TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar No.39/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks, tanggal 22 Agustus 2016 yang intinya sebagaiberikut :Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaansebagaimana tersebut diatas, dan telah diputus oleh pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada pengadilan Negeri Makassar No. 39/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks,tanggal 22 Agustus 2016 dengan amar putusan sebagaimana tersebut diatas,akan tetapi putusan tersebut dijatunkan dengan suara tidak bulat yakni 2 Hakimanggota menyatakan Terdakwa

tidak terbukti melakukan Tindak Pidana dalamdakwaan kesatu maupun kedua dari Jaksa Penuntut Umum, dengan alasansebagaimana di kemukakan dalam DESENTING OPINION, yang turut tertuangdalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Pengadilan Negeri MakassarNo. 39/Pid.Sus.

Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masingmasingsebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa atas Requisitoir tersebut Penasehat Hukum paraTedakwa mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya berkesimpulan sebagaiberikut:Bahwa para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsisebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum oleh karenanya mohondibebaskan dari dakwaandakwan tersebut ;PRIMAIRwonnnnnne Bahwa terdakwa MUHAMAD IRBAR, SE Bin (Alm) DANOESOEMADINATA selaku

terjadinyapembengkakan otak yang mengakibatkan penekanan pada pusat pernafasan dibatang otak sehingga tanda kematian korban dikatakan mati lemas ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) ke3KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umumbahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakpidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwayang menyatakan bahwa terdakwa

tidak terbukti melakukan tindak pidana dalamPasal 170 ayat (2) ke3 KUHP dan seharusnya terdakwa didakwa dengan PasalHal 163 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dpssangkaan menghilangkan barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 221KUHP, menurut Majelis Hakim tidaklah berdasar karena dari alat bukti dan barangbukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim telah memperolehkeyakinan bahwa telah terjadi peristiwa pidana yang diatur dalam Pasal 170 ayat(2) ke3 KUHP, dan terbukti

Kendaraan Bermotor Roda Empat/ Mobil CRV Silver dengan NomorPolisi DA 8265 TAF.Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai Uang Pengganti.Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkaramasingmasing sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).Setelah mendengar Pembelaan Pembelaan Penasihat HukumTerdakwa yang dibacakan dipersidangan tanggal 4 Desember 2015 yang padapokoknya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana dalam tuntutan Jaksa

melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasamaHal 171 dari hal 190 Ptsn Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Surat Dakwaan PenuntutUmum a quo, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan dendayang akan disebutkan dalam amar putusan dan jika Terdakwa tidak membayardenda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan ;Menimbang bahwa mengenai nota pembelaan yang diajukan olehTerdakwa maupun Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknyamenyatakan Terdakwa

tidak terbukti melakukan tindak Pidana, Majelis Hakimberpendapat bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Tim Penasihat HukumTerdakwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair yang telahdiuraikan di atas, maka pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwatersebut menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus ditolak ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimanadiuraikan di atas maka Dakwaan Primair

bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :1.Bahwa keberatan kasasi dapat dibenarkan Jaksa Penuntut Umum dapatmembuktikan putusan bebas judex facti merupakan bebas tidak murni yaitusesuai faktafakta persidangan berdasarkan SE No.41/Dirop/0303 tanggal 20Maret 2003 telah terjadi pengeluaran biaya komisi untuk pelanggan yangdilakukan dengan persetujuan Terdakwa selaku Kepala Wilayah Usaha PosIV Jakarta, sehingga perbuatan Terdakwa sebenarnya terjadi namun judexfacti menyatakan Terdakwa

tidak terbukti melakukan tindak pidana danmembebaskan Terdakwa dari dakwaan oleh karena itu putusan judex factiseharusnya lepas dari tuntutan hukum ;.

terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah117melakukan tindak pidana : Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang , sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Memori Banding Terdakwa pada pokoknya, mengemukakanalasan keberatan terdakwa terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa putusanMajelis Hakim tidak disertai dengan pertimbangan yang memuat alasan dan dasar hukumyang tepat dan benar, karena itu terdakwa mohon agar terdakwa dibebaskan dari segaladakwaan, karena terdakwa

tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 191 ayat (1)KUHAP, terdakwa diputus bebas apabila kesalahan terdakwa atas perbuatan yangdidakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 183 KUHAP, untuk menyatakan terdakwaterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karenanya dijatuhi pidana, sekurangkurangnya berdasarkan dua alat bukti yang sah untuk memperoleh keyakinan

tidak dapat ditemukan selama kuranglebih 8 (delapan) bulan dan setelah ditemukan yang tersisa hanyalah kerangkabeserta barang bukti berupa pakaian celana pendek dan celana panjang milikkorban ; Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan trauma kepada saksi Fatima Londokselaku ibu kandung korban ; Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;Halhal yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum Terdakwa sopan dipersidangan ;Menimbang, bahwa pleedoi dari Penasehat Hukum Terdakwa meminta untukmenyatakan terdakwa

tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yangPutusan Nomor : 44/Pid.B/2016/Pn Amr Hal. 133 dari 136didakwakan dalam surat dakwaan penuntut umum sehingga terdakwa haruslahdibebaskan atau setidaktidaknya membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukumdengan alasanalasan seperti yang telah terurai dalam nota pembelaan penasehathokum terdakwa dan terdakwa sendiri;Menimbang, dengan telah dipertimbangkannya seluruh unsure dakwaankesatu. primair yang dimana seluruh unsure dari dakwaan ttersebut

HAKIM MAULANA SIREGAR membayar biaya perkarasebesar Rp 7.500, (tujuh ribu lima ratus rupiah);Telah mendengar Pembelaan, dari Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukumnyaselengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ,yang pada pokoknyamenyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimanadakwaanprimair dan subsidair dan memohon agar Majelis Hakim dalam mengadili danmemeriksa perkara ini untuk :1.Menerima dan Mengabulkan pleidooi ini secara keseluruhanbaik pledooi

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (limaribu rupiah).Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yangdibacakan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakimagar menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi,membebaskan Terdakwa dari segara dakwaan, memuihkan harkat dan martabatserta nama baik Terdakwa, membebankan biaya perkara kepada negara.Halaman 6 dari 151Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2015/PN.

Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp.2000; ( dua ribu rupiah)Telah mendengar dan memperhatikan pula pembelaan Terdakwa melaluiPenasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapatdengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan sebaliknya berpendapatbahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimanadakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga oleh karena itu Terdakwa harusdibebaskan dari semua dakwaan (Vrijspraak) atau setidaktidaknyamelepaskan Terdakwa dari

fotocopy surat Keputusan Bupati Malang Nomor : 180/315/KEP/ 421.013/2010Tentang Kelompok Tani (POKTAN) dan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) di KabupatenMalang, dan sudah di Legalisir ;seluruh barang bukti dalam perkara ini tetap berada dalam berkas perkara ;4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribuMenimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwamengajukan Nota Pembelaan yang pada pokonya adalah sebagai berikut :I Menyatakan Terdakwa

tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang dituduhkan, olehkarenanya harus dibebaskan atau dilepaskan ;Il Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa adalah masuk perkara perdata ;I Memulihkan harkat dan martabat nama baik Terdakwa ;IV Membebankan biaya pada Negara ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum keperesidangan dengan dakwaansebagai berikut : 2222222 n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnnPEERTAMAA 800m on onmrnnnnrnr nnn aeBahwa Terdakwa PUPUH SWASTOMO alias PUPU SWASTOMO

diatas, olehkarena seluruh unsure dari dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum tersebut, telahterpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa IDA BAGUSSUTIKA ALIAS AJI RARUD telah terbukti secara syah dan meyakinkan melakukanperbuatan tindak pidana korupsi,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamdakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum tersebut.Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanpembelaan ( Pleedoi ) Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakanbahwa Terdakwa

tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan mohon untuk dibebaskan.Menimbang bahwa terhadap pembelaan (Pleedoi) penasihat hukumterdakwa,Majelis Hakim tidak sependapat ,karena apa yang dikemukakan olehpenasihat hukum terdakwa tersebut adalah tidak tepat dan tidak benar, karenasebagaimana keterangan saksi, keterangan akhli dan juga barang bukti yang diajukandi muka persidangan, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, telahmelakukan

Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam Dakwaan Alternatif Subsidair;4. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif subsidair tersebut;Memulihkan dan mengembalikan hak, martabat dan kedudukan terdakwa sepertisemula;6.

Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masingmasingsebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa atas Requisitoir tersebut Penasehat Hukum paraTedakwa mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya berkesimpulan sebagaiberikut:Bahwa para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupssebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan jika perpendapatlain mohon hukuman yang seringanringannya;Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan kepersidangan didakwaoleh Penuntut Umum

Pasal 55 Ayat (1) Ke1KUHP Jo Pasal 64 ayat (1)KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakantelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan subsidair ;Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwamenyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan JaksaPenuntut umum, dikarenakan ;1.

Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebutkemudian Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaansesuai surat masingmasing bertanggal 17 Juli 2017, pada pokoknyaberpendapat :e Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan Penuntut Umum pada dakwaan Primair dan dakwaanSubsidair ;Selanjutnya memohon agar Terdakwa dibebaskan atau setidaktidaknyamelepaskan Terdakwa

Uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1000 (seribu) lembar ; Dirampas untuk negara ; Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dan Terdakwa dalam pembelaannyatertanggal 28 Januari 2016 berkesimpulan pada prinsipnya menyatakan antara lainbahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadiuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum; Menimbang, bahwa substansi Pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwatersebut di atas

terang Judex Facti telah salah menerapkan hokum,karena membenarkan tindakan pelampauan batas wewenangyang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam kasus perkaraini dalam bentuk tindakan kriminalisasi perkara perdata menjaditindak pidana korupsi, sehingga berdasar alasan ini cukup dasarbagi Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi untuk membatalkanputusan Judex Facti dan menyatakan dakwaan terhadapPemohon' Kasasi/Terdakwa tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard) atau menyatakan PemohonKasasi/Terdakwa

tidak terbukti melakukan tindak pidana yangdidakwakan ;12.

alangkah tidak adilnyabagi Pemohon Kasasi/Terdakwa yang menjalani hukuman selama 12 tahunpenjara dan membayar uang pengganti, dalam kasus ini PemohonKasasi/Terdakwa benarbenar merasa sangat terdzolimi oleh para penegakhukum, terutama oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan melakukan rekayasahukum dan berlaku culas/licik (achterbaks) serta tidak jujur/oanyak tipu daya(malafide) kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa, oleh karena berdasarkan buktibukti dan fakta di persidangan jelas dan terang bahwa PemohonKasasi/Terdakwa

tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yangdakwaakan oleh Penuntut Umum, dan buktibukti yang diajukan oleh PemohonKasasi/Terdakwa tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Judex Facti TingkatPertama yang kemudian dikuatkan oleh Judex Facti Tingkat Banding, ini semuamerupakan ulah dari Jaksa/Penuntut Umum dengan melakukan rekayasahukum dan berlaku culas/licik (achterbaks) serta tidak jujur/oanyak tipu daya(malafide) kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa agar Pemohon Kasasi/Terdakwadapat dijerat

Menetapkan Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah);Telah mendengar pembelaan (pleidooi) Penasihat Hukum Terdakwa yangdibacakan di persidangan pada tanggal 9 Pebruari 2015, yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsiyang didakwakan Penuntut Umum.