Ditemukan 1252 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : susanto suwanto suyanto sutanto sujianto
Pengadilan PN TONDANO Perdata
Register : 13-12-2021 — Putus : 17-12-2021 — Upload : 20-12-2021
Putusan PN TONDANO Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN Tnn
Tanggal 17 Desember 2021 — Penggugat:
Maria Oktavia gogani
Tergugat:
Febry Frisada Stevenly Mait, Breanch Asset Management Head. PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk. Cabang Tomohon
42 — 8
  • Judi Sujanto Tunari M.Teol milik Penggugat yang telah dilakukan pengambilan paksa kendaraan oleh Tergugat yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat;

    Menimbang, bahwa dalam Pasal 11 ayat 2 Perma No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang tata cara Penyelasaian gugatan sederhana disebutkan, hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian;

    Menimbang, bahwa

Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama
Register : 13-09-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 21-03-2020
Putusan PA KAB MALANG Nomor 4937/Pdt.G/2016/PA.KAB.MLG
Tanggal 7 Februari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 4

  • M E N G A D I L I

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

    2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (SUJANTO bin P.

Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-01-2018 — Putus : 23-05-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 23 Mei 2018 — MULYASARI binti EFENDI BARNAS
96 — 46
  • SISWO SUJANTO , DEA. keterangannya dibacakan di depan persidanganpada pokoknya sebagai berikut :Halaman 55 dari 95 halamanPutusan Perkara Nomor 07/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg.Bahwa Ahli selaku Ahli dibidang Hukum Keuangan Negara dari PusatKajian Keuangan Negara;Bahwa sesuai dengan BAP Ahli menjelaskan Bahwa yang dimaksuddengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dankewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatubaik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 25-01-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 720 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 25 Januari 2016 — Drs. USMAN HADI
57 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Judex Facti tidak mempertimbangkan seluruhketeranganketerangan Ahli secara seksama dan sebaikbaiknya.Keteranganketerangan Ahli yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yaitu Drs.Siswo Sujanto dan M.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-04-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 19 September 2019 — Penuntut Umum:
FATONI HATAM
Terdakwa:
Ezrinal Azis Pgl. AL alias AZIS alias EZ
471 — 92
  • SISWO SUJANTO, DEA;Bahwa pekerjaan ahli Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara danDaerah, Universitas PATRIA ARTHA, Makassar/Mantan Sekretaris DitJenPerbendaharaan Departemen Keuangan R.1;Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa;Bahwa ahli membenarkan BAP yang dibuat di depan Penyidik TindakPidana Khusus Kejaksaan Agung RI;Bahwa menurut pendapat ahli yang dimaksud dengan Keuangan Negarapada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapatdinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa
    Siswo Sujanto, DEA,sebagai ahli keuangan Negara, pada pokoknya berpendapat bahwa jualbelsaham Dapen PKT dengan saksi ANDREAS CHAIYADI KARWANDI selakuKomisaris PT. Anugrah Pratama Internasional (PT. API) dan saksi DANNYBOESTAMI, SE., saksi ARIEF BUDISATRIA, SE., selaku Direksi PT. StrategisManagement Serivices (PT. SMS) dengan cara/mekanisme pembelian kembali(buy back) saham PT. Eureka Prima Jakarta (PT.
    Siswo Sujanto, DEA, akan tetapidilakukan dengan cara/mekanisme pembelian kembabali (buy ack), hal tersebutsematamata untuk mendapatkan keuntungan Depen PKT, karena Dapen PKTsedang membutuhkan pendapatan/imbalan hasil yang cukup besar untuk pegawalyang pensiun, dan cara/mekanisme pembelian kembali (buy ack) atas dasarkesepatakan para pihak yakni: saksi Zubaedi, Terdakwa Ezrinal Azis selaku DireksiDapen PKT, dengan saksi Dany Boestami, SE., dan saksi Arief Budisatria, SE,selaku Direksi dari PT.
    Siswo Sujanto, DEA,selaku Direktur Pusat Kejian Keuangan Negara dan Daerah, Universitas PATRIAATHA, Makasar/Mantan Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Departemen KeuanganRI, dalam BAP tanggal 12 Maret 2018 yang menyatakan bahwa: Sesuai denganpemikiran yang terkandung dalam Undangundang Nomor: 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara, pengelolaan keuangan negara dibagi dalam tiga sub bidang,yaitu: sub bidang pengelolaan fiskal, sub biang pengelolaan moneter, dan subbidang pengelolaan kekayaan negara yang
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-06-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 04/Pid.Sus.TPK/2015/PN.SBY
Tanggal 4 Juni 2015 — H.MUHAIMIN
130 — 58
  • .: SISWO SUJANTO,DEA, Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa;Bahwa ahli pernah diperiksa menjadi Ahli dalam perkara ini;Bahwa keuangan negara dari aspek pengelolaan negara bahwakita berbicara tentang hak dan kewajiban negara yang dapatdinilai dengan uang, yang dikelola oleh negara;Bahwa dari sudut keilmuan hukum keuangan negara terbagi 2sisi yaitu politis dan administrasi, politis mengatur eksekutif danlegeslati dalam rangka pembahasan UU dan APBN, sisiadministrasi terkait dnegan pelaksanaan atau
    SMP pada tahun 2013sebesar Rp. 20.426.140.484,88;Bahwa dalam proses penjualan dari SANTOS kepada PT SMP tersebut, PTSMP tidak memasang atau membangun instalasi apapun, Fasilitas produksiyang ada di Grati, yang antara lain berupa alat ukur (meter), pipa dan flensaterakhir adalah milik negara yang dioperasikan oleh SANTOS, sedangkanfasilitas setelah flensa terakhir merupakan fasilitas milik PT IP ;Bahwa menurut AHLI SISWO SUJANTO, DEA, tentang keberadaan danpembentukan PT SMP, maka AHLI berpendapat
Pengadilan PN MAJALENGKA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-05-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 17-02-2017
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Mjl
Tanggal 15 Desember 2016 — Penggugat : NY.SRI MULYATHIE,S.H. Tergugat : 1.NY. SITI HALIMAH 2.Sdr. FINNEY HENRY KATUARI 3.BANK MEGA Tbk Cabang Bandung
101 — 16
  • Hu.SITI HALIMAH selaku Penjual dan Tuan Gani Sujanto.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-07-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 02/Pid.SUS/TPK/2013/PN.Jkt.Pst
Tanggal 4 Juli 2013 — Ir.TRI MULYONO, MT (terdakwa)
123 — 157
  • Bedjo Sujanto,M.Pd; Pejabat Pembuat Komitmen : Dr.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-02-2014 — Putus : 08-07-2014 — Upload : 17-07-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 01/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jbi
Tanggal 8 Juli 2014 — Ir. H. SEPDINAL, ME bin H. ASWIR MAKMUR
80 — 33
  • milyar lima ratus delapan puluhHalaman 106 dari 219 Putusan Nomor 01/PID.SUS/TPK/2014/PN.Jbijuta empat puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh delapanrupiah);bahwa di Kwarda Pramuka ada lembaga Internalnya yaitu LPK itusifatnya pengendalian internal dan hasilnya dilaporkan kepada pucukpimpinan dalam hal ini Ka.Kwarda, tetapi demi kepentingan PemerintahDaerah dimana ada pengelolan uang Negara, maka audit BPKP berhakmemeriksanya;Atas keterangan ahli, terdakwa tidak keberatan.2.Ahli Drs.Siswo Sujanto
    tiga juta tiga ratus dua puluh delapanribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah);Menimbang, bahwa dalam ketentuan UndangUndang Nomor 12tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka ditegaskan bahwa Pengelolaankeuangan gerakan pramuka dilaksanakan secara transparan, tertib danakuntabel serta diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Halaman 171 dari 219 Putusan Nomor 01/PID.SUS/TPK/2014/PN.JbiMenimbang, bahwa jika rangkaian pertimbangan diatas dihubungkandengan keterangan ahli Drs.Siswo Sujanto
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 10-03-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN SURABAYA Nomor 1998/Pdt.G/2010/PN.Sby
Tanggal 10 Maret 2011 — INDRA IRIANSYAH, SH
95 — 35
  • SISWO SUJANTO, DEA:Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Ahlitidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga; Bahwa ahli pernah diperiksa di BAP Penyidikan dan benarsemua keterangan ahli; Bahwa pendidikan ahli adalah keuangan negara; Bahwa ahli bekerja di Departemen Keuangan; Bahwa ahli pernah menjadi ahli dalam lebih dari 50 kalisidang; Bahwa Keuangan Negara adalah : hak dan kewajibannegara / segala sesuatu yangWiSG.scceerawiana:(123)/bisa dinilai dengan uang; Bahwa keuangan
    SISWO SUJANTO, DEA pada pokoknya memberikan keteranganbahwa pendidikan ahli adalah Keuangan Negara, ahli bekerja diDepartemen Keuangan. Keuangan Negara adalah : hak dan kewajibannegara / segala sesuatu yang bisa dinilai dengan uang. UnsurKeuangan Negara adalah : tentang subyek yaitu) Negara memiliki 2peran Negara selaku otoritas yang diwakili Pemerintah dan sebagaiindividu yakni (BUMN).
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-06-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 39/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.Sby
Tanggal 24 Juni 2016 — MINING MARDIASTUTI ; KEJAKSAAN NEGERI MALANG ;
82 — 24
  • Siswo Sujanto, DEA(Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah, UnversitasPatria Artha, Makasar) selaku ahli Keuangan Negara dalam BAPPenyidik tanggal 8 September 2015, menerangkan bahwa:Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN/BUMD termasuk dalam lingkup keuangan negara sebagaimanatertuang dalam penjelasan UU Nomor 17/2013 tentang keuangannegara dan secara eksplisit selanjutnya dinyatakan dalam pasal 2e Bahwa pemeriksaan dilakukan berdasarkan standar audit yaituPeraturan Kepala
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata Tanah
Putus : 26-06-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 4/CB/2013/PN.Jkt.Ut.Jo.No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut
Tanggal 26 Juni 2013 —
109 — 49
  • Bukti T14 ; Foto copy Putusan No.111/Pid B/1993/Pt DKI atas namaEfendi Tjong ;Bukti T15 ;Foto copy Putusan No.94/Pid B/1999/ DKI atas nama TerdakwaWisnu Sujanto tanggal 26 Mei 2000 ;Bukti T16 ; Foto copy Putusan No.57 /PK/TUN/ 2003 tanggal 13 Juni 2005Bukti T17 ; Foto Copy Surat No.W2,TUN.1.66/HK,06/III/2009 tertanggal 10Maret 2009 ;Menimbang bahwa selain bukti surat pihak Tergugat juga mengajukansaksi yang didengar dibawah sumpah antara lain .1, SaksiPutusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.UtHal. 99 darl
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-07-2017 — Putus : 19-07-2018 — Upload : 23-08-2019
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 102/Pdt.G/2017/PN Yyk
Tanggal 19 Juli 2018 — Penggugat: 1.SUWARSI 2.EKO WIJANARKO 3.DM. ENDAH PRIHATINI 4.HEKSO LEKSMONO PURNOMOWATI E 5.NUGROHO BUDIYANTO 6.RANGGA EKO SAPUTRO 7.DIAH PUTRI ANGGRAINI 8.IDA AYUNINGTYAS Tergugat: Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam X Turut Tergugat: Direksi PT.Angkasa Pura I
254 — 358
  • Persil merah/tanahpasir yang ditulis dengan tinta merah persil nomor 30, 31, 32 dan33, luas tanah pasirtersebut sekitar 140 HA ; Bahwa saksi tahu tentang tanah PAG yang letaknya di PedukuhanGlagah dekat jembatan dengan luas sekitar 2000 m2, saksibersama Kepala Desa (Kades) waktu itu yaitu Edy Sujanto padatahun 1994/1995 menghadap KGPA Paku Alam VIII di Kepatihandan ketemu, waktu itu diantar Gusti Angling (Putra KGPA PakuAlam VIII) mohon kepada KGPA Paku Alam VIII, agar tanah PAGtersebut dipergunakan
Pengadilan PN GIANYAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-07-2015 — Putus : 19-10-2016 — Upload : 24-10-2017
Putusan PN GIANYAR Nomor 138/PDT.G/2015/PN Gin
Tanggal 19 Oktober 2016 — Pidana Penggugat : 1.Cokorda Gede Nara Jenana. 2.Cokorda Gede Nara Krisnanda Tergugat : 1.Kepala Istana Presiden Tampaksiring 2.Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Cq. Kepala Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia 3.Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia 4.Gubernur Bali 5.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar
112 — 66
  • SISWO SUJANTO DEA. di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa didalam hukum keuangan Negara yang diturunkan darikonsep hubungan antara pemerintah dengan rakyat dalampemikiran tata Negara itu terkandung suatu kewajiban dan hakNegara mempunyai suatu kewajiban dulu bukan hak yaitu punyakewajiban melayani rakyat, memberikan hakhak rakyat dalamrangka meningkatkan kesejahtraan rakyat. dalam hal inikemudian lahirlah hak layanan public , yang merupakan bagiandari hak asasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-05-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3203 K/PDT/2010
Tanggal 30 Mei 2011 — PT. GRAHA ALFA OMEGA VS NURUL HUDA, DKK
62 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebut adalah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor075 dan Akta Kuasa 076, keduanya tertanggal19 Desember 2007 yangdibuat dan ditandatangani dihadapan Wahyudi Sujanto, Sarjana HukumNotaris di Surabaya ;Bahwa atas kepemilikan tersebut di atas, untuk kepastian batasbatas tanah yang tercantum dalam Surat Ukur No. 589 tahun 1985,maka Penggugat mengajukan permohonan penunjukan batas tanahHak Guna Bangunan No.23/K Kelurahan Ngagel kepada turut Tergugatdan selanjutnya turut Tergugat pada tanggal
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-09-2018 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN MANADO Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd
Tanggal 23 Mei 2019 — - ABRAM MOKODOMPIT
157 — 106
  • SISWO SUJANTO DEAdengan mengacu pada definisi kerugian negara diatas, besarnya kerugiannegara adalah selisih dari jumlah yang seharusnya tidak keluar dari Kas Negara /ke Negara dengan jumlah yang menurut kenyataan dikeluarkan dari Kas Negara.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negaradari Auditor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara sdr. Abik Afada, S.E., M.Si.
    SISWO SUJANTO, DEA,Kediri,16 Mei 1949, Umur 69 tahun, LakiLaki,Indonesia, Jin.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-06-2015 — Upload : 04-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 3/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 4 Juni 2015 — HARI OETOMO ; KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG
99 — 31
  • SISWO SUJANTO,DEA:Bahwa ahli dalam keadaaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikanketerangan;Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa;Bahwa ahli pernah diperiksa menjadi Ahli dalam perkara ini;Bahwa keuangan negara dari aspek pengelolaan negara bahwa kita berbicaratentang hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, yang dikelolaoleh negara;Bahwa dari sudut keilmuan hukum keuangan negara terbagi 2 sisi yaitu politis danadministrasi, politis mengatur eksekutif dan legeslati dalam
    SMP pada tahun 2013 sebesar Rp. 20.426.140.484,88 ;Bahwa dalam proses penjualan dari SANTOS kepada PT SMP tersebut, PT SMP tidakmemasang atau membangun instalasi apapun, Fasilitas produksi yang ada di Grati, yang antaralain berupa alat ukur (meter), pipa dan flensa terakhir adalah milik negara yang dioperasikanoleh SANTOS, sedangkan fasilitas setelah flensa terakhir merupakan fasilitas milik PT IP ;Bahwa menurut AHLI SISWO SUJANTO, DEA, tentang keberadaan dan pembentukan PTSMP, maka AHLI berpendapat
Pengadilan PN TANJUNG KARANG
Register : 12-12-2011 — Putus : 19-10-2011 — Upload : 20-12-2011
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 434 /Pid.Sus/2011 /PN.TK.
Tanggal 19 Oktober 2011 —
118 — 22
  • SISWO SUJANTO, DEA,Ahli menerangkan keahlian ahli adalah dibidangPengelolaan Keuangan Negara / Daerah,Ahli menerangkan dengan terdakwaSAMPURNA JAYA tidak kenal dan tidakHi.yang diberikan PT BPRANDY ACHMADada hubungan157keluarga.Ahli menerangkan : sesuai dengan pasal 6 ayat 1 UUKeuangan Negara, kekuasaan pengelolaan keuangannegara berada di tangan Presiden.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 17-07-2020 — Putus : 04-12-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 4 Desember 2020 — Penuntut Umum:
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
SALATIELI LAOLI
155 — 34
  • SISWO SUJANTO, DEA., di depan persidangan di bawahsumpah/janji pada pokok menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengertimengapa Saksi dimintai keterangan;Bahwa benar Ahli pernah diperiksai dan dimintai keterangan sesuaidengan Keahlian Ahli di bidang Hukum Keuangan Negara oleh PenyidikPolda Sumut terkait Tindak Pidana Korupsi Dengan CaraMenyalahgunakan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan SektorPerkebunan Yang Diterima Pemerintah Kab.
    SISWO SUJANTO,DEA selaku Ahli (Pensiunan Sekretaris Direktorat JenderalPerbendaharaan Departemen Keuangan) tanggal 02 Mei 2019menerangkan bahwa :1. Benar bahwa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatanharus tetap mengacu pada ketentuan Pasal 1 Keputusan MenteriKeuangan RI Nomor: 83/KMK.04/2000 tersebut sejalan denganpemikiran konsepsi yang dikemukakan diatas.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 13-01-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 13-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY
Tanggal 8 Juni 2017 — Penuntut Umum:
R HARWIADI, SH
Terdakwa:
SURIADI, SH
298 — 417
  • SISWO SUJANTO, DEA, Kediri,16 Mei 1949, Lakilaki, Indonesia, Jl.sebaikbaiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang Pegaden No.3 Antapani, Bandung, Islam, Direktur Pusat Kajian Keuangan Negaradan Daerah, Universitas PATRIA ARTHA, Makassar/Mantan Sekretaris Dit JenHalaman 37 dari 92 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2017/PN.SbyPerbendaharaan Departemen Keuangan RI, S2 bidang Hukum Keuangan Negaradan Perpajakan, Universitas Paris 2 Perancis, di bawah sumpah pada pokoknyamemberikan keterangan