Putusan Nomor 1431/B/PK/PJK/2017yang lain, yakni asas kepastian hukum (Legal Certainty);Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty)bahwa Asas Kepastian Hukum dibidang perpajakan meletakkanhukum sebagai pedoman yang bersifat pasti sehingga pemenuhanhak dan kewajiban perpajakan dilakukan tanpa adanya keraguandan tidak terdapat tumpang tindin pelaksanaan kebijakanperpajakan bagi Wajib Pajak;bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, LNG PROJECTmemiliki skema bisnis yang tidak normal atau tidak lazim dalamketentuan

Kalman Bora sehingga memicu terjadinyatumpang tindin kepemilikan dan rawan terjadinya pertengkaran/perselisihan;j. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2005 terbit Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 71 a.n. Ferany Yohana Kelurahan Karang Joang yangditandatangani oleh Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor PertanahanBalikpapan yang tidak menggunakan alas hak yang sah dan tanggal 28April 2006 diterbitkan sertifikat a.n. Inara, M.

halaman Putusan Nomor 572/Pdt/2021/PT MDNBahwa disamping hal tersebut berdasarkan fakta dipersidangan instansipemerintahan (pihak BPN) yang menerbitkan Sertifikat yang diajukan olehPembanding/Tergugat sebagai bukti dipersidangan tidak pernah dihadirkanbaik sebagai saksi untuk melakukan klarifikasi terkait penerbitan alas hak yangdiajukan Pembanding/Tergugat, yang mana hal tersebut sangatlah pentinguntuk mengetahui fakta hukum tentang pertimbangan judex factie terkait alashak yang dinyatakan tumpang tindin

para petanitersebut pada butir g diatas, tidaklah jelas lokasinya, baik di petamaupun di lapangan karena tidak ditetapkan dengan jelas padapersil bekas hak erfpacht mana yang dimaksudkan dalam acarapengeluaran tersebut, dan sementara itu 1551 KK petani belummenguasai tanah garapan manapun.i. bahwa dengan demikian pemberian HGU tersebut, pada bagianbagian tertentu yang diberikan HGU, tumpang tindih dengan arealobyek landreform yang telah lebih dahulu ditegaskannya (tahun 1981),begitu pula tumpang tindin

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan...dstBahwa dalam posita gugatan no. 12 s/d 15 ..dst, Para penggugat telahmendalilkan sebagai pemilik dari SHM No, 259, 290, 323, 613, 308, 437,204, 71 dan 200, terletak di Desa Tegalrejo yang diterbitkan berdasarkanSurat Keputusan Gubernur KDH.TK.I Jawa Timur tanggal 18101980 No.DA/218/SK/HM/1980dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal30 Desember 1981 nomor SK. 208/DJA/1981dan merasa terhadapsertipikatsertipikat tersebut masuk/tumpang tindin

RPS sertamembuat perjanjian kerjasama dengan para pemilik tanah (warga Desa BudayaPampang), yang tumpang tindin dengan lokasinya Penggugat serta WIUPberbatasan langsung dengan IUPOP PT. DUM dan Koperasi Serba UsahaPEMUNG TAWAI.

RPS serta membuat perjanjiankerjasama dengan para pemilik tanah (warga Desa Budaya Pampang), yangtumpang tindin dengan lokasinya Terbanding semula Penggugat serta WIUPberbatasan langsung dengan IUPOP PT. DUM dan Koperasi Serba UsahaPEMUNG TAWAI;Bahwa dengan demikian, dalam surat perjanjian kerja sama tanggal 12 April 2013tersebut, obyek perjanjiannya tidak jelas.

Ketentuan Dalam UU Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (SEMA Nomor 2 Tahun1991) bagian V angka 3;Walaupun pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa adalah PT.Sentika Mitra Persada, namun Penggugat adalah pihak yangkepentingannya terkena langsung (terimbas) oleh akibat hukum daridiberlakukannya / dikeluarkannya objek sengketa, karena area ataulokasi atau wilayah Hak Operasi Produksi yang tercantum dalam objeksengketa seluruhnya tepat berada di dalam atau di atas ataumenumpang tindin

Halini membuktikan bahwa ketidakcermatan dan pengabaian obyektifitasoleh Termohon Peninjauan Kembali telah mengakibatkanketidaktertiban dalam penyelenggaraan negara, dalam hal initerjadinya tumpang tindin antara objek sengketa dengan IUPEksplorasi Pemohon Peninjauan Kembali;Berdasarkan halhal tersebut di atas, jelas terbukti bahwa TermohonPeninjauan Kembali telah melanggar AsasAsas Umum PemerintahanYang Baik, sehingga secara hukum (mutatis mutandis) objek sengketayang diterbitkan oleh Tergugat juga

Bahwa pada Peta Informasi Wilayah Pertambangan yangditerbitkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tanggal 19Oktober 2011 yang ditujukan kepada Penggugat II Intervensi, tidak adatumpang tindin dengan peta WIUP PT. Benliz Pacific Mustika5. Bahwa berikut ini koordinat dan Peta WIUP PT.

Bahwa pada tanggal 28 April 2014 Tergugat menerbitkan objekgugatan dan pada tanggal 14 Juli 2017 Penggugat II Intervensimemperoleh objek gugatan dan ternyata ada tumpang tindin WIUP objekgugatan terhadap WIUP Penggugat IIntervensi ;7. Bahwa Penggugat II Intervensi memetakan WIUP yang tumpangtindin sehingga diperoleh peta dan koordinat yang adalah sebagai berikut: oegi2Wapoga*@Napan (1a 1~ Poronai 2NA1i,i~glaharewau ,0 5Moawhaw oUsihee Koordinat Tumpang Tindih1. S3 02 28.0/E136 15 00.02.

Maka salah satu cara adalah memintabukti Sertipikat dari para pihak lalu direkam kembali dengan bukti fisik danlapangan, jika ada masalah tumpang tindin atau sebagainya itu masalah laindiluar pengukuran;Bahwa jika terjadi sertipikat tumpang tindih yang pertama kita lakukan adalahpenelitian, dari kedua sertipikat mana yang sertipikat yang lebih dahulu, yangkedua kami akan meneliti proses penerbitan 2 sertipikat tersebut Sesuai apatidak, itulah yang akan kami rekomendasikan kepada pimpinan, dan sepanjangpara

Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat diketahui bahwa sebagian bidangtanah sebelah selatan di atas lokasi tanah dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1287milik Tergugat II Intervensi ternyata diterbitkan sertipikat hak milik nomor 2701atas nama Penggugat sehingga diatas lokasi tanah milik Tergugat II Intervensiterdapat tumpang tindin sebagian dengan tanah milik Penggugat yangditerbitkan Sertipikat Hak Milik 2701 tersebut overlapping seluas 605 M2 diatastanah milik Tergugat II Intervensi (vide Berita Acara

Bahwa terhadap perkara yang berpotensi ne bis in idem, dan agartidak terjadi tumpang tindin karena perbedaan putusan terhadap perkaraHalaman 17 dari 36Putusan Perdata Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Gskyang sudah lebih dahulu diputus dengan perkara yang sedangberlangsung, Mahkamah Agung telah memberi petunjuk agar azas ne bisin idem dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian hukum bagipara pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yangberbeda, Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah

keabsahan penerbitan objek sengketa in casu oleh TermohonKasasi dahulu Pembanding/Tergugat, baik dari segi prosedur maupunsubstansinya yang telah bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimanadimaksud menurut Ketentuan Pasal 62 ayat 1 Peraturan Kepala BadanPertanahan RI Nomor 3 tahun 2001 tentang Pengelolaan Pengkajian danPenanganan Kasus Pertanahan yang menyebabkan cacat hukumadministrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 antara lain: huruf Etumpang tindin

terbukti Sertipikat Hak Milik Nomor2/Sawerigading adalah sah dan tidak ada satupun Putusan Pengadilan yangmenyatakan batal atau tidak sah, namun ternyata di atas tanah yang sama,oleh Tergugat telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor20256/Sawerigading, Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang,Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 29 Desember 2015, SuratUkur tanggal 14 Desember 2015 Nomor 00316/2015, luas 860 m2 atas namaPeter David Pie atau objek sengketa, sehingga terjadi tumpang tindin

bahwa setahu saksi apa yang dilakukan oleh Tergugat dan sdr kandungPenggugat lainnya atas dilaporkannya Penggugat ke polisi ini tidaksemestinya dilakukan, karena saksi tahu hubungan Penggugat denganpara Tergugat dan sdr kandung yang lain sebelumnya sangat harmonis,dan juga surat kuasa ahli waris tersebut harus cepat selesai dibuat ;bahwa surat kuasa ahli waris tersebut harus cepat selesai dibuat karenapada saat itu tanah warisan yang akan dijual tersebut sedang dalamkeadaan bermasalah dan tumpang tindin

TERGUGAT sesuaidengan ketentuan Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria KepalaSadan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 tentang Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan, yang menyatakan sebagai berikut :Pasal 107 : 'Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 ayat (1) adalah :Kesalahan prosedur;Kesalahan penerapan peraturan perundangundangan;Kesalahan subjek hak;Kesalahan objek hak,Kesalahan jenis hak;Kesalahan perhitungan luas;Terdapat tumpang tindin

gugatan Penggugat semakin kabur atas objek sengketa, karenaPenggugat tidak mengetahui bagaimana perolehan atas tanah yangdijadikan objek sengketa, baik Penggugat maupun Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ilmengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:1.Bahwa Tergugat Ill dapat mengakui bahwa ada terjadi hal kekeliruan dalammenerbitkan Surat Keputusan Hak atas tanah tanah kepada Tergugat danTergugat Il, apabila keduanya berindikasi terjadi tumpang tindin

dipertimbangkan bersamasama dengan pokok perkaramaka dengan demikian, menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama, tuntutan provisitersebut tidak beralasan secara hukum dan haruslah ditolak.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat denganpertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa tuntutan provisitersebut telah mencakup pokok perkara karena soal keberadaan SHM No.384/Girian Bawah atas nama FRANKY LINDO, dan soal letak dan batasbatasobjek eksekusi (pondasi dan bangunan pagar) yang tumpang tindin

Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili.Bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat menyangkutadanya sertifikat hak milik yang di dalilkan oleh Penggugatadanya tumpang tindin antara sertipikat hak milik No. 156/Bailang dan Sertipikat Hak Milik No. 1206/ Kelurahan bailang,dimana dalam dalil gugatanya Penggugat memperolehsertipikat hak milik No. 156/ bailang tersebut diperoleh dengancara menang lelang dari PT.

tidak tumpang tindin dengan Sertifikat Hak PakaiNomor 01109/Pousu jaya an. Pemerintah Republik indonesia Cq KepolisianNegara Republik indonesia seluas 125.000 m2? .

PTUN.SBY.Halaman 33 dari 56 Halaman. kesalanan dalam proses/prosedur penerbitan hak atas tanah,pendaftaran hak dan proses pemeliharaan data pendaftaran tanah;. kesalahan dalam proses/prosedur pengukuran;. kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan sertipikat pengganti;. kesalahnan dalam proses/prosedur penerbitan Sertipikat HakTanggungan;. kesalahan penerapan peraturan perundangundangan;. kesalahan subjek hak;. kesalahan objek hak;. kesalahan jenis hak;i. tumpang tindih hak atas tanah;j. tumpang tindin

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuri libeli) :Bentuk gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tidak jelas atau tidakterang, bahkan rancu dan saling tumpang tindin antara bentuk GugatPerwakilan Kelompok (Class Actiori) berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2002dengan Gugatan Konvensional yang juga kacau dan tumpang tindih antarabentuk gugat individual dengan bentuk kumulasi (Samenvoeging) sepertidijelaskan dibawah ini:1.

Putusan Nomor 225 K/TUN/2014Tbk. yang dihidupkan tersebut tumpang tindin dengan kuasakuasapertambangan perusahaan lain yang telah ada sebelumnya;Bahwa yang pasti secara faktual Pemohon Kasasi telah menempuhsesuai prosedur hukum dan tidak tergesagesa dalam mengambil suatutindakan hukum dalam menerbitkan surat keputusan pembatalan danpencabutan (quod noun) objek gugatan sesuai putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap sehingga keputusan tersebut tidak bertentangandengan peraturan perundangundangan