PN.BksMenimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang menyatakanbahwa tabrakan terjadi karena adanya mobil kijang minibus warna putih yang menyalipTerdakwa dan Terdakwa justru sudah hatihati dengan mengerem saat mobil kijangminibus warna putih melintas karena jika tidak Terdakwa rem maka akan terjadi tabrakandengan mobil kijang minibus warna putih tersebut;Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembelaan (pledoi) tersebut Majelis Hakim tidaksependapat dengan Terdakwa, karena sebagaimana telah Majelis singgung

pokok perkara makaakan diputus bersamasama dengan pokok perkara.Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agamamenambahkan pertimbangan bahwa gugatan penggugat konpensi/tergugatrekonpensi/pembanding I/terbanding/II tentang harta hadiah perkawinan sertaharta bawaan termasuk rangkaian sengketa bidang perkawinan sehinggamerupakan kewenangan absolut pengadilan agama oleh karena itu alasaneksepsi tergugat konpensi/penggugat rekonpensi/terbanding /pembanding IIyang menyatakan terjadi titik singgung

kabur dan bersifat abalabal inipatut untuk ditolak;Dalam Rekonvensi:1Bahwa dalildali yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggapdipergunakan kembali untuk dalam Rekonvensi;Bahwa dengan adanya pembayaran harga tanah milik Johanis sebesarRp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan bahkan Sertifikat Hak Miliktelah dibalik nama menjadi atas nama Penggugat, maka secara otomatismenurut hukum perikatan jualbeli tersebut telah terlaksana dan selesai;Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat Rekonvensi singgung

Dalam akun FB Tergugat pernah meminta gambar/foto bugil, kepadaperempuan selingkuhannya.Bahwa, atas jawaban Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikanduplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap padajawaban semula dan keberatan bercerai dengan Penggugat, sedangkanmengenai percakapan yang Penggugat singgung sebenarnya Tergugat hanyamainmain (iseng);Bahwa, untuk membuktikan dalildalil gugatannya, Penggugatmengajukan alat bukti tertulis berupa; Fotokopi Kartu. Tanda Penduduk An.

UndangUndang tersebut memberi penegasan baik secara eksplisit maupun implisit bahwa PeradilanTata Usaha Negara memiliki kewenangan mengadili dan menyelesaikan perkara a quosetelah seluruh prosedur Upaya Administratif dalam hal ini Banding Administrasi telahditempuh oleh Penggugat; Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Pasal 129 UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 Tentang Aparatur Sipil Negara junto Pasal 3 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian memiliki titik singgung

gugatanPenggugattersebut mempunyai dasar hukum/beralasan atau sebaliknya yaknigugatan Penggugat tidak berdasar hukum/tidak beralasan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan pembuktian sengketadalam pokok perkara, untuk menentukan sikap dapat tidaknya dikabulkangugatan Penggugattersebut di atas;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara telitisurat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yangmenjadi sentral dan titik singgung

Tidak diperkenankan misalnya,apabila atas tuntutan yang pertama ia memberikan keputusan meluluskan,sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali karenapersoalannya Sulit unpamanya;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Penggugat yangmenyatakan agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugatseluruhnya.

Bahwa atas objek sengketa pada point No. 4 huruf A terdapat 3bangunan Rumah milik tergugat 1 dan anak anakya namun di gugatanpenggugat tidak di singgung dan jelaskan sehingga gugatanpenggugat kurang lengkap dan harus ditolak atau setidak tidaknyadinyatakan tidak dapat di terima.Bahwa berdasarkan beberapa uriaian diatas maka jelas penggugatlah yangmemiliki objek sengketa point NO. 4 huruf a dan b, dengan dasar hibbah yangdi dasari dengan penyerahan 4 ekor sapi milik tergugat 1 kepada AmagqSerilah/

Sehingga pasal mana yang sesuai dengan fakta yangmesti dikenakan kepada Terdakwa, mana kala Terdakwa terbukti melakukantindak pidana diantaranya yang didakwakan kepadanya.Bahwa banyak pihak yang menyebut pasal 112 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini adalah pasal karet, bahkanada yang menyebut pasal keranjang sampah, utamanya jika disandingkandengan pasal 127 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika, terdapat titik singgung sedemikian rupa yang jika tidak

akan dibagi dua dengan saudara Marsel; Bahwa ide untuk membeli Narkotika jenis Ganja yaitu Terdakwa inginpakai ganja kemudian Terdakwa datang menemui saudara Marsel, setelahTerdakwa bertemu dengan saudara Marsel kemudian terdakwa bertanyakepada saudara Marsel dengan kalimat ko mau pake ka tidak, ada berapadisitu Kemudian saudara MarseL menjawab dengan kalimat iyo sudah adalalu saudara Marsel di Kompleks Kampung Anday dimana saat itu terdakwadengan Saudara Marsel duduk cerita lalu terdakwa sempat singgung

terdakwa dengan saudara MARSEL dansudah sekitar 4 (empat) kali terdakwa menggunakan ganja bersamasamadengan saudara MARSEL yaitu ganja yang biasa terdakwa bawa sendiri danjuga ganja yang disediakan oleh saudara MARSEL; Bahwa cara terdakwa bertemu dengan saudara MARSEL dan caramenerima uang Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) dari saudara MARSELawalnya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar jam 22.30 Witterdakwa bertemu dengan saudara MARSEL sedang duduk cerita kemudianterdakwa sempat singgung

Putusan Nomor 478 K/TUN/2013konstitusional para petugas pembaca meter listrik, Mahkamah Konstitusi menentukanperlindungan dan jaminan hak bagi petugas pembaca meter Iistrik di Indonesia;13 Bahwa sebagaimana dalam uraian Tergugat dalam eksepsi kompetensi absolut,dengan ini terdapat Titik Singgung kewenangan Absolut (yuridiksi) Peradilan Umumdengan Peradilan Hubungan Industrial dan Peradilan Tata Usaha Negara karenakewenangan ketiga lingkungan peradilan tersebut berada didalam suatu Genus Hukumyang

sama yaitu hukum perdata dalam arti luas Titik Singgung Yuridiksi antar badanPeradilan di ketiga lingkungan Peradilan tersebut dlatas, sehingga dengan jelasmenimbulkan potensi sengketa kewenangan yang mengemuka dalam Eksepsi PihakTergugat dengan menyatakan Gugatan Penggugat tidak termasuk Yuridiksi BadanPeradilan di lingkungan Peradilan lain sehingga Objek Gugatan harus di nyatakan tidakdapat di terima atau/NO, dengan ini membuktikan Eksepsi Pihak Tergugat tentangyuridiksi/kompetensi ini sebagaimana

Tidak diperkenankan misalnya, apabilaatas tuntutan yang pertama ia memberi keputusan meluluskan, sedangkantuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali karenapersoalannya sulit umpamanya;Bahwa Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi)pada tingkat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KotaPekanbaru telah mengajukan Eksepsi yang pada intinya menyatakan bahwakuasa hukum baru dari Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarangTermohon Kasasi) tidak sah karena ketentuan

Tidakdiperkenankan misalnya, apabila atas tuntutan yang pertama iamemberi keputusan meluluskan, sedangkan tuntutan kedua danketiga tidak ia singgung sama sekali karena persoalannya sullitumpamanya;Bahwa terbukti secara tegas dan jelas serta diakui oleh para pihak,bahwasanya Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang PemohonKasasi) dan Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang TermohonKasasi) memiliki hubungan hukum berdasarkan Polis Asuransi Semua ResikoProperty (Property All Risk Policy) Nomor

Tidak diperkenankan misalnya, apabila atastuntutan yang pertama ia memberi keputusan meluluskan,sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung samasekali karena persoalannya sulit umpamanya;Bahwa ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8.1 Polis Asuransi Semua ResikoProperty (Property All Risk Policy) Nomor Polis PKB01G0911Halaman 72 dari 91 hal.

Tidakdiperkenankan misalnya, apabila atas tuntutan yang pertama iamemberi keputusan meluluskan, sedangkan tuntutan kedua danketiga tidak ia singgung sama sekali karena persoalannya sulitumpamanya;Mengenai Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999Bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999mengatur sebagai berikut:(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukanuntuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausulabaku pada setiap

Tidakdiperkenankan misalnya, apabila atas tuntutan yang pertama iamemberi keputusan meluluskan, sedangkan tuntutan kedua danketiga tidak ia singgung sama sekali karena persoalannya sulitHalaman 85 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Padt.SusBPSK/2015umpamanya;85.

sengketa lain dalam perkarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, knusus mengenai obyek sengketatersebut harus diputus lebin dahulu oleh pengadilan dalam lingkunganPeradilan Umum;2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)yang subyek hukumnya antara orang orang yang beragama Islam, obyeksengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama sama perkarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan Undang Undangtersebut diatas, maka titik singgung

Tidak diperkenankan misalnya,apabila atas tuntutan yang pertama ia memberikan keputusan meluluskan,sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali karenapersoalannya Sulit unpamanya;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Penggugat yangmenyatakan agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugatseluruhnya.

Para Penggugat cacat Formal danharuslah di nyatakan tidak diterima;Dari sisi Subyek hukum;Bahwa Gugatan para Penggugat Errorinperssona karena didalamgugatan para Penggugat telah menggugat Tegugat 1 sampai denganTergugat 19, akan tetapi di dalam posita maupun petitum gugatan ParaPenggugat hanya Tegugat 1 sampai dengan Tergugat 13 lah yangmempunyai hubungan hukum dalam perkara ini, sementara kapasitasatau hubungan hukum Tergugat 14 sampai dengan Tergugat 19 samasekali tidak ada dan tidak pernah di singgung

(Lihat Posita Nomor 10 ).Bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara rincisetatus Para Tergugat yang menguasai Obyek sengketa apakah dalamkedudukan menguasai Obyek sengketa 1 atau Obyek sengketa 2,haltersebut sama sekali tidak pernah di singgung;Bahwa para Perggugat kami nilai tidak konsisten dan sengajamelibatkan Tergugat 14 sampai dengan Tergugat 19 meskipun tidak adahubungan hukumnya dalam perkara ini agar nantinya pihakpihaktersebut tidak bisa di tarik menjadi saksisaksi dalam

PERI ANGGARA menarik/menghisap bong tersebutsebanyak 2 (dua) kalilaluterdakwa.FRAMANA PUTRA Bahwa, uraian tersebut diatas merupakan kutipan dari Surat dakwaan yangsama sekali tidak di singgung dalam pemeriksaan di persidangan padapengadilan tingkat pertama, hakim Pengadilan Tingkat pertama terlihat adadugaan tebang pilin dalam mengungkapkan faktafakta yang mana jika faktatersebut menguntungkan sdr jaksa Penuntut umum, maka hakim lekasmempertimbangkan, sedangkan faktafakta yang semestinya menguntungkan

di junjung tinggi para hakim dalam memeriksa danmengadili sebuah perkara, karena hakim merupakan wakil tuhan di dunia;Bahwa, sebagaimana yang di uraiakan diatas bahwa jaksa penuntut umumtelah menyusun surat dakwaan yang sudah tentu menjadi dasar bagimajelis hakim tingkat pertama untuk memberiksa perkara tersebut di mukapersidangan, namun sangat di sayangkan majelis hakim seakanakan tidakbenarbenar memeriksa perkara tersebut, ada beberapa uraian fakta di dalamsurat dakwaan tersebut di atas tidak singgung

Bahwa sebagaimana yang telah PENGGUGAT Rekonpensi singgung pada angka 6bahagian Konpensi, perihal Sertifikat Hak Milik PENGGUGAT Rekonpensi bernomor1215/1986 yang hingga saat ini belum dikembalikan oleh TERGUGAT Rekonpensidan bahkan TERGUGAT Rekonpensi dengan jalan melawan hukum telah terbuktiberusaha menguasainya;4.

Point 3, sebagaimana yang telah PENGGUGATRekonpensi singgung pada angka 6 bahagian Konpensi, perihal Sertifikat Hak MilikPENGGUGAT Rekonpensi bernomor 1215/1986 yang hingga saat ini belum dikembalikanoleh TERGUGAT Rekonpensi dan bahkan TERGUGAT Rekonpensi dengan jalan melawanhukum telah terbukti berusaha menguasainya.

TITIK SINGGUNG PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DENGANKEPAILITAN PERMOHONAN PAILIT terhadap perusahaan yang tidakmembayar hak pekerja HANYA DAPAT DIAJUKAN jika hak pekerjaHal 14 Putusan Nomor 60/Pdt.SusPKPU/2020/PN Niaga Sbytersebut telah ditetapbkan dalam PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGANINDUSTRIAL YANG TELAH BERKEKUA TAN HUKUM TETAP dan telahdilakukan proses eksekusi SEKURANGKURANGNYA padastahapTEGURAN AANMANING YANG KEDUA oleh Ketua Pengadilan Negeriserta hak pekerja yang belum dibayar tersebut DIANGGAP

TITIK SINGGUNG PERSELISIHA N HUBUNGAN INDUSTRIAL DENGANKEPAILITANPERMOHONAN PAILIT terhadap perusahaan yang tidak membayar hakpekerja HANYA DAPAT DIAJUKAN jika hak pekerja tersebut telahditetapbkan dalam PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIALYANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP dan telah dilakukanproses eksekusi SEKURANGKURANGNYA pada tahap TEGURANAANMANING YANG KEDUA oleh Ketua Pengadilan Negeri serta hakHal 19 Putusan Nomor 60/Pdt.SusPKPU/2020/PN Niaga Sby10.pekerja yang belum dibayar tersebut dianggap

perselisihan dan pertengkaran, namunperselisihan dan pertengkaran itu menurut kuasa Termohon merupakan bagian dariromantika kehidupan rumah tangga, Pemohon hanya mengadaada menjadikanpertengkaran sebagai alasan untuk melaksanakan hajatnya ingin kawin lagi denganperempuan lain, dan kuasa Termohon membantah penyebab pertengkaran ituakibat Termohon mengeluarkan katakata jorok kepada Pemohon seperti anjingasu dan tailaco ;Menimbang, bahwa kuasa Termohon dalam persidangan menyatakanbahwa halhal yang tidak di singgung

pidana pasal 62 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 (tentang Psikotropika), Subsidairmelanggar pasal 60 ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5tahun 1997 (tentang Psikotropika).Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam penyusunan suratdakwaannya mempergunakan bentuk subsidaritas yaitu bentuk dakwaan yangterdiri dari beberapa dakwaan secara berurutan dari dakwaan tindak pidanayang diancam pidana terberat sampai dengan dakwaan tindak pidana lebihringan, dakwaan ini saling bertitik singgung