Ditemukan 19088 data
44 — 10
tersebut := Ditahan oleh :Penyidik : 27 Agustus 2013 sampai dengan 15 September 2013;Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 16 September2013 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013;Penuntut Umum : sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11November 2013;Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri Pekalongan : sejak tanggal 12November 2013 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013;Hakim : sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan 13 Desember 2013;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor
Advokat pada Law OfficeYOSEP PARERA and PARTNERS* yang beralamat di Jalan Semarang IndahBlok D.16 Nomor : 5 Kota Semarang;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara yangbersangkutan;e Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkasperkara;e Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;e Telah mendengar Keterangan Saksisaksi,
YARKONIBin ABDURRAHIM (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus olehPN TIPIKOR Semarang) dalam kedudukannya sebagai Satgas Raskin BulogSubdivre VI Pekalongan berdasarkan Surat Tugas No.ST/04/Rek/IV/2011 tanggal02 Januari 2011 dan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu No.30/Rek/I/2010 tanggal 4 Januari 2010 Tugas dan tanggung jawab sebagai SatgasSubdivre VI Pekalongan, pada bulan Januari 2011 sampai dengan bulanDesember 2011 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam
Musyawarah Majelis Hakim TindakPidana Korupsi pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2014, oleh ERINTUAHDAMANIK, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, JHON H BUTAR BUTAR, SH.MH.Msi, Hakim Karir dan KALIMATUL JUMRO, SH., Hakim Ad Hoc Tipikormasingmasing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidangyang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2014 olehERINTUAH DAMANIK, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, AGOES PRIJADI,SH., dan KALIMATUL JUMRO, SH., masingmasing Hakim Ad Hoc Tipikor
Terbanding/Jaksa Penuntut : Evan Satryo , SH
105 — 35
PUTUS ANNomor :13 /TIPIKOR/2013/PTBdg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI BANDUNG,yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi padatingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkapTempat lahirUmur / tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikanSERIUS TAURUS NABABAN, ST.Siborongborong, Sumatera Utara ;38 tahun / 02 April 1974 ;
Karyawan Swasta ;Strata satu (S1) ;Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan SuratPerintah /Penetapan Penahanan : Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2012 s/d tgl 18 Juli 2012tahanan RUTAN; Dialinkan menjadi tahanan Kota sejak tgl. 13 Juli 2012 sd 18Juli 2012 ; Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal18 Juli 2012 s/d tgl. 27 Agustus 2012 (Tahanan Kota); Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus2012 s/d tanggal 15 September 2012 ; Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tipikor
2013 yang diterima dikepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 28 Februari 2013 ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingtersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingtertanggal 25 Maret 2013 yang diterima dikepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 27 Maret 2013 ;Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 13Februari 2013 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15Februari 2013 oleh Wakil Panitera Pengadilan Tipikor
Nomor :7303/PEN/TIPIKOR/2013/PT.Bdg. putusan mana diucapkan pada hariSENIN tanggal 15 APRIL 2013 dalam sidang terbuka untuk umum olehHakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh HakimHakimAnggota dan SAIFUL ASNURI, SH. Panitera Pengganti pada PengadilanTinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung tersebut, tanpa dihadiri olehPenuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa ,Hakim Hakim Anggota, Hakim KetuaMajelis,Hj. WIWIK WIDIJASTUTI SUTOWO, SH. Ny. PASTI SEREFINA SINAGA,SH, MH.H.
60 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesarRp.5.000,00 (lima ribu rupiah)Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.33/TIPIKOR/2011/PT.Bdg tanggal 28 SEPTEMBER 2011 yang amarlengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 27Juni 2011 Nomor : 250/Pid.B/2010/ PN.Pwk, yang dimintakanbanding tersebut ;1.
mengenai penilaian hasilpembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan selainitu. keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telahdikemukakan baik dalam pemeriksaan disidang pada Pengadilan Negerimaupun dalam Memori Bandingpada Pemeriksaan Pengadilan Tinggi,keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, Olehkarena itu Judec Facti tidak salah dalam menerapkan peraturan hukumdalam putusan perkara A quoMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.33/TIPIKOR
No. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 8 Tahun 1981 dan UndangUndang No. 14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No.5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta dan Terdakwa :AHYA Bin SUWARGA tersebut ;Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi Bandung No. 33/TIPIKOR
,MH Hakim Ad.Hoc Tipikor sebagaiHal.65 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itujuga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dandibantu oleh TUTY HARYATI, SH. MH. Panitera Pengganti dan tidakdihadiri oleh Pemohon kasasi :Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua :Ttd/ Ttd/Prof.DR.MOHAMMAD ASKIN.SH DR. ARTIDJO ALKOSTAR,SH.LLM.Ttd/M.S LUMME,SH.,MH.Panitera Pengganti :Ttd. /TUTY HARYATI, SH.
64 — 24
SUBAGYO (yang perkaranya sudah diputus oleh PNTemanggung dan Pengadilan Tipikor Semarang, dan sudah mempunyaikekuatan hukum tetap) serta Drs.
TOTOK ARY PRABOWO, MS, MA (MantanBupati Temanggung/DPO), pada sekitar bulan Januari 2004 sampai denganbulan Agustus 2004 atau setidaktidaknya pada tahun 2004, bertempat di KantorBupati Temanggung dan di Kantor DPRD Kabupaten Temanggung, atausetidaktidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tipikor Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri
SUBAGYO (yang perkaranyasudah diputus oleh PN Temanggung dan Pengadilan Tipikor Semarang, dan19sudah mempunyai kekuatan hukum tetap) serta Drs. TOTOK ARYPRABOWO, MS, MA (Mantan Bupati Temanggung/DPO) tersebutmerupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang yaitu: Bahwa Terdakwa bersama dengan YUDHIWANTO (DPO), dan saksi H.FATAHILLAH AZZAINY, saksi DIDIK SAMSUDIN, saksi EDI PURWOKO,saksi TRI WINARSIH, saksi R.
;ATAUKEDUA:Bahwa Terdakwa NUGROHO SATRUONO (anggota DPRD KabupatenTemanggung periode tahun 19992004 yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Tengah Nomor: 171/ 156/1999 tanggal 13 September 1999), pada sekitar bulan Januari 2004 sampai 21 dengan bulan Agustus 2004 atau setidaktidaknya pada tahun 2004, bertempatdi Kantor Bupati Temanggung dan di Kantor DPRD Kabupaten Temanggung,atau setidaktidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tipikor
Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara inisebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 9 September 2013, dalamrapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Semarang, oleh kami SUYADI, SH, selaku Hakim KetuaMajelis, MARSIDIN NAWAWI, SH, MH, dan ROBERT PASARIBU, SH, MH,Hakim Ad Hoc Tipikor, masingmasing selaku Hakim Anggota, putusan manadiucapkan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2013, dalam
118 — 48
(lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukanpermintaan Banding dengan surat permohonan Nomor6/Akta.pid/Tipikor/2018/PN.Bgl pada tanggal 5 Februari 2018 agar perkarayang diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 29 Januari 2018Nomor 36/Pid.SusTPK/2017/PN.Bgl, diperiksa dan diputus pada PeradilanTingkat Banding ;Menimbang, bahwa Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umumtersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Akte PemberitahuanBanding tanggal 7 Februari 2018
dengan Akta Nomor6/Akta.pid/Tipikor/2018/PN.Bgl;Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukanMemorie Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulupada tanggal 26 Februari 2018 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa padatanggal 26 Februari 2018 dengan Akta Pemberitahuan Memori Banding Nomor6/Akta.Pid/Tipikor/2018/PN.Bgl;Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telahmengajukan Kontra Memorie Banding yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Bengkulu
pada tanggal 5 Maret 2018 dan telahdiberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Maret 2018dengan Akta Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor6/Akta.Pid/Tipikor/2018/PN.Bgl.Menimbang, bahwa kemudian baik kepada Jaksa Penuntut Umum,maupun kepada Terdakwa masingmasing telah diberi kesempatan untukmempelajari berkas perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan NegeriBengkulu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 14 Februari 2018sampai dengan 21 Februari 2018 dengan surat Nomor
JALIL SAIRIN, SH, MH.dan SOPHAR SITORUS, SH, (Hakim Ad Hoc) Tipikor pada Pengadilan TinggiBengkulu masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 6/Pen.Pid.SusTPK/2018/PT BGL tanggal 23 Februari 2018, putusan mana diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 olehMajelis Hakim tersebut dengan dibantu olen BARJAKI, SH. sebagai PaniteraHalaman 70 dari 71 hal Put No 6 /Pid.SusTPK/2018/PT BGLPengganti
59 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
C 3036438 H alamatKemakmuran Rt. 07/01 Pegambiran LemahWungkuk Cirebon, atas namaMUHAMMAD IKROMDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;9Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masingmasingditetapkan sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBandung No. 44/TIPIKOR/2011/PT.
kasasinya telah diterimadi kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 17 Januari 2012 dengandemikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itu permohonankasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/paraTerdakwa pada pokoknya sebagai berikut :1 KEKELIRUAN JUDEX FACTI DALAM PENERAPAN HUKUM.Bahwa mencermati putusan Pengadilan Tinggi Tipikor
Bandung No. 44/TIPIKOR/2011/PT.
, setelah prosespemeriksaan dari BPK;Bahwa dalam hal ini dana yang berasal dari APBD Kota Cirebon TA. 2004yang diterima oleh para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Terdakwa adalah haksebagai anggota dewan yang telah melalui verifikasi dan dipertanggungjawabkan,sebagaimana keterangan saksisaksi dari pihak Eksekutif (Setwan dan Keuangan PemdaKota Cirebon), namun fakta ini diabaikan oleh Judex Facti;MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING DAN TINGKAT PERTAMA SALAHMEMAHAMI UNSURUNSUR PASAL 2 DAN PASAL 3 UU TIPIKOR
Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor,dimana semua unsurunsurnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan khususnyaunsur yang ke 3 dan ke 4 yaitu unsur ke 3 : melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, karena terbukti perbuatan para Terdakwadalam menerima anggarananggaran tidak sesuai dengan Perda No. 03 Tahun 2004tentang APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2004, oleh karena dalam anggaranbelanja DPRD Kota Cirebon sebagaimana dijabarkan dalam
Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : T.M PAKPAHAN, SH., MH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Ir. GALAILA KAREN KARDINAH als KAREN GALAILA AGUSTIAWAN als KAREN AGUSTIAWAN
Terbanding/Terdakwa : Ir. GALAILA KAREN KARDINAH als KAREN GALAILA AGUSTIAWAN als KAREN AGUSTIAWAN
2397 — 4767
Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada pengadilan Tinggi DKI Jakartasejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;11. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada pengadilanTinggi DKI Jakarta sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10September 2019;12. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI terhitung sejak tanggal 11September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;Terdakwadi dampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya : 1. Dr. SoesiloAribowo, S.H.,M.H.,M.Si., 2.
Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 26 Juli 2019, diterimaPanitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Juli2019 dan salinannya telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5Agustus 2019;9.
Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 21 Agustus2019 dan Memori Banding dari Terdakwa, diterima Panitera Muda TipikorPengadilan Negeri Jakarta Pusat masingmasing pada tanggal 21 Agustus2019 dan salinannyab telah telah diberitahukan kepada Penuntut Umumpada tanggal 22 Agustus 2019 ;10..Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 21 Agustus 2019,diterima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padatanggal 21 Agustus 2019 dan salinannya telah diberitahukan kepadapenuntut
Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa putusan tersebut terdapat perbedaan pendapat(Dissenting Opinion) dari Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Hakim Anggota III yangintinya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama danberpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primairmaupun Dakwaan Subsidair karena perbuatan Terdakwa untuk kepentinganbisnis, bukan untuk kepentingan pribadi sehingga
3.M. Alfani Ridloan, S.H.
4.Ricky Rangkuti, S.H., M.Kn.
Terdakwa:
SAMUEL BB SIRAN
45 — 34
disetorkan ke rekening milik negara dan diperhitungkan sebagai pemulihan kerugian keuangan negara;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- Barang bukti poin 1 s/d 102 dalam daftar barang bukti di atas;
Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan pengembangan perkara tipikor
55 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
TOMTOM DABBUL QOMAR tersebut;- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut;- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung 28/TIPIKOR/2020/PT BDG, tanggal 5 Februari 2021 yang merubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg, tanggal 26 Oktober 2020, mengenai perbaikan redaksi penjatuhan pidana kepada para Terdakwa dan status barang
88 — 14
Yog ykarta; PNS Pemkot Yogyakarta ; Sarjana (S1) 5 Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah TahananNegara Yogyakarta, oleh :Penyidik, sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan 8 Juni 2015;Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juni 2015 sampai dengan tanggal18 Juni 2015;Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2015 sampai dengan tanggal2 Agustus 2015;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakartasejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015 ;Putusan No. 12/Pid.SusTPK
/2015/PN.Yyk, hal. 1 dari 174 hal Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Yogyakarta sejaktanggal 23 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015; Perpanjangan Pertama Ketua pengadilan Tipikor Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 22 Oktober 2015sampai dengan 20 Nopember 2015; Perpanjangan Kedua Ketua pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 21 Nopember 2015sampai dengan tanggal 20 Desember 2015;Terdakwa didampingi penasehat
Yogyakarta, yang bertindak baik sendirisendirimaupun bersamasama, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Yogyakartapada tanggal 3 Agustus 2015 = di bawah register No.W.13.U1/32/Pid.Sus.TPK/VIII/2015;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Telah membaca :1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari KepalaKejaksaan Negeri Yogyakarta: Nomor : B1947/0.4.10/Ft.1/07/2015dan Surat Dakwaan Nomor Reg.
Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta tanggal 24 Juli2015Nomor :12/Pen.Pid.SusTPK/2015/PN.Yyk tentang penunjukanMajelis Hakim yang mengadili perkara ini;Putusan No. 12/Pid.SusTPK/2015/PN.Yyk, hal. 2 dari 174 hal3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tanggal 24 Juli 2015Nomor : 12/Pen.Pid.SusTPK/2015/PN. Yyk tentang penetapan harisidang;4. Berkas perkara atas nama terdakwa Drs.
Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp 5.000, (lima ribu rupiah) ;Putusan No.12/Pid.SusTPK/2015/PN.Yyk, hal. 173 dari 174 halDemikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriYogyakarta pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2015 olehSUWARNO, SH., M.H, selaku Hakim Ketua Sidang, dan ERMASUHARTI, SH., dan RINA LISTYOWATI, SH, Hakim Adhoc Tipikor,masingmasing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkanpada hari
57 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyitaan tanggal 30 Desember 2011Berita Acara Penyitaan tanggal 30 Januari 2012Berita Acara Penyitaan tanggal 14 Februari 2012Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 30 Desember 2011Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 30 desember 2011Berita Acara Penitipan barang bukti tanggal 30 Januari 2012Berita Acara Penerimaan Transfer Uang barang bukti tanggal 14Februari 2012Copy permohonan titipan pengembalian uang Negara atas namaterdakwa Rochman tanggal 28 agustus 2012Penetapan Pengadilan Tipikor
Bandung Nomor 04/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg tanggal 20 september 2012 yang telahdiperbaiki dengan penetepan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor05/Pen.Pid.Sus/ TPK/2012/PN.Bdg tanggal 4 Oktober 2012.Hal. 87 dari 139 hal.
No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013oBahwa berkaitan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sangaterat kaitannya dengan faktor Kebijakan dan Kewenangan yang dimilikioleh pejabat, sehingga memiliki kemampuan menyalahgunakankewenangan tersebut guna memperkaya diri sendiri atau orang lain,sebagai suatu unsur tidak mendapatkan pertimbangan hukum dari keduaperadilan Judex Facti.
No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Il/ Terdakwa :ROCHMAN, S.Sos tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung No.03/Tipikor/2013/PT.BDG., tanggal 26 Maret2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bandung No.22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg., tanggal 17Desember 2012 ;MENGADILI SENDIRI1.
Penetapan PengadilanTipikor Bandung Nomor 04/Pen.Pid.Sus/ TPK/2012/PN.Bdg tanggal 20september 2012 yang telahdiperbaiki dengan penetepanPengadilan Tipikor BandungNomor 05/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg tanggal 4Oktober 2012.10.Berita Acara serah terimaUang titipan dari paraterdakwa perkara BansosNomor RBB3/28/ST/EZ/IX/2012 dari RumahPenyimpanan Benda SitaanNegara (RUPBASAN)Bandung tanggal 21september 2012 .11. Berita Acara PenitipanBarang bukti tanggal 1Oktober 2012.Hal. 159 dari 139 hal. Put.
I WAYAN SURYAWAN, SH
Terdakwa:
AHMAD MUTTAKIN
318 — 219
delik.Bahwa paksaan fisik contohnya menempeleng, menodong, paksaan psikisberupa ucapan yang dengan ucapan tersebut membuat orang takut ;Bahwa dalam kaitannya dengan penerapan Pasal 12 huruf e UU Tipikor,ancaman bisa berwujud fisik atau non pisik berupa katakata yang membuatorang takut ;Bahwa kalau hanya merasa takut, tidak termasuk ancaman ;Bahwa Bestandel!
delik pasal 11 UU Tipikor adalah menerima hadiah, karenapasal 11 itu suap pasif ;Halaman 125 dari 156 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2020/PN Mtr Bahwa Jika berupa hadiah harus berwujud, janji bisa akan dan hadiah harussudah nyata diterima, kalau belum diterima belum bisa dikatakan menerimahadiah ; Bahwa ahli berpendapat dalam kasus ini jika uang Ssumbangan masih beradadi tangan para kadus dan belum diterima oleh terdakwa, sehingga tidak bisadikatakan sudah menerima hadiah karena uang belum diterima
dari pelaku, karena dimulai dari adanyakesepakatan dari tokoh masyarakat, kalau seandainya semua unsur telahterpenuhi, kalau unsur memaksa tidak ada maka tidak bisa dipersalahkanmelakukan tindak pidana dalam Pasal 12 huruf e UU Tipikor, karena unsurini merupakan unsur delik.
DariHalaman 133 dari 156 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2020/PN Mtrkasus posisi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum, ahli berpendapatbelum ada mens rea dari pelaku, karena dimulai dari adanya kesepakatandari tokoh masyarakat, kalau seandainya semua unsur telah terpenuhi,kalau unsur memaksa tidak ada maka tidak bisa dipersalahkan melakukantindak pidana dalam Pasal 12 huruf e UU Tipikor, Karena unsur inimerupakan unsur delik.
Amiruddin, SH.M,Hum, ,bestandel delik pasal 11 UU Tipikor adalah menerima hadiah, karena pasal 11itu Suap pasif, jika berupa hadiah harus berwujud, janji bisa akan dan hadiahharus sudah nyata diterima, kalau belum diterima belum bisa dikatakanmenerima hadiah, syarat satu delik harus ada perbuatan melawan hukum atauada peraturan yang dilanggar, dan harus ada niat/ kesengajaan atau means reaatau dengan maksud yang menentukan apakah pelaku ada niat atau tidakmelakukan perbuatan yang dilarang.
120 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin tanggal 9 Mei 2017, Nomor 01/Pid.Sus/Tipikor/201 7/PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedarmengenai lamanya pidana yang dijatunkan ,sehingga amar lengkapnyaberbunyi sebagai berikut;1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Muhidin, BE.,ST., MM bin Hamran, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dalam Dakwaan Primair;2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primairtersebut;3.
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwadalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat bandingditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor07/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2017/PN Bjm yang dibuat oleh Panitera PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2017, Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Banjarmasin mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut
57 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
., HakimHakim Ad Hoc Tipikor padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh Arman Surya Putra, S.H.,M.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh : Pemohon Terdakwa dan Penuntut Umum.HakimHakim Ad Hoc Tipikor : Ketua Majelis :ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH. ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.
51 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
PAK), yaituberdasarkan halhal sebagai berikut :1).2).3).Sehubungan dengan adanya pemeriksaan Tim Tipikor Polda Kalimantan Tengahterhadap PT. Sari Borneo Yufanda (PT. SBY), SubKontraktor PT. Puspita AlamKurnia (PT. PAK).Hasil Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan di Banjarbaru tentangKontribusi Jalan dan Landing Site ex Pertamina.PT. Puspita Alam Kurnia (PT.
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa Objectum in litis terikat dengan Ketentuan Peraturan Daerah Nomor: 5Tahun 2006 berkaitan dengan kewenangan Desentralisasi Otonomi Daerah dansesuai Ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf c UndangUndang Mahkamah Agung;Lagi pula gugatan Penggugat atas obyek sengketa terkait dengan perkara:Pemeriksaan Tim Tipikor
86 — 47
Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp 5.000, (lima ribu rupiah).Membaca, putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri klas1A Bengkulu Nomor 57/Pid.SusTPK/2017/PN.Bgl., tanggal 14 Maret 2018telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :1Menyatakan terdakwa HASAN KODERI Als HASAN Bin (Alm)MUHAMMAD SULTONI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primairtersebut;Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari
Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp 5.000, (lima ribu rupiah).Membaca Akta permintaan banding Nomor 9/Akta.Pid/Tipikor/2018/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas1 A Bengkulu pada tanggal 21 Maret 2018 Jaksa Penuntut Umum mengajukanpermintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut danpermintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama olehJurusita Pengadilan Negeri Bengkulu kelas 1 A kepada Terdakwa secara sahdan patut;Menimbang,
57 — 22
., MH dan M.GUNTUR OHOIWUTUN , SH , MHAdvokad beralamat di Kantor Pengacara Dan Konsultan Hukum Jalan Misi No 10Kelurahan Mandala Kabupaten Merauke , yang berhak berdasarkan surat kuasakhusus bertanggal 25 Agustus 2015 ;Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan suratPerintah/Penetapan Penahanan masingmasing oleh :1 Penyidik Tidak dilakukan penahanan;2 Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2015 s/d Tanggal 06 September2015 ;3 Hakim Pengadilan Tipikor sejak tanggal 19 Agustus
2015 s/d Tanggal 17September 2015 ;Halaman 1 .Put No: 15/Pid.susTpk/2016/PTJAP4 Diperpanjang Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 18 September 2015 s/d Tanggal 16 November 2015 ;5 Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 17 November 20152015 ; s/d Tanggal 16 Desember 2015 ;6 Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 17 Desember 2015 s/d Tanggal 15Januari 2016 ;7 Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 13 Januari 2016sampai dengan tanggal 11 Februari 2016 ;8 Perpanjangan
penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 12 Februari 2016sampai dengan tanggal 11 April 2016 ;PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;Telah membaca dan mempelajari:I Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Jayapura No.15 /Pen.Pid.Sus.Tpk/2016/PT JAP tanggal 21 Maret2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa danmengadili perkara ini;II Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor
HakimAd Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura masingmasing Hakim Anggota,putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yangterbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi HakimHakim Anggotadan dibantu oleh USMANY PIETER,S.H. Panitera Pengganti pada PengadilanTinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/KuasaHukumnya :Ketua Majelis,Ttd.IMANUEL SEMBIRING. S. H.HakimHakim Anggota,Ttd. Ttd.1. PAHATAR SIMARMATA.S.H.M.Hum. 2.
31 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Panitera Pengganti dan tidakdihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Ad Hoc Tipikor : Ketua :TTD/Dr. H.M. Imron Anwari, S.H.,Sp.N.M.H.,TTD/Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.,12Panitera Pengganti :TTD/Didik Trisulistya, S.H.,Oleh karena Hakim Ad. Hoc. Tindak Pidana Korupsi Hamrat Hamid,S.H.,sebagai Anggota/Pembaca telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 07September 2013, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/PembacaIll: Dr. H. M.
Terbanding/Penggugat : JUARMAN, S.Sos.M.Si
102 — 57
maka yang perlu dipertimbangkan adalah, apakah benar bahwaPenggugat/Terbanding telah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan kejahatan Jabatan, sehingga ia diberhentikan sebagai PNS ;Halaman 10 Putusan No.206/B/2019/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat/Terbandingdalam gugatannya dan keterangan Tergugat/Pembanding dalam Jawabannyaserta memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.17/Pid.SUS/Tipikor
70 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keberatan Terdakwa dalam memori kasasinya tidak dapat dibenarkan,terdapat cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalahmelakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18UndangUndang Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 Juncto Pasal 64Ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana dengan alasan;c.