M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN:

• Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KM.1/2023 Tentang Pencabutan Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Umaryadi, Ak., CPA., tanggal 3 Desember 2023;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Publik dan dalam laporanmengungkapkan besarnya biaya administrasi yang dibebankan kepada masingmasing BUT;ll KeberatanBahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut, dan dengansurat Nomor: 003/ABB/IV2008 tanggal 21 Februari 2008 telah mengajukankeberatan dengan alasan sebagai berikut :1.

Pasal 3 ayat (2) :"Laporan Keuangan konsolidasi atau kombinasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus sudah diaudit oleh akuntan publik danmengungkapkan rincian peredaran usaha atau kegiatan perusahaanserta jenis dan besarnya biaya administrasi yang dibebankan kepadamasingmasing bentuk usaha tetap di negara tempat perusahaan yangbersangkutan melakukan usaha atau kegiatan."Halaman 15 dari 22 halaman.

./1995 tanggal 24Juli 1995, yang mensyaratkan Laporan Keuangan Konsolidasi yangsudah diaudit oleh Akuntan Publik dan laporan keuangan konsolidasitersebut harus mengungkapkan jenis serta besarnya biaya administrasiyang dibebankan kepada masingmasing BUT, yang harus dilampirkanpada Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan Badan..Bahwa pada saat melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak2005, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidakmelampirkan Laporan Keuangan Konsolidasi

Kantor Pusat yang diauditoleh Akuntan Publik dan mengungkapkan rincian peredaran usaha ataukegiatan perusahaan serta jenis dan besarnya biaya administrasi yangdibebankan kepada masingmasing BUT di negara tempat perusahaanyang bersangkutan melakukan usaha, sehingga tidak memenuhiketentuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayatHalaman 16 dari 22 halaman.

Sedangkan persyaratan pertama,yaitu biaya tersebut berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentukusaha tetap dan dalam rangka untuk menunjang usaha atau kegiatanbentuk usaha tetap yang bersangkutan untuk mendapatkan, menagih,dan memelihara penghasilan serta persyaratan ketiga, yaitu wajibmenyampaikan laporan keuangan konsolidasi dari kantor pusat yangsudah diaudit oleh akuntan publik dan mengungkapkan rincianperedaran usaha atau kegiatan perusahaan serta jenis dan besarnyabiaya administrasi yang dibebankan

Publik terdahulu (yang dianggap perlu dan berkaitandengan pemeriksaan tersebut) memberikan datadata (dokumendokumen )serta menyajikan keterangan yang benar dan akurat yang diperlukan oleh timahli yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan Pengadilan ini;bahwa pemohon juga memohon kepada Pengadilan Negeri JakartaPusat untuk mewajibkan bagi tim ahli yang ditunjuk dan diangkat tersebut untukHal. 3 dari 11 hal.

Dani Sudarsono, Akuntan Publik dari KantorAkuntan Publik Dani, Ghazali dan Sahat, berkedudukan di Jakarta, JalanPulo Mas G.IIII, lantai R,23, Jalan A. Yani No.2 Kayu Putih, Jakarta Timur13210 melakukan pemeriksaan khusus (special audit) tiga perusahaan, yaitu:1. PT. SADIN TRADEWINDS INDONESIA.2. PT. BUMIPERMAI SURYALESTARI3. PT.

Menyatakan Akuntan Publik yang diangkat dan ditunjuk berdasarkanPenetapan Pengadilan tersebut, wajib menyerahkan laporan yang berisikantemuantemuan yang berkaitan dengan itemitem yang meliputi : ModalPerusahaan, pembiayaan dan hutang perusahaan, investasi, pruduksi,penjualan dan halhal lain yang berkenaan dengan kegiatan usaha ketigaperusahaan patungan kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pusat;5.

Menyatakan bahwa Pemohon berhak memperoleh dari Pengadilan NegeriJakarta Pusat seluruh hasil pemeriksaan dari tim ahli Akuntan Publik yangditunjuk berdasarkan Penetapan Pengadilan ini;6.

Menyatakan, bahwa pembayaran honorarium Akuntan Publik dan tenagaprofessional serta biayabiaya lain yang timbul karena pemeriksaan khususterhadap ketiga perusahaan patungan di atas, maksimal atau sebanyakbanyaknya Rp.600.000.000, (enam ratus juta rupiah), seluruhnyadibebankan secara tanggung renteng kepada ketiga perusahaan patunganyang akan diperiksa yaitu PT. Sadin Tradewinds Indonesia, PT. BumipermaiSurya Lestari dan PT. Bumi Bangka Lestari;7.

Bahwa terhadap pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri yangmengkesampingkan Bukti T 9 ,untuk itu TERGUGAT dan TERGUGAT / PEMBANDING lampirkan Keterangan Pernyataan oleh Akuntan Publikyang intinya menerangkan Akuntan Publik sudah menerapkan Prosedurdan Menrupakan standar Profesional Akuntan Publik .g.

Roby BUKAN akuntan Publik , danantara PENGGUGAT / TERBANDING dan TERGUGAT DAN TERGUGATI/PEMBANDING TIDAK MENGAKUI Audit dari DRS.Roby, sehingga kenapaMejlis hakim Pengadilan Negeri Mempertimbangakannya sebagai bahan untukmengkesampingkan bukti T 9 Akuntan Publik ???Bahwa Audit yang dilakukan Drs.

Dimana surat pernyataan langsungdari akuntan Publik yang tidak terima hasil auditnya di kesampingkan olehmajelis hakim Tingkat Pengadilan Negeri* Bahwa akuntan Publik Drs. Ec.

publik bok.

Subur Jaya Bersaudara PriodeSeptember 2013 sampai dengan April 2015 dari Kantor Akuntan Publik Drs. Ec.Gusti Mahfudz Kantor Akuntan Publik Drs. Ec.

Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Pertanggal 31 Desember 2000 dan Laporan Operasional PerusahaanAsuransi Jiwa Tahun 2000 TURUT TERGUGAT Il yang dibuat olehTURUT TERGUGAT VI selaku Aktuaris Internal TERGUGAT Il dantelah diaudit oleh Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik RodiHal 5 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.SelKartamulja & Budiman serta telah dilaporkan kepada DepartemenKeuangan RI, diketahui bahwa Cadangan Premi atas Portofolio PolisAsuransi Perorangan

Ventura Cakrawala Investama (TURUT TERGUGAT 8).Bahwa benar berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi PerTanggal 31 Desember 2000 dan Laporan Operasional Perusahaan AsuransiJiwa Tahun 2000 TERGUGAT 2 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT 6 selakuAktuaris Internal TERGUGAT 2 dan telah diaudit oleh Akuntan Publik darikantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja & Budiman serta telah dilaporkankepada Departemen Keuangan RI, Cadangan Premiatas Portofolio PolisAsuransi Perorangan pertanggal 31 Desember 2000

Ventura Cakrawala Investama (TURUTTERGUGAT 8).Bahwa benar berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi PerTanggal 31 Desember 2000 dan Laporan Operasional Perusahaan AsuransiJiwa Tahun 2000 TERGUGAT 2 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT 6 selakuAktuaris Internal TERGUGAT 2 dan telah diaudit oleh Akuntan Publik darikantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja & Budiman serta telah dilaporkankepada Departemen Keuangan RI, Cadangan Premi atas Portofolio PolisAsuransi Perorangan pertanggal 31 Desember 2000

Jkt.Sel11.Perusahaan Asuransi Per Tanggal 31 Desember 2000 dan LaporanOperasional Perusahaan Asuransi Jiwa Tahun 2000 TERGUGAT 2 yang dibuatoleh TURUT TERGUGAT 6 selaku Aktuaris Internal TERGUGAT 2 dan telah diaudit oleh Akuntan Publik dari kantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja &Budiman serta telah dilaporkan kepada Departemen Keuangan RI, CadanganPremi atas Portofolio Polis Asuransi Perorangan pertanggal 31 Desember 2000adalah sebesar Rp.22.902.443.000, untuk sebanyak 32.681 pemegang polisserta

Membuat Laporan Keuangan perusahaan yang telah di audit / diperiksa olehKantor Akuntan Publik sebagai auditor resmi.b. Membuat Laporan Cadangan Premi yang telah dihitung oleh aktuaris yangkompeten dan memenuhi syarat.c.

Nomor 479 K/Padt.SusArbt/2013pada hasil audit sepihak dari kantor Akuntan Publik RodiKartamulja, Budiman dan Rekan yang diajukan oleh Termohon;Hasil audit tersebut mengandung tipu muslihat dengan alasansebagai berikut:a.

Bahwa para akuntan publik yang telah melakukan perhitungan biayainvestasi yang tertera dalam laporan auditor independen (vide Bukti T2)kesemuanya adalah auditor yang secara sah diangkat oleh pemerintahin casu Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia;2.

Telekomunikasi Indonesia,TBK (Pemohon dalam perkara ini) tidak mengajukan bukti lawan berupahasil perhitungan biaya investasi baik oleh Akuntan Publik yang lainmaupun oleh Pihak Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan(BPKP) untuk menyanggah/mengkounter hasil perhitungan AkuntanPublik dari Kantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja, Budiman & Rekanyang diajukan oleh PT. Santoso Abdi Insani (Termohon dalam perkaraini).Hal. 22 dari 28 hal. Put.

Namun Majelis Hakim Tingkat Pertamadalam perkara a quo ternyata tidak memperhatikan danmempertimbangkan buktibukti yang diajukan para pihak secarakeseluruhan;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama sebagaimanatelah dikutip dalam butir a di atas hanya didasarkan pada BuktiCompany Profile Kantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja, Budiman &Rekan (Bukti 11), Bukti Laporan Auditor Independen Nomor72.08/GARBHS/SAIVII/2005 Kantor Akuntan Publik Rodi Kartamulya,Budiman & Rekan (Bukti T2) dan Bukti

Bahwa Pembanding/Pemohon memang tidak pernah menghadirkanbukti tandingan berupa hasil perhitungan biaya investasi untukmenangkis hasil Perhitungan yang tercantum dalam laporan AuditorIndependen dari Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk olehHal. 25 dari 28 hal. Put. Nomor 479 K/Pdt.SusArbt/2013Terbanding/Termohon.

Publik dan Konsultan ManajemenDrs.

Publik Drs.

Bahwa saldo uang muka akhir sebesarRp38.841.500.796, sesungguhnya adalah salah saji dalamLaporan Keuagan Akuntan Publik sebagaimana penjelasanhuruf C (Penjelasan Akuntan Publik Drs.

Penjelasan Kantor Akuntan Publik Drs. Katio dan RekanBahwa penjelasan Kantor Akuntan Publik Drs.

Perihal REVISI Laporan Keuangan Tahun 2007.Bahwa Kantor Akuntan Publik Drs. Katio dan rekan telah melakukanREVISI laporan keuangannya yang telah disampaikan pada tanggal23 September 2013 dan telah diakui oleh Majelis Hakim dalamHalaman 56 dari 68 halaman.

Bahwa Perusahaan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Olehkarena itu biayabiaya sudah dialokasikan dengan tepat di dalamakunakun terkait (Bukti PPK5);d. Bahwa akun COG Office Administration sebesar Rp. 225.429.146,00merupakan biayabiaya sehubungan dengan Biaya AdministrasiPerusahaan, sangat wajar suatu) Perusahaan memiliki biayaadministrasi yang digunakan untuk menunjang kegiatan perusahaansecara keseluruhan;B.

Bahwa Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali telah diaudit olehKantor Akuntan Publik. Oleh karena itu biayabiaya sudah dialokasikandengan tepat di dalam akunakun terkait;b. Bahwa Akun Beban Administrasi dan Umum (Personal Exp) sebesarRp. 34.082.800,00 merupakan biayabiaya sehubungan dengan biayaadministrasi.

Bahwa Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali telah diaudit olehKantor Akuntan Publik. Oleh karena itu biayabiaya sudah dialokasikandengan tepat di dalam akunakun terkait;b. Bahwa Akun Beban Administrasi dan Umum (PengembanganKaryawan) sebesar Rp. 62.989.625,00 merupakan biayabiayasehubungan dengan biaya pelatinan karyawan.

Bahwa Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali telah diaudit olehKantor Akuntan Publik. Oleh karena itu biayabiaya sudah dialokasikandengan tepat di dalam akunakun terkait;b. Bahwa Akun Beban Administrasi dan Umum (Perjalanan Dinas)sebesar Rp. 485.045.938,00 merupakan biayabiaya sehubungandengan perjalanan dinas karyawan seperti yang telah PemohonPeninjauan Kembali sampaikan di dalam persidangan yaitu PemohonPeninjauan Kembali memiliki 4 kebun dan 1 pabrik di lokasi yangberbedabeda.

Bahwa Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali telah diaudit olehKantor Akuntan Publik. Oleh karena itu biayabiaya sudah dialokasikandengan tepat di dalam akunakun terkait;b. Bahwa Akun Beban Administrasi dan Umum (Others) sebesarRp.158.971.574,00 merupakan biayabiaya sehubungan dengan biayapelatinan karyawan.

Publik Drs.

Publik,"Drs.

Fee jasa tagihan penyusunan laporan pajak periode Desember 2013 pada akuntan publik Armandias SPK. 0037.1.1213 16/12/2013 CO 160586 6/11/2014 15.000.000No.03/690/KTRIIII/2013Pemby. Fee jasa penyusunan laporan pajak bulanan periode Nopember 2013 pada Kantor Akuntan publik 0056.1.1113 28/11/2014 CF 1037211 7/11/2014 15.000.000Armandias SPK.No.8/690/KTR/III/2013Pemby.

Fee jasa penyusunan pajak periode Januari 2013 pada akuntan publik Armandias 0081.1.0713 30/7/2013 CF 332766 8/12/2014 15.000.000SPK.No.3/690/KTR/III/2013Pemby. Fee jasa penyusunan pajak periode Pebruari 2013 pada akuntan publik Armandias 0082.1.0713 30/7/2013 CP 332767 8/12/2014SPK.No.3/690/KTR/III/2013Pemby. Fee jasa penyusunan pajak periode Oktober 2013 pada KAP Armandias SPK.No.3/690/KTR/III/13 0055.1.1113 28/11/2013 CEL 036658 15/01/2015 15.000.000Pemby.

Fee jasa penyusunan laporan pajak masa bulanan periode Agustus 2013 pada kantor akuntan publik Drs. 0033.1.1013 22/10/2013 TJ 492459 24/6/2015 15.000.000Armandias SPK.No.03/690/KTR/III/2013Pemby. Fee jasa penyusunan laporan pajak tahunan untuk tahun 2013 pada akuntan publik Armandias 0069.1.0914 9/10/2014 CFN 967034 12/2/2015 35.000.000SPK.No.03/690/KTR/III/2013Pemby. Fee jasa laporan pajak bulanan periode Januari s/d Desember 2012 pada KAP Drs.

Publik di Jalan Kayun No.3840 Blok B8 Surabayaatau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud hendak menguntungkan dirisendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsuatau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengankarangan perkataanperkataan bohong, membujuk orang yaitu Saksi H.

DIMAS selaku pegawai atau karyawan diKantor Akuntan Publik tersebut, telah menjual kepada Saksi MOH. RIDWANyang juga merupakan karyawan di kantor Akuntan Publik tersebut sebuahsepeda motor bekas dengan kondisi masih bagus Merk Honda Supra FitTahun 2006 No. Rangka : MH1HB411X6K369869, No. MesinHB41E1163877, No. Pol.

RIDWAN menanyakan tentang BPKBsepeda motor tersebut oleh Terdakwa hanya dijawab sebentar dan masihrepot ;Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2006 sekira pukul16.00 WIB tepatnya di kantor Akuntan Publik di Jalan Kayun No.3840 BlokHal. 2 dari 14 hal. Put.

Publik tersebut sebuah Mobil dengan kondisi bekasHal. 3 dari 14 hal.

RIDWAN dan juga diketahui sendiri olehSaksi MARWANDI, S.E., AK, di Kantor Akuntan Publik Jalan Kayun No. 3840 Blok B8 Surabaya, dan Saksi MARWANDI S.E.,AK. juga pernahmenanyakan status mobil tersebut kepada Terdakwa, lalu dijawab olehTerdakwa bahwa mobil tersebut suratsurat semua lengkap dan aman., dandijanjiikan oleh Terdakwa bahwa BPKBnya keluar dalam wakiu satu tahunkemudian dari waktu pembelian.

AMIRANTO yang mengaku sebagai Akuntan Publik,dan saksi J.B. AMIRANTO sendiri di dalam fakta persidangan tidak dapatmembuktikan kerugian yang dialami oleh perusahaan, sebesar yangdisebutkan di atas, J.B. AMIRANTO hanya menyebutkan bahwa adanyaPotensi kerugian saja ;Bahwa J.B.

AMIRANTO di dalam fakta persidangantidak mampu menunjukan legalitasnya sebagai seorang Akuntan Publik ;Auditor Independen atau Akuntan Publik adalah melakukan fungsipengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan.Pengauditan ini dilakukan pada perusahaan terbuka, yaitu perusahaanyang go public, perusahaanperusahaan besar dan juga perusahaan kecilserta organisasiorganisasi yang tidak bertujuan mencari laba. PraktikHal. 18 dari 24 hal. Put.

No. 1415 K/Pid/2013Akuntan Publik harus dilakukan melalui suatu Kantor Akuntan Publik(KAP) ;Bahwa sesuai dengan Pasal 57 ayat (2) UndangUndang No.5 Tahun2011 mengenai Akuntan Publik yang menyatakan bahwa Setiap orangyang bukan Akuntan Publik, tetapi menjalankan profesi Akuntan Publikdan bertindak seolaholah sebagai Akuntan Publik sebagaimana diaturdalam UndangUndang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah

Akad antara Dana Pensiun Syariah dengan Bank Kustodian,Penasehat Investasi, dan Akuntan Publik adalah akad ijarah;Dana Pensiun Syariah sebagai Musta jir; dan Bank Kustodian,Penasehat Investasi, dan Akuntan Publik sebagai Ajir;i. Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan investasi dan noninvestasi, Dana Pensiun Syariah boleh melakukan perjanjian(akad) dengan pihak lain berdasarkan prinsip syariah yangtidak bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku.2.

Akad antara Dana Pensiun dengan Bank Kustodian, PenasehatInvestasi, dan Akuntan Publik adalah akad ijarah; DanaPensiun sebagai Mu jir; dan Bank Kustodian, PenasehatInvestasi, dan Akuntan Publik sebagai Ajir (Musta ir);h. Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan investasi dan noninvestasi, Dana Pensiun Syariah boleh melakukan perjanjian(akad) dengan pihak lain berdasarkan prinsip syariah yangtidak bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku.2. Ketentuan Iuran PPIP pada DPPKa.

Akad antara Dana Pensiun Syariah dengan Bank Kustodian,Penasehat Investasi, Akuntan Publik, dan Konsultan Aktuariaadalah akad ijarah; Dana Pensiun Syariah sebagai Musta jir;dan Bank Kustodian, Penasehat Investasi, Akuntan Publik danKonsultan Aktuaria sebagai A/ir.2. Ketentuan Iuran PPMPa. Pemberi Kerja dan/atau Peserta memberikan dananya untukiuran penyelenggaraan program pensiun, dan menyerahkannyakepada Dana Pensiun Syariah dengan akad wakalah;b.

publik namunTergugat menolaknya dengan alasan permintaan Penggugat tersebut melanggarketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kredit.Bahwa permintaan Penggugat kepada Tergugat untuk melakukan perhitungan kembaliatas jumlah tunggakan kewajiban kredit Penggugat yang begitu besar dan tidak masukdiakal dengan melibatkan Kantor Akuntan Publik bukanlah tanpa dasar tetapi sematamata demi aspek kepastian hukum dan aspek keadilan dalam menentukanjumlah/angka yang pasti yang harus dibayarkan Penggugat

Bahwa permintaan Penggugat melibatkan Kantor Akuntan Publik adalah permintaanyang berlebihan, mengadaada dan tidak berdasar hukum. Berdasarkan ketentuanPasal 13 Perjanjian Kredit, Penggugat telah menyepakati beberapa hal sebagaiberikut:a.

Publik, sehingga akan didapat keadilan dan kepastian hukum mengenaipenentuan besarnya jumlah kredit yang harus dibayarkan Penggugat kepada Tergugat, danpermintaan Penggugat tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI.No.1721k/Pdt/1996 ;Bahwapermintaan Penggugat tersebut sematamata untuk menerapkan aspek kepastianhukum sehingga peranan kantor akuntan publik sangat diperlukan dalam penentuan jumlahtagihan kredit yang harus dibayarkan Penggugat kepada Tergugat.Bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat

Publik bukan untuk mengingkari perjanjian kredit, akantetapi sematamata untuk menerapkan aspek kepastian hukum sehingga peranankantor akuntan publik sangat diperlukan dalam penentuan jumlah tagihan kredityang harus dibayarkan Penggugat kepada Tergugat.Bahwa entah ketakutan apa yang ada pada Tergugat, sehingga Tergugat tetaptidak mau/tidak bersedia memenuhi permintaan Penggugat agar terhadap penentuanbesarnya jumlah utang/tagihan kredit yang harus dibayarkan Penggugat kepadaTergugat dilakukan perhitungan

Publik..

Publik Drs.

(tiga) tahundikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan,dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan24 (empat) bendel laporan harian dari tahun 2006s/d 2009 ; 4 (empat) bendel Slip setoran Bank dari tahun2006 s/d 2009 ; Fotocopy setoran BCA :Fotocopy buku tabungan ;Kembali kepada Toko Gemilang (Terdakwa JayaHidayat)Laporan ...19Laporan hasil Audit dari Akuntan Publik ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;Menetapkan supaya Terdakwa JAYA HIDAYAT dibebanibiaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua riburupiah

Menetapkan terdakwatetap di tahan gMenetapkan barang bukti berupa4 (empat) bendel laporan harian dari tahun 2006s/d 2009 ; 204A(empat) bendel Slip setoran Bank dari tahun2006 s/d 2009 ; Fotocopy setoran BCA ;Fotocopy buku tabungan, maka dikembali ke TokoGemilang ; Laporan hasil Audit dari Akuntan Publik, tetapterlampir dalam berkas perkara ;Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesarRp. 5.000, (lima ribu rupiah) :Menimbang, bahwa Akte permintaan banding = yangdibuat Panitera Pengadilan Negeri

Laporan hasil Audit dari Akuntan Publik,tetap terlampir dalam berkas perkara :Membebankan kepada terdakwa untuk membayarbiaya perkara dalam kedua tingkat perdilan,yang dalam tingkat banding = sebesar Rp.Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah MajelisHakim pada hari RABU tanggal 06 JULI 2011 kami: J.LUCIA USMANY SHMH Hakim Tinggi padaPengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis,ABDUL KADIR, SH dan H.

Publik Rachmad Wahyudi.

LaporanKeuangan, Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun 2007 yang merupakan lampiranSPT Tahunan PPh Badan adalah Laporan Keuangan Internal dan bukan LaporanKeuangan hasil audit Kantor Akuntan Publik ;Saldo Kas di Bank atas nama PT.

MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRItahun buku 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik RachmadWahyudi menunjukkan angka yang jauh berbeda dengan Laporan Keuanganyang menjadi dasar pengisian SPT Tahunan PPh WP Badan PT.

MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI NPWP :02.400.059.8.526.000 Hasil Audit kantor Akuntan Publik Drs. RachmadWahyudi tahun 2007 ;e Rekening koran BCA nomor rekening 015889696 atas nama PT. MUNCULLESTARI MAKMUR MANDIRI periode Januari sampai dengan Desember2006 ;f Rekening koran BCA nomor rekening 015889696 atas nama PT.

Muncul Lestari Makmur Mandiri pernah diaudit oleh akuntan publik,dan hasil audit tersebut sama dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan olehKantor Pajak ;Bahwa wajib pajak yang tidak melaporkan usahanya hal tersebut merugikannegara karena tidak ada pajak yang masuk ke negara ;Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Direktur PT.

,Ak, dari Kantor Nur Salim, Nursehan &Sinurahardja, yang berkantor cabang di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 145Lt.II Pekanbaru, akuntan publik terdaftar dibawah Nomor izin : 98.1.0274;Menyatakan ahli (Akuntan) yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan iniberhak untuk memeriksa semua dokumen dan kekayaan Termohon (PT. Mulia NurMadina);Menyatakan ahli (Akuntan) yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan iniwajib menyampaikan hasil pemeriksaan (audit) terhadap Termohon (PT.

SaudaraXXXXXxX, akuntan publik terdaftar dibawah nomor izin : 00000 berkantor padaberalamat di jl. Aaaaa, Pekanbaru;Bahwa Permohonan Termohon Kasasi yang Pemohon Kasasi terima, daliloetersebut dinyatakan pada point 22 dan disebutkan : ....... Saudara BurhanPhili, SE,AK, dari kantor Noor Salim, Nursehan &Sinurahardja, yang berkantor cabang di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 145Lt. I Pekanbaru, akuntan publik terdaftar dibawah nomor izin 98.1.0274;b.

SaudaraXxxx, akuntan publik terdaftar dibawah nomor izin : 999,berkantor pada nnnnn, beralamat di Jalan mmmm, Pekanbaru;Bahwa Permohonan Termohon Kasasi yang Pemohon Kasasi terima, daliltersebut dinyatakan pada point 4 dan disebutkan : ...... Saudara Burhan Phili,SE.

,AK, dari kantor Noor Salim, Nursehan &Sinurahardja, yang berkantor cabang di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 145Lt.I1 Pekanbaru, akuntan publik terdaftar dibawah nomor izin : 98.1.0274;Bahwa perbedaan ini sudah melihatkan tidak fair dan keberpihakan Judex Factiyang seolaholah penetapan Judex Facti dalam amar penetapan pada halaman 26point 4 yang mengangkat dan menunjuk Burhan Phili, SE.

,AK, dari kantor NoorSalim, Nursehan & Sinurahardja, yang berkantor cabang di Jalan JenderalSudirman Nomor 145 Lt.I Pekanbaru, akuntan publik terdaftar dibawah nomorizin : 98.1.0274 selaku ahli akuntan independent adalah hasil penunjukan JudexFacti;.

. 1 (satu) bundel foto copy hasil penyusunan laporan keuangan tertanggal 21 Januari 2010 ;2. 1 (satu) bundel foto copy rekening koran Bank Mandiri milik PT.Synergy Mitra Sejati Jakarta ;3. 1 (satu) bundel foto copy laporan keuangan versi Pengelola Keuangan Perusahaan PT.Synergy Mitra Sejati Jakarta ;4. 9 (sembilan) buah file bulan Januari 2009 s/d bulan Oktober 2009 PT.Synergy Mitra Sejati Jakarta ;5. 1 (satu) bundel Laporan hasil Audit PT.Synergy Mitra Sejati dari Auditor Independen kantor Akuntan

Publik Drs.Sahat MT tanggal 17 Januari 2011 untuk periode yang berakhir tanggal 31 Oktober 2009 ;6. 1 (satu) bundel bukti dari Tim Penasihat Hukum ;Barang bukti Nomor : 1 s/d 6 tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;4.

Publik dari Sahat yangditunjuk Direktur PT.

Publik Sahattanggal 17 Januari 2011 ;Bahwa seingat saksi awalnya audit dari saudara Mariyanto yangmembuat laporan keuangan itu semula laporan keuangan disiapkanoleh saudara Mariyanto entah tahu bagaimana ceritanya mintaditunjuk Akuntan Publik ;Bahwa saksi dulu di Lampung buat Laporan keuangan dan dikirim melalui Pos ke Jakarta ditujukan ke atasan saksi terkait yaituManager cc Direktur ;Bahwa dahulu Manager perusahaannya Tanto Agung ;Bahwa waktu di Lampung kami tidak minta dana kami menerimajasa

/d September 2009 yangahli audit berupa hanya arus kas ;Bahwa ahli pernah mengeluarkan surat tanggal 12 Mei kepada pemegang sahamtermasuk Terdakwa yang intinya berdasarkan audit pemeriksaan yang kamilakukan kami tidak dapat memberikan pendapat akuntan publik dikarenakan : 1.perseroan tidak dapat menunjukkan laporan keuangan sebagai dasar kami untukmelakukan audit 2. kami tidak dapat melakukan proses audit sesuai standarauditing yang ditetapkan institute akuntan publik indonesia maksudnya situasiseperti

SMS,kemudian dibayar oleh saksi Agustinus Sihman pada tahun 2010 ;e Bahwa selain penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh Audit Internalyaitu saksi Maryanto, SE, Msi juga telah dilakukan audit oleh Auditor Independendari Kantor Akuntan Publik Drs. Sahat MT untuk periode Januari 2009 s/dOktober 2009, yang diselesaikan pada tanggal 17 Januari 2011 ;e Bahwa dasar penyusunan laporan keuangan Kantor Akuntan Publik Drs.

SMS) menunjukAuditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Drs. Sahat MT, untuk periode bulanJanuari 2009 s/d Oktober 2009, yang diselesaikan pada tanggal 17 Januari 2011 danberdasarkan laporan hasil audit dari KAP Drs.

oleh TergugatI sebagai Kasir di toko Adidas ;Bahwa Tergugat I tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat telah terikat dengan SuratPerjanjian Kerja sebagai Kasir di toko Adidas ;Bahwa tuduhan penggelapan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut hanya berdasarkanAudit versi Tergugat I saja ;Bahwa Auditnya Tergugat I tersebut sangat diragukan keabsahan atau kebenarannya ; haltersebut dikarenakan Auditnya Tergugat I tidak diaudit lagi oleh Kantor Akuntan PublikPrice Water House Cooper, atau oleh Kantor Akuntan

Publik Ernst and Young atau diauditoleh Kantor Akuntan Publik Prasetyo Sarwoko Sanjaya ;Bahwa Tergugat I hingga saat ini tidak berani melakukan audit yang diselenggarakan olehKantor Akuntan Publik Price Water House Cooper, atau oleh Kantor Akuntan Publik Ernstand Young atau oleh Kantor Akuntan Publik Prasetyo Sarwoko Sanjaya ;Bahwa tuduhan Penggelapan tersebut semakin tidak terbukti dengan adanya itikad baik Hj.Juairiah (Acil Penggugat) yang telah menyatakan bersedia untuk membayar sisa cicilanPenggugat

terhadap Tergugat I jika Audit Tergugat I tersebut diaudit lagi oleh KantorAkuntan Publik Price Water House Cooper, atau oleh Kantor Akuntan Publik Ernst andYoung atau diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetyo Sarwoko Sanjaya ;g181920Bahwa tuduhan Penggelapan tersebut semakin tidak terbukti dengan adanya itikad baik Hj.Juairiah (Acil Penggugat) yang telah menyatakan bersedia untuk membayar sisa cicilanPenggugat terhadap Tergugat I jika Tergugat I telah menyebut namanama anggotaKepolisian yang

Dimana laporanTergugat tersebut, Rapat Anggota Tahunan (RAT) tidak dapatmenerimanya;Bahwa sehubungan dengan pertanggungjawaban Tergugat tidakditerima oleh Para Anggota Peserta Rapat Anggota Tahunan (RAT)maka Badan Pemeriksa Koperasi menunjuk Akuntan Publik untukmemeriksa dan mengaudit keuangan Koperasi Pedagang Budi MulyaPasar Sanglah/ Penggugat dan yang ditunjuk oleh Badan Pemeriksayaitu dari Kantor Akuntan Publik dan Konsultan Manajemen Drs.Suprihadi & Rekan;6.

Bukti P 3;Ts Bahwa Kantor Akuntan Publik dan Konsultan Manajemen Drs.Suprihadi & Rekan mendapatkan temuan kelebihan uang tersebutberdasarkan datadata Koperasi Pedagang Budi Mulya Pasar Sanglah/Penggugat Tahun 2004 dan Tahun 2005, sedangkan datadata padaTahun 1990 sampai dengan Tahun 2003 telah dibumihanguskan olehTergugat;8.

Faktafakta hukum tersebutantara lain "Dari Keterangan Saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat,sama sekali tidak ada menerangkan bahwa Tergugat telahmempergunakan uang Koperasi untuk kepentingan pribadi, termasuksaksi ahli dari kantor Akuntan Publik.

Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan perhitungan rugi laba tahunbuku 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Bdo TanubrataSutanta dan Rekan;3. Menyetujui usulan deviden tahun buku 2008;4. Menyetujui penunjukan kantor akuntan publik tahun buku 2009, yaknimenunjuk Kantor Akuntan Publik Bdo Tanubrata Sutanta dan Rekan;Hal. 2 dari 16 hal. Put.

Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan perhitungan rugi laba tahunbuku 2008 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Bdo TanubrataSutanta dan Rekan;3. Menyetujui usulan deviden tahun buku 2008;4.

Menyetujui penunjukan kantor akuntan publik tahun buku 2009, yaknimenunjuk Kantor Akuntan Publik Bdo Tanubrata Sutanta dan Rekan;Beberapa hari kemudian dari rapat tersebut, hasil Notulen diserahkankepada Terdakwa selaku Direktur akan tetapi Notulen tersebut tidakdiserahkan oleh Terdakwa kepada pihak Direksi PT. Agricon;Selanjutnya PT.