Sel.Nomor AHU0064837.AH.01.07.Tahun 2016 tanggal 20 Juni 2016Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan BadanArbitrase Nasional Indonesia dan Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Nomor AHU0000480.AH.01.08.Tahun 2016 tanggal 15September 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Badan HukumPerkumpulan Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia;.

Sel.12.13.Sehingga menjadi dasar BANI untuk didaftarkan sebagai badan hukummengikuti ketentuan Anggaran Dasar yang telah disesuaikan mengikutiawal mula berdirinya BANI oleh KADIN dan keenam pendiri BANI tahun1977, yang telah terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU0064837.AH.01.07. TAHUN2016, tanggal 20 Juni 2016.

Dalil ini sama sekali tidakberdasar, seperti yang sudah Tergugat1 s/d Tergugat7 sampaikan,Tergugat1 didirikan dan disahkan berdasarkan Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0064837.AH.01.07.Tahun 2016 tanggal 20 Juni 2016 TentangHal. 63 dari 185, PUTUSAN Nomor: 229/PDT.G/2018/PN.JKT.

Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor: AHU0064837.AH.01.07.Tahun 2016, tanggal 20Juni 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan BadanArbitrase Nasional Indonesia;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU0064837.AH.01.07.Tahun 2016, tanggal 20 Juni 2016 tentang PengesahanPendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia;4.

PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 290/G/2016/PTUN/2016,tanggal 6 Juli 2017, yang amarnya menyatakan:Surat Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU0064837.AH.01.07.Tahun 2016, tanggal 20 Juni 2016 tentang PengesahanPendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase NasionalIndonesiadinyatakan batal dan harus dicabut, dimana Tergugat1menjadipihak(Tergugat Il Intervensi) dalam perkaranya;2.

Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurutketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yangberlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belummencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N5)Nomor B.397/Kua.21.24.14.PW.01.07/2019 Tanggal 31 Juli 2019;4.

dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinyatetap dipertahankan oleh Pemohon.Bahwa, untuk menguatkan dalildalil permohonannya Pemohonmengajukan bukti tertulis sebagai berikut : Fotokopi Akta Kelahiran an.Feby Aristina binti Syarifuddin Nomor9759/Kel/1995, tanggal O8 April 2015, yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten wajo, yang telah dicocokandengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1; Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.397/Kua.21.24.14.PW.01.07

Bahwa maksud Pemohon untuk menikah dengan calon suaminyatersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, Nomor:B321/KUA.13.19.05/PW.01.07/2016 tanggal 20 Juli 2016, oleh karena WaliNikah Pemohon (Kakak kandung), yang bernama WALI NIKAH KAKAKPEMOHON ASLI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank,alamat RT.04 RW. 02 Desa Kedungrukem Kecamatan Benjeng KabupatenGresik, Enggan menjadi Wali Nikah Pemohon;4.

Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B321/KUA.13.19.05/PW.01.07/2016, tanggal 20 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala KantorUrusan Agama Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, Kabupaten Gresik,bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);3.

Penetapan No.117/Padt.P/2016/PA.GsPenolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Benjeng, KabupatenGresik, Nomor: B321/KUA.13.19.05/PW.01.07/2016 tertanggal 20 Juli 2016(P.1) harus dinyatakan tidak berlaku;Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ngepung RT.07 RW.04 Desa Klampok Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, maka sesuai denganketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik IndonesiaNomor 30 Tahun 2005 yang berhak menjadi wali bagi Pemohon adalah KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan

negeri Tanjungpinang ;Hal 5 dari 8 hal.Put.No.75/Pid.Sus/2015/PT.PBRMenimbang, bahwa sampai perkara ini mulai diperiksa di tingkat bandingadalah tidak ternyata bahwa Pembanding/Penuntut Umum mengajukan MemoriBandingnya;Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, telahdiberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umummaupun Terdakwa sebagaimana ternyata dari Surat Panitera/Sekretaris PengadilanNegeri Tanjungpinang tanggal 20 April 2015 Nomor: W4.U2/445/HN.01.07

/IV/2015(kepada Terdakwa) dan Nomor : W4.U2/445/HN.01.07/IV/2015 (kepada Jaksa/Penuntut Umum) Perihal : Surat Pemberitahuan Untuk mempelajari Berkas Perkaraan.

., Keduanya bekerja sebagaiAdovokat/Konsultan Hukum pada Law Office: Indonesia Society, (KantorHukum Masyarakat Indonesia), nomor: AHU0080783.AH.01.07. Tahun 2016,berlamat Jin.

Notaris Jakarta yang telah disahkan oleh Tergugatberdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikHalaman 7 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PT UNJ KTIndonesia Nomor AHU0002733.AH.01.07.

Dengan demikian berdasarkan KeputusanMenteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0002733.AH.01.07.TAHUN 2017, tertanggal 15 Februari 2017, tentangPengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Penyelenggara HajiUmroh dan InBound Indonesia tersebut, maka secara hukum Penggugat telahsah sebagai Badan Hukum Perkumpulan sejak tanggal 15 Februari 2017;5.

Oleh karenaberdasarkan Keputusan Tergugat Nomor AHU0002733.AH.01.07.TAHUN2017, tertanggal 15 Februari 2017 tentang Pengesahan Pendirian BadanHukum Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan InBound Indonesia,yang menjadi Dewan Pengurus yang sah adalah Haji Syam Resfiadi selakuKetua Umum dan Haji Agus Sofyan selaku Sekretaris Jenderal.

P2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU0002733.AH.01.07.Tahun 2017, tanggal 15 Februari 2017, tentangPengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan PenyelenggaraHaji Umroh dan InBound Indonesia (Fotokopi sesuai dengan asli);3. P3 : Daftar Hadir Rapat Pendirian Asosiasi Penyelenggara Haji danUmroh InBound Indonesia, tanggal 21 Februari 2017 (Fotokopi darifotokopi);4.

Notaris Jakarta yang telahdisahkan oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU0002733.AH.01.07.TAHUN2017, tertanggal 15 Februari 2017, yang menjadi Dewan PengurusPerkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan InBound Indonesia adalah HajiSyam Resfiadi selaku Ketua Umum dan Haji Agus Sofyan selaku SekretarisJenderal.

AHU 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada Harsono, S.Pd sebagai peserta pelatihantentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se Kabupaten KonaweKepulauan di Swiss BelHotel Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020;1 (satu) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada H.

AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan KepadaLUKMAN Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotelKendari.1 (satu) lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor00004/KWT/01.2008/2020 uang sebesar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah)kegiatan 04. 03. 02.

AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan KepadaAMALUDDIN Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotelKendari.1 (satu) lembar Asli Laporan Hasil Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihankeuangan desa (siskeudes) 4 (lima) hari, Mulai tanggal 14 s/d 18 maret 2020.

AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan KepadaMuh.

AHU 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada Zulkifli, S.Pd sebagai peserta pelatihantentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se Kabupaten KonaweKepulauan di Swiss BelHotel Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No.

Hj NinaKurniawati (asli) ;1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kecakapan (30) mil NoPH.332/6/59/KPLKRU/10 an.Mikruniady penerbitan tanggal 26Desember 2011 ; 1 (satu) Lembar Surat ljin Berlayar No : 01.07/IV/B/2011 padatanggal O1 April 2011 yang diterbitkan Syahbandar Karangantu ;1 (satu) Lembar daftar anak buah kapal KM. Bintang Laut ; 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Nakhoda tentangpemberangkatan Kapal Perikanan an.

Hj NinaKurniawati (asli) i 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kecakapan (30) mil NoPH.332/6/59/KPLKRU/10 an.Mikruniady penerbitan tanggal 26Desember 2011 ; 1 (satu) Lembar Surat ljin Berlayar No : 01.07/IV/B/2011 padatanggal O1 April 2011 yang diterbitkan Syahbandar Karangantu ; 1 (satu) Lembar daftar anak buah kapal KM. Bintang Laut ; 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Nakhoda tentangpemberangkatan Kapal Perikanan an.

Harjono Ponorogo;4) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Dirjen Bina Pelayanan MedikJakarta Nomor PR.01.07/1.1/1034/2010, tanggal 24 Februari 2010,perinal Revisi POK RSUD dr. Harjono Ponorogo;5) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Dirjen Bina Pelayanan MedikJakarta Nomor PL/01.07/1/2010, tanggal 22 November 2010,tentang Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA APBN Tahap IlTahun Anggaran 2010;Hal. 3 dari 38 hal. Put.

Harjono Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur NomorPR.01.07/1.1/1034/2010, tanggal 24 Februari 2010, perihal RevisiHal. 4 dari 38 hal. Put. Nomor 179 PK/Pid.Sus/201915)16)17)18)19)20)21)POK RSU. Prof. Dr. M.

Harjono Kabupaten Ponorogo TahunAnggaran 2010;1 (satu) bendel Surat Pengesahan Daftar Isian PelaksanaanAnggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor 0849/02404.4//2010(APBN P) senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);1 (satu) bendel Surat dari Dirjen Bina Pelayanan MedikKementrian Kesehatan RI kepada Kepala Dinas KesehatanProvinsi dan Kepala Satuan Kerja RS.Provinsi/Kabupaten/Kota,Nomor PL.01.07/I/7075/2010, tanggal 22 November 2010, halPetunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA APBN Tahap II TahunAnggaran

Nomor 179 PK/Pid.Sus/20199)10)11)12)13)1 (satu) bendel fotokopi Surat Dirjen Bina Pelayanan MedikJakarta Nomor PR.01.07/1.1/1034/2010, tanggal 24 Februari 2010,perihal Revisi POK RSUD dr. Harjono Ponorogo;1 (satu) bendel fotokopi Surat Dirjen Bina Pelayanan MedikJakarta Nomor PL/01.07/1/2010, tanggal 22 November 2010,tentang Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA APBN Tahap IlTahun Anggaran 2010;1 (satu) bendel fotokopi Berita Acara Serah Terima PekerjaanPembangunan RSUD dr.

Harjono Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur NomorPR.01.07/1.1/1034/2010, tanggal 24 Februari 2010, perihal RevisiPOK RSU. Prof. Dr. M.

., MKn,Pengesahan Badan Hukum Kepmenkumham Nomor : AHU0007630.AH.01.07.TAHUN 2018, Tanggal 04 Juni 2018,alamat pusat : Desa Sungai Gedang, Kecamatan Singkut,Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT;woceeenn== : MELAWATN $:: 1. PT. GADING KARYA MAKMUR, Alamat Kantor Jalan Mayor RuslanNomor 2000, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan,Nomor Telpon/Fax : (0711) 35460136403/(0711) 351453,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;2.

MKn Tanggal 31 Mei2018 , Notaris di Kabupaten Sarolangun serta telah mendapatkanPengesahan badan Hukum dari Kemenkumham dengan Nomor: AHU0007630.AH.01.07.TAHUN 2018, TANGGAL 04 JUNI 2018 ;Bahwa berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) dan (2) UndangUndang 41Tahun 1999 Tentang Kehutanan (UU 41 Tahun 1999) sebagaimanadiubah menjadi UndangUndang Nomor 19 TAHUN 2004 TentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 41 Tahun1999 Tentang Kehutanan

Melanesia Forest Watch Telah mendapatkan Pengesahan sebagaiOrganisasi yang berbentuk badan hukum dengan terbitnya SuratKeputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan NomorAHU 0007630.AH.01.07.TAHUN 2018 , TANGGAL 04 JUNI 2018.b.

MKn Tanggal 31 Mei2018 , Notaris di Kabupaten Sarolangun serta telah mendapatkanPengesahan badan Hukum dari Kemenkumham dengan Nomor: AHU0007630.AH.01.07.TAHUN 2018, TANGGAL 04 JUNI 2018 ;halaman 6 dari 24 halaman Putusan No. 5/Pdt.G/2019/PN.Srl2.

Melanesia Forest Watch Telah mendapatkan Pengesahan sebagaiOrganisasi yang berbentuk badan hukum dengan terbitnya SuratKeputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia denganNomor AHU 0007630.AH.01.07.TAHUN 2018 , TANGGAL 04 JUNI2018 ;b.

kepaniteraan Pengadilan Agama denganregister perkara Nomor : 187/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mn tanggal 18 Pebruari 2009telah mengemukakan halhal sebagai berikut :1Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannyadahulu dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, pada tanggal 27 Pebruari1983 dengan mendapat bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 626/33/II/1983,sesuai dengan 27 Pebruari 1983 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta NikahNomor : Km.01.07

tidakberhasil dan pula Majelis Hakim menyatakan upaya mediasi terhadap kedua belahpihak juga tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir oleh karenanyaupaya menempuh mediasi dinyatakan gagal dan Penggugat tetap pada pendiriannya,maka dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh KuasaPenggugat ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya pihakPenggugat telah mengajukan bukti berupa :1Photocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan TergugatNomor : Km.01.07

., M.Kn. di Kota Tangerang,tentang kewenangan Sekretaris diatur dalam Pasal 18 ayat 3.a. sebagaimanadi sah kan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU006573.AH.01.07.TAHUN 2017 tertanggal 17 November 2017 TentangPengesahan Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Sertifikasi KompetensiPemijat Pijat Refleksi Indonesia (LSK PRI) jo.

JKT.tentang Hak Ketua Umum / Ketua diatur dalam Pasal 19 ayat 2.a.sebagaimana telah disahkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak AsasiManusia Nomor: AHU 0062053.AH.01.07. TAHUN 2016 tertanggal 7 Juni 2106Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERPARI, jo. Akta Nomor 9Notaris Junjung Handoko Limantoro, S.H. di Kota Malang tertanggal 1November 2019 Tentang Pernyataan Keputusan Munas PERP4ARIsebagaimana telah disetujui oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ManusiaNomor: AHU 0001025.AH.01.08.

bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;

., Notaris di Kabupaten Tangerang, Surat Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republlik Indonesia Nomor AHU0074007.AH.01.07.

Stephanie Pereira berani menetapkan statuspasien/jenasah Mendiang Erwan Siswoyo NB : Infeksius PDP pada DOA(Death On Arrival) tanpa melakukan pengambilan spesimen atau test swabHalaman 10 dari 84 halaman, Putusan Nomor 166/G/2020/PTUN.Sby.untuk penegakan diagnosis covid19 seperti yang tertuang dalamKeputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.01.07/MENKES/247/2020tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease2019 (Covid19) yaitu:a.

Bahwa sebagaipembantu kepala daerah/pemerintah daerah dalam melaksanakan urusanpemerintah bidang kesehatan seharusnya Tergugat II sangat paham dalammenjalankan tata cara/oedoman penanganan covid19 yang tertuang dalamKeputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.01.07/MENKES/413/2020namun malah membela tindakan dokter jaga IGD Rumah Sakit DarmoSurabaya yang bekerja tidak sesuai pedoman penetapan status/jenasahMendiang Erwan Siswoyo;Bahwa pada tanggal 19 Juni 2020 salah satu anak Mendiang ErwanSiswoyo atau

/MENKES/413/2020 tentang PedomanPencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid19)halaman 105 point 6 (b) disebutkan Meninggal di luar rumah sakit/Death onArrival (DOA), sehingga permohonan Penggugat bahwa Mendiang ErwanSiswoyo meninggal di rumah telah berkesesuaian dengan pengertian DOA(Death On Arrival) dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor:HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan danPengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid19).

Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor: HK.01.07/MENKES/413/2020tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease2019 (Covid19) halaman 105 point 6 (b) disebutkan pengertian Meninggal diluar rumah sakit/Death on Arrival (DOA);4. AUPB (Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik) yang telah PENGGUGATuraikan di point 22 adalah:a. Asas Kepastian Hukum;b. Asas Kecermatan;c. Asas Keterbukaan;d.

Bukti T.Il. 12 : Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor HK.01.07/MENKES/247/2020 tentangPedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID19) (hasil print out);13. Bukti T.Il. 13 : Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun2003 tentang Pengelolaan Tempat PemakamanJenazah (hasil print out);14.

dipertahankan, hal ini cupataiet a arta e Cains$ Terguage pag tah meringpahan aman seh 2072 tanpa Kabat erhadapPercnunet2 Tergupet hanya marta rath te bapade Pengquge seams 7 isinSatwe oleh kerene itu satu anak hasil perkawinan Penggugat dan TergugatSersebul di atas mash & bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkansebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut di atas. .tshwa Pengguget selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS), untuk perceraian initeish mempetoieh izin dari atasan Penggugat Nomor: B818/Kk.01.07

Potokopi Kutipan Akta Nikah Normor O98/83V/2008 tanggal 23 Ape 2006, aGikeiverkan oleh Kantor Urusan Agama Kecarmatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. beriaterai cukup dan telah belum ceurfskan yang aslinya dibed lara bukit P.22 Ash Surat in Corgi Nomor 806/Kk 01.07/3/PW 01/08/2017 tanggal 03 Mei2O7, ttek bermeterel diber tanda P.34 Asi Sut Keteragan Kepaia Desa Lamgugob Nomor. 470/488 tanggal 4 Mei#017, tudek hermneterai. died tarda Pc.Ge.

(Bukti T43):Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/108/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Peserta WajibKerja Dokter Spesialis Angkatan Pertama tahun 2017. (Bukti T44);Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/196/2017 tanggal 11 April 2017 tentang Peserta Wajib KerjaDokter Spesialis Angkatan Kedua tahun 2017. (Bukti T45):Halaman 55 dari 68 halaman.

Putusan Nomor 62 P/HUM/20184647484950515253Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/337/2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang Peserta Wajib KerjaDokter Spesialis Angkatan Ketiga tahun 2017. (Bukti T46):Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/409/2017 tanggal 24 Agustus 2017 tentang Peserta WajibKerja Dokter Spesialis Angkatan Keempat tahun 2017.

(Bukti T47):Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/601/2017 tanggal 13 November 2017 tentang Peserta WajibKerja Dokter Spesialis Angkatan Kelima tahun 2017. (Bukti T48);Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/50/2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Peserta Wajib KerjaDokter Spesialis Angkatan Keenam tahun 2018.

(Bukti T49):Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/135/2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Peserta Wajib KerjaDokter Spesialis Angkatan Ketujuh tahun 2018. (Bukti T50);Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/278/2017 tanggal 24 Mei 2018 tentang Peserta Wajib KerjaDokter Spesialis Angkatan Kedelapan tahun 2018.

(Bukti T51);Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/396/2017 tanggal 23 Juli 2018 tentang Peserta Wajib KerjaDokter Spesialis Angkatan Kesembilan tahun 2018. (Bukti T52):Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07IMENKES/523/2017 tanggal 20 September 2018 tentang Peserta WajibKerja Dokter Spesialis Angkatan Kesepuluh tahun 2017.

AHU0007670.AH.01.07.Tahun 2019.

AHU0007670.AH.01.07.Tahun 2019. Berdasarkan surat kuasa khusus No:007/LBHPKT/I/2021 tertanggal 17 Februari 2021, yang didaftarkan padaKepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada tanggal 23 Februari 2021,dengan register Nomor 16/KH/2021/PA.Sorong, yang mana dalam persidanganKuasa Hukum tersebut telah memperlihatkan Surat Kuasa Khusus, KartuAnggota PERADI yang masih berlaku, serta Berita Acara Sumpah dariPengadilan Tinggi Jayapura;Hal. 8 dari 16 Hal.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikahpada hari Ahad tanggal 20 Februari 2011 di KABUPATEN BULUKUMBA,berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah NomorB.0123/Kua.21.04.03/Pw.01.07/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang dikeluarkanHal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.550/Pdt.G/2021/PA.Blkoleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XxxxxXXxXXXXX XXXXXXXXX,XXXXXXXXK XXKXKXKXXXKXX 52.

Bukti Surat.Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xXxxXxXXXXX XXXXXXXXX,XXXXXXXXX XXXXXXXXX, Nomor B.0123/Kua.21.04.03/Pw.01.07/2021 Tanggal 12Juli 2021, bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dantelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelisdiberi tanda P11;Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.550/Pdt.G/2021/PA.Blk2.

dibuatoleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang;Menimbang, bahwa sampai pekara ini mulai diperiksa di tingkat bandingadalah tidak ternyata bahwa Pembanding/Penuntut Umum mengajukan MemoriBandingnya ;Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telahdiberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umummaupun kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dari Surat Panitera/ SekretarisPengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 20 April 2015 Nomor: W4.U2/447/HN.01.07

/IV/2015 dan Nomor: W4.U2/444/HN.01.07/IV/2015Perinal : SuratPemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara an.