Ditemukan 1457 data
Terbanding/Tergugat I : JULIAN DAVID HASUDUNGAN SIREGAR
Terbanding/Tergugat II : Yance Rumondang Ulina Siregar
Terbanding/Turut Tergugat : HERNAWAN HADI, S.H
61 — 39
Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden); atauf.
Hj. ANISAH
Tergugat:
1.DARAJATI
2.SAKARUDDIN
3.ANDI DAHRI
4.ANDI RATNASARI
5.ANDI ASRIL
6.LEGENGGONG
7.SAHA
8.ANI
9.Kepala Kelurahan Berbas Pantai
10.SUBAER RASYID
122 — 42
menyebutkan tiap perbuatanmelanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut. perbuatan melawan hukum berdasarkanarrest Hoge Raad tahun 1919 lahir karena beberapa hal yaitu :a) Melanggar hak subjektif orang lain;b) melanggar ketentuan undangundang;c) melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;d) perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;e) perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode
43 — 14
Mut'ah kepadaPENGGUGAT REKONVENSI selaku bekas istrinya, adapun Mutah yangwajib diberikan oleh TERGUGAT REKONVENSI kepada PENGGUGATREKONVENSI adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah)dan harus diberikan secara tunai saat ikrar talak diucapkan olehTERGUGAT REKONVENSI di hadapan Majelis Hakim yang memeriksaperkara a quo.Maka berdasarkan alasanalasan sebagaimana diuraikan di atas,TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI memohon kepada PengadilanAgama Banjarbaru sebagai hakimhakim yang baik (als geode
70 — 41
pasif), misalnyatidak berbuat sesuatu, padahal perilaku mempunyai kewajiban hukumuntuk berbuat, kewajiban itu timbul dari hukum;Perbuatan Itu Melawan Hukum, Perbuatan yang dilakukan itu, harusmelawan hukum, unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluasluasnya, sehingga meliputi halhal sebagai berikut: Perbuatan melanggar undangundang; Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum; Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; Perbuatan yang bertentangan kesusilaan (geode
85 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hak Milik melanggar peraturan perundangundangan yangberlaku dan asasasas umum pemerintahan yang baik (AlegemeneBeginselen Van Behoorlijke), maka Termohon Kasasi semulaTerbanding/Tergugat telah melanggar Pasal 53 ayat 2 UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negaradan Surat Edaran Mahkamah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun2012;Bahwa Hakim Judex Facti Tingkat Pertama dan Kedua tidakmengadili menurut keadilan yang baik (naar geode
273 — 97
Menghukum Para Tergugat untuk rnembayar biaya yang timbul dalam perkaraSUBSIDAIRMohon putusan lainnya yang seadiladilnya menurut Hukum dalam peradilanyang baik dan benar ( naar geode justitie recht doen).Menirnbang, bahwa pada hari persidangan yang telab ditetapkan kedua beJahpihak berperkara hadir dipersidangan, masingmasing diwakili oleh kuasanya,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil , oleh k:arena itupemeriksaan perkaranya dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugatyang
Guntoro
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Republik Indonesia
2.Kepala Badan Reserse Kriminal Republik Indonesia
3.Kepala Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota
111 — 65
Jkt.Sel4.1.Bahwa menurut hukum acara yang berlaku, bahwa setiapgugatan haruslah diajukan secara jelas dan tegas;4.2.Bahwa formasi permohonan PEMOHON tidak disusun sesuaitata cara yang baik (geode procedore), posita yang lazimnyamerupakan dalil konkrittentang fakta yang menjadi dasar sertaalasan diajukan gugatan (meddelen van den els) ataufondamentum petendi, di campur adukkan dengan rumusankesimpulan serta tuntutan atau petitum;4.3.Bahwa permohonan PEMOHON tidak tersusun baik, bahkanbeberapa kalimat
64 — 11
.;5 229 ono nnn on noc nnn con nc enne con cence neKelima, bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden), bahwa perbuatandan tindakan Tergugat V tidak bertentangan dengan kesusilaan dan norma norma hukum yang berlaku maupun norma norma masyarakat, oleh karenaTergugat V kapasitasnya selaku penyelenggara pemilihan umum telahmelaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang undangan yang berlaku yakni Undang Undang Nomor 15Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum serta
138 — 598
Il.2, IV.1, IV.2 dan IV.3 untuk tunduk dantaat terhadap isi putusan perkara ini.Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebin dahulu/sertamerta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada verzet, banding atau kasasi.Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh ongkos perkara dalamsemua tingkat peradilan.SUBSIDAIR :Apabila Yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara iniberpendapat lain, maka mohon putusan yang seadiladilnya berdasarkan azas exaequo et bono (naar geode
153 — 36
Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau ;Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden), atau;Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalambermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruist tegende zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt tenaanzien anders persoon of goed).Bahwa penguasaan tanpa hak terhadap Sertifikat Hak Guna BangunanNo. 00165, Surat Ukur tanggal 1 Agustus 2013, Nomor 1311/Negeri Sakti/2013seluas
142 — 12
Yurisprudensi HOGE RAAD sejak tahun 1919(Arrest Linde Baum Cohen tanggal 31 Januari 1919) dan yang sudah menjadiYurisprudensi tetap serta menjadi pula doktrin ilmu hukum di Indonesia, dimanapengertian bertentangan dengan hukum itu diartikan secara luas yang meliputi4 (empat) kategori perbuatan, yakni :a. bertentangan dengan kewajiban hukumnya sipelaku sendiri menurutUndangUndang;b. bertentangan atau melanggar hak subjektif orang lain menurutUndangUndang;c. bertentangan dengan tata susila yang baik (geode
21 — 22
Perbuatan Itu Melawan Hukum, Perbuatan yang dilakukan itu, harusmelawan hukum, unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluasluasnya, sehingga meliputi halhal sebagai berikut: Perbuatan melanggar undangundang; Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum; Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; Perbuatan yang bertentangan kesusilaan (geode zeden);c).
Terbanding/Tergugat I : YULI HERAWATI, SE
Terbanding/Tergugat II : HERU MULYANTO
Terbanding/Tergugat III : TANJUNG TRI PERMADI
Terbanding/Tergugat IV : SETIJATI SEKARASIH, SH., M.Kn
Terbanding/Tergugat V : Sugeng Purnawan, SH
Terbanding/Tergugat VI : WATIB S
Terbanding/Tergugat VII : HERMAN FELANI, SH
Terbanding/Turut Tergugat : BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
154 — 70
perkara ini telah berkekuatanhukum tetap;Bahwa karena Gugatan Rekonpensi ini didasarkan atas buktibuktiyang otentik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 180 HIR dengandemikian cukup alasan kiranya putusan dalam perkara ini dinyatakandapat dilaksanakan terlebin dahulu meskipun ada Verzet, Bandingmaupun Kasasi.MA KA berdasarkan semua uraianuraian sebagaimana tersebut di atas,atau Penggugat Rekonpensi Memohon berkenan kiranya Majelis HakimPengadilan Negeri Kelas 1A Cibinong sebagai hakimhakim yang baik(als geode
1.SUMINAH Binti MUNTARI
2.ISTAKHORI Bin KARTIONO
3.MUHYAHIDIN Bin KARTIONO
4.KOMARUDIN Bin KARTIONO
5.WAHYU NURJANAH Bin KARTIONO
Tergugat:
1.PetroChina International Jabung, Ltd CQ PetroChina International Jabung Ltd Kantor Jambi
2.Negara RI Cq Pemerintah RI Cq Kementrian ESDM RI Cq SKK Migas Perwakilan Sumbagsel Kantor Penghubung Jambi Dahulu Pertamina
Turut Tergugat:
1.CAMAT GERAGAI KAB TANJUNG JABUNG TIMUR
2.Kepala Kelurahan Pandan Jaya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur
110 — 214
Tribun Jambi ;Sebesar %2 (setengah) halaman dengan redaksi yang akan ditentukankemudian.DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untukmembayar seluruhnya biaya perkara yang timbul.Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (recht te doen naar geode justitie).Jawaban Turut Tergugat III.DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa Turut Tergugat III menolak seluruh dalildalil yang diajukan olehPenggugat kecuali yang diakui
PT. Foxsign Enterprises Indonesia
Tergugat:
PT. Makmur Indah Selaras Internasional PT MISI
Turut Tergugat:
Pusat Koperasi Unit Desa PUSKUD Propinsi Jambi
96 — 57
Dahulu penyalahgunaankeadaan dikonstruksikan sebagai bertentangan dengan ketertiban umum atautata karma yang baik (geode zeden) sehingga berkaitan dengan cacat causa dariHalaman 57 dari 72 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Sntperjanjian. Perjanjian yang lahir dalam kondisi psikologis ataupun ekonomis yangtidak berimbang dapat menyebabkan salah satu pihak terpaksa menutupperjanjian dengan prestasi yang tidak berimbang.
101 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila hal ini tidakdipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur;5.9.Adanya Posita yang saling bertentangan dengan Posita lain dan adanyaPosita yang bertentangan dengan Petitum mengakibatkan Gugatan aquomenjadi cacat hukum atau cacat formil karena telah melanggar tertibberacara yang baik (geode process orde) dan sekaligus menyebabkanGugatan ini menjadi kacau, tidak jelas dan kabur (obscuur libel) sertatidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie);6.
106 — 18
Geode MeinAatemnant, (23. Terjemahan Surat Hutang No.7? tertanggal 3 Juli 1922sesuai asli,dinazegel dibubuhi materai telah didaftarkan di kepaniteraan PengadilanNegeri Medan, diberi tanda bukti 00. eesereenee TT D28.
228 — 173
masyarakat sebagaimana dimaksud oleh Thomas Kuhndalam Teori The Structure of Scientific Revolution atau yang sering disebut TeoriParadigma dan selain itu perkembangan dalam mengkontruksikannyadefinisipenyalahgunaan keadaan juga sangat dipengaruhi adanya politik bahasa sehinggamelahirkan dan termasuk hukum yang baru;Menimbang, bahwa jika merujuk pada sejarah dimana dahulu dalammendefinisikan penyalahgunaan keadaan dikonstruksikan sebagai bertentangandengan ketertiban umum atau tata karma yang baik (Geode
Terbanding/Tergugat II : ALBERT HAMONANGAN RUMAPEA
Terbanding/Tergugat V : EMINIATY SAPTARIA ARUAN
Terbanding/Tergugat III : TUTI SIAGIAN
Terbanding/Tergugat I : VIKTOR AP SIAGIAN
Terbanding/Tergugat IV : WULAN MANASAK ARUAN
Terbanding/Turut Tergugat II : NOTARIS dan PPAT LASMIATI SADIKIN
Terbanding/Turut Tergugat III : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN TATA RUANG KAB BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat I : NOTARIS dan PPAT MUHAMMAD ADAM,SH atau YANTI SUDIYANTI,SH
Turut Terbanding/Penggugat II : YUNIAR POERNAMSARI
Turut Terbanding/Penggugat VII : ADI HARTAWAN
Turut Terbanding/Penggugat V : SANTOSA PANDU DEWANATA
Turut Terbanding/Penggugat III : NURITA SAHARA
Turut Terbanding/Penggugat VI : SANTISA RAHAYU GANDI W
Turut Terbanding/Penggugat IV : ANDI LAKSANA JAGATNATA
99 — 23
Melanggar kaidah tata susila (geode zeden); ataud. Bertentangan dengan atas kepatutan, ketelitian serta sikaphatihati dalam pergaulan hidup maryarakat;Bahwa menurut Val Areldoom : Hak subyektif adalah suatuketentuan yang dihubungkan dengan orang tertentu dan carademikian menjadi suatu kewenangan, ( rosa Agustina halaman23).
1.Agata Naru
2.Veronika Oka
3.Damianus Tea
Tergugat:
1.Simon Suri
2.Kornelis Peba
3.Maria Magdalena Mare
4.Wilhelmina Dhiu
5.Maria Kedhi
6.Sofia Na'e
7.Silvester Fongo
8.Bertolomeus Nu'a
Turut Tergugat:
Bupati Kab. Ngada, cq. Camat Aimere, cq. Kepala Desa Binawali
126 — 93
ParaPenggugat/Kuasa Para Penggugat harus merincikan unsurmelawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat , apakahperbuatan Turut Tergugat adalah perbuatan melanggarundangundang yang berlaku, melanggar hak orang lain yangdijamin oleh hukum, perbuatan yang bertentangan dengankewajiban hukum si pelaku, perbuatan yang bertentangandengan kesusilaan (geode zeden), atau bertentangan dengandengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untukmemperhatikan kepentingan orang lain (indruits tegen dezorgvuldigheid