Hasbullah Chadidyang juga merupakan salah satu Direktur pada PT.Jindo Kodeco Heavy Industry, namundalam RUPS Luar Biasa ini tanpa dihadiri oleh Choi Gye Wol selaku Direktur UtamaPT. Jindo Kodeco Heavy Industry serta Korea Development Company Limited sebagaipemegang saham terbesar, dan pada RUPS Luar Biasa tersebut Terdakwa mengangkatdirinya sebagai Direktur Utama dan Saiful Mahdi Chalid sebagai Direktur pada PT.Hal 3 dari 38 hal.

Putusan No.197/Pid.B/2013/PN.Jkt.UtJindo Kodeco Heavy Industry yang kemudian hasil RUPS Luar Biasa tersebut Terdakwabawa ke Notaris Novarina Dewi, SH untuk dibuatkan keputusan hasil RUPS Luar Biasatersebut kedalam Akta Notaris;Bahwa selanjutnya Akta Notaris tentang keputusan hasil RUPS Luar Biasa tersebutTerdakwa sahkan di Menteri Hukum dan HAM dengan pengesahanNo.AHU.16.192.AH.01.02 tanggal 27 April 2009;Bahwa kemudian Terdakwa Arjanto Moedjono pada sekitar awal Bulan Januari 2010datang ke PT.

Jindo Kodeco Heavy Industry, namundalam RUPS Luar Biasa ini tanpa dihadiri oleh Choi Gye Wol selaku Direktur UtamaPT.

Jindo Kodeco Heavy Industry serta Korea Development Company Limited sebagaipemegang saham terbesar, dan pada RUPS Luar Biasa tersebut Terdakwa mengangkatdirinya sebagai Direktur Utama dan Saiful Mahdi Chalid sebagai Direktur pada PT.Jindo Kodeco Heavy Industry yang kemudian hasil RUPS Luar Biasa tersebut Terdakwabawa ke Notaris Novarina Dewi, SH untuk di buatkan keputusan hasil RUPS Luar Biasatersebut kedalam Akta Notaris;Bahwa selanjutnya Akta Notaris tentang keputusan hasil RUPS Luar Biasa tersebutTerdakwa

,M.H:e Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;Bahwa organorgan dalam Perseroan Terbatas sesuai dengan ketentuanUndangUndang No.40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, OrganPerseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan DewanKomisaris dan posisi tertinggi ada di dalam RUPS yaitu untuk menjalankantugas dan fungsi perusahaan lalu RUPS juga dapat menunjuk Direksi yangbertugas untuk mengelola asetaset perusahaan, mewakili perusahaan baikdidalam maupun diluar

) maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)Hal. 18 dari 46 Hal.

Bahwa oleh karena Tergugat ialah pihak yang dikalahkan, harus dihukummembayar biaya perkara (Pasal 181 ayat (1) HIR);Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagaiberikut:DALAM PROVISI: Memerintahkan Turut Tergugat untuk tidak melakukan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) maupun Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS LB) yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahankomposisi saham dan pembagian deviden sampai dengan

Putusan Nomor 213 PK/Pdt/2015Mengenai pembagian deviden, novum tersebut menyebutkan bahwapembagian deviden ditentukan berdasarkan RUPS. Sedangkan devidenyang dapat dimintakan kembali dikenal pada deviden interim sebagaimanadiatur dalam Pasal 72 UUPT, dimana alasan pengembalian deviden adalahsetelah tahun buku berakhir ternyata perseroan menderita kerugian.

,MBA;Bahwa dalam hal Judex Facti dan Mahkamah Agung hendak menyatakandividen yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat) tidaksah, maka Judex Facti dan Mahkamah Agung demi hukumharusmenyatakan terlebih dahulu bahwa Keputusan RUPS Tahunan TurutTermohon Peninjauan Kembali (Turut Tergugat) di tahun 2007, 2008, dan2009 sepanjang mengenai pembagian dividen adalah tidak sah.

hukum Pemohon Peninjauan Kembali(Tergugat) menerima dividen dari Turut Termohon Peninjauan Kembali(Turut Tergugat) melalui RUPS Turut Termohon Peninjauan Kembali (TurutTergugat).

"(Cetak tebal dan garis bawah sengaja ditambahkan agar menjadiperhatian)Pasal 69 UUPT 1995"(1) Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas)hari sebelum RUPS diadakan.(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat."

Tindakan yang dilakukan TERGUGAT yang secara patut telahmemberitahukan dan memanggil para Pemegang Saham telah sesuai denganPasal 14 UUPT No.1/1995 yang menentukan:(1) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS(2) Usul adanya perubahan Anggaran Dasar dicantumkan dalam suratpanggilan atau pengumuman untuk mengadakan RUPS.33.34.66Pasal 69 UUPT No.1/1995 yang menentukan:(1) Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum RUPS diadakan.(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat

tercatat.(3) Pemanggilan RUPS untuk Perseroan Terbuka dilakukan dalam 2 (dua)surat kabar harian.(4) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, danacara rapat disertai pemberitahuan bahwea bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di kantor perseroan mulai hari dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan hari RUPS diadakan.(5) Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksuddalam ayat (4) kepada pemegang saham secara cumacuma.(6) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan

atau Anggaran Dasar.b) Pasal 66 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas (UndangUndang PT No.1/1995), yangberbunyi sebagai berikut:Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentinganperseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya.89c) Pasal 68 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas (UndangUndang PT No.1/1995), yangberbunyi sebagai berikut:Untuk menyelenggarakan RUPS Direksi melakukan pemanggilankepada pemegang saham.d) Pasal 69 ayat

di surat kabar dan sebelum RUPS harusdiumumkan ;Bahwa Kalau di dalam RUPS agenda yang dibuat tidak disetujui maka solusinyaboleh digugat ;Bahwa pemegang saham tidak dapat menolak agenda perubahan Anggaran DasarPT,bila RUPS yang dilaksanakan untuk itu telah memenuhi kuorum seperti yangditentukan oleh UU PT atau Anggaran Dasar suatu PT;Bahwa RUPS tidak bisa ambil keputusan apabila keputusan bertentangan denganhukum yang berlaku ;Bahwa RUPS tidak dapat berjalan kalau kurang dari 50%;Bahwa RUPS dapat

Golden Hui yang di aktakandengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 Tanggal 8 Maret 2003 yangdibuat oleh dan di hadapan Notaris Ki Agus Daud di Kabupaten Semarangsetelah diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. GoldenHui;2. Bahwa Penggugat bertindak sebagai Direktur Utama PT. Golden Huiberdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham PT.

Golden Hui berdasarkan aktaaktaterakhir yang dibuat, dan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Golden Hui ;Bahwa salah satu pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan NegeriSemarang yang memeriksa dan mengadili perkara No. Register 13 / Pdt.G /2007 / PNSmg adalah sebagai berikut ....dan selama aktaakta yangdimaksud belum dibatalkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),maka Tergugat (LIU FU) / Penggugat dan Tergugat Il (NUR ANDAYANI)yang berhak mewakili kepentingan hukum PT.

Golden Hui, yaitu apabila menginginkan perubahan harusmelalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

SmgPemegang Saham (RUPS) PT. Golden Hui sebagaimana dalam pasal 28 yangmenyimpang dari ketentuan dalam passal 10 dan pasal 13 Anggaran dasar inimengenai tata cara pengangkatan anggota direksi dan Komisaris telah di angkat:Direktur Utama: Tuan LIU. LFU , Direktur : Tuan LIU. FANG JUNG, Direktur Il: Tuan LIU.

Golden Hui yang diaktakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 Tanggal 8 Maret 2003yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ki Agus Daud di Kabupaten Semarangsetelah diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Hendy Trisnaditelah dengan suka rela menjadi bagian dari warga NITdengan memiliki KTP di Maumere (lihat bukti No. 117,12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18) ;Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2007 telahdiadakan RUPS untuk membuat akta perubahan danmenerima Hendy Trisnadi untuk dimasukkan ke Aktesebagai pemegang saham 5%, hal ini dilakukan tahun2007 karena setoran modal PT.

Hendy tidak maumenandatangani, akhirnya karena dalam aturan sudahquorum di atas 75%, maka Dirut dapat bertindak sesuaiperaturanKeputusan RUPS, maka Terdakwa berangkat ke Jakartadengan berbekal surat kuasa pemegang saham lainnyayaitu. Terdakwa II dan III hasil Keputusan RUPS untukHal. 15 dari 18 hal. Put. No. 1435K/Pid/2010membuat Akta Perubahan Nomor : 2 tanggal 10 Desember2007 dan nama Hendy sudah dimasukkan dengan memiliki5000 lembar saham senilai RAp.500 juta ;Bahwa meskipun Sdr.

2007 karena posisi Komisaris harus kembalilagi, sebab pada RUPS I/II sudah mengundurkan diri ;kebetulan di akta juga ada kesalahan nama Terdakwa !

ditulis Ruchiyat Sumadi dan saham Hendy senilai 20%seharusnya 5% setelah dicoba pada RUPS IV danV Sdr. Hendy tetap pada pendiriannya, tidak maumenandatangani daftar hadir atau tandatangan lainnyakarena prinsipnya dia minta uang kembali. SayaJelaskan ada prosedurnya yaitu) pemegang saham membuatsurat penawaran bahwa saham akan dijual dan itu butuhwaktu dan prosedurhukum, jadi persoalan terhenti (bukti No.7 dan 8) ;Bahwa pada tanggal 29 November 2005, Sdr.

l dan takada kesalahan lagi, karena secara aturan perseroankeputusan sudah Quorum di atas 75% tetapi mengingatsudah masuk persidangan Kami jadi raguragu karena adaperaturan RUPS Ketua Pengadilan bisamemerintahkan untuk RUPS lagi dan semua harus hadirdantandatangan sebagai pemegang saham dan menetapkanquorum(Pasal 73 No.6 dan Pasal 67 UU Perseroan 1995 No.1,2,3,4)bukti No.9;Bahwa sehubungan dengan permasalahan paraTerdakwa/para Pemohon Kasasi dengan saksi Hendy, paraTerdakwa telah mengajukan gugatan

Bahwa sejak tanggal didirikannya Termohon sampai dengan diajukannyaPermohonan ini, Termohon belum pernah menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Tahunan, dan oleh karenanya Pemohon sampaidengan diajukannya Permohonan ini belum pernah menerima undangan RUPS,sebagaimana yang ditentukan dalam UndangUndang No. 40Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (vide Pasal 78 ayat (2) dan ketentuan sebagaimanatercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan (vide Pasal 16 ayat (2)), yangmenentukan sebagai berikut

Laporan Tahunan yangpernah disusun dan disampaikan oleh Direksi Perseroan untuk diperiksa olehPemohon selaku pemegang saham Perseroan, terhitung sejak tahun pendirianPerseroan sampai dengan diajukannya Permohonan ini.Bahwa Pemohon telah berulang kali menyampaikan permohonan baik lisanmaupun tertulis kepada Perseroan cq Direksi Perseroan untuk memperolehLaporanTahunan Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada laporankeuangan, konfirmasi mengenai mengapa tidak pernah ada undanganpenyelenggaraan RUPS

Laporan Keuangan yang terdiri atas sekurangkurangnya neraca akhirtahun buku yang baru lampau dalam pebandingan dengan tahun bukuyang sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku sebelumnya, laporanlaba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, danlaporan perubahan ekuitas, serta catatn atas laporan keuangan tersebutPasal 75Ayat (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keteranganyang berkaitan dengan perseoan dari Direksi dan/atau Dean Komisaris,sepanjang berhubungan

tersebut, selurun peserta Rapattelah diberikan bundel yang salah satu isinya adalah laporan Keuangan 2003Hal 11 dari 33 Hal Penetapan No.227/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.10.11.2007, sehingga demikian sangat jelas dalildalil yang Pemohon sampaikanadalah tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya;Bahwaberkalikali Pemohon menyatakan dalam permohonan aquo bahwaPemohon merasa tidak pernah mendapatkan haknya, padahal secara jelas dannyata serta didasarkan pada buktibukti yang ada, setiap undangan RUPS

itu, dan kalau itu tidak dilakukan maka itu bukanperusahaan yang baik, karena dengan RUPS tersebut dapat diketahui bahwaadanya penambahan modal ataupun pengurangan modal dan itu harusditentukan dalam RUPS, jadi bukan hanya untuk laporan setiap tahun sajatermasuk dalam hal hal keuangan dalam perusahaan ;Bahwa hasil daripada RUPS biasanya dikirimkan kepada pemegang saham, dansebelumnya pemegang saham dilakukan undangan dalam RUPS tersebut tidakhanya dalam bentuk pengumuman saja ;Bahwa laporan tahunan

Bintan Inti Sukses (Asli);

PT.BIS (Asli);

BINTAN INTI SUKSES) Tahun Anggaran 2007 (Fotocopy);

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa tanggal 16 Mei 2018 PT.BIS (Fotocopy);

Bintan kepada PT.Bank Riau, PD.Bank BPR Bintan dan PT.Bintan Inti Sukses untuk tahun 2009 s/d 2010 (Fotocopy);

Umum PemegangSaham (RUPS) Tahunan PT.

BIS yang diputuskan dalam RUPS LuarBiasa; Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;16.

pada akhir tahun 2018 yangmembahas tentang RUPS 2017 dengan agenda pemaparan unitunitusaha dan program kerja PT.BIS;Bahwa yang melakukan pemaparan pada RUPS tersebut yaituRisalasih ;Bahwa pada saat RUPS tersebut Teddy Ridwan juga hadir;Bahwa RUPS luar biasa dilakukan pada tahun 2019 yaitu denganagenda pergantian Direktur PT.BIS;Bahwa RUPS luar bisa tahun buku 2017 dan 2018 di lakukan pada hariyang sama;Halaman 109 dari 233 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2021/PN.

PemegangSaham (RUPS) Tahunan PT.

(RUPS) Tahunan PT.

No. 1733 K/Pdt/2008prosentase saham para Pemohon dalam Perseroan menjadi semakin kecilsehingga para Pemohon tidak mempunyai hak suara dalam RUPS lainnya ;Dugaan Terjadi Perbuatan Melawan Hukum Ketiga :Bahwa beberapa kali para Pemohon meninjau lokasi tanah asetPerseroan di daerah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dan para Pemohonmendengar ada suarasuara mesin berat penggali tanah di atas tanah asetPerseroan ;Kemudian para Pemohon menanyakan kepada Saudara Ir.

pernah mengetahuiadanya kegiatan penggalian dan penjualan felospar kepada pihak ketiga olehkarenanya patut diduga telah terjadi konspirasi antara para Direksi danbeberapa anggota Komisaris lainnya untuk mencari keuntungan pribadisebesarbesarnya dari tanah aset Perseroan, terbukti selama dilakukanpenggalian felospar Komisaris Utama Perseroan tidak pernah melakukanpeneguran kepada para Direksi Perseroan yang nyatanyata telah menyimpangdari maksud dan tujuan Perseroan karena tanpa persetujuan dari RUPS

Dengan demikianpertimbangan Hakim tersebut telah bertentangan dengan hukum pembuktiandan yurisprudensi yang berlaku untuk itu ;Bahwa buktibukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Termohon dalam T1 s/d T11 telah dapat dibuktikan :Bahwa Perseroan telah dijalankan sesuai Anggaran Dasar ;Bahwa kegiatan operasional Perseroan berjalan semestinya ;Bahwa Direksi Perseroan telah membuat laporan keuangan dan sudahdipertanggungjawabkan dalam RUPS ;Bahwa undangan untuk menghadiri RUPS bagi setiap pemegang sahamtelah

Yang bersangkutan hadir pada RUPS tahun 2007 denganacara pertanggungjawaban keuangan dan beliau selalu menerima laporanpertanggungjawaban keuangan dan penambangan felospar sudahmendapat persetujuan dari RUPS sebelumnya (tahun 2005). Dan pemegangsaham belum mendapat deviden karena Perseroan masih mengalamikerugian.

Sukawarna Bumi lestari sudah membuat menyusunlaporan pertanggungjawaban keuangan untuk tahun terakhir kepada parapemegang saham dan sudah dipertanggung jawabkan pada RUPStertanggal 15 Juni 2007 dan diterima dan disetujui ;Bahwa undangan untuk RUPS sudah dikirim kepada Pemohon, namunPemohon tidak hadir yaitu pada tanggal 15 Juni 2007 ;Bahwa Direksi dan Komisaris Perseroan PT. Sukawarna Bumi Lestari tidakpernah melarang Pemohon datang ke kantor Perseroan PT.

Biaya persiapan RUPS di ambon tanggal 03 Januari 2012 ;

Rp

5.000.000,00

45. Gaji dan THR bapak Purwanta bulan desember 2011 tanggal 03 Januari 2012 ;

Rp

20.000.000,00

46.

Biaya RUPS di ambon tanggal 19 Januari 2012;

Rp

50.000.000,00

49. Panjar gaji bapak Purwanta bulan januari 2012 tanggal 07 Februari 2012 ;

Rp

5.000.000,00

50.

Biaya akomodasi bapak Sumitro dari ambon ke banda PP dan biaya perjalanan dinas bapak Rajab Saleh utk RUPS di ambon tanggal 11 Februari 2012 ;

Rp

7.500.000,00

51.

Biaya transportasi dan akomodasi ke ambon dalam rangka RUPS tanggal 25 Februari 2012 ;

Rp

3.600.000,00

55.

Untuk Biaya RUPS di Ambon sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) ; tanpa bukti penggunaan dan tidakdiakui oleh saksi Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur UtamaPT. Banda Permai, saksi Saleh Watiheluw, SE. MM selakuDirektur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai karenaPT Banda Permai tidak pernah mengadakan RUPS ;8. Untuk Biaya persiapan RUPS di Ambon tanggal 03 Januari2012 sebsar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) tanpa buktipenggunaan dan tidak diakui oleh saksi Ir.

Banda Permai pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasatanggal 30 Desember 2009 yang di tetapkan dalam RUPS Sesuai Berita Acaratertanggal 30 Desember 2009 ;Halaman 27 dari 90 Putusan No. 8/Pid. Tipikor/2015/PT.AMB. Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Direktur Umum danKeuangan PT.

Biaya untuk RUPS di Ambon tanggal 19 Januari2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa SoemitroMalok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah) ;24.

Bagaimana mungkin seorang narapidana bisakeluar dari penjara / rumah tahanan untuk melakukan RUPS dan merubahsusunan organ perseroan.Hal. 3 Hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PN Jkt.

Pst7.10.11.Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 11 Tahun 2011 diaturbahwa:Pasal 9 angka 2 yang berbunyi sebagai berikut:RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebihdahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatatdan/atau dengan iklan dalam surat kabar.Pasal 9 angka 3 yang berbunyi sebagai berikut:Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumtanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.Pasal 9 angka

diselenggarkan dengan melakukan pemanggilan terlebihdahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatatdan/atau dengan iklan dalam surat kabar .Pasal 9 ayat 3 yang berbunyi yang berbunyi sebagai berikut :Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumtanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS diadakan ;Pasal 9 ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut :RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur .Menurut Tergugat Il dan Para Tergugat lainnya

) hari sebelumtanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.Pasal 9 angka 4 yang berbunyi sebagai berikut:RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur.Bahwa oleh karena RUPS yang dilakukan oleh PARA TERGUGATtidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 angka 2, Pasal 9 angka 3 danPasal 9 angka 4 Akta Pendirian Perseroan jo.

Pasal 82 ayat (1) dan(2) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 mengenai PerseroanTerbatas serta telah dilakukan secara melawan hukum maka sudahsepatutnya apabila RUPS tersebut dinyatakan batal demi hukum.Bahwa oleh karena RUPS yang dilakukan oleh PARA TERGUGATadalah illegal dan melawan hukum maka sudah sepantasnya apabilaHal. 37 Hal. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PN Jkt.

BANGUN MEGAH SEMESTA saksi ANDREAS SIE tidak hadir dalamRUPSLB tidak hadir, maka saksi TJIPTA FUDJIARTA membeli saham saksiANDREAS SIE melalui Terdakwa yang kemudian dituangkan dalam Akta JualBeli Saham No. 54 tanggal 22 Desember 2011 yang dikeluarkan olehNotaris ANLY CENGGANA, SH;Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011 saksi Notaris ANLYCENGGANA, SH. telah memberikan Akta Berita Acara RUPS No. 43 tanggal17 November 2011, Berita acara RUPS No. 2, Akta Jual Beli Saham No. 3,Akta Jual Beli Saham No. 4

BANGUN MEGAHSEMESTA yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS No. 29 yangdikeluarkan oleh Kantor Notaris SYAIFUDIN, SH. Tentang perubahan Direksisehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. BANGUN MEGAHSEMESTA adalah sebagai berikut:e Direktur Utama : TOH YORK YEE WINSTONe Direktur : CONTI CHANDRAe Komisaris : TJIPTA FUDJIARTABahwa pada tanggal 01 Juli 2013 kembali diadakan RUPS PT.

BANGUNMEGAH SEMESTA yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS No. 2 yangdikeluarkan oleh Kantor Notaris SYAIFUDIN, SH. Tentang perubahan Direksisehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT.

BANGUN MEGAHSEMESTA yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS No. 29 yangdikeluarkan oleh Kantor Notaris SYAIFUDIN, SH. Tentang perubahan Direksisehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT.

BANGUN MEGAHSEMESTA adalah sebagai berikut:e Direktur Utama : TOH YORK YEE WINSTONe Direktur : CONTI CHANDRAe Komisaris : TJIPTA FUDJIARTABahwa pada tanggal 01 Juli 2013 kembali diadakan diadakan RUPS PT.BANGUN MEGAH SEMESTA yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS No. 2yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris SYAIFUDIN, SH. Tentang perubahanDireksi sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT.

Fakta persidangan tentang pengaturan gaji Terdakwa selakuDirektur Utama, yang mana judex factie menguraikan seolaholah telahpernah diatur didalam Berita Acara Rapat ( RUPS ) No.186 tanggal 27Oktober 2016, padahal menurut fakta persidangan, tidak pernah adatercantum pengaturan tentang gaji Terdakwa didalam Berita Acara Rapat( RUPS ) No.186 tanggal 27 Oktober 2016.2.

Uraian fakta seolaholah Terdakwa selaku Direktur Utama belumpernah melaksanakan RUPS untuk pertanggungjawaban jabatan,tidak sesuai fakta persidangan, mengingat berdasarkan Lampiranbarang bukti berupa dokumen RUPS No.002/RUPS/PT.PTC/IIII/2018tertanggal 17 Maret 2018, RUPS sudah pernah dilaksanakanuntuk masa jabatan Terdakwa selaku Direktur Utama, yang manaberikutnya terhitung tanggal 17 Maret 2018 Terdakwa sudah tidakmenjabat lagi selaku Direktur Utama Perseroan PT.Pesona TimurCemerlang.5.

Bahwa judex factie telah salah dan keliru mengkonstruksifakta persidangan, sehingga sampai pada pertimbangan seolaholah perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan RUPS.1.3. Bahwa konstruksi fakta judex factie tersebut seolaholahmencari payung hukum, lalu mengkonstantir rumusan perbuatanseolaholan telah memenuhi unsur perbuatan melawanhukum( wederrechtelijk).2.

Pertimbangan Judec Factie Tentang Pelaksaan RUPS.4.1. Bahwa pertimbangan judex factie keliru dan tidaktepatmengkonstantir tentang kewajiban melaksanaan RUPSadalah sebagai sebuah perbuatan bersifat melawan hukumpidana ( wederrechtelijk ), mengingat didalam UndangUndangNo.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tidak ada Pasalmengatur tentang rumusan perbuatan Pidana namun hanyamemuat sanksisanksi bersifat keperdataan.4.2.

Bahwa sedangkan menurut faktanya, Terdakwa terhitungsejak tanggal 17 Maret 2018 berdasarkan RUPS No.002/RUPS/PT.PTC /IIl/2018 RUPS tidak lagi menjabat sebagaiDirektur Utama PT.Pesona Timur Cemerlang.Halaman 26 dari 37, Putusan Nomor 1297/PID/2020/PT SBY4.3.

SurveyorIndonesia (Persero), melainkan hanya sebatas usulan Pemegang Sahamkepada RUPS PT. Surveyor Indonesia (Persero) untuk melakukanpengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi PT.

Surveyor Indonesia (Persero) termasukorgan RUPS PT.

S412/MBU/2013 tanggal 26 Juni 2013 adalah surat usulan yangditujukan kepada Pimpinan RUPS PT.Surveyor Indonesia(Persero).

Putusan Nomor 2 K/TUN/2015(1) Organ RUPS PT.Surveyor Indonesia (Persero) bukan pejabattata usaha negara;(2) Hasil RUPS PT.Surveyor Indonesia (Persero) bukankeputusan pejabat tata usaha negara yang merupakan pejabatpublik, namun keputusan badan hukum perdata perseroanterbatas.(3) Dalam Judex Facti sama sekali Objek Sengketa tidak adadiikuti dengan keputusan lebih lanjut dari pejabat tata usahanegara, selain hanya surat Menteri BUMN cq. Objek Sengketaaquo.

, bukan hasil RUPS PTSurveyor Indonesia (Persero) atau surat yang lain yang bersifatperdata.Gugatan diajukan terhadap pejabat tata usaha negara cq.

,M.H;11.Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tertanggal 13 Oktober2011, yang dibuat di Notaris Johanes Limardi Soenarjo, S.H., M.H.

Ltd. yang karena tidak ada kesepakatan seluruhpemegang saham dalam RUPS secara bulat yang didasari anggaran dasarmaka sesuai ketentuan UndangUndang tentang Perseroan untukdinyatakan PT Industri Amien Steel Works Co. Ltd. atau disingkat PT AmienSteel Works Co.

Sesuai Pasal 142 huruf a UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas telah secara tegas ditentukan bahwa pembubaran perseroanterjadi berdasarkan atas RUPS.

ataukah Perseroan masih mungkin dilanjutkan ataukah tidakmungkin dilanjutkan adalah merupakan kewenangan organ perseroansebagaimana ditentukan di dalam mekanisme UU Nomor 40 Tahun 2007yakni melalui mekanisme RUPS untuk mengetahui kinerja dari Direksi danKomisaris.

Ltd. yang karena tidak ada kesepakatan seluruhpemegang saham dalam RUPS secara bulat yang didasari anggarandasarmaka sesuai ketentuan undangundang tentang Perseroan untukdinyatakan PT Industri Amien Steel Works Co. Ltd. atau disingkat PT AmienHal. 35 dari 36 hal. Put. No.2192 K/Pdt/2014Steel Works Co.

,M.M., padaRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Jakarta tanggal 1517 Juli2002, sebagaimana tertera dalam lampiran penjelasan RUPS dan telahdijadikan barang bukti (P.25) pada perkara perdata nomor 42 diHal. 5 dari 77 hal. Put.

,M.M., padaRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Jakarta tanggal 1517 Juli2002, sebagaimana tertera dalam lampiran penjelasan RUPS dan telahdijadikan barang bukti (P.25) pada perkara perdata nomor 42 diPengadilan Negeri Sorong, mengaku telah mengambil fee DirekturUtama pada tanggal 30 September 2001 sebesar Rp132.487.000,00Hal. 13 dari 77 hal. Put.

., perihal Risalah RUPS PT.Bhima Segara Sarana tentang Pengangkatan Dewa NyomanWiryawan Tamanbali, S.E.,M.M., selaku Direktur Utama;1 (satu) buah Akte No. 8 tanggal 05 November 2001, yang dibuatoleh Notaris Betsail Untajayana, SH perihal Risalan RUPS PT.Bhima Tirta tentang Pengangkatan Dewa Nyoman WiryawanTamanbali, S.E.

Bhima Tirta dan PT.Bhima Segara Sarana sejak tanggal 06 November 2001 melaluiKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bhima Tirtadan PT.

., perihal Risalah RUPS PT.Bhima Segara Sarana tentang Pengangkatan Dewa NyomanWiryawan Tamanbali, S.E.

Dalam UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 secara Konvensional ada dua Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) yaitu RUPS biasa / Tahunan dan RUPS lainnya, sebelum UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 adalah UndangUndang Nomor 1 Tahun1995, RUPS lainnya lazim disebut RUPS Luar Biasa, RUPS biasa adalah RUPS yang dilakukan Minimal enam bulansekali / setahun untuk meminta pertanggungjawaban Direksi selakuorgan Perseroan yang diberikan kewenangan oleh anggaran dasaruntuk menjalankan Perseroan dan melaporkan segala kegiatanyang

berkaitan dengan Perseroan; RUPS lainnya /RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang dapat dilakukansetiap waktu sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan perseroansehingga RUPS dapat dilakukan setiap saat sesuai dengankebutuhan atau kepentingan perseroan;Dalam Pasal 91 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 ada yang disebutdengan RUPS Sirkuler/Circulair resolution/usul kesepakatan yangdiedarkan, RUPS Sirkuler ini adalah untuk membentak kebuntuan yangbiasanya sering terjadi apabila RUPS biasa tidak bisa dilakukan

karenasesuatu hal seperti misalnya tempatnya berjauhan, waktu yang tidak bisasehingga dapat dilaksanakan RUPS Sirkuler, Pasal 91 UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 bahwa RUPS bahwa RUPS dapat dilakukan /pengambilan keputusan dapat dilakukan di luar RUPS dengan tata caraatau mekanisme yang diatur artinya bahwa Sirkuler RUPS ini bisa dilakukandi luar RUPS secara konvensional tetapi dia akan mempunyai derajat dankekuatan hukum yang mengikat sama dengan kekuatan hukum mengikat diRUPS biasa; Bahwa Rapat

dilarang satuanggota pun tidak menandatangani Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) sirkuler jadi untuk sah dan mengikatnya Rapat Umum Pemegangsaham (RUPS) harus mendapat tandatangan dari semua pemegang sahamtanpa terkecuall; Bahwa dalam RUPS sirkuler yang menjadi tanggal pengesahan adalahpenandatangan terakhir dari pemegang saham, misalnya ada tigapemegang saham A,B,C dan C terakhir tandatangan, tandatangan tersebutmenjadi tanggal pengesahan RUPS sirkuler; Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat

Akta Notariil, Berita Acara RUPS Luar Biasa,tertanggal 29 Desember 2015;18.

menjalankansuatu perusahaan milik sendiri ;b. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdirisendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya ;c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada diIndonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia;Bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (1) juncto Pasal 92 ayat (1) dan (2)Undang Undang Perseroan Terbatas menyebutkan Direksi diangkat olehRapat Umum Pemegang Saham (RUPS

Oleh karena itu berdasarkan Pasal 1 angka 5 UndangUndang Ketenagakerjaan dan ketentuan dalam Undang Undang PerseroanTerbatas yang telah dijelaskan diatas jelas bahwa Direksi/Direkturmerupakan pengusaha karena dia menjalan kan perusahaan baik miliknyasendiri maupun bukan miliknya sendiri;Bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatashak yang dimiliki oleh Direksi PT adalah hak atas gaji dan tunjangan yangbesamya ditetapkan oleh keputusan RUPS, sementara hak yang dimilikioleh

Nomor 485 K/Padt.SusPHI/2017menjalankan perintah kerja yang biasanya diatur dalam perjanjian kerja,sedangkan Direksi/Direktur mendapatkan gaji karena menjalankanpengurusan PT berdasarkan keputusan RUPS, sehingga seorang Direkturapabila ada perselisinan/sengketa mengenai keputusan RUPS mengenaigaji dan hak keperdataan lainnya maka penyelesaiannya adalah diPengadilan Negeri bukan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI);6.

Oleh karena itu berdasarkan Pasal 1 angka 5Undang Undang Ketenagakerjaan dan ketentuan dalam Undang UndangPerseroan Terbatas yang telah dijelaskan diatas jelas bahwadireksi/direktur. merupakan pengusaha karena dia menjalankanperusahaan baik miliknya sendiri maupun bukan miliknya sendiri;Bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undang Undang PerseroanTerbatas hak yang dimiliki oleh Direksi PT adalah hak atas gaji dantunjangan yang besarnya ditetapkan oleh keputusan RUPS, sementarahak yang dimiliki oleh

Dari penjelasan tersebut nampak bahwa pekerjamendapat upah karena menjalankan perintah kerja yang biasanya diaturdalam perjanjian kerja, sedangkan direksi/direktur mendapatkan gajikarena menjalankan pengurusan PT berdasarkan keputusan RUPS,sehingga seorang direktur apabila ada perselisinan/sengketa mengenaiKeputusan RUPS mengenai gaji dan hak keperdataan lainnya makapenyelesaiannya adalah di Pengadilan Negeri bukan di PengadilanHubungan Industrial (PHI);Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di

Kerja 7 x Rp31.000.000,00 = Rp217.000.000,00;Uang P.Hak 15% x Rp775.000.000,00 = Rp116.250.000,00;Jumlah = Rp891.250.000,00;(delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);Bahwa meskipun Penggugat seorang Direktur yang diangkat dandiberhentikan oleh Tergugat melalui RUPS, akan tetapi Penggugat tetaplahmerupakan seorang pekerja yang bekerja di perusahaan Tergugat denganmenerima upah atau imbalan dalam bentuk lain (vide Pasal 1 ayat (3)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Tentang status Pemohon Kasasi;Pengangkatan Pemohon Kasasi sebagai Direktur hanya formalitas belaka,oleh karena statusnya tetap sebagai karyawan/pekerja;Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknyamenyatakan Pemohon Kasasi bukanlah berstatus pekerja oleh karenadiangkat melalui RUPS;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti dalam hal ini bertentangan denganfaktafaktafakta hukum yang diperoleh dalam persidangan perkara a quo,sebagai berikut:1.

Dalam perkara a quo benarPemohon Kasasi secara formal adalah direktur yang diangkatmelalui mekanisme RUPS, oleh karena RUPS adalah satusatunyaalat formal untuk mengangkat/menetapkan seseorang sebagaidirektur sesuai dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007,namun apakah Pemohon Kasasi benarbenar ditetapkaneksistensinya sebagai Direktur?, oleh karena Pemohon KasasiHalaman 8 dari 16 hal.

Put Nomor 566 K/Pdt.SusPHI/20161.3.1.4.ternyata dan terbukti masih berstatus karyawan atau pekerjasebagaimana nama dan status Pemohon Kasasi yang disejajarkandengan seluruh karyawan Termohon Kasasi (bukti P3);Bahwa jika berpedoman kepada Pasal 1 ayat (3) Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 Pemohon Kasasi adalah pekerja atau buruhyang diangkat sebagai direktur yang pengangkatannya memangharus melalui mekanisme RUPS.

Demikian pula daftar karyawan tersebutdiajukan Termohon Kasasi sebagai data untuk pembayaran pajak(khususnya pos biaya/pengeluaran Termohon Kasasi, dengan demikiandalil Pemohon Kasasi tentang status Pemohon Kasasi sebagaikaryawan/pekerja Termohon Kasasi dari tanggal 18 Januari 1995sampai dengan PHK melalui mekanisme RUPS tanggal 15 Juni 2015demi hukum patut untuk diterima;3.

Bahwa maka berdasarkan hukuirn sebagaimana ditentukan dalam pasal 66 dan 67Undangundang Nomor tahun 1995, PELAWAN I meminta Ijin kepada Ketua PengadilanNegeri dari tempat kedudukan perseroan terbatas tersebut agar diperkenankanmenyelenggarakan RUPS sendiri, in casu kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin ; Pasal66:1. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentingan perseroan berwenangmenyelenggarakan RUPS lainnya ;2.

RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat membicarakan masalah yangberkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3); Pasal 67: Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroandapat memberikan izin kepada pemohon untuk :1. melakukan sendiri pemanggilan RUPS tahunan, atas permohonan pemegang sahamapabila Direksi atau K6misaris tidak menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang telahditentukan, atau ;2. melakukan sendiri pernanggilan RUPS lainnya

Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menetapkanbentuk, isi dan jangka waktu pemanggilan RUPS serta menunjuk ketua rapat tanpa terikat padaketentuan Undangundang ini atau Anggaran Dasar ;2. Dalam hal RUPS diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) KetuaPengadilan Negeri dapat memedntahkan Direksi dan atau Komisaris untuk hadir ;3.

Bahwa menurut Undangundang Nomor tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) adalah hak dan kewenangan para pemegang saham, sehinggaPutusan Provisi aquo yang melarang pemegang saham mengadakan RUPS adalah bertentangandengan Undangundang yang berlaku.

Bahwa tidak ada dasarnya bagi Para pelawan untuk menyatakan tindakan Para Pelawanmenyelenggarakan RUPS PT. Wijaya Triutama Plywood Industry tanggal 10 Januari 2001adalah sah menurut hukum ;2A: Bahwa tindakan Para pelawan menyelenggarakan RUPS PT. Wijaya Triutama PlywoodIndustry tanggal 10 Januari 2001 tersebut jelas bertentangan dengan hukum, karena :1. Penyelenggaraan RUPS PT.

HorasInsani Abadi Pematang Siantar dengan rincian Penggugat memiliki420 lembar saham (15,90 %) dan Penggugat II memiliki 55 lembar saham(2,08 %) dari 2.641 lembar saham dan 19 orang pemegang sahamyang sah;Bahwa berdasarkan hasil RUPS pada tanggal 24 Juni 2011, Berita AcaraNomor 5 PT.

tanggal 24 Juni 2011 Para Penggugat sama sekalitidak hadir karena Tergugat masih terkait dengan perkara di PengadilanNegeri maka sesuai dengan Pasal 99 UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan RUPS tidak dapatdigelar dan kalaupun tetap digelar RUPS namun Para Penggugat tidakmengakui keputusan yang diambil pada RUPS termasuk denda pajakHal. 2 dari 26 hal.

sertadimana RUPS tersebut dilaksanakan dan apakah ada daftar hadirnya sertaberita acaranya.

yang membuat Akte tersebut sama sekali tidak memuatapaapa saja yang dibicarakan di dalam RUPS sejak dibuka sampaiditutup, sehingga seolaholah yang dibuat dalam akta tersebut adalahyang baikbaik saja, pada hal seharusnya apaapa saja yang dibicarakandalam RUPS semuanya harus dituangkan dalam berita acara sehinggajelas apa sebenarnya yang terjadi di dalam RUPS;Bahwa oleh karena RUPS 2011 tidak disetujui olen Para Penggugat dan3 orang Pemegang Saham lainnya maka alasan RUPS telah disetujuiharuslah ditolak

Nomor 2971 K/Pdt/201412.belakang sebab satu sisi menyatakan denda tersebut telah dibayar olehTergugat dan telah pula disetujui oleh RUPS tapi disisi lain menyatakanPenggugat melakukan pemblokiran atas dana PT. HIA di RekeningBank;Jadi pembayaran denda tidak ada relevansinya dengan pemblokirandana PT. HIA di Bank.