Ditemukan 1038 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 16-07-2020 — Putus : 14-09-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PN MUARA BUNGO Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Mrb
Tanggal 14 September 2020 — Penuntut Umum:
Raden Dimas Hidayatullah
Terdakwa:
FAIZAL TANJUNG Als FAIZAL Bin HASIM
648
  • berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurutMajelis, Terdakwa dalam keteranganya telah menyadari bahwa 1 (satu) plastikberisi serbuk kristal dengan berat bersih 4,73 gram dan 1 (satu) plastik berisiserbuk kristal dengan berat bersih 0,17 gram dan telah diajukan dipersidangandengan berat bersih keseluruhan 4,88 gram sisa penyisihan pemeriksaansecara laboratoris adalah termasuk Narkotika Golongan bukan tanamansebagaimana barang bukti tersebut merupakan barang terlarang yang manauntuk penguasaan dan pemilikannya
Register : 20-01-2017 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90 K/TUN/2017
Tanggal 6 Maret 2017 — WIDODO, DKK VS I. BUPATI KONAWE SELATAN., II. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA., III. ADNAN, DKK., IV. ACHMAD MALAKA DAN KONIMAN, DKK;
10458 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1837/1980 tanggal 06 Agustus 1980 yangditandatangani oleh Andri Djufri, S.H. yang kemudian dijadikan dasarsaudara Ilham untuk mengakui sebagai tanahnya, hal tersebut adalah cacatyuridis;Dan akibat dari point 5, 6,7, 8, 9 & 10 tersebut diatas, maka perlu adanyapengawasan agar tercipta justifikasi hukum yang jelas karena bila tidaksuatu saat Surat Keputusan Tergugat a quo nanti dapat dijadikan alas haktanah perseorangan yang cacad yuridis sehingga tidak patut dan tidak layakIlham menjadikan dasar pemilikannya
Register : 16-01-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN BAUBAU Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Bau
Tanggal 19 September 2019 — Penggugat:
Hj. RUMIN
Tergugat:
1.PT. Pertamina Persero Pusat Jakarta Cq. PT. Pertamina Persero MOR VII Makassar Cq. PT. Pertamina Persero TBBM Baubau
2.Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Tenggara Cq. Badan Pertanahan Kota Baubau
148111
  • Zaeru, selanjutnya bukkti T.I32, disebutkan asal tanahdari Yusran, S.E. bahwa perbedaan tersebut menunjukan sikap ketidaktelitiandan kurang hatihati saat mengidentifikasi dan menverivikasi asal pemilikanatas tanah a quo disertai alas hak pemilikannya, sebagai syarat pembeli yangberitikad baik;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan atas buktibuktidiatas, Majelis hakim memperoleh kesimpulan pokok bahwa pihak Tergugat dalam melakukan pembebasan lahan untuk dijadikan lokasi Terminal TransitBBM
Register : 06-02-2019 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 14-06-2019
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp
Tanggal 9 Mei 2019 — I NENGAH NATA WISNAYA VS KEJAKSAAN AGUNG RI CQ. KEJAKSAAN TINGGI BALI CQ KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG, Dk
258155
  • yaitu tentangsegala hal, yang tersebut dalam surat itu dan juga tentang yangtercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yangHal 8 dari 69 halamanPutusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp11.tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itulangsung berhubung dengan pokok dalam akta itu.Lebih lanjut ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.No. 3176K/PDT/1988 Tahun 1988, yang menyatakan :ee sertifikat tanah yang bersangkutan, yang merupakan buktiotentik dan mutlak tentang pemilikannya
Register : 15-10-2018 — Putus : 27-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PN KABANJAHE Nomor 393/Pid.B/2018/PN Kbj
Tanggal 27 Desember 2018 — Penuntut Umum:
Alvonso Manihuruk. SH
Terdakwa:
Parmen Pakpahan
152156
  • Syaratsyarat untuk penerbitan sertifikat yang dikeluarkan olehpihak Pertanahan sesua dengan PP No. 24 tahun 1997 adalah : Fhotocopi identitas pemohon Alas hak tanah yang dimohon (surat bukti pemilikannya) Fhotocopi Kartu Keluarga SPPT PBB Tahun berjalan Surat pernyataan penguasan fisik bidang tanah Surat keterangan Kepala Desa setempat Surat Pernyataan pemohon telah memasang patok tanda batas2.
Register : 17-12-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 15-03-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 455/PDT/2018/PT-MDN
Tanggal 28 Februari 2019 — IR. TAGOR PANDAPOTAN SIMANGUNSONG VS DEWAN KOPERASI INDONESIA,DKK
10629
  • Untuk kelancaran adminsistrasi pemilikannya (status tanah),Badan Pengurus DEKOPIN Wilayah Provinsi Sumatera Utara telahmengurus penyelesaian suratsurat yang diperlukan. Kantor ini mulaiditempati oleh DEKOPIN Wilayh Provinsi Sumatera Utara pada bulan Mei1981. Suatu masalah bagi DEKOPIN Wilayah Provinsi Sumatera Utaraadalah biaya perawatan atas gedung tersebut. Sebahagian dari ruangangedung tersebut pada saat ini digunakan (pinjam pakai) oleh KantorKoperasi Kabupaten Deli Serdang.
Register : 18-04-2014 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 20-10-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 22/G/2014/PTUN-MDN
Tanggal 24 September 2014 — PT CRYSTALINDO INDAH PRIMA : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU
6442
  • Oleh karena itu tidak dapat dikembangkan dengan mengakui / mengklaimpenguasaan atau pemilikannya berada di wilayah administratif desadesa lainnya ataukecamatan lainnya, selain terletak di Desa Simataniari atau Desa Simatanihari atau DesaSimatahari, Kecamatan Kota Pinang tersebut, kecuali PT. CRYSTALINDO INDAHPRIMA dapat menunjukkan buktibukti memperoleh hak dari pihak lain yang bukan57berasal dari pelepasan hak dari PT.
    Oleh karena itu tidak dapat dikembangkan dengan mengakui / mengklaimpenguasaan atau pemilikannya berada di wilayah administratif desadesa lainnya ataukecamatan lainnya, selain terletak di Desa Simataniari atau Desa Simatanihari atau DesaSimatahari, Kecamatan Kota Pinang tersebut.Oleh karena itu segala Buktibukti Penggugat yang menjadi dalil gugatanPenggugat mengklaim kepemilikannya terhadap objek tanah sengketa dalam perkara aquodan letak objek tanah sengketa di luar wilayah administratif Desa Simataniari
Putus : 02-10-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2500 K/Pdt/2012
Tanggal 2 Oktober 2013 —
8342 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gugatan demikian kabur dan cacat formil;e Bahwa Tergugat 23 Wempie Umboh bukti pemilikannya bukan SHMNomor 783/Desa Tateli seperti terurai dalam gugatan point 17 Nomor7, akan tetapi SHM Tergugat 23 Wempie Umboh bernomor 1010diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Minahasa;Bahwa sertifikat pemilikan tanah dari Tergugat Ill, IV, V, VI dibuat olehBadan Pertanahan Kabupaten Minahasa termasuk SHM milik Tergugat 23dan 31, maka secara yuridis berhak menilai sah tidaknya SHM tersebutadalah Pengadilan
Register : 13-04-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Pbu
Tanggal 24 September 2020 — Penggugat:
1.Wahyudi Wiwaha
2.Joko Utomo
3.Sukadi
4.Iim Suharyadi
Tergugat:
Koperasi Unit Desa Karya Utama
5825
  • ;Bahkan hal ini sejalan pula dengan Kaedah Hukum dari Mahkamah AgungRepublik Indonesia, antara lain : Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 3176 K/Pdt/1988, tertanggal 19 April 1990, yang berbunyi :Sebidang tanah yang sudah jelas ada sertipikatnya tidak dapatdiperjual belikan begitu saja berdasarkan Surat Girik, melainkan harusdidasarkan atas Sertipikat Tanah yang bersangkutan, yang merupakanbukti otentik dan mutlak tentang pemilikannya, sedang surat girik hanyasebagai tanda
Register : 30-04-2019 — Putus : 17-03-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 395/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 17 Maret 2021 — Penggugat:
D. WAHYUDIN dkk
Tergugat:
1.PT. BAKRIE SWASAKTI UTAMA
2.GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan
4.PT. BERKAT BERLIAN INTERNASIONAL
5.PT. Bakrie Land Development
145102
  • Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, sebagaimanaterdapat dalam kaidah hukum Putusan Nomor : 3176 K/Pdt/1988, yangmenyatakan :Sebidang tanah yang sudah jelas ada sertifikatnya tidak dapat diperualbelikan begitu saja berdasarkan surat girik, melainkan harus didasarkanatas sertifikat tanah yang bersangkutan, yang merupakan bukti otentikdan mutlak tentang pemilikannya, sedang surat girik hanya sebagaitanda untuk membayar pajak.
Register : 10-03-2014 — Putus : 28-05-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 PK/TUN/2014
Tanggal 28 Mei 2014 — IDA FARIDA VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK., II. PT. PAKUAN;
173111 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mochtar Wahid dalam disertasinya yang berjudulMemaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah halaman 173174,Penerbit Republika Cetakan Pertama Tahun 2008, yang menyatakan, bahwapendaftaran tanah tidak menciptakan hak yang tidak dapat diganggugugat,yang menentukan sah atau tidaknya sesuatu hak serta pemilikannya adalah sahatau tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan, bukan pendaftarannya.
Putus : 04-10-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PT MANADO Nomor 90/PDT/2011/PT.MDO
Tanggal 4 Oktober 2011 — RIA M.PAPALAPU, DKK ; LINDA WAKARY
102197
  • SUMAYKU melaluiPPAT Camat secara terang dan tunai dan telah memilikisertifikat pemilikannya terurai dalam gugatanpembeli demikian adalah pembeli beretikad baik patutdilindungi hokum vide Putusan Mahkamah Agung RI No.1237 K/Sip/1973 tanggall5 4 1976. Bahwa itikad baik merupakan asas yang dijunjungtinggi dalam lalu lintas hokum Jual Beli, denganetikad baik harus dilindungi dan Jual Beli yangbersangkutan harus di anggap sah (Putusan MahkamahAgung RI No. 251 K/Sip/1958 tanggal 26121958)..
Register : 24-07-2018 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 08-10-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 273/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 2 Oktober 2018 — HOBBY HUTAURUK VS PT CAHAYA PELITA ANDHIKA (PT.CPA)
11468
  • Majelis Hakim Tingkat Pertamayang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Bukti P13 da nBukti P14 dalam perkara aquo, tidak memiliki relevansi /nubungan yangjelas dalam perkara ini, dengan alasan :Bahwa Pembanding dahulu Penggugat d.K/Tergugat d.R adalah pemiliktanah yang telah memiliki dan menguasai tanah terperkara selama duapuluh tahun, dan menanaminya dengan kelapa sawit yang dibelinya dariJamarlin Purba, dan terhadap penguasaannya tidak pernah ada masyarakatlain yang berkeberatan tentang pemilikannya
Putus : 02-10-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2500 K/Pdt/2012
Tanggal 2 Oktober 2013 —
3720 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gugatan demikian kabur dan cacat formil;e Bahwa Tergugat 23 Wempie Umboh bukti pemilikannya bukan SHMNomor 783/Desa Tateli seperti terurai dalam gugatan point 17 Nomor7, akan tetapi SHM Tergugat 23 Wempie Umboh bernomor 1010diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Minahasa;Bahwa sertifikat pemilikan tanah dari Tergugat Ill, IV, V, VI dibuat olehBadan Pertanahan Kabupaten Minahasa termasuk SHM milik Tergugat 23dan 31, maka secara yuridis berhak menilai sah tidaknya SHM tersebutadalah Pengadilan
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-12-2021 — Upload : 15-12-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 548/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 14 Desember 2021 — Pembanding/Penggugat : PT Pertamina Persero Diwakili Oleh : PT Pertamina Persero
Terbanding/Tergugat I : Chairul Munir
Terbanding/Tergugat II : Pusparini
Terbanding/Tergugat III : Rima Nirmala
Terbanding/Tergugat IV : Irzal Munir
Terbanding/Tergugat V : Helda Martinelly
Terbanding/Tergugat VI : Edward Munir
Terbanding/Tergugat VII : Silvia Fatmasari Suryowidodo
Terbanding/Turut Tergugat I : PT Stanvac Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
107456
  • Tetapi kemudian setelahtanah tersebut dikuasai oleh Negara, selanjutnya ditata kemballipenggunaannya, penguasaan dan pemilikannya denganmemperhatikan:Masalah tata guna tanahnya;Sumber daya alam dan lingkungan hidup;Keadaan kebun dan penduduknya;Rencana pembangunan di daerah;aA fF PeKepentingankepentingan bekas pemegang hak = danpenggarap tanah/penghuni bangunan.Atas dasar pertimbangan di atas, maka diberikan prioritas untukpemberian hak baru atas tanah tersebut kepada:1.
Register : 03-08-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 21-12-2018
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk
Tanggal 20 Desember 2018 — Penuntut Umum:
1.DATMAN KETAREN, SH
2.DEWI KHARTIKA, SH
3.Pintar Simbolon, SH
4.ARIE KUSUMAWATI, SH
5.RAHMI AMALIA, SH
6.LILIK HARYADI, SH
7.siska purnama sari, SH
Terdakwa:
DARMAWI
15938
  • , kemudian saksi jawab kamu urus di kelurahan, kalaukamu ajukan dan urus di kantor, maka saya (saksi) tidak layani, danselanjutnya saksi tidak ada mendapat laporan dari Rantau Sepan, apakahtanah itu jadi dipecah pemilikannya atau tidak; Bahwa saksi tidak ada mendapat laporan dari Ferry Sukmana dan JailanAbdulkarim, bahwa ternyata tanah milik Rantau Sepan tersebut telahmasuk penerbitan sertifikat dalam kegiatan reguler; Bahwa saksi tidak ada menyuruh Rantau Sepan untuk meminjam KTPorang untuk pemecahan
    ,seharusnya tidak boleh dipecah dahulu pemilikannya sebagaimana dalamPasal 4 Perpu Nomor 56 tahun 1960 (artinya biar saja atas nama Rantau Sepandan Siti Muanah) sebab tujuan dari kegiatan IP4T itu adalah untuk memperolehinformasi data tekstual dan spesial bidang tanah itu tentang penguasaan,pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang termuat dalam petabidang tanah.
    ,seharusnya tidak boleh dipecah dahulu pemilikannya sebagaimana dalamPasal 4 Perpu Nomor 56 tahun 1960 (artinya biar saja atas nama Rantau Sepandan Siti Muanah) sebab tujuan dari kegiatan IP4T itu adalah untuk memperolehinformasi data tekstual dan spesial bidang tanah itu tentang penguasaan,pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang termuat dalam petaHalaman 207 dari 239 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2018/PN Plkbidang tanah.
Register : 26-04-2017 — Putus : 12-09-2017 — Upload : 26-09-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 61/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 12 September 2017 — Penggugat:
NY EUCHARIA SASTRAMIDJAJA alias EUCHARIA CUTARMAN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
1.Ny. Rd. Mutmainah Sri Haerani
2.Ny. Soeherna
3.Soeherni
4.Ny Soeherne alias Soeherne Maharani
5.Elly Suherly
6.Ny Etty Suherty
7.Evi Suhervi Sukotjo
9146
  • Tanahtanah tersebut dalam ayat (1) ditata kembali penggunaannya,penguasaan, dan pemilikannya dengan memperhatikan : a....dSt ......
Putus : 26-11-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1803 K/Pdt/2015
Tanggal 26 Nopember 2015 — 1. HINDUN SHOLICHAH; 2. MOCH. SHODIKUN; 3. MOCHAMMAD SA’I VS 1. LISA SUNDORO HOSEA, 2. PT INDO PERKASA USAHATAMA dan 1. KODAM V BRAWIJAYA Cq DANREM 084 BASKARA JAYA, 2. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BADAN PERTANAHAN NASIONAL) KANWIL JAWA TIMUR CQ. BPN (BADAN PERTANAHAN NASIONAl), 3. HENDRY J GUNAWAN
9051 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Suatu sebab yang halal atau diperbolehkan;Tanah tambak seluas 9 Ha tidak pernah dibuktikan pemilikannya atas nama H.Kusnan, akan tetapi justru berdasarkan bukti P1, P2, P3 tanah yang dikuasaiPemohon Kasasi III/Pembanding/Penggugat III berdasarkan keterangan KepalaDesa Tambaksawah merupakan Tanah Negara. Tanah Negara merupakantanah yang belum dilekati sesuatu hak sehingga merupakan sesuatu obyekyang tidak bisa dipergunakan sebagai obyek perjanjian (i.c.
Register : 11-02-2019 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 116/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 13 Agustus 2020 — Penggugat:
1.DANI bin SALIM
2.MASIAH binti SALIM
Tergugat:
1.INGE IVAN HUTAMA
2.Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta
3.Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat
4.Camat Kebun Jeruk Jakarta Barat
5.Lurah Kembangan Selatan
6.Suku Dinas Bina Marga, Kantor Walikota Jakarta Barat
7.Kapolres Jakarta Barat
8.PT. Antilop Maju
9.Freddy Lukman
10.H. Saleh
11.Ny. Laksmi Indrijastoeti, SH
393120
  • No.4160, tidak cukup kuat untuk membuktikan tanahterperkara adalah milik Penggugat, karena Girik adalah sebagai tandauntuk membayar Pajak sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RINo.3176/K.Pdt/1988 yang menyatakan sebidang tanah yang sudah jelasada sertifikatnya tidak dapat diperjualbelikan begitu saja berdasarkan suratGirik melainkan harus didasarkan atas Sertifikat tanah yang bersangkutan,yang merupakan bukti Autentik dan mutlak pemilikannya dan oleh karenaitu penguasaan atas tanah terperkara dan segala
Register : 20-03-2017 — Putus : 02-11-2017 — Upload : 02-03-2020
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 192/Pdt.G/2017/PA.Sgm
Tanggal 2 Nopember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
6528
  • Nomor 192/Padt.G/2017/PA Sqm.kepada Tergugat ( Sibali ), sehingga mobil truk Toyota Dyna Rino115 PS, yang dimaksud dalam Gugatan Penggugat memang sudahtidak ada, karena sudah beralih ke pemilikannya kepada H. Buang.Jadi yang patut dikategorikan sebagai harta bersama dalam haltersebut adalah hanya uang Down Payment (DP) sejumlah Rp30.000.000,(tiga puluh juta rupiah);b.