Ditemukan 1869 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tondin tindis
Pengadilan PN Penajam Perdata
Register : 10-12-2019 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PN Penajam Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Pnj
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penggugat:
ALI ACHMAD
Tergugat:
1.Hj. Halijah
2.Ramlah
3.Ridwan
4.Maimunah
5.Siti Aminah, S.Pd.i
6.Noor Santi
7.Hj. Nor Miyah
Turut Tergugat:
1.Kepala Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara
2.Pemerintah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara
119 — 56
  • Dan saat ini Penggugat telahmengajukan gugatannya, maka sepatutnya Penggugat terlebih dahululahyang harus menerangkan dan membuktikan akan luasan sisa lahannya,yang menurtnya telah terjadi sengketa dan tumpang tindin dengan lahanyang dikuasai para Tergugat;15.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-09-2017 — Upload : 10-10-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 832/Pdt.G/2016/PN.Sby
Tanggal 25 September 2017 — TRI RISMAHARINI melawan SETIAWATI SOETANTO Dkk
152 — 134
  • Bahwa, tanpa diketahui oleh Penggugat, pada tanggal 23 Juni 1972 TurutTergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 565 sisa,Kelurahan Ketabang atas nama Tergugat Il, dimana tanah Sertipikat HakGuna Bangunan tersebut tumpang tindin dengan tanah dan bangunanSDN Ketabang ;8.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 13-02-2015 — Putus : 22-04-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 PK/TUN/2015
Tanggal 22 April 2015 — PT. ENERGI BARA UTAMA VS I. BUPATI KUTAI KERTANEGARA., II. PT. GLOBALINDO INTI ENERGI;
109 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Energi Bara Utama tidak memiliki kKepentingan untukdapat mengajukan gugatan dalam perkara a quo;Bahwa dalam gugatannya, Penggugat merasa kepentingannya dirugikandengan diterbitkannya Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tanggal 29 Juni 2010Nomor : 540/2018/IUPOP/MBPBAT/VI/2010 tentang Persetujuan Ijin UsahaPertambangan Operasi Produksi kepada PT.Globalindo Inti Energi yang dijadikanobyek sengketa dalam perkara a quo, yang menurut Penggugat Keputusan obyeksengketa tersebut telah tumpang tindin dengan
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 06-12-2019 — Putus : 28-05-2020 — Upload : 28-05-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 26/G/2019/PTUN.PL
Tanggal 28 Mei 2020 — Penggugat:
PT. INDUSTRI TAMBANG UTAMA
Tergugat:
BUPATI MOROWALI
707 — 476
  • mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraanPemerintahan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan hukumpada aspek Prosedur maupun substantif diatas, maka telah terbukti bahwa tindakan BupatiMorowali selaku Tergugat dalam perkara a quo, telah keliru dan tidak tepat secaraadminstratif dikarenakan tidak melakukan Tahapan saknsi administrasi yang benar sertafakta tidak pernah terjadi tumpang tindin
Pengadilan PN AMUNTAI Perdata
Register : 04-09-2017 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan PN AMUNTAI Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Amt
Tanggal 11 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
104 — 18
  • sekarang (Penggugat waktu itu) telah menunjuk 2 (dua) surat tanahyang dianggap Tergugat (penggugat waktu itu) telah tumpang tindihdengan tanah Penggugat (Tergugat waktu itu), Penggugat sekarangyang menyatakan 2 (dua) bidang tanah yang ditunjuk Tergugat TelahTumpang Tindih dengan tanah penggugat I, Penggugat sekarang hanyamenjelaskan 2 (dua) bidang tanah milik Tergugat dan Tergugat II, tetapitidak menjelaskan berapa luasnya dan berapa panjang x lebar tanah milikPenggugat yang tumpang yang tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-08-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 925 K/Pdt/2017
Tanggal 15 Agustus 2017 — HENDRO RAHARDJO, VS MOE IRWAN RAHARJA, DKK
75 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dibayarkan secara seketika kepada Penggugat ataukuasanya yang ditunjuk oleh Penggugat;Berdasarkan uraian yang tersebut di atas dengan fakta hukum yangsebenarbenarnya, dan Penggugat sangat mengkhawatirkan akan terjaditumpang tindin kepemilikan yang sah atas rumah dan bangunan objeksengketa;Dan untuk menjaga agar tidak menghilangkan objek sengketa milikPenggugat dengan dialinkan melalui jual beli/niban kepada pihak ketiga,maka mohon tidak menyianyiakan gugatan penggugat, untuk sudi kiranyadapat diletakkan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 21-10-2016 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 253/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 13 Juni 2017 — PT. NUNUKAN JAYA LESTARI ; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
514 — 2452
  • Begitupun mengenai lahan yang ternyata terdapattumpang tindin dengan PT AHL juga telah upaya penyelesaian secaramusyawarah sebagaimana Penggugat jelaskan pada poin .d di bawah ini ;le PT Adindo Hutani Lestari, sebagai Pihak yang Mengatakan adanyaTumpang Tindih Lahan dengan area HGU 01/Nunukan Barat,Tidak Pernah Meminta Pembatalan HGU 01/Nunukan Barat.1.
    Surat Nomor : AHOO/X/07/2004, tanggal 25 Agustus 2004perihal : Tumpang Tindin Areal Perkebunan Kelapa Sawitdengan areal HII PTI Adindo Hutani Lestari/Tergugat llIntervensi surat ditujukan kepada Menteri Kehutanan;b. Surat Nomor : AHOO/X/09/2004, tanggal 26 Agustus 2004perihal : Penangguhan Proses HGU PT NJL/Penggugat, suratditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional;c.
    Adindo Hutani Lestari Nomor :AHO00/X/054/2005, tanggal 25 Agustus 2004, perihalTumpang tindin areal Perkebunan Kelapa Sawitdengan areal HII PT. Adindo Hutani Lestari ;(fotokopi dari fotokopi);Halaman 184 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUNJ KT13. Bukti T.ll INT 13:14. Bukti T.ll INT 14:15. Bukti T.ll INT 15:16. Bukti T.ll INT 16:17. Bukti T.ll INT 17:18. Bukti T.ll INT 18:Surat Direktur PT.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 19-06-2017 — Putus : 01-11-2017 — Upload : 15-11-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 25/G/2017/PTUN.SMD
Tanggal 1 Nopember 2017 — Penggugat:
Hj. MARWIYAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
152 — 65
  • Saksi kenal dengan Tergugat II Intervensi, tidak mempunyaihubungan pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi dan tidakmempunyai hubungan kekeluargaan dengan Tergugat II Intervensi;Bahwa benar Saksi hanya tahu dipanggil untuk menjadisaksi; Bahwa benar Saksi tahu, Sertipikat Hak Milik Nomor : 4934tanggal 15 Januari 2008 terletak Kelurahan Karang Joang,Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi KalimantanTimur atas nama SETIANI setelah diberi tahu oleh Ibu Marwiyah,bahwa tanahnya tumpang tindin
Pengadilan PN BOGOR Pidana Umum Penghinaan
Register : 14-10-2014 — Putus : 30-04-2015 — Upload : 21-12-2015
Putusan PN BOGOR Nomor 318/Pid.B/2014/PN. BGR
Tanggal 30 April 2015 — David Diki Bin Liong Kieng Kie
203 — 37
  • demikian unsur ini telah terpenuhidan terbukti ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 ayat (1) telahterpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanprimer;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti makadakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa dalam pembelaan penasihat hukum yang menyatakanbahwa surat tuntutan Penuntut Umum inskosisten (tumpang tindin
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pertanahan
Register : 30-03-2015 — Putus : 22-09-2015 — Upload : 19-11-2015
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 15 / G / 2015 / PTUN.BJM
Tanggal 22 September 2015 — PT. BANGUN BANUA KALIMANTAN SELATAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR PT.ADI SARANA ARMADA TBK
106 — 53
  • Olehkarena itu obyek sengketa berupa Surat Pemyataan Penguasaan FisikBidang Tanah (Sporadik) yang diterbitkan dikategorikan cacat hukumdan harus dibatalkan.10.Bahwa perbuatan Tergugat didalam menerbitkan Surat pernyataanpenguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) yang menjadi obyek sengketatersebut mengakibatkan terjadinya tumpang tindin dengan tanah hak milikPenggugat adalah telah bertentangan dengan AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam hal ini :Asas Kepastian Hukum, yang mengutamakan
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 02-07-2015 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 30-11-2018
Putusan PN BEKASI Nomor 319/Pdt.G/2015/PN.Bks.
Tanggal 18 April 2016 — H. Achmad Subarjo, disebut sebagai PENGGUGAT. M E L A W A N 1. H. Suhardi, disebut sebagai TERGUGAT I. 2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bekasi,disebut sebagaiTERGUGAT II. 3. H. Musadad Bin H. Salamun ( Ahli Waris H. Salamun ), disebut sebagai TERGUGAT III.
227 — 48
  • Suhardi, berdasarkan Nota Dinas dari Seksi SurveiPengukuran dan Pemetaan No. 130/ND/SPP/IX/2015 tanggal 10September 2015, diduga atas obyek Sertipikat Hak Milik Nomor1080/Kaliabang Tengah overlap/tumpang tindin dengan Sertipikat atasnama orang lain sebagai berikut: Hak Milik No. 4656/Kaliabang Tengah Surat Ukur No.2304/2005 NIB. 13020 luas 98 M? atas nama lIriansyah. Hak Milik No. 6902/Kaliabang Tengah Surat Ukur No.2657/2008 NIB. 14279 luas 97 M?
Pengadilan PN SANGGAU Perdata
Register : 16-05-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN SANGGAU Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Sag
Tanggal 11 Maret 2019 — Penggugat:
GUSTI JAYA SAPUTRA
Tergugat:
PT. ANEKA TAMBANG ANTAM Tbk
111 — 25
  • Suriani hidup susah;Bahwa tanah orang tua Penggugat tidak tumpang tindin dengan tanah Ny.Fatimah, karena tanah orang tua Penggugat jauh dari objek sengketa;Bahwa. saksi tidak mengetahui pembebasan tanah yang dilakukan PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 19-09-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 23-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 434 K/TUN/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PEMERNTAH KABUPATEN KAPUAS HULU VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS HULU., II. SERIANG (almarhum), DKK;
149 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UsahaNegara tersebut.Bahwa, sesuai dengan Surat Termohon Kasasi I/Tergugat (Kepala KantorPertanahan Kabupaten Kapuas Hulu) Nomor : 100.2/175//61.06/IX12014tanggal 01 September 2014 (bukti P.152/153 dalam daftrar bukti) yangmenjawab Surat Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Nomor:590/1163/SETDATTNH tanggal 20 Agustus 2014 disebutkan oleh KantorPertanahan Kabupaten Kapuas Hulu (Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat) bahwa di atas tanah yang dibebaskan PemohonKasasi/Terbanding/Penggugat terindikasi tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 07-05-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 02-10-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 P/HUM/2018
Tanggal 8 Agustus 2018 — PT. MENSANA ANEKA SATWA VS DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN;
118 — 225 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Van derVlies dalam bukunya yang berjudul Handboek Wetgeving dan menurutUndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang PembentukanPeraturan Perundangundangan, halhal yang menjadi dasarpertimbangan hukum Kementerian Pertanian RI cq Direktorat JenderalPeternakan dan Kesehatan Hewan cq Direktur Jenderal Peternakan danKesehatan Hewan untuk menerbitkan suratsurat keputusansesungguhnya sangat rancu/janggal, tumpang tindin dan bertolakbelakang dengan peraturan yang lebih tinggi Kedudukannya;Bahwa selain itu urusan
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 22-12-2020 — Putus : 08-06-2021 — Upload : 08-06-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 67/G/2020/PTUN.KDI
Tanggal 8 Juni 2021 — Penggugat:
Syamsul Bachri
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari
Intervensi:
Dalimah
302 — 143
  • Duluterjadi tumpang tindin atau overlap dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01309tanggal 01 Juni 2005, Surat Ukur Nomor 97/Bende/2005 tanggal 25 Mei 2005luas 500 m? An. Hajjah Dalima tidak diketahui oleh Tergugat karena jual beliPenggugat tidak didaftarkan di Kantor Pertanahan Kota Kendari..
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata
Register : 19-02-2020 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PT PONTIANAK Nomor 12/PDT/2020/PT PTK
Tanggal 10 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat : HELMI Diwakili Oleh : YASWIN SH
Terbanding/Tergugat I : NY. HASNAH
Terbanding/Tergugat II : RUSLI alias NYOI
51 — 36
  • Setia.Saksi menerangkan setia / Roni menguasai tanah obyeksengketa karena dulunya oleh orang tuanya yang buat ladangditempat ini.Saksi menerangkan Pak Asoi dulu juga menanam karet danPadi ditempat ini dan saksi menerangkan Hasnah benar jugapunya tanah akan tetapi letaknya dibelakang tanah obyeksengketa dan tidak tumpang tindin dengan tanah Helmibelidari Roni yang dibeli tahun 2016 tersebut.Saksi menerangkan benar sejak dilakukan jual beli antaraHelmi dengan Roni sudah ada tanda rintisan tapal batas
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pertanahan
Register : 26-02-2014 — Putus : 16-10-2014 — Upload : 14-11-2014
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 04 / G / 2014 / PTUN.BJM
Tanggal 16 Oktober 2014 — Hj. HAMSIAH DKK KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH BUMBU BAHRUN
134 — 68
  • Negara yang berisi tindakan hukum Tata UsahaNegara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yangmenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukumperdata;Yang dimaksud Bersifat Kongkrit, Individual, FinalHalaman 7 dari halaman 74 Putusan Nomor: 04/G/2014/PTUN.BJM.e Kongkrit artinya nyata lawan dari abstrak, artinyaberwujud, tertentu atau dapat ditentukan, dalam hal iniSertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat,yang tumpang tindin
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 04-11-2019 — Putus : 25-10-2021 — Upload : 08-11-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 949/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 25 Oktober 2021 — Penggugat:
NAZMIYAH SAYUTI,
Tergugat:
1.PT. INTI KARSA DAKSA
2.PT DINAMIKA ALAM SEJAHTERA
3.BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk,
Turut Tergugat:
1.Notaris dan PPAT Henny Hendrawati Putradjaja, S.H
2.Notaris dan PPAT Soerodjo Dr.Irawan notaries, SH, MSi,
135 — 213
  • Tergugat II menggugatPenggugat karena telah wanprestasi dalam menjalankan Pasal 10 ayat(1) PPJB dengan Tergugat I, yaitu Penggugat wajib membayar angsuranpembelian rumah kepada Bank (Tergugat III) sebagaimana PerkaraNomor: 421/Pdt.G/2014/PN.JKT.Sel, namun dikarenakan gugatantersebut diajukan pada waktu) yang bersamaan dengan prosespemeriksaan kasasi perkara gugatan Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana Perkara Nomor 349/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel, maka denganpertimbangan agar tidak terjadi tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 02 PK/TUN/2015
Tanggal 30 Maret 2015 — BACHTIAR, DK VS SOEGIMAN JONGGOL
93 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • penyidikan yangdilakukan oleh Poltabes Pekanbaru karena adanya laporan pengaduandari Penggugat kepada Poltabes Pekanbaru sesuai Laporan Polisi NomorPol: LP/K/1015/VII/2009/SPKIII POLTABES, tertanggal 14 Juli 2009tentang Diduga terjadinya tindak pidana penyerobotan lahan danpengrusakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 385 dan 406KUHP;Bahwa dari hasil Penyelidikan Poltabes Pekanbaru bagian UnitTipikor (Tindak Pidana Korupsi) pada point 2 (dua) tersebut telahtergambar dengan jelas adanya tumpang tindin
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 31-08-2018 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 31-01-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 117/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 30 Januari 2019 — Penggugat:
HJ. SITI HANIFAH
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara.
Intervensi:
ABDUL KARIM MAJID
71 — 47
  • dengan Buku Register Surat2 Keterangan TanahHalaman 65 Putusan Perkara Nomor 117/G/2018/PTUNMDNKabupaten Deli Serdang (vide bukti T14), diperoleh Fakta hukum bahwa SuratKeterangan Tanah yang menjadi alas hak Penggugat tersebut tidak terdaftardalam buku register keterangan tanah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut secarasubtansi/materi, Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan objek sengketatelah sesuai dengan dasar pembatalan suatu sertipikat yaitu dengan dasarterjadi tumpang tindin