Ditemukan 1263 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : susanto suwanto sutanto suyanto sujianto
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-07-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 02/Pid.SUS/TPK/2013/PN.Jkt.Pst
Tanggal 4 Juli 2013 — Ir.TRI MULYONO, MT (terdakwa)
131 — 157
  • Bedjo Sujanto,M.Pd; Pejabat Pembuat Komitmen : Dr.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-07-2017 — Putus : 19-07-2018 — Upload : 23-08-2019
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 102/Pdt.G/2017/PN Yyk
Tanggal 19 Juli 2018 — Penggugat: 1.SUWARSI 2.EKO WIJANARKO 3.DM. ENDAH PRIHATINI 4.HEKSO LEKSMONO PURNOMOWATI E 5.NUGROHO BUDIYANTO 6.RANGGA EKO SAPUTRO 7.DIAH PUTRI ANGGRAINI 8.IDA AYUNINGTYAS Tergugat: Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam X Turut Tergugat: Direksi PT.Angkasa Pura I
279 — 358
  • Persil merah/tanahpasir yang ditulis dengan tinta merah persil nomor 30, 31, 32 dan33, luas tanah pasirtersebut sekitar 140 HA ; Bahwa saksi tahu tentang tanah PAG yang letaknya di PedukuhanGlagah dekat jembatan dengan luas sekitar 2000 m2, saksibersama Kepala Desa (Kades) waktu itu yaitu Edy Sujanto padatahun 1994/1995 menghadap KGPA Paku Alam VIII di Kepatihandan ketemu, waktu itu diantar Gusti Angling (Putra KGPA PakuAlam VIII) mohon kepada KGPA Paku Alam VIII, agar tanah PAGtersebut dipergunakan
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-02-2014 — Putus : 08-07-2014 — Upload : 17-07-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 01/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jbi
Tanggal 8 Juli 2014 — Ir. H. SEPDINAL, ME bin H. ASWIR MAKMUR
109 — 33
  • milyar lima ratus delapan puluhHalaman 106 dari 219 Putusan Nomor 01/PID.SUS/TPK/2014/PN.Jbijuta empat puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh delapanrupiah);bahwa di Kwarda Pramuka ada lembaga Internalnya yaitu LPK itusifatnya pengendalian internal dan hasilnya dilaporkan kepada pucukpimpinan dalam hal ini Ka.Kwarda, tetapi demi kepentingan PemerintahDaerah dimana ada pengelolan uang Negara, maka audit BPKP berhakmemeriksanya;Atas keterangan ahli, terdakwa tidak keberatan.2.Ahli Drs.Siswo Sujanto
    tiga juta tiga ratus dua puluh delapanribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah);Menimbang, bahwa dalam ketentuan UndangUndang Nomor 12tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka ditegaskan bahwa Pengelolaankeuangan gerakan pramuka dilaksanakan secara transparan, tertib danakuntabel serta diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Halaman 171 dari 219 Putusan Nomor 01/PID.SUS/TPK/2014/PN.JbiMenimbang, bahwa jika rangkaian pertimbangan diatas dihubungkandengan keterangan ahli Drs.Siswo Sujanto
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-06-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 39/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.Sby
Tanggal 24 Juni 2016 — MINING MARDIASTUTI ; KEJAKSAAN NEGERI MALANG ;
94 — 24
  • Siswo Sujanto, DEA(Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah, UnversitasPatria Artha, Makasar) selaku ahli Keuangan Negara dalam BAPPenyidik tanggal 8 September 2015, menerangkan bahwa:Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN/BUMD termasuk dalam lingkup keuangan negara sebagaimanatertuang dalam penjelasan UU Nomor 17/2013 tentang keuangannegara dan secara eksplisit selanjutnya dinyatakan dalam pasal 2e Bahwa pemeriksaan dilakukan berdasarkan standar audit yaituPeraturan Kepala
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 10-03-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN SURABAYA Nomor 1998/Pdt.G/2010/PN.Sby
Tanggal 10 Maret 2011 — INDRA IRIANSYAH, SH
99 — 35
  • SISWO SUJANTO, DEA:Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Ahlitidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga; Bahwa ahli pernah diperiksa di BAP Penyidikan dan benarsemua keterangan ahli; Bahwa pendidikan ahli adalah keuangan negara; Bahwa ahli bekerja di Departemen Keuangan; Bahwa ahli pernah menjadi ahli dalam lebih dari 50 kalisidang; Bahwa Keuangan Negara adalah : hak dan kewajibannegara / segala sesuatu yangWiSG.scceerawiana:(123)/bisa dinilai dengan uang; Bahwa keuangan
    SISWO SUJANTO, DEA pada pokoknya memberikan keteranganbahwa pendidikan ahli adalah Keuangan Negara, ahli bekerja diDepartemen Keuangan. Keuangan Negara adalah : hak dan kewajibannegara / segala sesuatu yang bisa dinilai dengan uang. UnsurKeuangan Negara adalah : tentang subyek yaitu) Negara memiliki 2peran Negara selaku otoritas yang diwakili Pemerintah dan sebagaiindividu yakni (BUMN).
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata Tanah
Putus : 26-06-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 4/CB/2013/PN.Jkt.Ut.Jo.No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut
Tanggal 26 Juni 2013 —
118 — 57
  • Bukti T14 ; Foto copy Putusan No.111/Pid B/1993/Pt DKI atas namaEfendi Tjong ;Bukti T15 ;Foto copy Putusan No.94/Pid B/1999/ DKI atas nama TerdakwaWisnu Sujanto tanggal 26 Mei 2000 ;Bukti T16 ; Foto copy Putusan No.57 /PK/TUN/ 2003 tanggal 13 Juni 2005Bukti T17 ; Foto Copy Surat No.W2,TUN.1.66/HK,06/III/2009 tertanggal 10Maret 2009 ;Menimbang bahwa selain bukti surat pihak Tergugat juga mengajukansaksi yang didengar dibawah sumpah antara lain .1, SaksiPutusan No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.UtHal. 99 darl
Pengadilan PN GIANYAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-07-2015 — Putus : 19-10-2016 — Upload : 24-10-2017
Putusan PN GIANYAR Nomor 138/PDT.G/2015/PN Gin
Tanggal 19 Oktober 2016 — Pidana Penggugat : 1.Cokorda Gede Nara Jenana. 2.Cokorda Gede Nara Krisnanda Tergugat : 1.Kepala Istana Presiden Tampaksiring 2.Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Cq. Kepala Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia 3.Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia 4.Gubernur Bali 5.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar
126 — 80
  • SISWO SUJANTO DEA. di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa didalam hukum keuangan Negara yang diturunkan darikonsep hubungan antara pemerintah dengan rakyat dalampemikiran tata Negara itu terkandung suatu kewajiban dan hakNegara mempunyai suatu kewajiban dulu bukan hak yaitu punyakewajiban melayani rakyat, memberikan hakhak rakyat dalamrangka meningkatkan kesejahtraan rakyat. dalam hal inikemudian lahirlah hak layanan public , yang merupakan bagiandari hak asasi
Pengadilan PN SINGKAWANG Pidana Umum
Register : 25-10-2023 — Putus : 20-12-2023 — Upload : 21-02-2024
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 215/Pid.B/2023/PN Skw
Tanggal 20 Desember 2023 — Penuntut Umum:
HERI SUSANTO, S.H.
Terdakwa:
ALBERTUS KOLE Anak Dari HERDIANUS ABDI WIYONO
41 — 26
  • buku anggota : 32006031000262;

    12. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Roberto, nomor buku anggota : 32006031000217;

    13. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Then Tju Moi, nomor buku anggota : 32006031000202;

    14. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Dita Sri Angela, nomor buku anggota : 32006031000333;

    15. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Sujanto

Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-06-2015 — Upload : 04-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 3/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 4 Juni 2015 — HARI OETOMO ; KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG
111 — 31
  • SISWO SUJANTO,DEA:Bahwa ahli dalam keadaaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikanketerangan;Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa;Bahwa ahli pernah diperiksa menjadi Ahli dalam perkara ini;Bahwa keuangan negara dari aspek pengelolaan negara bahwa kita berbicaratentang hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, yang dikelolaoleh negara;Bahwa dari sudut keilmuan hukum keuangan negara terbagi 2 sisi yaitu politis danadministrasi, politis mengatur eksekutif dan legeslati dalam
    SMP pada tahun 2013 sebesar Rp. 20.426.140.484,88 ;Bahwa dalam proses penjualan dari SANTOS kepada PT SMP tersebut, PT SMP tidakmemasang atau membangun instalasi apapun, Fasilitas produksi yang ada di Grati, yang antaralain berupa alat ukur (meter), pipa dan flensa terakhir adalah milik negara yang dioperasikanoleh SANTOS, sedangkan fasilitas setelah flensa terakhir merupakan fasilitas milik PT IP ;Bahwa menurut AHLI SISWO SUJANTO, DEA, tentang keberadaan dan pembentukan PTSMP, maka AHLI berpendapat
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-09-2018 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN MANADO Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd
Tanggal 23 Mei 2019 — - ABRAM MOKODOMPIT
169 — 106
  • SISWO SUJANTO DEAdengan mengacu pada definisi kerugian negara diatas, besarnya kerugiannegara adalah selisih dari jumlah yang seharusnya tidak keluar dari Kas Negara /ke Negara dengan jumlah yang menurut kenyataan dikeluarkan dari Kas Negara.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negaradari Auditor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara sdr. Abik Afada, S.E., M.Si.
    SISWO SUJANTO, DEA,Kediri,16 Mei 1949, Umur 69 tahun, LakiLaki,Indonesia, Jin.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 13-01-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 13-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY
Tanggal 8 Juni 2017 — Penuntut Umum:
R HARWIADI, SH
Terdakwa:
SURIADI, SH
319 — 417
  • SISWO SUJANTO, DEA, Kediri,16 Mei 1949, Lakilaki, Indonesia, Jl.sebaikbaiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang Pegaden No.3 Antapani, Bandung, Islam, Direktur Pusat Kajian Keuangan Negaradan Daerah, Universitas PATRIA ARTHA, Makassar/Mantan Sekretaris Dit JenHalaman 37 dari 92 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2017/PN.SbyPerbendaharaan Departemen Keuangan RI, S2 bidang Hukum Keuangan Negaradan Perpajakan, Universitas Paris 2 Perancis, di bawah sumpah pada pokoknyamemberikan keterangan
Pengadilan PN TANJUNG KARANG
Register : 12-12-2011 — Putus : 19-10-2011 — Upload : 20-12-2011
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 434 /Pid.Sus/2011 /PN.TK.
Tanggal 19 Oktober 2011 —
121 — 22
  • SISWO SUJANTO, DEA,Ahli menerangkan keahlian ahli adalah dibidangPengelolaan Keuangan Negara / Daerah,Ahli menerangkan dengan terdakwaSAMPURNA JAYA tidak kenal dan tidakHi.yang diberikan PT BPRANDY ACHMADada hubungan157keluarga.Ahli menerangkan : sesuai dengan pasal 6 ayat 1 UUKeuangan Negara, kekuasaan pengelolaan keuangannegara berada di tangan Presiden.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 28-11-2008 — Upload : 20-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1655 K/PID/2008
Tanggal 28 Nopember 2008 — H. AGUS SUPRIADI;
86 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SSWO SUJANTO, DEA dalam persidanganberpendapat bahwa :" Dalam konteks pengeluaran negara, ada kewenangan yang mengambilkeputusan yang dapat menyebabkan terjadinya pengeluaran keuangannegara, menguji, membebankan pada anggaran memerintahkanpembayaran, secara konsepsi pihak inilah yang paling bertanggungjawab,tetapi harus tidak ada intervensi, kalau intervensi dilakukan makakewenangankewenangan tersebut bukan tanggung jawab diasepenuhnya; Sepanjang kewenangan diperoleh secara utuh , tidak ada intervensi
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 17-07-2020 — Putus : 04-12-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 4 Desember 2020 — Penuntut Umum:
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
SALATIELI LAOLI
166 — 34
  • SISWO SUJANTO, DEA., di depan persidangan di bawahsumpah/janji pada pokok menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengertimengapa Saksi dimintai keterangan;Bahwa benar Ahli pernah diperiksai dan dimintai keterangan sesuaidengan Keahlian Ahli di bidang Hukum Keuangan Negara oleh PenyidikPolda Sumut terkait Tindak Pidana Korupsi Dengan CaraMenyalahgunakan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan SektorPerkebunan Yang Diterima Pemerintah Kab.
    SISWO SUJANTO,DEA selaku Ahli (Pensiunan Sekretaris Direktorat JenderalPerbendaharaan Departemen Keuangan) tanggal 02 Mei 2019menerangkan bahwa :1. Benar bahwa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatanharus tetap mengacu pada ketentuan Pasal 1 Keputusan MenteriKeuangan RI Nomor: 83/KMK.04/2000 tersebut sejalan denganpemikiran konsepsi yang dikemukakan diatas.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 17-07-2020 — Putus : 04-12-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 4 Desember 2020 — Penuntut Umum:
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
MARAHALIM HARAHAP, S.SOS
177 — 47
  • Rp. 188.988.453 (pengembalian ataspembayaran biaya pemungutan PBB sektor Perkebunan Kab.Labuhanbatu Selatan tahun 2013)Tertanggal 5 Maret 2019 Rp. 44.593.5333 (pengembalian ataspembayaran biaya pemungutan PBB sektor Perkebunan Kab.Labuhanbatu Selatan tahun 2014);Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya danmenyatakan tidak keberatan;Menimbang, selain saksisaksi tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum jugatelah mengajukan Ahli yang telah didengar pendapatnya dipersidangan sebagaiberikut :SISWO SUJANTO
    SISWO SUJANTO,DEA selaku Ahli (Pensiunan Sekretaris Direktorat JenderalPerbendaharaan Departemen Keuangan) tanggal 02 Mei 2019menerangkan bahwa :1. Benar bahwa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatanharus tetap mengacu pada ketentuan Pasal 1 Keputusan MenteriKeuangan RI Nomor: 83/KMK.04/2000 tersebut sejalan denganpemikiran konsepsi yang dikemukakan diatas.
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 13-07-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PT MANADO Nomor 127/PDT/2020/PT MND
Tanggal 17 September 2020 — Pembanding/Penggugat : NELTJE TENGKER
Terbanding/Tergugat I : MIEKE A. UMBOH
Terbanding/Tergugat II : ANNA MARIA UMBOH
Terbanding/Tergugat III : THEO B UMBOH
Terbanding/Tergugat IV : JOHANNES ANDRIES UMBOH ALIAS YOPPY
Terbanding/Turut Tergugat I : CQ. KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA BITUG
Terbanding/Turut Tergugat II : CQ. KEPALA KANTOR KECAMATAN GIRIAN
Terbanding/Turut Tergugat III : CQ. KEPALA KELURAHAN GIRIAN PERMAI
Terbanding/Turut Tergugat IV : CQ. BPJN XV SULAWESI UTARA DAN GORONTALO
99 — 326
  • Sujanto, Danrem131 Santiago Letkol Inf.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-05-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3203 K/PDT/2010
Tanggal 30 Mei 2011 — PT. GRAHA ALFA OMEGA VS NURUL HUDA, DKK
67 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebut adalah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor075 dan Akta Kuasa 076, keduanya tertanggal19 Desember 2007 yangdibuat dan ditandatangani dihadapan Wahyudi Sujanto, Sarjana HukumNotaris di Surabaya ;Bahwa atas kepemilikan tersebut di atas, untuk kepastian batasbatas tanah yang tercantum dalam Surat Ukur No. 589 tahun 1985,maka Penggugat mengajukan permohonan penunjukan batas tanahHak Guna Bangunan No.23/K Kelurahan Ngagel kepada turut Tergugatdan selanjutnya turut Tergugat pada tanggal
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-04-2012 — Putus : 02-05-2012 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst
Tanggal 2 Mei 2012 — Pidana Korupsi - IR. SUMUDI KARTONO, SP.1
138 — 32
  • SISWO SUJANTO., menerangkan sebagai berikut :Hal.116 Putusan No. 1/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 18-07-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Ptk
Tanggal 5 Desember 2017 — Penuntut Umum:
Utami Dewi, SH
Terdakwa:
MARYONO, S.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI
128 — 28
  • SISWO SUJANTO, DEA,berpendapat bahwa:a. Penggunaan harga pabrikan/distributor tunggal sebagaidasar penyusunan HPS maupun dasar penetapan dalamevaluasi harga penawaran dari penyedia barang dan jasamerupakan hal yang sudah tepat.b.
    Siswo Sujanto, DEA, di depan persidangan dan di bawahsumpah ahli menerangkan pendapat berdasar keahliannya yangpada pokoknya adalah sebagai berikut;Bahwa ahli mempunyai keahlian dibidang pengadaan dankeuangan negara;Bahwa ahli adalah salah satu tim penyusunan KeputusanPresiden tentang pengadaan dan berbagai aturanaturan tehnisPengadaan lainnya;Bahwa dalam perkara ini ahli dikirim resume perkara olehpenasehat hukum terdakwa dan kemudian ahli membuat resumeperkara;Bahwa pengadaan barang dan jasa pada
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 26-01-2021 — Putus : 15-06-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN PALU Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal
Tanggal 15 Juni 2021 — Penuntut Umum:
IRMA, SH
Terdakwa:
KRISTOFERUS LAGARINDA. ST. MT
199 — 63
  • SISWO SUJANTO, DEA, yang mana keterangannya dalamBAP Penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum dengan dilampirkan BeritaAcara Sumpah saat dimintai keterangan saat penyidikan yang padapokoknya adalah sebagai berikutBahwa Ahli adalah Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara danDaerah, Universitas PATRIA ARTHA, Makassar/ Mantan Sekretaris DitJen Perbend aharaan Departemen Keuangan R;Bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara pada prinsipnyaadalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai denganuang