anak korban menderita luka berat sebagaimanaditerangkan dalam Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Zainal Abidin PagarAlam, Nomor; 445/217/VER/RSUDWK/III/2021 tanggal 09 Maret 2021dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka robek di wajah, leherdan perut yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam.noo PerbuatanAnaksebagaimanadiaturdandiancampidanadalampasal 80ayat (1) UU RI No.17 Th 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RINo.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.11 Th 2012tentang Sistem

Peradilan anak Menimbang bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umumtersebut, anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;Menimbang bahwa di persidangan disampaikan hasil PenelitianKemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknyasebagai berikut;Bahwa Hasil Penelitian Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agarkiranya apabila dalam masalah ini klien terbukti bersalah, maka demikepentingan yang terbaik bagi Anak dengan berbagai pertimbangansebagaimana Laporan Hasil

19 Halaman Putusan Nomor : 6/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bbu Bahwa benar luka yang diderita korban masuk ketgori luka berat danmenimbulkan bahaya maut apabila tidak ditangani secara cepat;Menimbang bahwa Anak didakwa dengan dakwaan subsidairitas yangmana Hakim Anak akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana melanggar : Primair pasal 80 ayat (2) UU RI No.17Th 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak Jo UU RI No.11 Th 2012 tentang Sistem

Peradilan anak,subsidair pasal 80 ayat (1) UU RI No.17 Th 2016 tentang Perubahan Keduaatas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.11 Th2012 tentang Sistem Peradilan anak, dengan unsurunsur sebagai berikut :Menimbang bahwa Hakim Anak akan membuktikan dakwaan primairterlebin dahulu yaitu melanggar pasal 80 ayat (2) UU RI No.17 Th 2016 tentangPerubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak JoUU RI No.11 Th 2012 tentang Sistem Peradilan anak, dengan pertimbanganunsur

Peradilan anak, secara sah dan meyakinkan, maka Anaktelah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 6/Pid.Sus.Anak/2021/PN BbuMenimbang, bahwa karena Anak terbukti melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya dan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasanpemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Anak makaharuslah dinyatakan bersalah serta adil apabila dijatuhi hukuman setimpaldengan perbuatannya;Menimbang, bahwa usia

Ruslan Pandia, SpOG denganmengingat sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korbanDiva Ismawardah pada Alat Kelamin ditemukan selaput dara (Hymen) robekpada jam 1, 5, dan 11 yang disebabkan oleh ruda paksa tumpul ;Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UUNo. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ;AtauKedua :Bahwa Anak Saifuddin Alamsyah Harahap bersama Saksi

Ruslan Pandia, SpOG denganmengingat sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korbanDiva Ismawardah pada Alat Kelamin ditemukan selaput dara (Hymen) robekpada jam 1, 5, dan 11 yang disebabkan oleh ruda paksa tumpul;Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UUNo. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ;Telah membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan NegeriLubuk

Menyatakan Anak Saifuddin Alamsyah Harahap Alias Ucok bersalahmelakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhandengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentangPerubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo.UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ;2.

.: PDM50/Euh.1/SKM/09/2016, tanggal 26 September 2016 yang selengkapnyasebagaimana termuat dalam BAP perkara ini, yang pada pokoknya dalamDakwaan Primair Anak didakwa telah melanggar ketentuan pasal 33 ayat (2)Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, jo UndangUndangnomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, dan dalam DakwaanSubsidair Anak didakwa telah melanggar ketentuan pasal 33 ayat (1) Qanunnomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinaya, jo UndangUndang nomor 11tahun 2012 tentang sistem

peradilan anak, serta dalam Dakwaan lebihsubsidair Anak didakwa telah melanggar ketentuan pasal 47 nomor 6 tahun2014 tentang Hukum Jinaya, jo UndangUndang nomor 11 tahun 2012tentang sistem peradilan anak;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Anakmenyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umumtersebut dan Anak atau walinya menyatakan tidak mengajukan keberatannya(eksepsi) atas dakwaan tersebut;9.

Pasal 1 ayat (1) UndangUndang No. 35 tahun 2014 juga menjelaskan bahwa anak adalah seseorangyang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masihdalam kandungan;Menimbang, bahwa Pasal 4 UndangUndang nomor 11 tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak juga menjelaskan bahwa anak yang menjadikorban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anakyang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaanfisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh

dan sifat kejahatannya sertamendasarkan pada asas kepastian, kemanfaatan dan keadilan, Hakimberharap putusan pidana ini dapat dilinhat dengan arif dan bijaksana denganmenjunjung hukum dan keadilanMenimbang, bahwa karena Anak telah dinyatakan bersalah dan akandijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun AcehNo. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Anak dibebankanmembayar biaya perkara;Mengingat ketentuan UU No. 11 Tahun 2006, UndangUndang nomor11 tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak, Qanun Aceh nomor 7 tahun2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014tentang Hukum Jinayat serta Peraturan Perundangundangan lainnya yangberkaitan dengan perkara ini:MENGADILI1.

ituHakim dapat menerima barang bukti tersebut sebagai barangbukti yang sah dalam perkara ini.Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan,apakah berdasarkan fakta fakta yang terungkap di11persidangan seperti dikemukakan di atas anak terbuktimelakukan tindak pidana seperti didakwakan terhadapnya.Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dalamDakwaan Subsidaritas yakni Primair melanggar pasal 365 ayat(1) dan (2) ke le, 2 e KUHP jo pasal 53 KUHP jo UU RINomor : 11 tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak dandakwaan Subsidair melanggar pasal : 363 ayat (1), 4e KUHP jopasal 53 KUHP jo UU RIDakwaan Subsidaritas yakni Primair melanggar pasal 365 ayat(1) dan (2) ke le, 2 e KUHP jo pasal 53 KUHP jo UU RINomor : 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dandakwaan Subsidair melanggar pasal : 363 ayat (1), 4e KUHP jopasal 53 KUHP jo UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang SistemPeradilan AnakMenimbang, bahwa oleh karena Anak dalam perkara inididakwa dengan dakwaan Subsidaritas, maka Hakim yangmemeriksa

perkara ini akan mempertimbangkan dakwaan Primairterlebih dahulu dan apabila dakwaan Primair tidak terbuktimaka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair.Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair melanggar pasal365 ayat (1) dan (2) ke le, 2 e KUHP jo pasal 53 KUHP jo UURI Nomor : 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yangunsur unsurnya adalah sebagai berikut1.Unsur Barang Siapa.2.Unsur Didahului, Disertai, Diikuti dengan Kekerasan atauAncaman kekerasan terhadap orang dengan maksudmempersiapkan atau

meringankan 16e Anak berlaku sopan dipersidangan.e Anak mengakui perbuatannya dan menyesal.e Anak belum pernah dihukum.Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara iniakan ditentukan statusnya dalam amar Putusan ini.Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, makakepada Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara yangbesarnya ditentukan dalam amar Putusan ini.Mengingat dan memperhatikan pasal 365 ayat (1) dan ayat(2) 1 e, 2 e KUHP jo pasal 53 KUHP jo UU RI Nomor : 11 tahun2012 tentang Sistem

Peradilan Anak serta peraturan yangberkenaan dengan perkara ini.MENGADILI1.Menyatakan Anak TUPALDO STAHAAN telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPercobaan Pencurian Dengan Kekerasan.2.Menjatuhkan pidana terhadap Anak TUPALDO SIAHAAN olehkarena itu dengan pidana penjara selama : 7 (Tujuh) bulan.3.Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anakdikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.4.Menyatakan barang bukti berupae 1 (satu) buah tas sandang merk Giordani

Dina Anggraini, SIP.154/SIPD/DPMPTSP/XII/2017.wanes Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 11 Tahun2012 Tentang Sistem Peradilan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP AtauKedua :Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 7/Pid.SusAnak/2019/PN Dum.ann Bahwa ia anak M pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira Pukul23.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam

Dina Anggraini, SIP.154/SIPD/DPMPTSP/XII/2017.ae Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 11 Tahun2012 Tentang Sistem Peradilan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Atau,Ketigawanes Bahwa ia anak M pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira Pukul 23.00Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain yang

Dina Anggraini, SIP.154/SIPD/DPMPTSP/XII/2017.ae Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 82 UndangUndang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 11 Tahun2012 Tentang Sistem Peradilan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umumtersebut Anak menyatakan sudah mengerti dan Anak melalui PenasehatHukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;Menimbang, bahwa

Peradilan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Ketiga melanggarPasal 82 Undangundang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 TentangSistem Peradilan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaannyadengan dakwaan yang berbentuk alternatif atau bersifat pilihan, maka Hakim dapatlangsung memilin salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan berdasarkan padafakta fakta persidangan;Menimbang

Peradilan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sertaKetentuanketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

Menyatakan Terdakwa HERI YANTO Alias HERI terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secaratanpa hak atau melawna hukum memiliki, menyimpan, menguasaiNarkotika Golongan bukan Tanaman jenis shabu sebagaimana diatur dandiancam pidana 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang NarkotikaJo UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;2.

September 2019 menyatakan barang bukti berupa :1 (Satu) paket atau bungkus kecil sabusabu yang dibungkus dengan plastikbening dengan berat kotor 0.3 (nol koma tiga gram) adalah positifMetamfetamina terdaftar dalam Golongan nomor urut 61 Lampiran Undangundang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN SbgPerbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 112 ayat (1) dari UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo UU Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak;ATAU;KEDUA;Bahwa ia terdakwa HERI YANTO alias HERI pada hari Sabtu tanggal31 Agustus 2019 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaktidaknya pada waktu lainpada bulan Agustus Tahun 2019 bertempat di Kelurahan Sipange KecamatanTukka Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya dipinggir jalan atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Sibolga, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini, tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana

Peradilan Anak;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak maupunPenasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

Peradilan Anak, yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

UURI No.11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak Dan Kedua Pasal 332 ayat (1) ke1 KUHPJo. UURI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang tertuangdalam dakwaan Penuntut Umum;2.

ini ;Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhipidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurutundangundang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dapatbertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadadirinya ;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum yaituKesatu melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2014 TentangPerubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU No11 tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak dan Kedua melanggar Pasal 332ayat (1) Ke1 KUHP Jo UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat(2) UU Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak Jo UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem PeradilanAnak, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

Peradilan Anak, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut:1.

Peradilan Anak Dan Pasal 332 ayat (1) Ke1 KUHP Jo UUNo 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak; maka untuk selanjutnya olehHakim berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti pulasecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGANSENGAJA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHANDENGANNYA DAN MEMBAWA PERGI SEORANG WANITA YANG BELUMHalaman 24 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.SusAnak/2016/PN BirDEWASA TANPA DIKEHENDAKI ORANG TUANYA TETAPI ATASPERSETUJUANNYA, DENGAN MAKSUD

Pasaribu telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Telah mengambil barang kepunyaan oranglain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malamdalam sebuah rumah dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutudengan cara memanjat dan membongkar sebagaimana dalam DakwaanTunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 363Ayat (2) Kitab Undangundang Hukum Pidana juncto UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak;Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 31/Pid.SusAnak/2020/PT MDN2.

persidangan Senin tanggal 7 Desember2020, pada pokoknya menyatakan memohon agar Pengadilan Negeri Tarutungyang memeriksa dan mengadili perkara Anak atas nama Jonson Pasaribumemutuskan:Menolak pembelaan Anak yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 3Desember 2020 untuk seluruhnya;Menyatakan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Anak yang melanggarPasal 363 Ayat (2) KUH Pidana juncto UndangUndang Republik IndonesiaHalaman 4 dari 10 Putusan Nomor 31/Pid.SusAnak/2020/PT MDNNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak, telah terbukti secarasah dan meyakinkan;3.

Sistem pemidanaan yang lemah dalam suatu perkara pidanaakan menggangu ketertiban dan ketentraman masyarakat yang dapatmenimbulakan disorder.Selain itu alasan lain Penuntut Umum anak menyatakan Bandingterhadap Putusan Pengadilan Tarutung yaitu;> Bahwa pengadilan tidak memberikan petikan putusan padahari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat, pembimbingkemasyarakatan dan penuntut Umum sebagaimana diatur dalam pasal62 ayat 1 UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.> Bahwa amar putusan

UU RI No. 11 tahun 2012Tentang Sistem Peradilan Anak;Subsidair:Bahwa terdakwa , pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekitar pukul11.30 wita atau setidaktidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014bertempat di balebale dalam kebun yang terletak di Songkolo KelurahanBontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa atau setidaktidaknyapada tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan NegeriHal. 4 dari hal. 15 Put.No. 363/PID.Sus/2014/PT.MksSungguminasa, dengan sengaja melakukan tipu

UU RI No. 11Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Anak;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya tanggal10 Juli 2014 No : Reg. Perk PDM 35/ Snggu /0.8/2014 , meminta agarPengadilan Negeri memutuskan :1.

UU RI No. 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjaraselama 3 (tiga) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan;3. Menetapkan agar barang bukti berupa:e 1. (Satu ) lembar baju kaos warna pink bergambarkan kartunperempuane 1(satu ) lembar celana kaos panjang warna pinkHal. 7 dari hal. 15 Put.No. 363/PID.Sus/2014/PT.MksSemua barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korbanJuwita binti Dwi Sudarto4.

22September 2015;3 Kesepakatan Diversi Tanggal 22 September 2015;4 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tanggal 22 September 2015;Menimbang, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah dilaksanakan sepenuhnya sertatidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan, sehingga beralasan untukdikabulkan;Memperhatikan ketentuan Pasal 3 PERMA No. 4 Tahun = 2014TentangPedomanPelaksanaanDiversiDalamSistemPeradilanPidanaAnak, pasal 12, Pasal 52ayat (5) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana sertaPerundangundangan lain yang bersangkutan;MENETAPKANHal. 1 dari 2 Hal.Penetapan Nomor. 05/PID.SUSANAK/2015/PN.TGTMenyatakan penghentian pemeriksaan Perkara Nomor 05/PID.SUSANAK/2015/PN.TGT pada tingkat pemeriksaan Pengadilan karena telah terjadiKesepakatan Diversi;Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar barang bukti dalam perkara tersebutdipergunakan dalam berkas perkara lain An.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tanggal 22 September 2015;Menimbang, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah dilaksanakan sepenuhnyaserta tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan, sehingga beralasanuntuk dikabulkan;Memperhatikan ketentuan Pasal 3 PERMA No. 4 Tahun 2014TentangPedomanPelaksanaanDiversiDalamSistemPeradilanPidanaAnak, pasal 12, Pasal52 ayat (5) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak danUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab

Menyatakan Anak Eko Saputra Bin Yusri telah terbukti bersalah secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atauancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaiankebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkandilakukan perbuatan cabul*, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atasUU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan

Anak; 2.

Menyatakan Anak Eko Saputra Bin Yusri tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalamdakwaan yaitu Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan AnakJo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak; 2.

Lubang pelepasan : Tidak terdapat luka luka dan kekuatan otot baik.Horasanee Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RINo. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak. wnnnnn= Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas,Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan eksepsi / keberatan; Soeaeaee Menimbang, bahwa untuk membuktikan

Peradilan Anak, serta segala aturanhukum dan perundangundangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILI:1.

;Umur / Tanggallahir : 17 tahun / 18 Oktober 2002;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia ;Tempattinggal : Kab.Pesisir Barat ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Pelajar;Pendidikan > SMK.Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor :W9.PAS22.PK01.01.340 tanggal 18 Mei 2020 Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, makaproses pemeriksaan perkara harus dihentikan;Memperhatikan Pasal 12 Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012Tentang Sistem

Peradilan Anak dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 TentangPedoman pelaksanaan Diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun;MENETAPKAN1.

Peradilan Anak ;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atauPenasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

Peradilan Anak, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

Peradilan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwaharus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan oleh Penuntut Umum tersebut sehingga pada diri terdakwa tidakHalaman 22 dari 27 Nomor 7/Pid.SusAnak/2016/PN.Ttndijumpai halhal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskanatau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana baik alasan pembenarmaupun alasan pemaaf, maka pada diri terdakwa harus dijatuhi pidana yangsetimpal dengan kesalahannya tersebut;Menimbang,

UndangUndang RI Nomor 3 tahun 1997 tentang sistem peradilan anak;Menimbang, bahwa dari segi penilaian Hakim dalam mempertimbangkankemampuan akal dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana, Hakimdalam hal ini berpendapat bahwa Terdakwa Muhammad Zulfadli Bin ZainalAbidin telah mencapai umur di atas 14 (empat belas) tahun, yakni berumur 16tahun, sehingga menurut Hakim bahwa berpatokan dengan umur tersebuttentunya Terdakwa sudah dapat menyadari perbuatan yang dilakukannya dandapat mempertanggungjawabkan

No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak,adalah bersifat kumulatif, dimana penjatuhan pidana penjara haruslah disertaipula dengan penjatuhan pidana denda, akan tetapi sebagaimana disebutkandalam pasal 71 ayat (3) Undangundang RI Nomor 11 tahun 2012 tentangperubahan atas UURI Nomor 3 tahun 1997 tentang sistem peradilan anak,bahwa penjatuhan pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;Menimbang, bahwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum bahwaTerdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana pembinaan

No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 81 ayat (2) UndangUndang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak maka kami akanmembuktikan dakwaan, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Setiap orang2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipumuslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untukmelakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabulAd.1.

No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 81 ayat (2)UndangUndang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telahterpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim anak tidak menemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasanpembenar dan atau alasan pemaaf, makaAnakharus harus di nyatakan bersalah danmempertanggungjawabkan perbuatannya

dirumuskan dalam Pasal 81 ayat (1) hurut d UndangUndang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum anak yang sejalandengan Rekomendasi dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) BalaiKemasyarakatan Bapas Klas Il Pekanbaru, yaitu demi kepentingan anak kiranyadapat di berikan tindakan dikembalikan kepada LPKS dalam hal ini di titipkan DiPSBR (panti Sosial Bina Remaja) Pekanbaru sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dUndang Undang RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak , hakimanak mempunyai pendapat yang berbeda berdasarkan alasan alasan; Perbuatan anak dilakukan berulang kali bahkan ketika sudah di proses hukumketika di titip Panti Sosial Bina Remaja juga sempat melakukan perbuatan yangsama; Hakim melihat kurangnya perhatian dari ayah anak yang selama di persidanngantidak pernah hadir walaupun sudah di perintahkan hadir;Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.SusAnak/2016/PN Pbr Hakim melihat keluarga anak kurang bisa mengawasi anak di

No. 23 tahun 2002 tentangPerlindungan Anak jo Pasal 81 ayat (2) UndangUndang Nomor 11 tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak, dan Undangundang Nomor8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan Anak Gokly Manalu Als Gokly tersebut diatas, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasanmemaksa, anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalamdakwaan tunggal Penutut umum;2.

S.Si.Aptmasingmasing Petugas Laboratorium Forensik Cabang Medan,menyimpulkan barang bukti 1 (satu)bungkus plastik klip berisikan kristal putihdiduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0.08 grammilik Anak TaufikFahri positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.Perbuatan Anak diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1)Undangundang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo.UU RI Nomor 11tahun 2012 tentang sistem

Peradilan Anak;AtauKedua :Bahwa ia Anak pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 09.30Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2018, bertempat diHalaman 3 dari 9 hal Putusan Nomor 11/Pid SusAnak/2019/PT MDNDusun Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan,atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Kisaranyang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAPberwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa

No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo.UU RI Nomor 11tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak;AtauKetiga :Bahwa ia Anak pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 09.30Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2018, bertempat diDusun Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat KabupatenAsahan,atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Kisaran,yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAPberwenang memeriksa dan mengadili perkaranya

UU RlNomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak;Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan NegeriAsahan tertanggal 27 Februari 2019 No.Reg.Perkara : PDM65/Kisar/Euh.2/02/2019 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :Halaman 6 dari 9 hal Putusan Nomor 11/Pid SusAnak/2019/PT MDN1.

terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipumuslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukanpersetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu pasal 81 ayat (2) UURI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UUNo. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak menjadi UndangUndang Jo UURI No. 11Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak.2.

25 Februari 2019,Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim TingkatPertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Anak Deny Iswara telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu pasal 81 ayat(2) UURI No.17Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak menjadi Undangundang Jo.UURI No.11 Tahun 2012tentang sistem

Peradilan Anak; dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertamatersebut diambil alin dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim TingkatBanding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,dengan mengambil alin pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka HakimTingkat Banding memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri RantauPrapat Nomor 5/Pid.SusAnak/2019/PN Rap tanggal 25 Februari 2019,, yangdimohonkan banding;Menimbang, bahwa karena

Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam keduatingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimanadisebutkan dalam amar putusan ini;Memperhatikan, pasal 81 ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2016 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentangPerubahan Kedua Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak menjadi UndangUndang Jo Undang Undang RI No. 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

peradilan anak dalam rangkamenegakan hukum materil terhadap anak dan bukan merupakan hukummateril itu sendiri sehingga tidak dapat mengatur tentang tindak pidana danpemidanaan (Subtantive Criminal Law), kedua hal tersebut merupakanranah hukum materil bukan hukum formil, hal tersebut Sesuai dengan Pasal1 angka 1 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tetang Sistem PeradilanPidana Anak menyatakan : Sistem Peradilan Pidana Anak adalahkeseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan denganhukum

Peradilan Anak dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 mempunyai 6 (enam) unsur yaitu:1.

Peradilan Anak (SPPA);Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUSANAK/2018/PT.BJMMenimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana yang ditetapkan kepadapara Anak yang menurut Hakim Pengadilan Tinggi berdasarkan dengan alasansebagai berikut :Bahwa, para Anak adalah dari lingkungan yang cukup artinya mereka disekolahkan dan keluarganya memang memperhatikan para Anaktersebut;Bahwa, terhadap korban mengalami kerugian material selama barangnyadicuri oleh para Anak;Bahwa, perbuatan para Anak dikatagorikan

gagalkarena motor yang hendak dibawa ke Martapura terkena razia;Bahwa penjatuhan pidana dalam kasus yang pelakunya AnakAnakharuslah memperhatikan berat atau ringannya perbuatan yangdilakukannya;Bahwa dengan alasanalasan tersebut diatas Majelis Hakim PengadilanTinggi perlu mengadili sendiri dan memperbaiki putusan PengadilanNegeri Banjarbaru Nomor 1/Pid.SusAnak/2018/PN.Bjb mengenai pidanayang dijatunkan kepada para Anak.Mengingat, Pasal 82 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan ;MENGADILI:Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Banjarbaru.Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUSANAK/2018/PT.BJMMemperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 26 Pebruari2018 Nomor 1/Pid.SusAnak/2018/PN Bjb sekedar mengenai tindakankepada para Anak berupa : Pengembalian kepada orang tua, sehinggaberbunyi sebagai

Peradilan anak dalamDakwaan pertama Penuntut Umum;2.

XXXX3220107XXXX)Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 ayat (1) UU RINo. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndangundang No. 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang undang Jo UUNomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;ATAUKEDUABahwa ia anak yang berhadapan dengan hukum Egi, pada hari Sabtutanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaktidaknya padawaktuwaktu lain dalam bulan

XXXX8220107XXXX) yang artinya masihberusia 18 tahun;Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 ayat (2) UU RINo. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndangundang No. 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang undang Jo UUNomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atauPenasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan

Peradilan Anak, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1.

Peradilan Anak danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

SusAnak/2016/PN TlmPerbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 82 UU RI No. 35 Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 TentangPerubahan Atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

tersebut, maka Majelis Hakimberpendapat unsur dengan sengaja membujuk anak untuk melakukanperbuatan cabul telah terpenuhi.Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah anak dapatdipersalahkan dan dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semuaunsur Pasal 82 UU RI No. 35 Tahun 2014 Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014Tentang Perubahan Atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak JoUU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan anak dan dipersidangan tidakditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskesalahan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabulsebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 01 /Pid.

SusAnak/2016/PN TlmMenimbang, bahwa melihat pada Pasal 71 ayat (8) UU Nomor 11 Tahun 2012Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka terhadap penjatuhan ancaman pidanadenda sebagaimana ketentuan Pasal 82 UU RI No. 35 Tahun 2014 Jo Pasal 76E UURI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak, makaterhadap ancaman pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang dilaksanakandi lembaga yang melaksanakan pelatihan

Peradilan anak dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 01 /Pid.