Ditemukan 1051 data
134 — 215 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam Pokok Perkara1.Bahwa Para Penggugat adalah karyawan Tergugat yang bekerja diperusahaan Tergugat berlokasi di Jalan Raya Klari Nomor 45 KarawangJawa Barat yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Hubungan IndustrialBandung pada Pengadilan Negeri Bandung, oleh karenanya Pengadilana quo berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini;Bahwa selain itu Para Penggugat juga merupakan Anggota danPengurus Serikat Pekerja PT Royal Standard yang tergabung dalamwadah Persaudaraan Pekerja Anggota Persaudaraan
Terbanding/Tergugat I : Jaury Jacob
Terbanding/Tergugat II : Bapak Ir. Joko Widodo
Terbanding/Turut Tergugat I : Bapak Sofyan Djalil sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Menteri Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat II : Sri Sutiyah, S.H, MKn
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
124 — 81
2013Tanggal 11 Juli 2013 antara Jimmy Jonathan almarhum dengan Yaniha quo, dan kemudian berdasarkan Surat Keterangan PelaporanPerkawinan a quo tersebut, ternyata dan terbukti Yanih a quo mengajukanpembuatan dan melaksanakan 2 (dua) akta notaris yang tidak sah danpalsu Ex Falso Quo Libet, yang berakibat telah dikeluarkan dandilaksanakan Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor: 24/VII/2013tertanggal 25 Juli 2013 yang bersumber pada Akta Pernyataan (Sepihak)No. 9 Tanggal 25072013, sehingga menurut Putusan hukum Pengadilana
Hukum Perdata BAGIAN KEEMPAT TentangMelangsungkan Perkawinan Sama Sekali Tidak Dikenal PerkawinanAdat Tionghoa dan kemudian Ketentuan tersebut tegakan, bahwaPerkawinan adalah Sah Apabila Sudah Dicatat dan Didaftar padaKantor Catatan Sipil dengan Cara Harus Dibuktikan bahwa Perkawinantersebut Sudah Dilaksanakan Upacara Keagamaan di HadapanPenjabat Agama yang berwenang, DIPERTAUTKAN padaPertimbangan Hukum pada Hal.15 alinea pertama, kedua, ketiga,keempat, kelima, kKeenam yang dalam Putusan Hukum Pengadilana
1.IRJEN POLISI DRS. DJOKO SUSILO, SH. MSI
2.POPPY FEMIALYA
Tergugat:
1.WALIKOTA SURAKARTA
2.PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KPK CQ JAKSA KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI KPK
3.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
151 — 40
Eksepsi Terkait Kompetensi/Kewenangan Absolut Pengadilana. Persidangan Pemeriksaan Perkara A Quo Tidak BerwenangMengadili Materi Gugatan Terkait Pelaksaan Putusan PerkaraPidana Yang Telah Berkekuatan Hukum TetapPara Penggugat dalam surat Gugatannya, termasuk dalam PerbaikanGugatannya telah menyampaikan dalildalil yang pada intinya berbunyisebagai berikut:1.
156 — 47
Kompetensi Kewenangan Relatif Pengadilana.
Pembanding/Penggugat II : POPPY FEMIALYA Diwakili Oleh : SYAMSUL HUDA YUDHA, SH
Terbanding/Tergugat I : WALIKOTA SURAKARTA
Terbanding/Tergugat II : PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KPK CQ JAKSA KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI KPK
Terbanding/Tergugat III : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN
115 — 58
Eksepsi Terkait Kompetensi/Kewenangan Absolut Pengadilana. Persidangan Pemeriksaan Perkara A Quo Tidak BerwenangMengadili Materi Gugatan Terkait Pelaksaan Putusan PerkaraPidana Yang Telah Berkekuatan Hukum TetapPara Penggugat dalam surat Gugatannya, termasuk dalam PerbaikanGugatannya telah menyampaikan dalildalil yang pada intinya berbunyisebagai berikut:1.
![](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/public/frontend/images/doc-48-green.png)
- Klausula bakumarak digunakan dalam perjanjian, khususnya perjanjian yang dekat dengankehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa klausula baku lahir sebagai akibatdari munculnya pemasaran masal atas produk maupun jasa. Dalam pandanganprodusen, ... [Selengkapnya]
Putusan pengadilana) Kutipan sumber putusan pengadilantermasuk pencantuman nama kasus;b) Kesesuaian pendapat hakim baikdalam satu forum maupun tidakdalam satu forum;c) Ringkasan mengenai kronologis danduduk perkara yang berhubungandengan topik yang diangkat; d) Argumentasi dari pihakpihak terkait;e) Alasanalasan dijatuhkannya putusan;danf) Amar putusan.g) Analisis terhadap putusan pengadilan;h) Rekomendasi atas hasil analisisterhadap putusan pengadilantersebut Untuk memudahkan menemukan sub pembahasan
![](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/public/frontend/images/doc-48-green.png)
- Perlu adanyasuatu pengaturan yang jelas terkait bagaimana definisi bukti permulaan yang cukup dan bagaimanakah menentukan cukup atau tidaknya buktipermulaan tersebut. KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyakbukti yang harus dimiliki ... [Selengkapnya]
Putusan pengadilana) Kutipan sumber putusan pengadilantermasuk pencantuman nama kasus;b) Kesesuaian pendapat hakim baikdalam satu forum maupun tidakdalam satu forum;c) Ringkasan mengenai kronologis danduduk perkara yang berhubungandengan topik yang diangkat; d) Argumentasi dari pihakpihak terkait;e) Alasanalasan dijatuhkannya putusan;danf) Amar putusan.g) Analisis terhadap putusan pengadilan;h) Rekomendasi atas hasil analisisterhadap putusan pengadilantersebut Untuk memudahkan menemukan sub pembahasan
286 — 1117 — Berkekuatan Hukum Tetap
TENGGANG WAKTU DAN KOMPETENSI PENGADILANA. Bahwa Putusan Termohon Keberatan diterima oleh Pemohon Keberatanpada tanggal 30 November 2010 sebagaimana dapat dibuktikan denganBerita Acara Penyerahan Dokumen yang ditandatangani oleh KuasaHukum Pemohon Keberatan dan Pegawai Termohon Keberatantertanggal 30 November 2010;B. Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (2) UU No. 5/1999 Jo.
![](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/public/frontend/images/doc-48-green.png)
- 1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]
Penerapan Konsep Hukum Kecakapan dan KewenanganBertindak dalam Hukum Berdasarkan Batasan Umur dalamProduk Pengadilana. Konsep Kecakapan dan Kewenangan Bertindak dalam HukumBerdasarkan Batasan UmurKecakapan berasal dari kata dasar cakap, yang berarti sanggup melakukansesuatu; mampu; dapat; mempunyai kemampuan dan kepandaian untukmengerjakan sesuatu.'?
345 — 177
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanA 1 a og 1 es m . ae eile cou7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 15 Martet 2019 sampaidengan tanggal13 Mei 2019;8.
125 — 49
Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapatpersetujuan badan pengawas;Membina pegawai;Mengurus dan mengelola Kekayaan BUMDMenyelenggarakan administrasi unum dan keuanganMewakili BUMD baik di dalam dan di luar pengadilana@roa39h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasukneraca dan perhitungan rugi laba kepada Badan Pengawas.i. Mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai darijabatan di bawah direksi;j.