Ditemukan 1112 data
62 — 13
BARLIAN SIMAK UK danSUTIKNO SOEDIPRAWOTO selaku Ketua IKA SKMA Propinsi Kalimantan Tengah20032008 untuk mengrus dan menyelasaikan sertifikat tanah tertanggal 23 Desember2004, diberi tanda P.I.II.7 ;Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Polres Palangka RayaNo.227/III/2001/PAMAPTA tentang Laporan Kebakaran Mess IKA SKMA danterbakarnya Surat Segel Kepemilikan Tanah, tertanggal 13 Maret 2001, diberi tandaP.I.I1.8;Fotocopy Surat Keterangan Ketua RT.04 Ketua RT.04 Kelurahan Menteng
73 — 44
PDT/2019/PT DPSBahwa berdasarkan uraian diatas, syarat untuk dapat menyatakankebatalan suatu Akta Notaris dengan Putusan hakim, tidaklahdiperlukan menempatkan Notaris yang bersangkutan sebagaiTurut Tergugat tetapi cukup dengan adanya permintaan yangdituangkan dalam petitum gugatan, dalam perkara aquo; Penggugatsekarang Pembanding telah mengajukan permintaan kepada Hakimuntuk menyatakan batal Aktaakta Notaris berkenaan denganPerikatan Jual Beli atas Tanah sesuai dengan SHM No. 4471 tersebut(Mohon simak
177 — 45
Copy Surat Keterangan dari Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Manado Nomor : PL.01.01 / VII.17 / 1096 / 2014 tanggal 6 September 2014 tentang keterangan bahwa Objek Pengadaan Tanah sebagaimana Sertifikat Hak Pakai Nomor 01 / 2011 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 04 / 2013 telah tercatat dalam SIMAK BMN Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mando sebagai Aset Pemerintah RI cq. Kementerian Kesehatan ;22.
1.HIDJAZ YUNUS,SH.MH
2.MUHAMMAD AKBAR, S.H.
Terdakwa:
Ir. DONATUS MARRU
324 — 244
.Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan danHoltikultura Kabupaten Mamasa Nomor: 520/64/DPPHBUN/II/2015tanggal 05 Pebruari 2015, Tentang Penetapan PanitiaPemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan (Barang dan Jasa) pada DinasPertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kab.Mamasa Tahun Anggaran2015.Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan danHoltikultura Kabupaten Mamasa Nomor: 520/264/DPPHBUN/II/2015tanggal 23 Pebruari 2015, Tentang Penetapan Staf Pengelola Petugas Sak(Sai dan Simak
Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan danHoltikultura Kabupaten Mamasa Nomor: 520/64/DPPHBUN/II/2015tanggal O05 #Pebruari 2015, Tentang Penetapan PanitiaPemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan (Barang dan Jasa) pada DinasPertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kab.Mamasa Tahun Anggaran2015.3) Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan danHoltikultura Kabupaten Mamasa Nomor: 520/264/DPPHBUN/II/2015tanggal 23 Pebruari 2015, Tentang Penetapan Staf Pengelola PetugasSak (Sai dan Simak
Frizal Romeo Alias Ical Bin Iskandar Zainudin
Termohon:
3.Kapolres Rejang lebong cq Tim Penyidik Perkara Pidana
4.Kajari Rejang Lebong cq Jaksa Peneliti Perkara Pidana
77 — 74
Pemohon sebagai tersangka pelaku pasal 338 KUHP, makaadalah patut dan wajar apabila dinyatakan bahwa:"Penetapan Pemohon sebagai tersangka pelaku 338 KUHP adalah tidakberdasarkan hukum, melanggar perintah peraturan perUndangundangandan atau melawan hukum sehingga harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUMatau setidaktidaknya DIBATALKAN"Bahwa berdasarkan berita yang juga telah viral di massmedia, terjadi Suatu peristiwayang serupa dan atau identik dengan peristiwa yang dialami oleh Pemohon, yaknidapat kita simak
Reman, S.H., M.H.
Terdakwa:
Dony Setiawan
136 — 64
Selama berdinas sebagai TNI AD Terdakwa belum pernahikut tugas operasi dan kegiatan seharihari Terdakwa dikesatuannya hanyalah membantu untuk membuat SIMAK BMNserta membuat jamur siam.: Bahwa dalam perkara Terdakwa dipersidangan Oditur Militermengajukan barang bukti berupa:1) Barangbarang:Hal. 50 dari 96 Hal.
101 — 46
tersebut menjadi atas namaTergugat V(Nyonya Emi Sukiati Lasimon ) dalam batas waktupaling lambat 4 (empat ) bulan sejak tanggal 28 Maret 2011, sehinggapada tanggal 28 Juli 2011 tanah tanah tersebut semestinya sudahdibalik nama kepada Tergugat I'V ;e Tergugat I dan I Nyoman Sujastra bersedia membayar denda sebesarRp. 25.000 per hari per are, bila mana mereka tidak mampumenunaikan kewajibannya. dengan menyelesaikan sertipikat setipikattersebut menjadi atas nama Tergugat IV NYONYA EMI SUKIATILASIMON ( Simak
Terbanding/Tergugat I : Elizabeth L iem Sioe Lian alias Grace Elizabeth Liem
Terbanding/Tergugat II : Freddy Budiono, S.E
75 — 43
RuddyTjahjono, maka jelas kalau kita simak kalimat tersebut makagugatan wanprestasi terhadap harta bersama tersebut dilakukanoleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, karenamempergunakan kata dengan artinya bersama sama jadi karenajudul perihal gugatan Penggugat Konvensi ini dilakukan bersamasama dengan Tergugat Konvensi maka buat apa PenggugatKonvensi menggugat Tergugat Konvensi, oleh sebab itu dalilyang demikian tidak jelas dan kabur (obscuur lible) maka sudahsepatutnya gugatan Penggugat Konvensi
124 — 74
seterusnyamengambil sikap terhadap pelanggaran disiplintersebut ;Penggugat keliru jika =memandang persoalanpemberhentian dari jabatan struktural dari sudutpandang Peraturan Pemerintah Nomor 100Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS DalarnJabatan Struktural ; sebagai mana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun2002, oleh karena pemberhentian Penggugatdari jabatan struktural adalah hasil seleksi danini merupakan pelaksanaan UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara, (Simak
1.DESRIAL, B.A.E
2.NURSALIM
3.HANY PASHIHAH, SP
4.ERMI HUSMITA
5.DARNAWATI
6.ERMIZON
7.ELITA ENDANG
Tergugat:
1.Pemerintah Kota Palembang
2.PT. Prabu Makmur
3.PD. Pasar Palembang Jaya
4.Kantor Pertanahan Kota Palembang
77 — 21
secara hukum, dapatmemperpanjang haknya atas bagian bangunan dimaksudPasal 16 ayat 2 sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku dan ketentuan yang ditetapkanPIHAK PERTAMA.Halaman 37 dari 84 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Pilg.4)5)6)7)8)9)Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Surat Perjanjiantersebut, maka PIHAK KEDUA dalam hal ini Tergugat IIselaku Pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) dan/atauPihak lainnya dapat memperpanjang haknya atas bangunantersebut;Bahwa untuk lebih jelasnya, mari kita simak
1.Abdul Malik Kalang, SH
2.Kurniawan, SH.,M.Hum
3.Anto Widi Nugroho, SH.,MH
4.Mohamad Mulyadi Abdullah, SH
5.Fatmawati S, Khali, SH
6.MUHAMMADONG, SH
7.MUHAMMAD RACHMADHANI, SH
Terdakwa:
Hi. Darwis Moridu Alias Ka Daru
227 — 227
berita tersebutpada tanggal 06 Februari 2019 pada sore hari pada saat saksi dirumahnyadi Desa Labano Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo;Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa yang saksi lakukan pada saat ituadalah membuka link berita tersebut, kKemudian membaca berita yangdimuat di media online DM1 (Dunia Media Satu) dan terkait video orasikampanye Terdakwa DARWIS MORIDU dan itu memutar video orasikampanye Terdakwa DARWIS MORIDU tersebut berulangualang;Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa yang saksi simak
101 — 80
sebab ada masalahmasalah seperti yang telahTergugat IV, V, VI, VII, Vill uraikan dalam jawaban Tergugat IV, V, VI, VII,Vill, point 6 (enam), dan kemudian baru diterbitkan pada Tahun 1994,itupun SIP yang dikeluarkan Pada Tahun 1994 s/d tahun 2000 MemilikiHal 30 dari 80 Halaman Putusan Perdata No. 66/Pdt.G/2018/PN Son13.indikasi Cacat Hukum sebab Seperti yang telah Tergugat Uraikansebelumnya dalam Jawaban ;Bahwa Tergugat secara tegas menolak Posita Gugatan Point 10, 11, 12, 13karena apabila kita simak
Pembanding/Tergugat II : PARSAORAN LUMBANTOBING Alias CA ONG
Pembanding/Tergugat III : JUANDA SILABAN
Pembanding/Tergugat IV : DENY SIAHAAN
Pembanding/Tergugat V : HERMAN SINAMBELA
Pembanding/Tergugat VI : DEFINA NAINGGOLAN
Pembanding/Tergugat VII : RAMSES LUMBANTOBING
Pembanding/Tergugat IX : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA SIBOLGA
Terbanding/Penggugat : NURMAIDAH
Turut Terbanding/Tergugat VIII : BONAR L. SITORUS selaku Ahli Waris Almarhum BETUEL SITORUS
Turut Terbanding/Tergugat X : LURAH AEK PAROMBUNAN
77 — 19
Simak baikbaik, Pelepasan HakDengan Ganti Rugi tanggal 14 Januari 2006 objeknya adalah tanah yang dibeliBetuel Sitorus dari Muhammad Ludin Pasaribu, bukan dari Abdul Rahim Siregar.Secara kasat mata saja, Gambar Situasi tanggal Desember 2003 adalah cacathukum. Kenapa tidak ada tanggal.
136 — 13
Ronny Budiman, MKM(2) Pejabat Penandatanganan SPM(PPSPM) : Joice Jacelin Limpele, S.E(3) Bendahara Pengeluaran : Ermita, SKM(4) Pengelola SAI/SIMAK : 1. Vera Maidangkay, SKM2. Merry Tumundo, SKM(5) Staf Pengelola : 1. Stella Kolibu, SKM2. Maria Dumais, SKMBahwa saksi Dr.
Ronny Budiman, MKM2) Pejabat Penandatanganan SPM(PPSPM) : Joice Jacelin Limpele,S.E3) Bendahara Pengeluaran : Ermita, SKM4) Pengelola SAI/SIMAK : 1.Vera Maidangkay, SKM2.Merry Tumundo, SKM5) Staf Pengelola : 1.Stella Kolibu, SKM2.Maria Dumais, SKMBahwa benar saksi dr. RONNY BUDIMAN sebagai Pejabat PembuatKomitmen (PPK) sebelum menetapkan spesifikasi tekhnis barang danHarga Perkiraan Sendiri (HPS) sebelumnya mendapat surat dari dr.SANDRA J.L ROTTY;Bahwa benar saksi dr.
161 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Seluruh aset yang menjadi objek gugatan adalah milik negara dantercatat dalam SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen AkuntansiKeuangan Barang Milik Negara) Nomor 01 Tahun perolehan tanggal31 Desember 1957 Kode Barang 2.01.01.04.001.10;c. Posita gugatan Penggugat tidak sesuai dengan petitum.
SosialJuncto Pasal 28H UUD Negara Indonesia Tahun 1945;Bahwa, Surat Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1985 dan SK MenteriAgama Nomor SJ/B.IV/1/KS.01.1/96296/1996 tersebut tidak adarelevansinya dengan objek gugatan a quo sebab objek gugatan a quosejak awal bukanlah rumah negeri/dinas sebagaimana dimaksud dalamsurat keputusan menteri agama tersebut, melainkan milik Para PemohonKasasi sebagaimana diuraikan di atas dan dalam gugatan;Bahwa, Surat Keputusan Menteri Agama tersebut tidak ada hubungannyadengan SIMAK
BMN Nomor 01 Tahun perolehan tanggal 31 Desember1957 sebab objek gugatan a quo bukanlah asset negara karena tidak adasatupun bukti jika objek gugatan a quo termasuk yang pernah diserahkanoleh YPMII kepada negara/Tergugat ;Andaikatapun penyerahan asset quadnon benar, maka tidaklah relevandihubungkan dengan SIMAK BMN tahun 1957 sebab penyerahan assettersebut baru terjadi pada tanggal 12 Oktober 1988;Bahwa, penentuan rumah dinas seharusnya sejak awal ketika rumahtersebut selesai dibangun bukan sepuluh
Ridho Sihombing, SH., MH
Terdakwa:
1.Akhmad Baihaqi Karuniawan
2.Aldi Dwi Cahyo
3.Pino Pratama
77 — 41
III19/AL/VIII/2020"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Militer IIl19 Jayapura yang bersidang di Sorong dalam memeriksadan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusansebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :Terdakwa1Nama lengkap : Akhmad Baihaqi KaruniawanPangkat/NRP : Serda Tku/124004Jabatan : Operator Simak BMN SlogKesatuan > Lantamal XIVTempat, tanggal lahir : Mojokerto, 8 Mei1998Jenis kelamin > LakilakiKewarganegaraan :
73 — 46
MenteriKesehatan Nomor B1909/1961 tanggal 11 Setember 1961Perihal Tanah di Lenteng Djakarta, (foto kopi sesuai denganaslinya) ; Surat Direktur Zeni Angkatan Darat Nomor B1686/1961tanggal 19 Juli 1961 Perihal Persamaan Zeni dalam rangaTjaduad, (foto kopi dari foto kopi) ; Surat Menteri Kesehatan kepada Menteri/Kepala Staf AngkatanDarat di Jakarta Nomor 65690/G tanggal 25 Oktober 1961Perihal Tanah Kosong di Lenteng Agung untuk perasramaanTjaduad, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;Kartu Inventaris Barang (KIB/SIMAK
113 — 57
(Simak PositaGugatan angka 5 s/d 7). Lebih lanjut dalam positanya angka 8,Penggugat mendalilkan tanah yang dibeli dari Ny. Safira WariliM.Djohani berbatasan langsung dengan tanah yang dibeliPenggugat dari Abdul H.
41 — 10
Saksi: Ahmad Husin, ST, menerangkan :Bahwa saksi sebagai Operator Simak BMN Politeknik Negeri Medan.Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi yaitu mendata seluruh barang milikNegara yang berada dilingkungan Politeknik Negeri Medan.Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Dewi Kamariah.Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaksana penyedia barang.Bahwa saksi tidak tahu kapan penyerahan barang tersebut.Bahwa saksi ditunjuk sebagai Panitia Penerimaan Barang.Bahwa saksi tidak tahu tentang surat keputusan pengangkatan
94 — 38
seterusnyamengambil sikap terhadap pelanggaran disiplintersebut ;e Para Penggugat Keliru jikamemandang persoalanpemberhentian dari jabatan strukturaldari sudut pandang PeraturanPemerintah Nomor 100 Tahun 2000tentang Pengangkatan PNS DalamJabatan Struktural sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan PemerintahNomor 13 Tahun 2002, oleh karenaPemberhentian Para Penggugat darijabatan struktural a guo adalah hasilseleksi dan ini merupakanpelaksanaan UndangUndang Nomor5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara, (Simak