Ditemukan 897 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 06-01-2020 — Putus : 16-06-2020 — Upload : 30-06-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 1/G/2020/PTUN.JPR
Tanggal 16 Juni 2020 — Penggugat:
Dr. HENDRIK WORUMI, S.Sos., M.Si
Tergugat:
BUPATI SARMI
321580
  • dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusandan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan; Bahwa, penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU a quo apabiladihubungkan dengan Objek Sengketa sepanjang mengenalSistem Merit, maka pelaksanaan promosi jabatan didasarkanpada kebijakan dan Manajemen ASN yang dilakukan sesualkualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajardengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warnakulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umuratau
Register : 01-11-2012 — Putus : 30-01-2014 — Upload : 30-11-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 576/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR
Tanggal 30 Januari 2014 — 1.HARIPUTRA JOSEPH 2.HERLINA PAKPAHAN, S.H; 1.BENJAMIN UNTARIO 2.DAUD TONI 3.DRS. JOKO SANTOSO (Ahli waris/suami Ny.Windayani Astuti), 4.ADRIANTO WICAKSONO 5.WINSETYANTI WULANDARI 6.TRIDIPTA WAHYUTOMO 7.NY. JENNY
9722
  • WANPRESTASI DIDASARKAN PADAPERJANJIAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II DAN PENGGUGAT II ;BahwaDiskualflkasiin Person terjadi, apabilavang bertindak sebagaiPenggugat orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi), disebabkan Penggugat dalam kondisi berikut : a Tidak mempunyai Hak untuk menggugat perkara yang disengketakan.Misalnya orang yang tidak ikut dalam peijanjian bertindak sebagaiPenggugat menuntut pembatalan peijanjian........b Tidak cakap melakukan tindakan hukum.Orang yang berada di bawah umuratau
Register : 05-04-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 229/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 19 Juni 2019 — Pembanding/Penggugat : PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA
Terbanding/Tergugat : OTORITAS JASA KEUANGAN OJK
17295
  • Tidak cakap melakukan tindakan hukum (orang yang berada di bawah umuratau perwalian tidak cakap melakukan tindakan hukum)Selanjutnya, berdasarkan Pasal 380 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, untukselanjutnya disebut KUHPerdata pada pokoknya menyatakan bahwa yangbernaung di bawah perwalian diantaranya adalah mereka yang berada dalamkeadaan pailit.Dengan demikian, Direksi PT AJ BAJ telah berada di bawah perwalian yaitu Kuratordan telah kehilangan haknya atas segala sesuatu termasuk dalam mengajukanHalaman
Putus : 29-03-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79 PK/Pdt/2017
Tanggal 29 Maret 2017 — Ny. LINDA GUNAWAN GOMASJAYA, dkk vs Pr. SIANNY OCTAVIA Alias SIANNY OCTAVIA ONG, dkk
157622 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaiahli waris dari almarhum Ramli Gunawan Gomasjaya;Bahwa melihat kedudukan Josephine Gunawan Gomasjaya dalam hal iniadalah merupakan subyek hukum yang sangat berkepentingan, makasecara hukum sangat beralasan untuk dilibatkan sebagai pihak dalamperkara ini, guna untuk melindungi hakhaknya sebagai subyek sebagaiahli waris dari almarhum Ramli Gunawan Gomasjaya, apalagi ParaPenggugat tidak memberikan keterangan atau ketegasan tentang umurdari Josephine Gunawan Gomasjaya, apakah dia masih di bawah umuratau
Register : 06-03-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Mre
Tanggal 2 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
10619
  • Dan halaman 438 tentang EksepsiDiskualifikasi atau Gemis Aanhoedanigheid menjelaskan bahwa yang bertindaksebagai penggugat bukan orang yang berhak sehingga orang tersebut tidakmempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat misalnya anak dibawah umuratau orang yang dibawah perwalian. Perseroan yang belum disahkan sebagaibadan hukum bertindak atau nama perseroan. Atau yang bertindak bukan direksiperseroan berdasarkan pasal 82 Undangundang Nomor 1 Tahun 1995.
Register : 23-04-2013 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 22-08-2014
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 10_PDT_G_2013_PNBT_Kabul_07072014_Tanah
Tanggal 7 Juli 2014 — Chaidir ST Palimo (P) >< Azwir Rang Kayo Sutan (T)
7714
  • gugatan dan replik dari kuasa hukumPenggugat;Menimbang, bahwa atas materi eksepsi ini maka Majelis Hakimmemberikan pertimbangan yuridis sebagai berikut :Bahwa konsep error in persona dalam doktrin ilmu hukumkhususnya kaidah perdata antara lain membahas tentang subyekhukum tertentu yang secara hukum kedudukannya tidak memilikikompetensi atau kewenangan (persona standi in judicio) untukmelakukan perbuatan hukum tertentu guna melindungi kepentinganhukumnya, misalnya anak yang termasuk kategori dibawah umuratau
Putus : 12-05-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 497 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 12 Mei 2014 — : Ir. H. SYAFRINAL HEDY, MM. bin (alm) H. SYAMSANI
4723 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SYAFRINAL HEDY, MM. bin (almarhum) H.SYAMSANI , dengan demikian putusan tersebut tidak sesuaidengan syaratsyarat yang ditentukan oleh Pasal 197 KUHAP (1)butir b yang harus memuat : nama lengkap, tempat lahir, umuratau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal,agama, dan pekerjaan Terdakwa.Bahwa judex facti jelas dan nyata telah melakukan kesalahan halini terlihat pada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 28/Pid.Sus/2011/PN.PNBtanggal : 10
Register : 24-03-2020 — Putus : 24-08-2020 — Upload : 02-10-2020
Putusan PN WAINGAPU Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Wgp
Tanggal 24 Agustus 2020 — Penggugat:
1.LUTA HENGU ATA
2.YACOBUS LATA TANGKONDA, S.AP
3.Yunita Bongu Amahu, A.MA.PD
4.YOHANA KALARA HENJANG
5.YUBLINA KANDOKANG MADIK
6.JUNITA BONGU AMAHU,A.MA,PD
7.YUBLINA KANDOKANG MADIK,S.P.d
Tergugat:
1.Bangi kahi
2.Kambaru Windi
3.BANGU KAHI
18890
  • Hal 10 dari 882) Bahwa dalam penulisan identitas Para Penggugat dalam Gugatantersebut, hanya menjelas mengenai nama Para Penggugat saja sertatidak menyebutkan indentitas lain seperti (tempat tanggal lahir, umuratau tanggal lahir, jenis kelamin, Kebangsaan, tempat tinggal, agamamaupun pekerjaan).3) Bahwa ketidaklengkapan indentitas daripada para pihak penggugatdalam gugatan a quo menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadikabur (Obscuur Libel) dan mengakibat gugatan tersebut harusdinyatakan gugatan
Register : 28-05-2018 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 54/PDT/2018/PT BJM
Tanggal 9 Agustus 2018 — Abdul Galib BIn H. Abd Rajak - dkk lawan Muhadi Bin Kusnan - dkk
8568
  • Yahya Harahap, S.H. dalambukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 112memberikan contoh sebagai berikut Yang meminjam uang adalah Atetapi yang ditarik sebagai Tergugat untuk melunasi pembayaranadalah B sebagai Tergugat, apabila yang digugat anak dibawah umuratau dibawah perwalian, tanpa mengikutsertakan orang tua ataupersona standi in judicio (yang sah mempunyai wewenang bertindakdi pengadilan).
Putus : 21-10-2013 — Upload : 14-12-2013
Putusan PN LANGSA Nomor 29/PID-B/2013/PN-LGS
Tanggal 21 Oktober 2013 — MUHAMMAD IQBAL BIN (Alm) IBRAHIM
12210
  • RIZAL, SE selanjutnya dianyamemerintahkan kepada saksi dan Sadri.NANDARAINI untuk mengentri data tenagahonorer tersebut ke format BKN dan setelahSaksi melakukan pengentrian data dan ternyata113ada 1 (satu) orang tenaga honorer yang tidakmasuk waktu dientri karena tidak cukup umuratau dibawah umur 19 tahun sehingga jumlahtenaga honorer yang telah Saksi entri sebanyak237 (dua ratus tiga puluh tujuh) orang.Bahwa untuk tenaga honorer pada BLHKPKota Langsa yang bernama ADENAN padalisting tertera pada
Putus : 29-05-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 PK/Pdt/2017
Tanggal 29 Mei 2017 — ABDUL HAMID vs Ir. TATANG SUDJATI YUSUP
10479 Berkekuatan Hukum Tetap
  • selain hal yang dikemukakan di atas, menurutMajelis Hakim terdapat halhal yang harus dicermati sehubungan dengankeberadaan bukti P10 (TTIV1) tersebut;Menimbang, bahwa jika bukti P10 (TTIV1) tersebut dikonfrontir denganbukti TTIl4b maka dapat disimpulkan bahwa jika memang benar ada transaksijual beli tanah antara Anding bin alnasan (Alm.) dengan Tergugat danTergugat Il, tentunya pada tahun 1957 tersebut umur atau usia Tergugat (Tatang Sudjati Yusuf) masih berusia 16 tahun, dalam arti masih dibawah umuratau
Register : 08-03-2017 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 10-10-2018
Putusan PN SAWAHLUNTO Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Swl
Tanggal 7 Desember 2017 — Penggugat:
4.HERI ISRIADI
5.JASMANIDAR
6.YUSKAL ISMET
Tergugat:
1.RAJULAN INYIK SANGKAR BILANGAN
2.SUDIRWANDI, S.Ag.
3.EDWAR JONI RKY. BASA
8610
  • Tidakseperti diisyaratkan dalam surat dakwaan perkara pidana yang diatur dalamPasal 143 Ayat (2) huruf a KUHAP (meliputi nama lengkap, tempat lahir, umuratau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, danpekeraan tersangka).....dst, dimana tujuan utama pencantuman identitasagar dapat disampaikan panggilan dan pemberitahuan, identitas yang wajibdisebut meliputi (a) Nama lengkap, (b) Alamat atau tempat tinggal, dan (c)Penyebutan identitas lain, tidak imperatif;Menimbang, bahwa
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
2521713
  • Tentang : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  • Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umuratau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agamadan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya.Pasal 208Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkansumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu.Pasal 209(1) Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara danselanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register sertaditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera.(
Register : 04-06-2013 — Putus : 01-11-2010 — Upload : 04-06-2013
Putusan PN PUTUSSIBAU Nomor 15/Pid.B/2010/PN.PTSB
Tanggal 1 Nopember 2010 — IR. H. MUHAMMAD SUKRI
11042
  • Tindak Pidana Korupsi tersebut sudah tepat ataukah tidak tepat disusun dalambentuk dakwaan subsidaritas, dengan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa pemeriksaan dalam persidangan mengacu kepada surat dakwaanPenuntut Umum dan berdasarkan pasal 143 ayat (2) huruf a dan b UndangUndang No.8Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) terdapat adanya 2(dua) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:1Syarat formil (huruf a), surat dakwaan harus berisi nama lengkap, tempat lahir, umuratau
Author : Ade Maman Suherman; J. Satrio;
Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan Batasan Umur)
618531538
  • 1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]
  • Namun, dari data yang kami perolehpada putusan, seperti umur para pihak, terlihat bahwa batasan umur yangdigunakan oleh hakim dalam menentukan di bawah umur adalah 18 tahunmaupun 21 tahun.Statistik perbandingan produkpengadilan menunjukkan 13% menggunakanbatasan umur 18 tahun dalam menentukan seseorang berada di bawah umuratau dewasa, 30% menggunakan batasan umur 21 tahun dalam menentukanseseorang berada di bawah umur atau dewasa, sedangkan sisanya, 57%, tidakmenguraikan batasan umur yang digunakan
Putus : 11-01-2017 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 206 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 11 Januari 2017 — DADANG SUPRIYATNA
165786 Berkekuatan Hukum Tetap
  • lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jeniskelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaantersangka;Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidanayang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindakpidana dilakukan.Dari redaksi Pasal 143 KUHAP tersebut dapat disimpulkan syaratsyarat yang harus dimuat didalam sebuah surat Dakwaan, yaitu:1)Syarat formil:Artinya bahwa dalam Dakwaan harus memuat identitasTersangka yakni berisi: nama lengkap, tempat tanggal lahir, umuratau
Putus : 29-06-2015 — Upload : 10-11-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 29 Juni 2015 — SUPARJO, Amd.Kl bin KROMO REDJO ; KEJAKSAAN NEGERI MEJAYAN
11212
  • kedudukan danjabatannya memiliki Kesempatan dan sarana yang ada padanya untuk melaksanakanapa yang menjadi tugas dan wewenangnya selaku Kepala Desa Sidomulyo,Kecamatan Sawahan , Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud dalam pengertianorang perseorangan menurut pasal 3 yang tidak terdapat didalam Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Menimbang, bahwa selama proses persidangan, teroukti bahwa TerdakwaSuparjo Amd.KI bin Kromo Redjo, sehat fisik dan mentalnya serta telah cukup umuratau