Ditemukan 1138 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung singgang senggung singging singung singgun sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 25-08-2017 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 22-03-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 108/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 6 Februari 2018 — Penggugat:
1.ELNI SUSANTI
2.YULIA RAHMANA INDRIAWATI
3.INDAH SUCIATI
4.EUIS SUPAEDAH
5.REPI HERLIAN
6.SLAMET
7.Ir SAID IQBAL ME
8.RIDEN HATAM AZIZ SH
9.IWAN KUSMAWAN AMD
10.RAMIDI
11.MIDIAN YULIUS
12.ENDRA SURYADI
13.TRI PRIYONO
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
1.PT JMTECH BUSANA GLOBAL
1.GUBERNUR JAWA BARAT
2.PT HS APPAREL
3.PT DADA INDONESIA
4.PT SELARAS KAUSA BUSANA
5.PT ANUGERAH ABADI BERSAMA
233 — 115
  • Untuk menjawab hal tersebut, sebagaimana Tergugattelah singgung sebelumnya pada uraian argumentasi di atas, maka dapatmerujuk apa yang disampaikan oleh Maria Farida Indrati S. yangmenyatakan bahwa suatu keputusan (beschikkiking) bersifat sekaliselesai (enmahlig), sedangkan peraturan (regeling) selalu berlaku terusmenerus (dauerhaftig). Apabila dilihat sifatnya, maka ketiga keputusan yang menjadi objek sengketa in casu yaitu:1.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 22-01-2020 — Putus : 24-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr
Tanggal 24 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
HADEMAN, SH
Terdakwa:
SYARIFUDIN RAMDAN, SE
226 — 120
  • kredit sebelum jatuh tempo namanya pelunasanbukan pengembalian kerugian keuasngan negara karena masih dalamwaktu yang berlaku ;Bahwa SOP sudah dijalankan tetapi ada salah satu yang tidak dipenuhiadalah hubungan antara nasabah dengan bank dan hubungan tersebutmerupakan hubungan perdata dan kalau SOP tidak dilaksanakan adatahapamtahapan dan laporan dan tindak pidana Perbankan harus adalaporan dari OJK, jadi kalau ada pelanggaran SOP merugikan keuangannegara maka termasuk ranah Tipikor ;Bahwa titik singgung
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-07-2014 — Upload : 22-04-2015
Putusan PN MAKASSAR Nomor 70/ Pid.Sus/2012/PN.Mks
Tanggal 3 Juli 2014 — - H. TAJANG HS vS. - H. TAJANG HS
113 — 20
  • A Tiga ; Bahwa laporan keuangan akuntan public BNI tersebut tidakdigunakan karena bukan rekanan dari BRI ; Bahwa pada saat dilakukan rapat untuk penuhi kredit yangpresentase terhadap Analis Resiko Kredit (ARK) yang disebut grouphead adalah saksi dengan team ; Bahwa pada saat saksi presentase saksi juga singgung laporanakuntan public dari Bharata, pada saat komite sudah semuadijelaskan, saksi informasikan tentang laporan Home Statemen saksiinformasikan juga laporan Bharata dan gambaran kondisi riil
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 28-08-2015 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 16-01-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 506/PDT.G/2015/PN JKT.SEL
Tanggal 12 Mei 2016 — PT KASIH INDUSTRI INDONESIA Lawan 1.PT HUMPUSS 2.PT HUMPUSS TRADING 3.PT HUMPUSS PATRAGAS 4.PT DAYA BAMBU SEJAHTERA
404 — 287
  • memang harus sesuaidengan bukti yang ada, yang penting didalam perjanjian pokoknyamenyebutkan identitasnya dalam posisi seperti apa dan dia mendapatkanmanfaat kalau terjadi ;Bahwa kaitan dari Pasal 1340 KUHPerdata Memang perjanjian ituprinsipnya untuk para pihak dalam keadaan tertentu boleh, tentu syaratsyarat yang diminta oleh orang ketiga juga tidak boleh bertentangandengan hukum sehingga dia bisa memanfaatkan sesuai dengan keinginanpara pihak yang membuat perjanjian pokok ;Bahwa berkaitan titik singgung
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-04-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 16/Pid.Tipikor/2014/PN Tte
Tanggal 4 September 2014 — HAYUN MANUAY
106 — 194
  • Dakwaan subsiderdiajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat, danakibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuanpasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut ;Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan subsider tersebut, makaMajelis Hakim memulai pemeriksaan dari dakwaan pertama atau primer, apabiladakwaan primer sudah terbukti dalam persidangan, pemeriksaan tidak perlu lagidilanjutkan pada dakwaan subsider
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 27-03-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 17/G/2018/PTUN.PLG
Tanggal 20 September 2018 — Penggugat:
SUBHAN ISMAIL
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Intervensi:
PT. DINAMIKA GRAHA SARANA DIWAKILI OLEH Drs. DJUNAIDI NUR
148 — 72
  • Perubahan tersebut antara lain, revitalisasi maknaKeputusan Tata Usaha Negara, adanya Pengujian tentang Penyalahgunaan Wewenangyang bertitik singgung dengan hukum pidana, terbukanya peluang pengujian terhadapPerbuatan Melawan Hukum Pemerintah (Onrechtmatige overheidsdaad), termasuk halnyalahirnya paradigma baru terhadap Upaya Administratif yang konsep awalnya sudah diaturdalam UU Peratun; Upaya Administratif dalam UU Administrasi Pemerintahan diatur dalam Bab Khusus,yakni Bab X tentang Upaya Administratif
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-04-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 24-12-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 15/Pid.Tipikor/2014/PN Tte
Tanggal 4 September 2014 — ADNAN FIHIR, S.Sos
84 — 27
  • Dakwaan subsiderdiajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat, danakibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuanpasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut ;Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan subsider tersebut, makaMajelis Hakim memulai pemeriksaan dari dakwaan pertama atau primer, apabiladakwaan primer sudah terbukti dalam persidangan, pemeriksaan tidak perlu lagidilanjutkan pada dakwaan subsider
Pengadilan PN TANJUNG PATI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 27-04-2011 — Putus : 15-09-2011 — Upload : 11-11-2011
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 42/Pid.B/2011/PN.TJP
Tanggal 15 September 2011 — HENDRI
71 — 17
  • , sertabagaimana pula dengan pejabat daerah ini dan pejabat propinsiyang dalam Dakwaan Jaksa PU jelas sekali pelanggaran yangmereka lakukan sebagaimana kami singgung di atas, atau merekapunya kekebalan hukum ?
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 30 Juni 2014 — M.AKIL MOCHTAR.
1956 — 1703
  • , bmakanya saya tanya siapa yang urus jatim ini kepada Zainudir Halaman 469 dari 1546 putusan Nomor: 10/Pid.SusTPK/2014/PN.JKT.PST470 AccountName:akilmochtar@18 NomorPIN:2ADBE38EKe: AccounZANomor PIN28F0B1CCName: 01.10.2013BBMDari:AccountZANomor PIN28F0B1CCKe: AccounName:Name:akilmochtar@18 NomorPIN:2ADBE38Elya Bang, berarti mereka ( M & Nov) yg minta ke Tim Jatim st 01.10.2013BBMDari:AccountZANomor PIN28F0B1CCName:Ke: AccounName:akilmochtar@18 NomorPIN:2ADBE38EApakah td waktu dg M Abang sempat singgung
    SETYA NOVANTOmenyampaikan untuk Saksi diam saja ;Bahwa Maksud jawaban Saksi /lya Bang, berarti mereka ( M & Nov) ygminta ke Tim Jatim spy M y gurus.Apakah td waktu dg M Abangsempat singgung jg bahwa Sys dh komunikasi dg Abang?
    Alasan lain mengapaKPK berwenang menyidik, mengenai hal ini ahli inginmengaitkan dengan hukum acara yang terdapat dalamPasal 68 UU NO. 8 Tahun 2010 sebagaimana yangtelah ahli singgung sebelumnya, jadi hukum acaratersebut tidak berdiri sendiri.
    r akilmochtar@18 NomorPIN:2ADBE38E 01.10.2013BBMDari:AccountName:akilmochtar@18 NomorPIN:2ADBE38EKe: AccounZANomor PIN28F0B1CCName:Saya gk pernah hubungan sama dia selama ini urusan makanya saya tanya siapa yang urus jatim ini kepada Zainudir 01.10.2013BBMDari:AccountZANomor PIN28F0B1CCKe: AccounName:Name:akilmochtar@18 NomorPIN:2ADBE38Elya Bang, berarti mereka ( M & Nov) yg minta ke Tim Jatim st 01.10.2013 BBMDari:AccountZANomor PIN28F0B1CCKe: AccounName:Name: Apakah td waktu dg M Abang sempat singgung
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 23-12-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 32/PID.TPK/2020/PT KPG
Tanggal 9 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : STEFANUS SULAYMAN Diwakili Oleh : CHINDRA ADIANO, SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : BENFRID C.M. FOEH, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : ANDREW P. KEYA, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : JANUARIUS L. BOLITOBI. S.H
297 — 185
  • Dalam halaman25 Sema Nomor 07 Tahun 2012 terdapat permasalahan yakni Dimana letaktitik singgung suatu perkara itu dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap UUTindak Pidana Korupsi atau bukan? (Vide: Pasal 14 UU Tipikor). Terdapatcatatan solusi yakni Solusi permasalahan ini ditunda, sambil menunggu usulMA untuk merevisi Pasal ini (Prof. Surya Jaya & Prof Krisna dimintaPimpinan rapat untuk menyiapkan bahan revisinya). Artinya Tindak PidanaPerbankan dibatasi dengan ketentuan pasal 14 UU Tipikor.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-04-2015 — Putus : 13-10-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk.
Tanggal 13 Oktober 2015 — Dahono Bin Pawirodinomo
154 — 66
  • Yangdimaksud masyarakat itu termasuk segolongan orang .Bahwa jika perbuatan melawan hukum dibidang kemasyarakatanbisa dibawa ke hukum pidana, bisa, tetapi komulatif harus adakerugian invidual maupun kerugian masyarakat secara bersamaantidak satusatu.Bahwa pendapat ahli tentang titik singgung antara hukum pidanadengan hukum administrasi Negara, tolok ukur perbuatan pidanaitu, antara lain ketercelaan (pernyataan tercela), jika itu suatuprofesi maka jika melanggar kode etik profesi dan dampaknyamenimbulkan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 07-05-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 22-12-2019
Putusan PN TERNATE Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 24 September 2019 — Penuntut Umum: 1.SUPARDI, SH. 2.STEEVAN MCLEWIS MALIOY, SH 3.ASEP RIDHA SUBEKTI, SH 4.RIDZKY SEPTRIANANDA. SH 5.JEFRI TOLOKENDE, SH Terdakwa: YOFANI BANDARI,Amkl.
203 — 123
  • Dakwaansubsidairitas diajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkansuatu akibat, dan akibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung denganbeberapa ketentuan pasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukantindak pidana tersebut;Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan subsidairitas tersebut, makaMajelis Hakim memulai pemeriksaan dari dakwaan primair, apabila dakwaanprimair sudah terbukti dalam persidangan, pemeriksaan tidak perlu lagi dilanjutkanpada dakwaan subsidair
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-11-2015 — Putus : 18-03-2016 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte
Tanggal 18 Maret 2016 — ABUBAKAR UMANAHU, SPdl
69 — 22
  • Dakwaan subsiderdiajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat, danakibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuanpasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut;Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan subsider tersebut, makaMajelis Hakim memulai pemeriksaan dari dakwaan pertama atau primer, apabiladakwaan primer sudah terbukti dalam persidangan, pemeriksaan tidak perlu lagidilanjutkan pada dakwaan subsider
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 03-11-2020 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb
Tanggal 23 Maret 2021 — Penuntut Umum:
ISKANDAR MARWANTO.SH.,MH
Terdakwa:
1.CORNELIS BUSTON
2.CHUMAIDI ZAIDI
3.ABDULRAHMAN ISMAIL SYAHBANDAR
419 — 122
  • SAIPUDIN saja yang turun dan masuk ke rumah Sar.ZAINAL karena Saya takut ditagih lagi tentang program usulandari Komisi Ill yang sempat mereka singgung pada saat rapatBanggar dengan Dinas PUPR. Saya mengetahul bahwa Sadr.SAIPUDIN akan menyampaikan hal yang sama dengan yangdisampaikan kepada Sdr. TADJUDIN HASAN. Setelah selesaipertemuan dengan Sdr. ZAINAL ABIDIN, Sdr. SAIPUDINkembali ke mobil dan Saya tidak sempat menanyakan hasilpembicaraan Sdr. SAIPUDIN dengan Sdr. ZAINAL ABIDIN.c.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-08-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 23-11-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 29 Desember 2016 — MOHAMAD SANUSI
801 — 2399
  • jadi itu adalah hak preogratif saksi sesuai UU nomor 40tahun 2014, ketika saksi ingin menambah penghasilan DKI menyelesaikansemua pembangunan di DK;Bahwa saksi punya hak Diskresi untuk menentukan;Bahwa tidak bisa kalau IMB, tetapi kalau izin pelaksanaan bisa, saksi kasikok, saksi kasih izin, reklamasi bisa hanya yang tidak bisa itumembangun;Bahwa pertanyaan saksi Penasehat Hukum, saudara ini membelaPengembang atau membela Sanusi hari ini, Pengembang saja tidakkeberatan 15% saksi bingung, kenapa singgung
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-12-2013 — Putus : 24-04-2014 — Upload : 11-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 145/PID.SUS/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 24 April 2014 — DR. H. EDI SISWADI, M.Si
199 — 87
  • HERRY NURHAYAT, H.RAMLAN COMEL dan SETYABUDITEJOCAHYONO;Bahwa pertemuan pada saat itu hanya acara santai, makan malam danhiburan nyanyi nyanyi dan di singgung masalah Bansos oleh297SETYABUDI TEJOCAHYONO dengan mengatakan bapak bapakini tidak salah yang salah hanya tujuh orang terdakwa asal segerakembalikan uang kerugian keuangan negara, karena pada waktu ituuang kerugian negara belum di kembalikanBahwa setelah pertemuan di Ciporeat selanjutnya diadakanpertemuan kembali antara saksi, SETYABUDI TEJOCAHYONO
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-12-2013 — Putus : 28-04-2014 — Upload : 16-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 146 / Pid.Sus / TPK / 2013 / PN.Bdg
Tanggal 28 April 2014 — DADA ROSADA
335 — 170
  • HERRY NURHAYAT, H.RAMLAN COMEL danSETYABUDI TEJOCAHYONO;Bahwa pertemuan pada saat itu hanya acara santai, makan malam dan hiburan nyanyinyanyi dan di singgung masalah Bansos oleh SETYABUDI TEJOCAHYONOdengan mengatakan bapak bapak ini tidak salah yang salah hanya tujuh terdakwaasal segera kembalikan uang kerugian keuangan negara, karena pada waktu itu uangkerugian negara belum di kembalikanBahwa setelah pertemuan di Ciporeat selanjutnya diadakan pertemuan kembali antarasaksi SETYABUDI TEJOCAHYONO,
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-04-2021 — Putus : 16-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Andreau Misanta Pribadi
2.Safri
534 — 203
  • Dirjen Tangkap itu memaksa saja karena Saksimenjaga harga diri Beliau, Saksi tidak mau mematahkan, termasukpada saat beliau memberi uang 10 ribu dollar Amerika Serikatdibandara, Saksi tadinya akan kembalikan dan panggil ke ruanganSaksi untuk di tegur.Bahwa pada saat Rapat Terbatas pernah Saksi singgung mengenaiPNBP, tetapi beliau akan cek, kemudian beliau WA kepada Saksi.Saksi tidak pernah ada rapat secara formal, tetapi Saksi utus BiroKeuangan sama IRJEN Saksi karena secara teknis Saksi tidakmengetahui