UndnagUndang RI No. 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak, dalam dakwaan alternatif Ketiga kami;2. Menjatuhkan pidana Anak XXX dengan pidana penjara selama 1 (satu)Tahun dan 3 (Tiga) Bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanansementara, dengan perintah anak tetap ditahan;3. Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabusabu denganberat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gramDirampas untuk dimusnahkan.4.

Peradilan Anak .ATAUHalaman 4 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.

Peradilan Anak telahterpenuhi maka perbuatan Anak haruslah dinyatakan telah terbukti bersalahsecara sah dan meyakinkan melakukan pidana sebagaimana DakwaanAlternatif Ketiga Penuntut Umum ;Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.

UndnagUndang RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang kwalifikasinya akandisebutkan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akandijatunkan kepada Anak, Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagelsyang dikutip pendapatnya oleh M.

UndnagUndang RI No. 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan Anak Xxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan bagi dirisendiri sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Xxx dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan;3.

Bahwa dalam putusan Judex Facti kepada terdakwa perluditerapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukandalam Pasal 73 UU RI No.11 tahun 2012 tentang SistemPeradilan Anak, namun pada amar putusan Judex Factitersebut kami penuntut umum tidak sependapat denganhakim karena dalam Pasal 73 UU RI No.11i tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak ditentukan Syarat Umumdan Syarat Khusus bagi terdakwa (Pasal 73 ayat (2) UURI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak),namun di dalam amar putusan hanya tertulis

kepadaKoko (Belum tertangkap) dengan harga Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus riburupiah) ;Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2019 anak mengakuiperbuatannya kepada saksi korban, selanjutnya saksi korban melaporkankejadian tersebut ke Polsek Patumbak ;Bahwa akibat perbuatan Anak maka saksi korban mengalami kerugianyang diperkirakan sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) ;Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1)ke5 KUHPidanajo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak ;AtauKedua:Bahwa Anak pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 15.00Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juli 2019, atau setidaknya Halaman 3 dari 13 halaman PUTUSAN NOMOR : 33/Pid.SusAnak/2019/PT MDNpada waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Deli Serdang, atausetidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri LubukPakam, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milikorang lain tanpa ijin dengan maksud untuk dimiliki secara

Honda Beat kepada Koko(Belum tertangkap) dengan harga Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2019 anak mengakuiperbuatannya kepada saksi korban, selanjutnya saksi korban melaporkankejadian tersebut ke Polsek Patumbak ;Bahwa akibat perbuatan Anak maka saksi korban mengalami kerugianyang diperkirakan sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) ;Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidanajo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukanTuntutannya Reg.

UU No. 11 tahun2012 tentang Sistem Peradilan Anak ;Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak yang berkonflik denganhukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi denganmasa penahanan yang telah dijalaninya ;Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku BPKB asli sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. BK 3895 AGH ; 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.

No. 17/Pid.Sus.Anak/2016/PT.DKI.dengan tegas mengaturnya dalam Pasal 2 Undang undang No.11Tahun 2012 pada huruf j sistem peradilan anak dilaksanakanberdasarkan penghindaran pembalasan,namun sebelumnya padapasal yang sama huruf b dengan tegas menentukan dilaksanakanberdasarkan keadilan dan pada huruf d ditegaskan kepentingan terbaik bagi anak;Menimbang, bahwa setelah Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari berita acara persidangan

PengadilanNegeri Jakarta Selatan, putusan Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNo 26/Pid.SusAnak/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 17 Oktober 2016 danmemori banding dari Penuntut Umum serta suratsurat lainnyayang berhubungan dengan perkara ini, ternyata Hakim tingkatbanding tidak menemukan halhal yang baru akan tetapi amarputusan hakim tingkat pertama haruslah diperbaiki sekedar padaangka 4, sehingga menjadi rumusan amar yang benar dan tepatsesuai undangundang sistem peradilan anak ; Menimbang, bahwa pada amar

putusan hakim tingkatpertama pada angka 4 adalah sebagai berikut Menjatuhkan pidanakepada Anak Muhammad Yudha Pratama Als Yudha dengan pidanapenjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja di balai latihan kerja di LPKA selama 1(satu) bulan ;Menimbang, bahwa khusus kalimat ...dan pelatihan kerjadi balai latihan kerja di LPKA selama 1(satu) bulan menurut undangundang sistem peradilan anak Nomor 11 Tahun 2012 adalah tidaktepat, karena menurut Pasal 85 ayat 1; ANAK YANG DIJATUHI PIDANA PENJARA DITEMPATKAN

meringankan :Yang memberatkan : Perbuatan Anak tersebut telah merusak nama baik korban; Anak tersebut menggunakan minuman beralkohol,pada hal Anaktidak sepatutnya menkonsumsi minuman beralkohol;Yang meringankan : Terdakwa mengakui perbuatannya; Terdakwa masih bisa dibimbing untuk menjadi orang yang berguna;Mengingat Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (2) UndangundangNomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UndangundangNomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jis UndangundangNomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak, KUHAP,Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undangundang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang PeradilanHal. 18 dari 20 Hal.

peradilan anak ;Hal 13 dari 19 Hal Putusan Pidana Nomor : 8/Pid.Sus.Anak/2015/PN.BlsMenimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatifmaka Hakim dapat memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan terlebih dahuluberdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan, dan apabila dakwaantersebut telah terbukti maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum menyusundakwaannya secara Alternatif, maka berdasarkan faktafakta yuridis yangterungkap

dipersidangan maka hakim akan memilih dan mempertimbangkandakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 Undangundang Nomor 35 tahun2009 tentang narkotika jo Pasal (1) ayat 3 Undangundang RepublikIndonesia No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak yang unsur unsurnya sebagai berikut :1.

;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 undangundang no 35tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud penyalah guna adalah orangyang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkanyang dimaksud dengan setiap orang sama dengan barang siapa, yaitumenunjuk kepada orang selaku subyek hukum yang diajukan kepersidanganoleh Penuntut Umum sebagai anak karena didakwa telah melakukan tindakpidana ;Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) UndangUndang Republik Indonesia Nomor11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak dikatakan bahwa Anak yangberkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telahberumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahunyang diduga melakukan tindak pidana.Menimbang, bahwa didepan persidangan anak telah membenarkanidentitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan PenuntutUmum yaitu TENGKU INDRA GUNAWAN Bin T.

peradilan anak serta peraturan perundangundangan yangberkaitan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

keterangan anak dansetelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang padapokoknya sebagai berikut :1.Menyatakan anak JIMMYA PRASELA, telah terbukti bersalah secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana yangdimaksudkan dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal Ke 3 UU RI No.11Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1)KUHPidana ;.

Selanjutnya terdakwa dibawake kantor polisi untuk diproses lebih lanjut ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 76 DJo Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UUHalaman 4 dari 17 Putusan Nomor : 12/Pid.SusAnak/2016/PN.Lop/PBRI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1UU RI No 11Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak ;ATAUKEDUABahwa terdakwa jimmy Prasela, pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2016sekira pukul 21.00 WIB dan Pada hari Kamis

Peradilan Anak jo Pasal 64 Ayat (1)KUHPidana atau alternatif kedua Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak jo Pasal ke3 UU RI No. 11 Tahun 2012 TentangSistem Peradilan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan faktafaktahukum tersebut diatas memilin langsung dakwaan alternatif pertamasebagaimana

Peradilan Anak jo Pasal 64 Ayat (1)KUHPidana, telah terbukti terpenuhi, maka anak harus dinyatakan telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimanadalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka anak harusmempertanggungjawabkan perbuatannya ;Menimbang, bahwa oleh karena anak mampu bertanggung

Menyatakan RIDHO AFRIZA telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana Persetubuhan terhadap anak,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan 81 Ayat (1) Jo.Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UndangUndang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No.11Tahun 2012 tengan Sistem Peradilan Anak;2.

Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atasUndangUndang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No.11Tahun 2012 tengan Sistem Peradilan Anak ATAUKEDUA :nn Bahwa terdakwa Anak RIDHO AFRIZA (15 Tahun) pada tanggal yangsudah tidak dapat diingat lagi atau pada antara tahun 2018 hingga tahun 2020,bertempat di Jalan Mesjid Taufiq Gg Sarjana A No.2 Tegal Rejo Kec MedanPerjuangan Kota Medan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk daerah hukum Pengadilan Negeri

Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atasUndangUndang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No.11Tahun 2012 tengan Sistem Peradilan Anak ATAUKETIGA:nonn Bahwa terdakwa Anak RIDHO AFRIZA (15 Tahun) pada tanggal yangsudah tidak dapat diingat lagi atau pada antara tahun 2018 hingga tahun 2020,bertempat di Jalan Mesjid Taufiq Gg Sarjana A No.2 Tegal Rejo Kec MedanPerjuangan Kota Medan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk daerah hukum Pengadilan Negeri

Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UndangUndang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Perlindungan Anak joUU No.11 Tahun 2012 tengan Sistem Peradilan Anak Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat HukumAnak tidak mengajukan eksepsi/keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

,SpOG denganmengingat sumpah dan jabatan.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;Subsidair:Bahwa Anak, pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018, sekira pukul 13.00Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2018, atau setidaknyapada waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di Jalan Terusan Marindal XIlKecamatan Patumbak Kabupaten

,SpOG denganmengingat sumpah dan jabatan.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;Setelah memeriksa, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yangamarnya:1.Menuntut:Menyatakan anak, bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamelakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anakmelakukan persetubuhan dengannya atau dengan

atas diversi yang telahdilaksanakan sepenunya, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara Nomor 5/Pid.SusAnak/2020/PN Wno, haruslah dihentikan;Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara Nomor 5 /Pid.SusAnak/2020/PN Who dihentikan, maka penetapan penghentian pemeriksaan iniharuslah disampaikan kepada Penuntut Umum dalam jangka waktu 3 (tiga) hariterhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara;Memperhatikan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undangundang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 59 Ayat (2) dan Ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 65 tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi DanPenanganan Anak yang belum Berumur 12 (dua belas) Tahun serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENETAPKAN1.

Menyatakan Anak. ...........ccccceeeeeeeeeeeeeeees terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan atauturut serta melakukan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman , sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika JoHalaman 1 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.SusAnak/2021/PN BnaPasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Undang Undanng Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak Sebagaimana

didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikanfaktafakta hukum tersebut diatas dapat memilin salah satu dari dkwaanPenuntut Umum yang akan dibuktikan dan dalam hal ini Hakim akanmempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalamPasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang NarkotikaJo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Undangundang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem

Peradilan Anak, yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut :1.

Peradilan Anak.

Peradilan Anak,Undangundang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

peradilan anak ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatifmaka Hakim dapat memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan terlebih dahuluberdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan, dan apabila dakwaantersebut telah terbukti maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum menyusundakwaannya secara Alternatif, maka berdasarkan faktafakta yuridis yangterungkap dipersidangan maka hakim akan memilih dan mempertimbangkandakwaan

Kedua yaitu melanggar Pasal 127 Undangundang Nomor 35 tahun2009 tentang narkotika jo Pasal (1) ayat 3 Undangundang RepublikIndonesia No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak yang unsur unsurnya sebagai berikut :Hal 13 dari 19 Hal Putusan Pidana Nomor : 8/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Bls1.

;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 undangundang no 35tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud penyalah guna adalah orangyang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkanyang dimaksud dengan setiap orang sama dengan barang siapa, yaitumenunjuk kepada orang selaku subyek hukum yang diajukan kepersidanganoleh Penuntut Umum sebagai anak karena didakwa telah melakukan tindakpidana ;Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) UndangUndang Republik Indonesia Nomor11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak dikatakan bahwa Anak yangberkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telahberumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahunyang diduga melakukan tindak pidana.Menimbang, bahwa didepan persidangan anak telah membenarkanidentitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan PenuntutUmum yaitu RAHMAD HIDAYAT Bin ASMAL oleh karena itu maka yangdimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah anak tersebut diatas,Menimbang, bahwa

peradilan anak serta peraturan perundangundangan yangberkaitan dengan perkara ini;MENGADILLI:1.

Perpanjangan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua,sejak tanggal 24 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017; Halaman1dari 8 Putusan Nomor 20/Pid.SusAnak/2017/PT.MDNBahwa Anak dalam perkara ini berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak pada pasal 3 huruf c Jo Konvensi HakHak Anak(Convention on the Rights of the Child) wajib mendapatkan bantuan hukum,oleh karena itu kemudian Hakim melalui Penetapan Nomor67/Pid.Sus(Anak)/2017/PN Lbp tertanggal 31 Oktober

Jekson Lubis,Sp.OG ; Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 49/Pid.SusAnak/2017/PT.MDNSebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UUNo. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Penuntut Umum telahmengajukan tuntutan kepada Anak dengan tuntutan pidana Nomor Reg.Perkara Nomor: : PDM30.A/Euh.2/L.Pkam/10/2017, tanggal 8 Nopember 2017,yang pada

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor67/Pid.B/P.A/2017/PNLbp tanggal 14 Nopember 2017 tersebut, sehinggaamar putusannya adalah sebagai berikut : Menyatakan anak xxxxx,bersalah melakukan tindak pidana CabuP sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentangPerubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak joUU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.3.

UndangUndang RI Nomor 11Tahun 2012,Tentang Sistem Peradilan Anak;ATAUKeduaBahwa ia Terdakwa anak Rahmad Hidayat Ajom Alias Dayat, pada hariKamis tanggal 30 April 2015 sekitar jam 17.30 WITA atau setidaktidaknya padasuatu waktu di Bulan April 2015, atau setidaktidaknya pada suatu waktu di tahun2015, bertempat di Desa Palam Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten BanggalKepulauan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerahhukum Pengadilan Negeri Luwuk, Barang siapa sengaja menyerang

UndangUndang RI Nomor 11 Tahun2012, Tentang Sistem Peradilan Anak;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya telahmenuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa danmengadili perkara terdakwa menjatuhkan putusan :1. Menyatakan Terdakwa anak, Rahmad Hidayat Ajom alias Dayat, secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengancaman denganMenggunakan Parang sebagaimana yang diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 335 Ayat (1) ke1 KUHPidana jo.

bertentangan dengan hukum ,sehingga pertimbanganHakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alin menjadi pertimbanganMajelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkatbanding ;Menimbang, bahwa meskipun perbuatan yang dilakukan oleh Anakkepada Anak korban bukan sesuatu perbuatan yang dapat dibenarkan danmerupakan tindakan yang melanggar hukum dan kesusilaan , namun tetapmempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak sebagaimana yang diaturdalam pasal 2 undangundang sistem

peradilan anak ;Menimbang, bahwa tindakan yang dijatunkan kepada Anak harusmengedepankan azas keseimbangan dari tujuan pemidanaan sebagai alatkorektif,introsfektif, educatif bagi diri Anak bukan saja sematamata memberikanduka nestapa kepada Anak tetapi lebih dititik beratkan dari segi pendidikan(education), pembinaan serta kemanfaatan agar Anak sadar akan kekeliruannyaHalaman 5 dari 7 Putusan Nomor 30/PID.SUS.ANAK/2021/PT MKSatau kesalahannya itu dan diharapkan dikemudian hari tidak melakukan perbuatanserupa

tetap dijatuhi tindakan makakepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tercantum dalamamar putusan ini;Mengingat, pasal 82 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Noitahun2016 tentang perubahan kedua atas UndanbgUndang Republik IndonesiaNomor 23 tahu 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UndangUndang,UndangUndang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak danketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 12/Pid.SusAnak/2021/PN Mak, tanggal 15 September 2021 yang dimohonkan bandingtersebut ;Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 30/PID.SUS.ANAK/2021/PT MKS Membebankan Anak membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilanyang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,(lima ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat

,MH dan pihakpihak terkait dalam prosesDiversi perkara Anak Nomor /Pid.SusAnak/2020/PN Bbu telah mencapaiKesepakatan Diversi sebagai berikut:dikembalikan kepada orang tua dibawah pengawasan pembimbingkemasyarakatan selama 6 (enam) bulan sebagaimana disebutkan dalam pasal10 ayat 2 huruf c UU RI No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak(SPPA) aaeApabila kesepakatan ini tidak dipenuhi para pihak maka proses pemeriksaandilanjutkan dalam proses persidangan yang diatur dalam dakwaaan pertamaPasal

Menyatakan Terdakwa M.RION Als RION Bin RAHMAD, telah terbukti secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukumMengambil barang Sesuatu Yang Seluruhnya/Sebagian Kepunyaan Orang lainYang Disertai Dengan Kekerasan Yang Dilakukan oleh 2 (dua) Orang Ataulebih, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke2 KUHP Jo Pasal uu RINo. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, sesuai dakwaan kamiPenuntut Umum Anak;2.

Kalung putih6kemudian diambil oleh saksi Andri Syahputra sedangkan tas beserta sisa isi didalamnyadibuang;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis,apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa kemuka persidangandengan dakwaan melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke2 Jo UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut

membayarbiaya perkara;10Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Hakim terlebih dahulu akanmempertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan;Halhal yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;Halhal yang meringankan: Terdakwa menyesali perbuatannya; Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akandatang;Mengingat Pasal 365 Ayat (2) ke2 KUHP Jo UndangUndang Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak Jo Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang KUHAP serta ketentuan lain yang bersangkutan;MENGADILI1.

Pid.SusAnak/201 7/PN.Ttntersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikanfaktafakta hokum tersbeut diatas memilih langsung dakwaan alternative kesatusebagaimana diatur dalam Pasal 76E jo pasal 82 UU RI No. 35 tahun 2014tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak joUU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1.

peradilan anak tersebutditentukan berdasarkan perbedaan umur anak yaitu bagi anak yang masihberumur dibawah 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakansedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 14 (empat belas)tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, dijatuhkan pidana di manaperbedaanperlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan danperkembangan fisik, mental dan sosial anak sebagaimana yang disebutkandalam pasal 71 UndangUndang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang perubahanatas

UndangUndang RI Nomor 3 tahun 1997 tentang sistem peradilan anak;Halaman 14 dari 18 Nomor 5/Pid.SusAnak/201 7/PN.TtnMenimbang, bahwa dari segi penilaian Hakim dalam mempertimbangkankemampuan akal dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana, Hakimdalam hal ini berpendapat bahwa Terdakwa Ambia Bin (Alm) M Yakub telahmencapail umur di atas 14 (empat belas) tahun, yakni berumur 17 tahun,sehingga menurut Hakim bahwa berpatokan dengan umur tersebut tentunyaTerdakwa sudah dapat menyadari perbuatan yang

No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak,adalah bersifat kumulatif, dimana penjatuhan pidana penjara haruslah disertaipula dengan penjatuhan pidana denda, akan tetapi sebagaimana disebutkandalam pasal 71 ayat (3) Undangundang RI Nomor 11 tahun 2012 tentangperubahan atas UURI Nomor 3 tahun 1997 tentang sistem peradilan anak,bahwa penjatuhan pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;Menimbang, bahwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum bahwaTerdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana pembinaan

Repertum Nomor: 445/43/1/2016 tanggal 07 Januari 2016 yang dibuatdan ditandatangani oleh dr Ronald Mangara Tua Sihite selaku Dokter pada RumahSakit Umum Dr Ferdinand Lumbantobing Sibolga dan korban EKA PUTRALAKSANA dinyatakan meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 31 Desember2015 sekira pukul 18.30 wib di Rumah Sakit Umum Dr Ferdinand LumbantobingSibolga;Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalamPasal 170 ayat (2) ke3 KUHPidana Jo UndangUndang RI Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem

Peradilan Anak;ATAUKEDUA : Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 5/PID.Sus.Anak/2016/PT.Mdn Halaman3Bahwa mereka Para Anak pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015sekira pukul 23.30 wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam bulanDesember 2015, bertempat di Jalan KH Ahmad Dahlan dekat Mesjid Al FalahKelurahan Pancuran Dewa Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga, atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukumpengadilan Negeri Sibolga, mereka yang melakukan, yang

ditandatanganioleh dr Ronald Mangara Tua Sihite selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 5/PID.Sus.Anak/2016/PT.Mdn Halaman4Ferdinand Lumbantobing Sibolga dan korban dinyatakan meninggal dunia padahari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul 18.30 wib di Rumah SakitUmum Dr Ferdinand Lumbantobing Sibolga;Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidanadalam Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak;Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sibolgatanggal4 Februari 2016Nomor Register Perkara : PDM04/Sibol/Ep/01/2016 Terdakwatelah dituntut sebagai berikut:.

Pasal 6 : Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan; penipuan dari pihak manapun ;Menimbang, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangUndangan , sehingga beralasan untuk dikabulkan ;Memperhatikan ketentuan pasal 12, pasal 52 ayat 5 UU No. 11 Tahun 2012 tentang"sistem Peradilan Anak dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara3 Pidana serta Peraturan PerundangUndangan lain yang bersangkutan

;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut selanjutnya olehHakim akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Anaktersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya ;Menimbang bahwa di persidangan penuntut umum telah mengajukandakwaan terhadap perbuatan Anak dalam bentuk dakwaan tunggal yaitusebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 362 KUHP Jo Pasal 1 angka 3Undang undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak denganunsurunsur adalah

Nomor Mesin E3R8E0008638 beserta 1 (satu) buah kunci kontak merek CHOCO milik saksiSUPRIONO;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidanganakibat perbuatan Anak, saksi SUPRIONO Als PRIYO mengalami kerugian sebesarRp. 8.000.000, (delapan juta rupiah)Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 05/Pid.SusAnak/2020/PNPrpMenimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Tunggal PenuntutUmum, yang melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 1 Angka 3 Undang Undang RINomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak, Pidana tersebut terpenuhimenurut hukum maka terhadap Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja danmelawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalahkepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karenakejahatan ;Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 05/Pid.SusAnak/2020/PNPrpAnak dalam persidangan tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Hakimkarena pada intinya Anak mengakui

Peradilan Anak, oleh karena itu proses diversi dilakukanpada tanggal 28 April 2020 terhadap Anak ;Menimbang, bahwa Anak dalam. perkara ini dianggap mampubertanggungjawab dan mempertanggung jawabkan perbuatannya ;Menimbang, bahwa terhadap tindakan yang akan dijalani oleh Anak,Hakim memperhatikan tentang pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mentalHalaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 05/Pid.SusAnak/2020/PNPrpAnak dan tidak dimaksudkan sebagai upaya pembalasan atas perbuatan pidanayang dilakukannya

Peradilan Anak danKitab Undangundang Hukum Pidana serta peraturanperaturan lain yangbersangkutan ;MENGADILI:1.