertempat tinggal di Kp. Bating RI/RW003/009, Kel. Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara ;YUNAN SADEWO, bertempat tinggal di JI. K.H.
54 — 6
S, S.H masing masing sebagai Hakim anggota,Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: KAMIS, tanggal:12 JULI 2012, oleh SIGID TRIYONO, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Ny.ARWANA, S.H dan JENNY TULAK, S.H, M.H masing masing sebagai Hakim anggota, dengandibantu oleh: SUPRI KAMUS Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh: FADLY SAFFAA, S.HJaksa Penuntun Umum, serta dihadiri pula oleh Para Terdakwa;HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELIS1.
60 — 27
Dedy Mediansyah Bin sabudin dari tuntutanhukum (Vrijspraak), setidaktidaknya menyatakan terdakwadilepaskan dari segala tuntutan hokum (Ontslag Van AlleRechtsverolging);Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkatdan martabatnya seperti semula ;Membebankan biaya perkara kepada negara;Menimbang, atas pembelaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan Repliknya dan atas Replik tersebut penasehat hukumterdakwa telah mengajukan dupliknyaMenimbang selanjutnya atas tuntutan dari Jaksa Penuntun
HENDRA JAYADI S AP bin H RUSLI EFFENDI
Termohon:
KEPOLISIAN RESOR TANAH BUMBU
83 — 37
De Boerdalam bukunya Penuntun Berita Acara mengatakan bahwa pada umumnyayang disebut sebagai berita acara ialah Suatu surat umum yang dibuat olehpegawai umum, memuat baik suatu cerita sewajarnya perihal yang telahdidapati oleh pegawai itu sendiri, ditulis dengan sebenarnya, teliti, dan berturutturut menurut waktu, maupun uraian kembali yang benar dan ringkas perihalyang telah diberitahukan kepadanya oleh orang lain (saksi, pemberitahu,pengadu, tersangka dan sebagainya), sedangkan W.H.
123 — 44
Gugatan yang tidak menyebutkandengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas objek warisan,dikategorikan sebagai gugatan kabur karena dianggap tidak memnuhidasar (fatelijk grond) gugatan.Penegasan terhadap Doktrin hukum sebagaimana dinyatakan oleh M.Yahya Harahap di atas, diperkuat oleh Doktrin Hukum sebagaimanadinyatakan oleh Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh JeremiasLemek, S.H. dalam bukunya Penuntun Membuat Gugatan Penerbit NewMerah Putih Yogyakarta cetakan ke VI halaman 15 menyatakan
223 — 124
KejaksaanNegeri Muara Tebo kepada Majelis Hakim PN Tebodalam perkara an.Terdakwa H.Nasrun Nasir, dkkperihal tanggapan / replik Penuntut Umum atasPledoi Kuasa Hukum terdakwa H.Nasrun Nasir.c. 6 (enam) lembar faksimile dari Surat PengantarNomor : W5U8/414/HK.01/V/2010 tanggal 7 Mei2010 dari Pengadilan Negeri Tebo kepada BapakKetua Mahkamah Agung RI perihal Laporan PerkaraPidana Kasasi atas nama terdakwa H.Nasrun NasirBin Nasir dkk.d. 5 (lima) lembar fotocopi DUPLIK (Tanggapan)Terhadap Replik Sdrjaksa Penuntun
KejaksaanNegeri Muara Tebo kepada Majelis Hakim PN Tebodalam perkara an.Terdakwa H.Nasrun Nasir, dkkperihal tanggapan / replik Penuntut Umum atasPledoi Kuasa Hukum terdakwa H.Nasrun Nasir.Cc 6 (enam) lembar faksimile dari Surat PengantarNomor : W5U8/414/HK.01/V/2010 tanggal 7 Mei2010 dari Pengadilan Negeri Tebo kepada BapakKetua Mahkamah Agung RI perihal Laporan PerkaraPidana Kasasi atas nama terdakwa H.Nasrun NasirBin Nasir dkk.d 5 (lima) lembar fotocopi DUPLIK (Tanggapan)Terhadap Replik Sdrjaksa Penuntun
103 — 53
menerangkan bahwa Camat Padang Bolak yakni AmrinJunirman Siregar ada memerintahkan H Mulia Harahap agar tidakmembagi raskin ke 13 dan 14 ke dea /lurah karena masih ada tunggakanuang tebusan , jadi dengan demikian terdakwa H Mulia Harhap danTedakwa Amrin Junirman Siregar mengetahui Raskin ke 13 dan 14tersebut ada masuk ke gudang Terdakwa Haji Mulia harahap. .Bahwa berita acara pemeriksaan terdakwa tidak dapat dipakai sebagaiketerangan dipersidangan ,berita acara pemeriksaan di penyidikan adalahsebagai penuntun
1.H.Junaidi
2.Hj. Ijah
3.Saudah
4.Syahlan
5.Uwe
6.Yusup Nabhani
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO KUALA
106 — 38
dalam aturanperundangundangan dan putusanputusan hakim.Pada umumnya asas hukum bersifat tersirat, akantetapi terdapat beberapa asas hukum yang tersuratdalam suatu perundangundangan, termasuk yangtersurat dalam hal ini adalah UndangUndang Nomor28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang Bersihdan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.Dengan tersuratnya asas hukum bukan berarti iadapat langsung dipahami maknanya, sebab asashukum selain sebagai pikiran dasar, ia bersifatabstrak dan hanya sebagai penuntun
128 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Edaran Mahkamah Agung Nomor 7Tahun 2001, tidak dilaksanakan dan diterapkan oleh Majelis Hakim PengadilanNegeri Jakarta Selatan dalam perkara Nomer 666/Pdt.G/2011/PN Jkt Sel.Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung bukanlah produk politik hasil kerjasamaantara legislatif dan eksekutif yang bernama undangundang dan dengan demikiantidak perlu diikuti oleh Pengadilan atau Majelis Hakim yang menangani suatuperkara, demikian dalil para Terbanding/Termohon Kasasi.Bahwa SEMA Nomor 7 Tahun 200 adalah Pedoman atau penuntun
PT. KRAKATAU SANDANG UTAMA REKSA
Tergugat:
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA BARAT
335 — 358
Halaman 97 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUNBDGHukum Bandung (STHB) dan Ahli sebagai ahli Hukum Admnistrasi Negara;Bahwa latar belakang lahirnya UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014sebagai Hukum Administrasi Negara diterbitkan untuk mengatur antara laintentang apa itu Keputusan Tata Usaha Negara, dimana Keputusan TUNmerupakan kaedah penuntun bagi aparatur negara dalam melakukantindakan, dimana hal itu sesuai dengan konsep negara hukum sebagaimanadiatur dalam Pasal 3 ayat 1 UUD 1945 artinya
Terbanding/Terdakwa : Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si
778 — 371
Banding dari Penuntut Umum telahdiberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2021, sebagaimanaternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu yang masingmasing telahdijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat.Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah menyerahkanmemori banding tertanggal 01 April 2021 yang diterima Panitera Muda TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu jugatanggal 01 April 2021 dan Penuntun
176 — 45
memberatkan merupakan pertimbanganpertimbangan dalammengambil putusan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) UndangUndang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menjelaskan bahwa dalammempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yangbaik dan jahat dari Tedakwa;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pencantuman hal tesebut tidak dapatdijadikan dasar untuk menjadikan Terdakwa telah terbukti bersalah telah melakukantindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntun
103 — 17
Nama : SUMARDI BIN SUKARDITempat, Tgl Lahir/Umur : Batang, 12 Desember 1958 / 60 tahunAgama > IslamPekerjaan : SenimanAlamat Tinggal : Dusun Penuntun, Rt. 05 Rw. 07 Desa Banjarmulya,Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;Selanjutnya disebut Pemohon 91;92. Nama : TARNO BIN SUKARDITempat, Tgl Lahir/Umur : Batang, 24 November 1960 / 58 tahunAgama > IslamPekerjaan > TaniAlamat Tinggal : Dukuh Leses Rt.04 Rw.04 Desa Sawangan, KecamatanGringsing, Kabupaten Batang;Selanjutnya disebut Pemohon 92;93.
Pembanding/Terdakwa : PRAGSONO Diwakili Oleh : SUSILOWATI, SH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : PRAGSONO Diwakili Oleh : SUSILOWATI, SH.
119 — 75
- 5 (lima) lembar fotocopi DUPLIK (Tanggapan) Terhadap Replik Sdr.Jaksa Penuntun Umum tertanggal 10 Maret 2010 atas nama Terdakwa dalam Perkara Pidana No.77/PID.B/2009/PN.Tebo H.Nasrun Nasir Bin Nasir.
- 1 (satu) lembar fotocopi identitas Peradi atas nama Heru Kisbandono,SH dengan nomor A.03.10136 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2009.
Terdakwa H.NasrunNasir, dkk perihal tanggapan / replik Penuntut Umum atas PledoiKuasa Hukum terdakwa H.Nasrun Nasir.3. 6 (enam) lembar faksimile dari Surat Pengantar Nomor : W5U8/414/HK.01/V/2010 tanggal 7 Mei 2010 dari Pengadilan Negeri Tebokepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI perihal Laporan PerkaraPidana Kasasi atas nama terdakwa H.Nasrun Nasir Bin Nasir dkk.4. 5 (lima) lembar fotocopi DUPLIK (Tanggapan) Terhadap ReplikSdr.Jaksa Penuntun Umum tertanggal 10 Maret 2010 atas namaTerdakwa dalam Perkara
53 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
WINI(Kepala Desa Harona Kala) sebagaimana putusan yang dimohonkanpeninjauan kembali halaman 184, bahwa Desa Harona Kalamenerima 5.000 (lima ribu) anakan kelapa, bukan 4.500 (empat ribulima ratus) sebagaimana hasil perhitungan Penuntun Umum;Dengan demikian, putusan yang dimohonkan peninjauan kembalibenar telah memenuhi alasan adanya kekhilafan Hakim yang jelasatau kekeliruan yang nyata tersebut;Ketiga, spesifikasi Varietas Unggul Lokal dan Keempat, spesifikasiAsal Benih BPT (sesuai yang direkomendasikan
1748 — 1705 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jaksa Penuntun Umum dalam tuntutannyamenyatakan bahwa yang bersangkutan telahmemberikan keterangan dan buktibukti yangsangat signifikan sehingga penyidik dan/atauPenuntut Umum dapat mengungkap tindakpidana dimaksud secara efektif, mengungkappelakupelaku lainnya yang memiliki peran lebihbesar dan/atau mengembalikan assetasset/hasilsuatu tindak pidana.c.
PT. Caterison Sukses
Tergugat:
Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekrja Pariwisata Hilton Bali Resort
315 — 69
memperoleh jaminan perawatan/pemeliharaan kesehatan dengan mengoptimalkan penggunaan fasilitas kesehatan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan;
(Pasal-pasal yang mengatur tentang teknis penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan diluar BPJS Kesehatan termasuk pembayaran premi beserta ekses klaim yang terjadi (termasuk teknis claim reimburse), demi hukum di tetapkan dihapus dan tidak berlaku terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan);
- Pasal 56 tentang Pelanggaran terhadap pedoman penuntun
83 — 10
tentang Perubahan Keempat atasKeputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang Jasa Pemerintah.5 Surat Perjanjian Kerja Pemborongan (Kontrak) Nomor : 640/761/Kimpraswiltam/X/2007 ditandatangani tanggal 12 Oktober 2007.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum seperti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakanbersalah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum atas dirinya ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntun