Ditemukan 1051 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 15-12-2016 — Upload : 26-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 15 Desember 2016 — PT ROYAL STANDARD VS 1. SUMARYONO, DKK., dan KEPALA KANTOR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN – KARAWANG
134215 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam Pokok Perkara1.Bahwa Para Penggugat adalah karyawan Tergugat yang bekerja diperusahaan Tergugat berlokasi di Jalan Raya Klari Nomor 45 KarawangJawa Barat yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Hubungan IndustrialBandung pada Pengadilan Negeri Bandung, oleh karenanya Pengadilana quo berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini;Bahwa selain itu Para Penggugat juga merupakan Anggota danPengurus Serikat Pekerja PT Royal Standard yang tergabung dalamwadah Persaudaraan Pekerja Anggota Persaudaraan
Register : 20-02-2020 — Putus : 29-05-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 183/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 29 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat : Yanih
Terbanding/Tergugat I : Jaury Jacob
Terbanding/Tergugat II : Bapak Ir. Joko Widodo
Terbanding/Turut Tergugat I : Bapak Sofyan Djalil sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Menteri Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat II : Sri Sutiyah, S.H, MKn
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
12481
  • 2013Tanggal 11 Juli 2013 antara Jimmy Jonathan almarhum dengan Yaniha quo, dan kemudian berdasarkan Surat Keterangan PelaporanPerkawinan a quo tersebut, ternyata dan terbukti Yanih a quo mengajukanpembuatan dan melaksanakan 2 (dua) akta notaris yang tidak sah danpalsu Ex Falso Quo Libet, yang berakibat telah dikeluarkan dandilaksanakan Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor: 24/VII/2013tertanggal 25 Juli 2013 yang bersumber pada Akta Pernyataan (Sepihak)No. 9 Tanggal 25072013, sehingga menurut Putusan hukum Pengadilana
    Hukum Perdata BAGIAN KEEMPAT TentangMelangsungkan Perkawinan Sama Sekali Tidak Dikenal PerkawinanAdat Tionghoa dan kemudian Ketentuan tersebut tegakan, bahwaPerkawinan adalah Sah Apabila Sudah Dicatat dan Didaftar padaKantor Catatan Sipil dengan Cara Harus Dibuktikan bahwa Perkawinantersebut Sudah Dilaksanakan Upacara Keagamaan di HadapanPenjabat Agama yang berwenang, DIPERTAUTKAN padaPertimbangan Hukum pada Hal.15 alinea pertama, kedua, ketiga,keempat, kelima, kKeenam yang dalam Putusan Hukum Pengadilana
Register : 05-12-2019 — Putus : 25-08-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 340/Pdt.G/2019/PN Skt
Tanggal 25 Agustus 2020 — Penggugat:
1.IRJEN POLISI DRS. DJOKO SUSILO, SH. MSI
2.POPPY FEMIALYA
Tergugat:
1.WALIKOTA SURAKARTA
2.PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KPK CQ JAKSA KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI KPK
3.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
15140
  • Eksepsi Terkait Kompetensi/Kewenangan Absolut Pengadilana. Persidangan Pemeriksaan Perkara A Quo Tidak BerwenangMengadili Materi Gugatan Terkait Pelaksaan Putusan PerkaraPidana Yang Telah Berkekuatan Hukum TetapPara Penggugat dalam surat Gugatannya, termasuk dalam PerbaikanGugatannya telah menyampaikan dalildalil yang pada intinya berbunyisebagai berikut:1.
Register : 13-03-2014 — Putus : 22-10-2014 — Upload : 07-11-2014
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 09 / G / 2014 / PTUN.BJM
Tanggal 22 Oktober 2014 — PT. ARUTMIN INDONESIA BUPATI TANAH LAUT CV. AKBAR MITRA JAYA
15647
  • Kompetensi Kewenangan Relatif Pengadilana.
Register : 08-03-2021 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 20 April 2021 — Pembanding/Penggugat I : IRJEN POLISI DRS. DJOKO SUSILO, SH. MSI Diwakili Oleh : SYAMSUL HUDA YUDHA, SH
Pembanding/Penggugat II : POPPY FEMIALYA Diwakili Oleh : SYAMSUL HUDA YUDHA, SH
Terbanding/Tergugat I : WALIKOTA SURAKARTA
Terbanding/Tergugat II : PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KPK CQ JAKSA KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI KPK
Terbanding/Tergugat III : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN
11558
  • Eksepsi Terkait Kompetensi/Kewenangan Absolut Pengadilana. Persidangan Pemeriksaan Perkara A Quo Tidak BerwenangMengadili Materi Gugatan Terkait Pelaksaan Putusan PerkaraPidana Yang Telah Berkekuatan Hukum TetapPara Penggugat dalam surat Gugatannya, termasuk dalam PerbaikanGugatannya telah menyampaikan dalildalil yang pada intinya berbunyisebagai berikut:1.
Author : Ahmad Fikri Assegaf (Penulis); Imam Nasima (Editor); Miko S Ginting (Peneliti); Eryanto Nugroho; M Nur Sholikin; Betari Octavia (Asisten Peneliti); Mir'atul Latifah (Asisten Peneliti); Normand Edwin (Asisten Peneliti); Putri Bilqish (Asisten Peneliti); Ryand Armilis (Asisten Peneliti);
Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Klausula Baku
61913372
  • Klausula bakumarak digunakan dalam perjanjian, khususnya perjanjian yang dekat dengankehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa klausula baku lahir sebagai akibatdari munculnya pemasaran masal atas produk maupun jasa. Dalam pandanganprodusen, ... [Selengkapnya]
  • Putusan pengadilana) Kutipan sumber putusan pengadilantermasuk pencantuman nama kasus;b) Kesesuaian pendapat hakim baikdalam satu forum maupun tidakdalam satu forum;c) Ringkasan mengenai kronologis danduduk perkara yang berhubungandengan topik yang diangkat; d) Argumentasi dari pihakpihak terkait;e) Alasanalasan dijatuhkannya putusan;danf) Amar putusan.g) Analisis terhadap putusan pengadilan;h) Rekomendasi atas hasil analisisterhadap putusan pengadilantersebut Untuk memudahkan menemukan sub pembahasan
Author : Chandra M Hamzah (Penulis); Hasril Hertanto (Editor); Giri Ahmad Taufik (Peneliti); Gita Putri Damayana (Peneliti); Gusnandi Arief Haliadi (Asisten Peneliti);
Bukti Permulaan yang Cukup
56443251
  • Perlu adanyasuatu pengaturan yang jelas terkait bagaimana definisi bukti permulaan yang cukup dan bagaimanakah menentukan cukup atau tidaknya buktipermulaan tersebut. KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyakbukti yang harus dimiliki ... [Selengkapnya]
  • Putusan pengadilana) Kutipan sumber putusan pengadilantermasuk pencantuman nama kasus;b) Kesesuaian pendapat hakim baikdalam satu forum maupun tidakdalam satu forum;c) Ringkasan mengenai kronologis danduduk perkara yang berhubungandengan topik yang diangkat; d) Argumentasi dari pihakpihak terkait;e) Alasanalasan dijatuhkannya putusan;danf) Amar putusan.g) Analisis terhadap putusan pengadilan;h) Rekomendasi atas hasil analisisterhadap putusan pengadilantersebut Untuk memudahkan menemukan sub pembahasan
Putus : 23-05-2012 — Upload : 18-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 K/PDT.SUS/2012
Tanggal 23 Mei 2012 — 1. PT. GARUDA INDONESIA (Persero), , dkk VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU)
2861117 Berkekuatan Hukum Tetap
  • TENGGANG WAKTU DAN KOMPETENSI PENGADILANA. Bahwa Putusan Termohon Keberatan diterima oleh Pemohon Keberatanpada tanggal 30 November 2010 sebagaimana dapat dibuktikan denganBerita Acara Penyerahan Dokumen yang ditandatangani oleh KuasaHukum Pemohon Keberatan dan Pegawai Termohon Keberatantertanggal 30 November 2010;B. Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (2) UU No. 5/1999 Jo.
Author : Ade Maman Suherman; J. Satrio;
Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan Batasan Umur)
564931538
  • 1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]
  • Penerapan Konsep Hukum Kecakapan dan KewenanganBertindak dalam Hukum Berdasarkan Batasan Umur dalamProduk Pengadilana. Konsep Kecakapan dan Kewenangan Bertindak dalam HukumBerdasarkan Batasan UmurKecakapan berasal dari kata dasar cakap, yang berarti sanggup melakukansesuatu; mampu; dapat; mempunyai kemampuan dan kepandaian untukmengerjakan sesuatu.'?
Register : 13-02-2019 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan PN AMBON Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 21 Mei 2019 — Nama : LA MASIKAMBA Tempat lahir : Tomia Umur/tanggal Lahir : 56 tahun / 5 Maret 1963 Jenis kelamin : Laki-laki Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia Tempat tinggal : Jl. Jenderal Sudirman Tantui, Kota Ambon, ATAU Jl. Jend. A.H. Nasution RT/RW 020/020, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara Agama : Islam Pekerjaan : Mantan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon
345177
  • Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanA 1 a og 1 es m . ae eile cou7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 15 Martet 2019 sampaidengan tanggal13 Mei 2019;8.
Putus : 13-03-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 138 /Pid.Sus/2013/PN.Tip.Smg
Tanggal 13 Maret 2014 — H. SISWADI, S.H, M.Kn
12549
  • Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapatpersetujuan badan pengawas;Membina pegawai;Mengurus dan mengelola Kekayaan BUMDMenyelenggarakan administrasi unum dan keuanganMewakili BUMD baik di dalam dan di luar pengadilana@roa39h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasukneraca dan perhitungan rugi laba kepada Badan Pengawas.i. Mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai darijabatan di bawah direksi;j.