Bahwa Majelis Komisioner berpendapat terhadap pengecualianinformasi dalam sengketa a quo yang didalilkan Termohonberdasarkan Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,pertimbangan Majelis Komisioner sesungguhnya secara umumtelah diuraikan pada angka 1 di atas, namun berdasarkan faktayang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi faktahukum bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonaninformasi yang diperoleh dari instansi lain yang mengeluarkaninformasi

Bahwa Majelis Komisioner dalam memberikan pendapat/pertimbangan tidak secara lengkap dan utuh dikarenakan dalammemberikan alasan penolakan atas permohonan informasi yangdimintakan oleh Termohon Keberatan selain Pasal 17 huruf h angka3 UU KIP dan Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Keardipan (selanjutnyadisebut UU Kearsipan ), Pemohon Keberatan juga meyertakanPasal 17 huruf j; UU KIP, Pasal 79 ayat (3) UndangUndang Nomor24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Yaitu kondisi keuangan, aset,pendapatan, dan rekening bank seseorang2) Pasal 17 huruf ; UU KIP beserta penjelasannyaSetiap badan publik wajib membuka akses bagi setiappemohon informasi publik, kecuali kecuali informasi yang tidakboleh diungkap berdasarkan UndangUndang3) Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) UU Kearsipan besertapenjelasannya;(1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip denganalasan apabila arsip dibuka untuk dapat:h. mengungkapkan rahasia atau data pribadi;(2) Pencipta arsip

Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kearsipan danPerpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara telah mendapat izin perceraian dariBupati Kabupaten Kutai Kartanegara yang dikeluarkan oleh Badan KepegawaianDaerah (BKD) dengan Nomor : 474.2/IV.I940/BKD/2011, tanggal 24 Mei 2011;Hal. 1 dari 6 Put. No. 421/Pdt.G/2011/PA Tor.4.

.-Surat yang menjelaskan mengenai Kearsipan, sanksi dan seterusnya tertanggal 11 November 2008 yang ditandatangani oleh PT.SANYO Sales Indonesia atas nama Presiden Direktur T.Miyamoto.-Serta dokumen-dokumen lain terkait TETAP TERLAMPIR dalam Berkas Perkara.5.Membebankan biaya perkara kepada Negara

. = April 2007 = dariH.Syamsuardi terkait kesanggupan untuk bersediamematuhi aturan aturan yang telah disepakati bersamadalam rangka jual beli produk produk SANYO yangdidistribusikan oleh PT.SANYO Sales Indonesia danmelaksanakan kewajiban pembayaran atas pembelianproduk SANYO tersebut.5. alat bukti surat yang menjelaskan mengenai Kearsipan,sanksi dan seterusnya tertanggal 11 November 2008yang ditandatangani oleh PT.SANYO Sales Indonesiaatas nama Presiden Direktur T.Miyamoto.Serta dokumendokumen lain

Surat yang menjelaskan mengenai Kearsipan, sanksidan seterusnya tertanggal 11 November 2008 yangditandatangani oleh PT.SANYO Sales Indonesia atasnama Presiden Direktur T.Miyamoto. Serta dokumen dokumen lain terkaitTETAP TERLAMPIR dalam Berkas Perkara.5.

Putusan Nomor 119/G/2021/PTUN Bdg10.Bahwa perbuatan Tergugat dalam mengeluarkan dan menandatanganiSurat Obyek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Menteri DalamNegeri (Permendagri) Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan DiLingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;Pasal 19:Unit pengolah dan unit kearsipan di lingkungan pemerintah melakukanpenemuan kembali arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat(2)huruf d, melalui:a. indeks;b. kode klasifikasi;c. nomor urut; dand. asal

Putusan Nomor 119/G/2021/PTUN Bdgmu AUPB yang dimaksud dalam UndangUndang ini meliputi asas:kepastian hukum;kemanfaatan;ketidakberpihakan;kecermatan;tidak menyalahgunakan kewenangan;keterbukaan;kepentingan umum; danpelayanan yang baik;ahwa tindakan Tergugat secara nyata melanggar:Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 ~ Tata Kearsipan DiRepmwsea72Q0o8Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;b. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa;C.

Nomor 78 Tahun 2012Tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian DalamHalaman 35 dari 69 halaman.

para pihak dan denganmemperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UndangUndang Nomor 9 tahun2004 dikaitkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwaPengugat menguraikan alasanalasan gugatan baik berdasarkan peraturanperundangundangan seperti ketentuan dalam Undangundang Nomor 6 Tahun2014 tentang Pemerintahan Desa, ketentuan dalam Undangundang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, ketentuan dalam Peraturan MenteriDalam Negeri (Permendagri) Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan

Penggugat pada pokoknyamenyatakan dengan terbitnya objek sengketa, Penggugat merasa sangatdirugikan dan berkepentingan karena pada pokoknya penerbitan objek sengketaa quo tidak berdasarkan Peraturan Perundangundangan diantaranya ketentuanPasal 29 Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa,ketentuan Pasal 3 dan Pasal 8 Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Negara, ketentuan Pasal 19 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri(Permendagri) Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan

UU nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.

setiap gugatan atau penunjukan lokasi tanah tidak sesuai denganilmu ukur tanah, maka gugatan atau penunjukan lokasi tanah harusdianggap tidak sah.Bahwa RIT, lurah gunung lingai dan camat sungai pinang tidakmempunya arsip administrasi, arsip gambar kepemilikan tanah warganyaHalaman 16 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Smryang tertib dan benar, tidak mempunyai peta rincik yang akurat, makaRT, Lurah Gunung lingai dan camat sungai pinang telah melanggar UUnomor 43 th. 2009 tetang kearsipan

Bahwa RT, lurah gunung lingai dan camat sungai pinang tidak mempunyaarsip administrasi, arsip gambar kepemilikan tanah warganya yang tertib danbenar, tidak mempunyai peta rincik yang akurat, maka RT, Lurah Gununglingai dan camat sungai pinang telah melanggar UU nomor 43 th. 2009tetang kearsipan, UU keagrariaan nomor 5 th. 1960, maka RT LurahGunung lingai dan camat sungai pinang tidak layak dan pantas menanganimasalah yang berkaitan dengan masalah tanah.KESIMPULAN :1.

Dan karena buku akte nikah Penggugat dan Tergugathilang sementara Penggugat sudah menanyakan kearsipan suratmenyurat pernikahan Penggugat pada KUA Kecamatan PandiBatu, ternyata juga tidak ada atau hilang dan mengingatpasal 7 ayat 2, 3 huruf a, b Kompilasi Hukum Islam danpasal 116 huruf f dan g Kompilasi Hukum Islam dan selainitu pula Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggallebih dari 10 tahun ;Bahwa, mengingat apa yang terurai pada point 2 dan 3 positapermohonan ini maka beralasan hukum

(Pasal 167, 266, 385 KUHP)Menyetujui Tergugat dan Il mengajukan GUGATAN REKONPENSI DEMITEGAKNYA Hukum dan Keadilan. bahwa Peradilandilakukan DemiKeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa " (UU nomor 48 th.2009tentang kekuasaan kehakiman Pasal 2) GUGATAN REKONPENSISehubungan dengan gugatan Penggugat , maka Tergugat dan Il , Mohonmengajukan Gugatan REKONPENSI untuk itu mohon berkenan Bapak MajelisHakim mengijinkan, sesuai dengan dasar UU dan peraturan berlaku :tl,UU nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan

Bahwa RIT, lurah gunung lingai dan camat sungai pinang tidakmempunya arsip administrasi, arsip gambar kepemilikan tanah warganyayang tertib dan benar, tidak mempunyai peta rincik yang akurat, makaRT, Lurah Gunung lingai dan camat sungai pinang telah melanggar UUnomor 43 th. 2009 tetang kearsipan, UU keagrariaan nomor 5 th. 1960,maka RT Lurah Gunung lingai dan camat sungai pinang tidak layak danpantas menangani masalah yang berkaitan dengan masalah tanah.KESIMPULAN :1.

UU nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.

Bahwa RT, lurah gunung lingai dan camat sungai pinang tidak mempunyaarsip administrasi, arsip gambar kepemilikan tanah warganya yang tertib danbenar, tidak mempunyai peta rincik yang akurat, maka RT, Lurah Gununglingai dan camat sungai pinang telah melanggar UU nomor 43 th. 2009tetang kearsipan, UU keagrariaan nomor 5 th. 1960, maka RT LurahGunung lingai dan camat sungai pinang tidak layak dan pantas menanganimasalah yang berkaitan dengan masalah tanah.KESIMPULAN :Tindakan Lurah Gunung Lingai dan

Bahwa in cassu Penggugat telah berulang kali memohon secara baikbaikpengembalian "asset" a quo kepada Tergugat sejak tahun 2002 ketika itumelalui BPPN, kemudian Tim Pemberesan BPPN, Tim KoordinasiAdministrasi Asset Kearsipan (TKAAK) hingga terakhir pada tahun 2009melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Direktorat Kekayaan NegaraLainLain Departemen Keuangan Republik Indonesia tetapi semuapermohonan Penggugat a quo diabaikan oleh Tergugat :Bukti:P4a : Surat dari Penggugat kepada Tergugat II yang

Internasional Cabang Ujung Pandang;P4c: Surat dari Penggugat kepada BPPN Nomor 035/NTR Eks/XII/03 tanggal 17 Desember 2003 Perihal MohonPengembalian 3 Asset Koperasi Nutrama;P4d : Suratsurat dari Penggugat kepada Tim Pemberesan BPPNNomor 01/NTREks/I/05 tanggal 12 Januari 2005, Nomor017/NTREks/IV/05 tanggal 25 April 2005, Nomor 040/NTREks/XII/05 tanggal masingmasing perihalnya mengenaiPengembalian Asset Koperasi Nutrama;P4e : Suratsurat dari Penggugat kepada Ketua Tim KoordinasiAdministrasi Asset Kearsipan

UU nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.

hanyaberupa sketsa tanpa diberikan ukuran yang akurat dan benar.Bahwa setiap gugatan atau penunjukan lokasi tanah tidak sesuai denganilmu ukur tanah, maka gugatan atau penunjukan lokasi tanah harusdianggap tidak sah.Bahwa RIT, lurah gunung lingai dan camat sungai pinang tidakmempunya arsip administrasi, arsip gambar kepemilikan tanah warganyayang tertid dan benar, tidak mempunyai peta rincik yang akurat, makaRT, Lurah Gunung lingai dan camat sungai pinang telah melanggar UUnomor 43 th. 2009 tetang kearsipan

Bahwa RIT, lurah gunung lingai dan camat sungai pinang tidakmempunya arsip administrasi, arsip gambar kepemilikan tanah warganyayang tertid dan benar, tidak mempunyai peta rincik yang akurat, makaRT, Lurah Gunung lingai dan camat sungai pinang telah melanggar UUnomor 43 th. 2009 tetang kearsipan, UU keagrariaan nomor 5 th. 1960,maka RT Lurah Gunung lingai dan camat sungai pinang tidak layak danpantas menangani masalah yang berkaitan dengan masalahtanah.KESIMPULAN :1.

ESAPengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhnkan penetapan sebagai berikutdalam permohonan penetapan anak angkat yang diajukan oleh :Jerry Mangolo bin Adrie Mangolo, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaanKaryawan Swasta PT Sukses Mapan Abadi, Tempat tinggal diJalan Satsuit Tubun, Kelurahan Siendeng, KecamatanHulontalangi, Kota Gorontalo sebagai "Pemohon I"Nurlina Lakoro binti Atje lakoro, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaanPNS pada Dinas Kearsipan

Penmuda Hukum/Dok Penmuda JinayatKasub Kepegawaian Para Panitera Pengganti " Para Juru Sita PenggantiKeterangan :Bindalmin = Pembinaan Pengendalian Administrasi Perkara Dokumentasi danKearsipan PerkaraDok = Dokumen dan Kearsipan PerkaraHawasbid = Hakim Pengawas BidangHumas = Hubungan MasyarakatKasub = Kepala Sub= Panitera MudaPanmuda Jabatan Strukturalze==== = Jabatan FungsionalLampiran IlQanun ProvinsiNAD No. 10Kelengkapan Pasal 8 ayat ( 4 ) KetuaWakil Ketua Tahun 2002Hatiwasbida Bindalmin i Hatiwasbida

Yusticial i Panitera/Sekretaris Wakil Sekretaris " Hatiwasbida Umum/Hubmas Wakil Panitera Kasub Umum/ Kasub Keuangan Penmuda Banding PenmudaProtokoler BimkummasKasub Kasub Perencanaan/ Penmuda Penmuda Roh/HisabKepegawaian Tatalaksana Statistik/Dok dan Rukyatn Para Panitera Pengganti nKeterangan :Bindalmin = Pembinaan Pengendalian Administrasi PerkaraBinkummas = Pembinaan Hukum dan MasyarakatDok = Dokumentasi dan Kearsipan PerkaraHatiwasbida = Hakim Tinggi Pengawas Bidang dan DaerahHubmas = Hubungan

BACHRI ISMAIL, AM.AK untuk kepentingan pribadinya ;Bahwa gaji ke8 (delapan) pegawai yang telah mutasi dan gajinya telahdipindahkan serta seorang pegawai yang telah pensiun yang masihdimintakan gajinya di kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan yaitu :Sarnawia Rasid telah pindah gaji ke Kantor Kearsipan Kota Ternate mulaiSeptember 2008 namun masih termuat dalam daftar gaji Kantor KecamatanKota Ternate Selatan sejak September 2008 sampai September 2010, denganperincian sebagai berikut :Gaji bulan September

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antaralain sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula di tahun2008 saat ada pemekaran Kecamatan di Kota Ternate seperti Kecamatan BatangDua dan Kecamatan Kota Ternate Tengah kemudian di tahun tersebut terjadibeberapa mutasi pegawai dari Kecamatan Ternate Selatan ke Instansi lainbeberapa pegawai yang mutasi tersebut diantaranya adalah saksi SARNAWIARASID yang pindah ke Kantor Kearsipan Kota Ternate dan saksi

Sarnawia Rasid telah pindah gaji ke Kantor Kearsipan Kota Ternate mulaiSeptember 2008 namun masih termuat dalam daftar gaji Kantor KecamatanKota Ternate Selatan sejak September 2008 sampai September 2010, denganperincian sebagai berikut :Gaji bulan September 2008 s/d Maret 2009= 7 binHal 16dari 34 halPts No:09/Pid.

yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkanputusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta,bertempat kediaman di Jalan KH. 1, Kelurahan Dembe Jaya,Kecamatan Kota utara, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai"Pemohon";LawanTermohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan $2, agama Islam, pekerjaanPegawai Negeri Sipil di Kantor Perpustakaan dan Kearsipan

ESAPengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadiliperkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atasperkara yang diajukan oleh :XXXXXXXXXXXXXX, UMur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada DinasLingkungan Hidup dan Kehutanan Pemda, PendidikanS2, bertempat tinggal di Desa Boroko Utara, KecamatanKaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara,selanjutnya disebut sebagai Pemohon;melawanXXXXXXXXXXXXX, UMur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada DinasPerpustakaan dan Kearsipan

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;