Ditemukan 1869 data
131 — 83
Berdasarkan bukti surat T.II.Int.2.2c, didapatkan fakta jika Tergugat padatanggal 5 Juni 2014, pernah berkirim surat kepada Penggugat, Tergugat IIIntervensi 1 dan Tergugat Il Intervensi 2, guna menindaklanjuti suratundangan ke3 dari Tergugat tanggal 11 Pebruari 2014, terkaitpermasalahan tumpang tindin SHM No. 540/Gembor, No. 548/Gembor danNo. 552/Gembor dengan SHGB No.1758/Gembor dan SHGB No. 1760/Gembor..
DjajapuraPermai, yang ternyata bidang tanahnya adalah tumpang tindin sebagian denganbidang tanah Sertipikatsertipikat obyek sengketa;Menimbang, bahwa sedangkan alasan hukum yang diajukan oleh TergugatIl Intervensi 2 untuk menyatakan jika gugatan Penggugat dalam perkara a quotelah lewat waktu (daluarsa) karena pada tanggal 24 Oktober 2012, Kepala KantorPertanahan Kota Tangerang dengan Nomor Surat: 8054/600.136.71/X/2012 telahmengundang Handoyo Santoso dan Soesanto Tjioe selaku direktur PT AsiaplastIndustries
Peraturan Perundangundangan yang berlakuuntuk mengajukan pembatalan Sertipikatsertipikat obyek sengketa di PengadilanTata Usaha Negara;Halaman 121 dari 142 halaman, Putusan No. 41/G/2014/PTUNSRGMenimbang, bahwa oleh karena sampai dengan diajukan dandidaftarkannya gugatan a quo oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha NegaraSerang pada tanggal 18 Agustus 2015, Tergugat tidak dapat menjamin kepastianhukum data fisik dari sebagian bidang tanah HGB No. 1758/Gembor dan HGBNo.1760/Gembor, telah tumpang tindin
62 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon Kasasi / Tergugat tersebut tidak didukung olehputusan pidana;Mengenai alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi II : Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena JudexFacti telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, dimana PemohonKasasi Il / Penggugat menyatakan, bahwa sekarang sedang berjalan gugatanPemohon Kasasi Il / Penggugat terhadap Pemohon Kasasi / Tergugat yangterdaftar dalam perkara No. 139/Pdt/G/2007/PN.Jkt.Ut, sehingga untukmenghindari overlaping (tumpang tindin
112 — 76
Trubaindo Coal Mining ) menolakmembayar tali asih atas tanah objek sengketa kepada Penggugatoleh karena tanah objek sengketa yang digugat oleh Penggugatdalam perkara ini adalah tumpang tindin dengan lokasi yangdakui oleh Tergugat Il ( Sdr. Messakh. A ), dimana Tergugat (PT. Trubaindo Coal Mining sudah membayar/memberikan taliasin atas lokasi yang dimaksud kepada Tergugat Il ( Sadr.Messakh.
77 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkanpemeriksaan setempat, Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya tumpangtindin penguasaan tanah akibat terbitnya Keputusan Bupati Bekasi Nomor591/Kep.052BPPT/2012, yang justru bertujuan untuk menghindari adanyatumpang tindin dengan mengoreksi surat keputusan Bupati yang terbit sebelumnyatentang areal ijin lokasi tahun 2011;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang,
65 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yahya Harahap pada persidanganterdahulu, tujuan UU 40/2007 memisahkan tugas, fungsi dan tanggungjawab Dewan Komisaris dengan Dewan Direksi adalah agar jelas batasbatas fungsi dan kewenangan Dewan Komisaris dengan Dewan Direksi,sehingga tidak terjadi saling tumpang tindin dan perebutan kekuasaan diantara organ yang satu dengan organ yang lainnya;8. Bahwa keterangan ahli M.
Pembanding/Tergugat IX : SUHARMI, CS ( 7 ORANG)
Terbanding/Penggugat I : AKHMAD SAFAAT
Terbanding/Penggugat II : ALEX ZULKARNAEN, SH. (kuasa AKHMAD SAFAAT)
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
Turut Terbanding/Tergugat I : SUHARMI
Turut Terbanding/Tergugat II : IKA SUGIARTI
Turut Terbanding/Tergugat III : DWI ASTUTI WULANDARI
Turut Terbanding/Tergugat IV : NOVITASARI
Turut Terbanding/Tergugat V : RETNO AMBARWATI
Turut Terbanding/Tergugat VI : INDRATMI PUJI ASTUTI
Turut Terbanding/Tergugat VII : NUGROHO
115 — 75
Dilema inilah yang harus benarbenardipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutusperkara ini, mempertimbangkan terlebin dahulu apakah benar posisi letakbatas bidang tanah milik Penggugat benarbenar tumpang tindin dengantanah milik Tergugat dan Tergugat Il, mengingat Kantor Pertanahan KotaDepok/Turut Tergugat saja tidak berani mencabut Sertifikat Hak Milik No.06802/Mampang/2014 dan Sertifikat Hak Milik No. 06803/Mampang/2014milik Tergugat dan Tergugat II, padahal sudah ada perintah
LODIA NIUFLAPU
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang
Intervensi:
Dominggus Amnahas
295 — 156
Sengketa tersebut diterbitkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat di lokasisebagaimana dimaksud Objek Sengketa a quo, diketahui fakta bahwa lokasibidang tanah yang diakui sebagai milik Penggugat tumpang tindih dengankeseluruhan bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Objek Sengketa yangditunjukkan Tergugat maupun Tergugat Il Intervensi sebagaimana termuat dalamBerita Acara Pemeriksaan Setempat;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat diketahui tanahmilik Penggugat yang tumpang tindin
(Sembilan Ribu Dua RatusSembilan Puluh Meter Persegi), tumpang tindin sebagian denganbidang tanah milik Penggugat, yang pada awalnya tanah yangdimaksud dalam Objek Sengketa tersebut merupakan pemberian dariTitus Nau yang dibagi menjadi tiga bagian dan masingmasing bagiandikuasai oleh Nikodemus Niuflapu, Lodia Niuflapu (Penggugat), danSilpa Asanab kemudian dikarenakan Nikodemus Niuflapu telahmeninggal dunia dan tidak memiliki keturunan sehingga tanahNikodemus Niuflapu secara adat juga menjadi hak
ISHAK
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
205 — 107
Asdaco tahun1997;Bahwa untuk singkatnya putusan ini maka semua keterangan saksiselebinnya dan selengkapnya telah termuat dalam berita acarapersidangan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusanini.Menimbang, Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara inimeskipun telah diberikan kKesempatan yang cukup untuk itu;Menimbang, bahwa pada tanggal 1 November 2019 Majelis Hakim telahmelaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah Penggugat yangtumpang tindin dengan tanah yang
Bahwa sehubungan dengan permohonan pemisahan hak atas tanah atasBahwa nama Penggugat, Tergugat melalui Suratnya Nomor : 1207/200Halaman 75 dari 88 halaman Putusan Nomor: 47/G/2019/PTUNPBR14.01/IV/2019 tanggal 23 April 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwatanah yang dimohon haknya tumpang tindin dengan SHM No. 3044 tahun 2005An. Watidar Aziz (Vide bukti P21)10.
86 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
putusanPengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 582/Pdt.G/2010/PN Jkt Bar,tersebut ataukah akan merubah dan atau membatalkan putusan PengadilanNegeri Jakarat Barat tersebut;Bahwa oleh karena pokok perlawanan Termohon Kasasi/SemulaTerbanding /Pelawan dan Termohon Kasasi II/Semula Terbanding II/Pelawan Il masih dalam proses Kasasi, sehingga masih banyakkemungkinankemungkinan yang akan terjadi terhadap putusan PengadilanNegeri Jakarta Barat tersebut, dan untuk menghindari adanya putusanhukum yang tumpang tindin
70 — 10
Bahwa sinyalir adanya tumpang tindin Sertipikat pada obyek perkaradengan terbitnya Sertipikat Nomor M.76, S.U No.43 tahun 2011 adalahsebagai berikut :1.
RATNA
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire
215 — 118
nama Ratna (Penggugat) ;Bahwa sejak Penggugat memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 870 Kel.Nabarua tanggal 22062007, NIB 26.13.01.08.01610, Surat Ukur Nomor51/08/2007 tanggal 7062007, luas 625m2atas nama Ratna tidak ada subjekhukum lain yang mengaku memilikinya sehingga dalam rentang waktutersebut, Penggugat mendirikan bangunan rumah diatasnya dan belumpernah mengalihkan maupun memindahtangankan kepada subjek hukumlain ;Bahwa Penggugat mengetahui bidang tanah bidang tanah milik Penggugattumpang tindin
94 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan areal tebangan kelompok TaniAdi Maju seluas 240 Ha (dua ratus empat puluh hektar) di mana didalamnyatermasuklah tanah Para Penggugat dengan SKGR sebagaimana dijelaskanpada angka 1 di atas, yang ditandatangani oleh seluruh Aparat Desa KetuaRT 001, Ketua RW 003, Kepala Desa Tebing Tinggi Okura dan Camat BukitRaja Kota madya Dati Il Pekanbaru (pada tahun 1994) dan pada waktu ParaPenggugat membeli tanah tersebut sudah dilakukan pengukuran kelokasioleh aparat desa setempat dan tidak ada tumpang tindin
1.H. RAMLI ADELE
2.H. ZAKARIA YUSUF
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANGKEP
Intervensi:
Dra. SOCHRAH BANGKA HANAPING
308 — 203
Sakaria Yusuf menjadi saksi Ade Charge (meringankan) (vide BuktiT Il Intv.2).8) Bahwa dalam pemeriksaan setempat di lokasi bidang tanah di atasobyek sengketa diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugatserta Para Tergugat II Intervensi menunjuk pada lokasi yang sama,dimana sertipikat hak milik atas tanah NO. 00485 A.n Muhammad SyawirAli tumpah tindin dengan Sertipikat hak milik atas tanah No.00268 A.nH. Ramli Bin H.
228 — 134
SUKERLY CHRISTOPORUS, SH telahmengajukan gugatan pembatalan sertifikat 1330/Sedau/1999 kePengadilan Tata Usaha Negara di Pontianak.Bahwa faktafakta hukum diatas sangatlah kontardiktif dengan apa yangdikatakan PENGGUGAT bahwa ia nya baru mengetahui sebagiantanahnya dimaksukkan kedalam SHM No. 1330/Sedau/1999 saatditahan adalah sangat bertolak belakang dan penuh kebohongan.Bahwa dapat disimpulkan secara hukum bahwa PENGGUGAT telahmengetahui sejak januari 2009 sebagian tanahnya tersebut telahtumpang tindin
1.ANDRI S, SH
2.PRIYO W., SH.
Terdakwa:
LIM DEWI
79 — 24
Namun terdakwa LIM DEWI tidak bisa menunjukkan buktipenyerahan uang muka kepada CAC SUKANTA.Bahwa terdakwa mengakui sebabnya baru memberikan uang mukasejumlah Rp.70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi CACASUKANTA karena masih proses pengecekan suratsurat di KantorPertanahan.Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternya lokasi tanah yang akandibeli oleh saksi SETIAWAN tersebut tumpang tindin dengan Hak GunaUsaha milik orang lain, namun hal tersebut tidak terdakwa beritahukankepada saksi SETIAWAN.Bahwa
152 — 45
sengketatersebut diberikan kepada Hajjah Azizah yang sekarang selaku pihakTergugat; Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut sekarang adalahTergugat dan di dalam tanah obyek sengketa tersebut terdapat bangunanrumah panggung terbuat dari kayu beratapbkan seng dan ada beberapabangunan kios; Bahwa luas tanah tersebut menurut data Desa pada waktu tahun 1960adalah 18 Are, yang mana kemudian pada tahun 2012 karena adapelebaran jalan, tanah tersebut menjadi 16 Are; Bahwa setahu saksi tidak ada tumpang tindin
102 — 25
NASIR, tidakbersinggungan atau tumpang tindin dengan SHGU No. 1 tahun 1995 milikTergugat Il yang diterbitkan lebih dahulu. Berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (Niet on van kelijke verklaard).2. Penggugat tidak memiliki J/egal stending untuk melakukangugatan3.
selanjutnya diberi tanda T.I18;Foto Copy dari Foto Copy Gambar atau peta tanah/lahan yang dibuatdan diklaim oleh Darul Nafis, dkk, pada Gugatan' perkaraNo.18/Pdt.G/2016/PN.Kag yang ternyata tumpang tindih dengan tanahperkara dalam gugatan aquo sertifikat an.M.Nasir sekarang ada padaPenggugat Helmy, selanjutnya diberi tanda T.I19;Foto Copy dari Foto Copy gambar atau peta tanah/lahan yang dibuatdan diklaim oleh Bustomi bin Amin Daud dkk, pada gugatan perkaraNo.18/Pdt.G/2016/PN Kag yang ternyata tumpang tindin
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Kag.bersinggungan atau tumpang tindin dengan SHGU No. 1 tahun 1995 milikTergugat II yang diterbitkan lebih dahulu.Penggugat tidak memiliki legal stending untuk melakukan gugatan.Dasar kepemilikan Penggugat, dari MINASIR ke Penggugat berdasarkanAkta Jual Bell, Sampai dengan gugatan diajukan, Penggugat mendalilkanmasih atas nama M.
76 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Engedi Ex Eagle Prestigeyang diterbitkan oleh Termohon Kasasi / Tergugat pada tanggal 16 Juni 2014dan atas tindakan tersebut Pemohon Kasasi / Penggugat mengajukan gugatanperbuatan melawan hukum dengan register perkara perdata Nomor211/Pdt.G/2014/PN.BTM tertanggal 20 Oktober 2014;Bahwa Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama dan Judex Facti TingkatBanding telah tidak menerima untuk memeriksa pokok perkara oleh karena gunamenghindari tumpang tindin putusan tentang siapa sebenarnya pemilik kapal MV.Engedi
Fazikka
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. LOMBOK TENGAH
228 — 86
Mtr.h) Data yuridis atau data fisik tidak benar, atau;i) Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.Dengan demikian, berdasarkan Pasal 106 ayat (1) dan Pasal107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberiandan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaantersebut di atas, jika dalam penerbitan objek sengketa oleh Tergugat mengandung kesalahan subjek hak, kesalahan obyek hak,terdapat tumpang tindin hak atas tanah, data yuridis
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : Hj. UCU Bt USA Diwakili Oleh : ZULFIKAR ALBAAR, SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : SITI KHODIJAH Bt H. SUNATA Diwakili Oleh : ZULFIKAR ALBAAR, SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa III : SITI ROGAYAH Bt. H.SUNATA Diwakili Oleh : ZULFIKAR ALBAAR, SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa IV : DIAN NURDIANA Als CILUNG Diwakili Oleh : ZULFIKAR ALBAAR, SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa V : AHMAD TOQIYUDIN Alias KIKI Diwakili Oleh : ZULFIKAR ALBAAR, SH.,MH
223 — 79
kepada Siti Rogayah demi hukum telah dicabut, dan tanah sebagaimanadalam C 935 seluas 6200 m2 (kemudian menjadi 5290 m2) sebagaimanadalam nomor urut / angka 26 dari 33 bidang tanah, beralih menjadi bagiandan menjadi hak sepenuhnya dari Hj Ucu binti Usa (Terdakwa 1), danbukan lagi menjadi bagian Siti Rogayah sebagai penerima hibah, danbukan pula menjadi bagian H Suhati sebagaimana dalam APHB No 3.e bahwa kalau surat hibah nomor 307/2007 tersebut tidak dicabut oleh HSunata, maka akan terjadi tumpang tindin